Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemanfaatan Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)

PERMEN Nomor 61 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditandatangani secara elektronik PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP) A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA USDFS IJEPA Nomor : ………(1)……….. ………..(2)………. Lampiran : ………(3)……….. Hal : Permohonan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dengan skema USDFS IJEPA Yth. Menteri Keuangan Republik INDONESIA u.p. Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tempat Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari : Nama Perusahaan : ……….(4)………. Nomor Induk Berusaha : ……….(5)………. Alamat Kantor : ……….(6)………. Telepon Kantor & PIC : ……….(7)………. Alamat Pabrik : ……….(8)………. yang merupakan industri …….…….(9)………., dengan ini mengajukan permohonan pemanfaatan tarif bea masuk atas impor bahan baku dengan skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of INDONESIA and Japan for an Economic Partnership). Nomor SKVI USDFS IJEPA : ……….(10)………. Masa Berlaku : ……….(11)………. Rencana Produksi : ……….(12)………. Terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa : 1. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS IJEPA (SKVI USDFS IJEPA); 2. perizinan berusaha sektor perindustrian; dan 3. Data Teknis barang yang tercantum dalam SKVI USDFS IJEPA berupa …..(13)….. Apabila permohonan disetujui, kami akan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian tarif bea masuk skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of INDONESIA and Japan for an Economic Partnership). Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon, ……….(14)………. ……….(15)………. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan. Nomor (2) : diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat. Nomor (3) : diisi lampiran surat permohonan. Nomor (4) : diisi nama perusahaan. Nomor (5) : diisi Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian. Nomor (6) : diisi alamat kantor perusahaan. Nomor (7) : diisi nomor telepon perusahaan dan penanggung jawab. Nomor (8) : diisi alamat pabrik. Nomor (9) : diisi jenis industri pengguna. Nomor (10) : diisi nomor SKVI USDFS IJEPA. Nomor (11) : diisi periode tanggal berlaku SKVI USDFS IJEPA. Nomor (12) : diisi jumlah produksi barang yang disetujui. Nomor (13) : diisi jenis dokumen data teknis yang dilampirkan. Nomor (14) : diisi nama pimpinan perusahaan. Nomor (15) : diisi jabatan pimpinan perusahaan. B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USDFS IJEPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………(1)……….. TENTANG PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI OLEH ……………………(2)…………………………. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ………(2)……….. melalui surat ………(3)……….. telah menyampaikan permohonan untuk dapat memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of INDONESIA and Japan for an Economic Partnership); b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan ………(2)……….., Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS IJEPA (SKVI-USDFS IJEPA) Nomor ………(4)……….. yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dengan tanda sah Nomor ………(5)……….., dan dokumen pendukung, permohonan ………(2)……….. dinyatakan lengkap dan sesuai pada …..(7)…… dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ………(6)……….., sehingga dapat diberikan persetujuan untuk dapat memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of INDONESIA and Japan for an Economic Partnership); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemanfaatan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of INDONESIA and Japan for an Economic Partnership) oleh ………(2)………..; Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ………(6)………..; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP) OLEH ………(2)……….. KESATU : ……………………………………………………………………… KEDUA : …….……………………………………………………………….. KETIGA : ……………………………………………………………………… KEEMPAT : ……………………………………………………………………… KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ………(8)……….. atau ditetapkan sampai dengan tanggal ………(9)……….. KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. ………(10)……….. 2. …………………… 3. …………………… 4. …………………… 5. ………dst……….. 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………(11)……... a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, ………(12)……….. (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai) PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a. Nomor (2) : diisi nama perusahaan. Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan. Nomor (4) : diisi nomor SKVI USDFS IJEPA. Nomor (5) : diisi nomor tanda sah SKVI IJEPA dari Kementerian Perindustrian Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan ini. Nomor (7) : diisi tanggal permohonan diterima lengkap dan benar. Nomor (8) : diisi tanggal mulai berlaku periode impor sesuai SKVI IJEPA atau tanggal ditetapkan. Nomor (9) : diisi tanggal akhir periode impor sesuai SKVI IJEPA. Nomor (10) : diisi tujuan penyampaian Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor (11) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik INDONESIA. Nomor (12) : diisi nama Direktur. C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USDFS IJEPA Nomor : ………(1)……….. ………..