Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2026 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat

PERMEN Nomor 67 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 3. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara. 5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 7. Mitra Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut Mitra Kerja adalah badan hukum yang bertindak sebagai mitra kerja dalam rangka pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pemerintah. 8. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di pasar perdana. 9. Repurchase Agreement Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut Repo SBN adalah transaksi jual SBN dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. 10. Reverse Repurchase Agreement Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut Reverse Repo SBN adalah transaksi beli SBN dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. 11. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kurang pembiayaan anggaran tahun- tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah, atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. 12. Transaksi Repurchase Agreement Syariah Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut Repo Syariah SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji membeli kembali kepada counterparty sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati. 13. Transaksi Reverse Repurchase Agreement Syariah SBSN yang selanjutnya disebut Reverse Repo Syariah SBSN adalah transaksi pembelian SBSN oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji menjual kembali kepada counterparty sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati. 14. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. 15. Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk melakukan pengelolaan (Istitsmar) sejumlah dana dengan menggunakan collateral SBSN yang dimiliki wakil tanpa pemberian imbalan oleh muwakkil kepada wakil. 16. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengelolaan kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dengan: a. penempatan uang negara pada Bank Umum; dan/atau b. pembelian SBN. (2) Penempatan uang negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. penempatan uang negara pada Bank Umum secara konvensional; atau b. penempatan uang negara pada Bank Umum secara syariah. (3) Pembelian SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. pembelian SBN outright di Pasar Sekunder; b. Reverse Repo SBN; c. Reverse Repo Syariah SBSN; dan/atau d. Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN.

Pasal 12

(1) Kebijakan pengelolaan kelebihan kas oleh BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibahas dan diputuskan dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah rapat. (3) Dalam hal kebijakan pengelolaan kelebihan kas oleh BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan uang negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Mitra Kerja; b. limit penempatan; c. bunga/imbal hasil; dan d. tenor/jangka waktu. (4) Dalam hal kebijakan pengelolaan kelebihan kas oleh BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat limit pembelian. (5) Dalam hal risalah rapat tidak memuat kriteria minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kuasa BUN Pusat menyampaikan permohonan arahan kepada Menteri Keuangan atas kebijakan pengelolaan kelebihan kas. (6) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Bank Umum yang memenuhi kriteria minimal: a. memiliki izin usaha yang masih berlaku; dan b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pengelolaan kelebihan kas oleh Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa penempatan uang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme pasar uang secara lelang atau nonlelang dengan Mitra Kerja. (2) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank Umum yang telah ditetapkan sebagai Mitra Kerja oleh Kuasa BUN Pusat. (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria minimal: a. memiliki izin usaha yang masih berlaku; b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA; dan c. mempunyai peringkat komposit tingkat kesehatan minimal kategori 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode terakhir.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pengelolaan kelebihan kas oleh Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa pembelian SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme pasar uang secara lelang atau nonlelang dengan Mitra Kerja. (2) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transaksi pembelian SBN outright di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. peserta lelang surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai lelang surat utang negara di pasar domestik; b. peserta lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai lelang surat berharga syariah negara di pasar perdana domestik; dan/atau c. badan hukum lain yang mendapat persetujuan dari Kuasa BUN Pusat. (3) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Reverse Repo SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, Reverse Repo Syariah SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dan/atau Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d merupakan LJK yang telah ditetapkan sebagai Mitra Kerja oleh Kuasa BUN Pusat.

Pasal 15

(1) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) menandatangani perjanjian kemitraan dengan Kuasa BUN Pusat. (2) Masa berlaku perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Perpanjangan masa berlaku perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi oleh Kuasa BUN Pusat.

Pasal 16

(1) Kuasa BUN Pusat melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUN Pusat dapat meminta dokumen sebagai data pendukung. (3) Mitra Kerja menyampaikan dokumen berdasarkan permintaan Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa BUN Pusat dapat menangguhkan atau menghentikan perjanjian kemitraan dengan Mitra Kerja. (5) Penghentian perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan.

Pasal 17

(1) Kuasa BUN Pusat memberikan informasi rencana transaksi kepada Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) sebelum dilaksanakan transaksi. (2) Mitra Kerja menyampaikan penawaran kepada Kuasa BUN Pusat atas rencana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUN Pusat melaksanakan analisis dan evaluasi untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan Keputusan Kuasa BUN Pusat untuk pelaksanaan pengelolaan kelebihan kas. (4) Dalam hal pengelolaan kelebihan kas oleh Kuasa BUN Pusat berupa penempatan uang negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Keputusan Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. Mitra Kerja; b. nominal penempatan; c. bunga/imbal hasil; dan d. tenor/ jangka waktu. (5) Dalam hal pengelolaan kelebihan kas oleh Kuasa BUN Pusat berupa pembelian SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Keputusan Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. Mitra Kerja; b. nominal; dan c. seri SBN.

Pasal 18

Berdasarkan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Kuasa BUN Pusat melakukan setelmen transaksi.

Pasal 19

Pelaksanaan pengelolaan kelebihan kas berupa penempatan uang negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan bahwa Kuasa BUN Pusat dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum negara pada saat diperlukan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEKURANGAN KAS

Pasal 20

Koreksi

(1) Kebijakan pengelolaan kekurangan kas oleh BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan: a. menarik pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau b. menerbitkan SBN. (2) Selain melaksanakan kebijakan pengelolaan kekurangan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUN dapat melakukan penggunaan dana pada rekening pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Kebijakan pengelolaan kekurangan kas oleh BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. (4) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kekurangan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan pengelolaan kekurangan kas oleh Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa: a. penarikan penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra Kerja; b. penjualan SBN outright di Pasar Sekunder; c. Repo SBN; d. Repo Syariah SBSN; e. Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN; dan/atau f. instrumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penjualan SBN outright di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Repo SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Repo Syariah SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui mekanisme pasar uang secara lelang atau nonlelang dengan Mitra Kerja. (3) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penjualan SBN outright di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (4) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Repo SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Repo Syariah SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (5) Selain melaksanakan pengelolaan kekurangan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUN Pusat dapat melakukan penggunaan dana pada rekening pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penjualan SBN outright di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Repo SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Repo Syariah SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan penggunaan dana pada rekening pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kuasa BUN Pusat. (7) Keputusan Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk penjualan SBN outright di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Repo SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Repo Syariah SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat: a. Mitra Kerja; b. nominal; dan c. seri SBN.

Pasal 22

(1) Penarikan penempatan uang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a atas pelaksanaan pengelolaan kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan: a. pada saat jatuh tempo; atau b. sebelum jatuh tempo. (2) Penarikan penempatan uang negara sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan putusan rapat yang dipimpin oleh Menteri Keuangan atau arahan Menteri Keuangan. (3) Putusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam risalah rapat. (4) Penarikan penempatan uang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a atas pelaksanaan pengelolaan kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan: a. pada saat jatuh tempo; atau b. sebelum jatuh tempo. (5) Penarikan penempatan uang negara sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal: a. terdapat kebutuhan