(2)………. Lampiran : ………(3)……….. Hal : Permohonan Perubahan Terhadap Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dengan skema USDFS IJEPA (Penambahan ke-…..) Yth. Menteri Keuangan Republik INDONESIA u.p. Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tempat Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari : Nama Perusahaan : ……….(4)………. Nomor Induk Berusaha : ……….(5)………. Alamat Kantor : ……….(6)………. Telepon Kantor & PIC : ……….(7)………. Alamat Pabrik : ……….(8)………. yang merupakan industri ……….….(9)………., dengan ini mengajukan permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk atas impor bahan baku dengan skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of INDONESIA and Japan for an Economic Partnership). Nomor SKVI USDFS IJEPA : ……….(10)………. Masa Berlaku : ……….(11)………. Rencana Produksi : ……….(12)………. Terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa : 1. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS IJEPA (SKVI USDFS IJEPA); 2. perizinan berusaha sektor perindustrian; dan 3. Data Teknis barang yang tercantum dalam SKVI USDFS IJEPA berupa …..(13)….. Apabila permohonan disetujui, kami akan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian tarif bea masuk skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of INDONESIA and Japan for an Economic Partnership). Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon, ……….(14)………. ……….(15)………. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan. Nomor (2) : diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat. Nomor (3) : diisi lampiran surat permohonan. Nomor (4) : diisi nama perusahaan. Nomor (5) : diisi Nomor Induk Berusaha perusahaan. Nomor (6) : diisi alamat kantor perusahaan. Nomor (7) : diisi nomor telepon perusahaan dan penanggung jawab. Nomor (8) : diisi alamat pabrik. Nomor (9) : diisi jenis industri pengguna. Nomor (10) : diisi nomor SKVI USDFS IJEPA. Nomor (11) : diisi periode tanggal berlaku SKVI USDFS IJEPA. Nomor (12) : diisi jumlah produksi barang yang disetujui. Nomor (13) : diisi jenis dokumen data teknis yang dilampirkan. Nomor (14) : diisi nama pimpinan perusahaan. Nomor (15) : diisi jabatan pimpinan perusahaan. D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USDFS IJEPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …..(1)….. TENTANG PERUBAHAN …..(2)….. ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR …..(3)….. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa …..(4)….. melalui surat …..(5)….. telah menyampaikan permohonan untuk melakukan perubahan …..(2)….. terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor …..(3)…..; b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan …..(4)….., Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS IJEPA (SKVI-USDFS IJEPA) Nomor …..(6)….. yang telah ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian dengan tanda sah Nomor …..(7)….., dan dokumen pendukung, permohonan …..(4)….. dinyatakan lengkap dan sesuai pada …….(9)……. dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor …..(8)….., sehingga dapat diberikan persetujuan untuk melakukan perubahan …..(2)….. terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor …..(3)…..; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan …..(2)….. atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor …..(3)…..; d. ………………………………………………………………………... Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ………(8)………..; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan …..(2)….. atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor …..(3)….. KESATU : ………………………………………………………………………... KEDUA : ………………………………………………………………………... KETIGA : ………………………………………………………………………... KEEMPAT : ………………………………………………………………………... KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal …..(10)….. atau ditetapkan sampai dengan tanggal …..(11)….. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. ………(12)………. 2. …………………… 3. …………………… 4. …………………… 5. ………dst……….. 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………(13).……. a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, ………(14)……….. (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai) PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a. Nomor (2) : diisi jumlah perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor (3) : diisi nomor Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a. Nomor (4) : diisi nama perusahaan. Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan. Nomor (6) : diisi nomor SKVI USDFS IJEPA Nomor (7) : diisi nomor tanda sah SKVI IJEPA dari Kementerian Perindustrian Nomor (8) : diisi nomor peraturan Menteri Keuangan ini. Nomor (9) : diisi tanggal permohonan diterima lengkap dan benar. Nomor (10) : diisi tanggal mulai berlaku periode impor sesuai SKVI IJEPA atau tanggal ditetapkan. Nomor (11) : diisi tanggal akhir periode impor sesuai SKVI IJEPA. Nomor (12) : diisi tujuan penyampaian Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor (13) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan Republik INDONESIA. Nomor (14) : diisi nama Direktur. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemanfaatan Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17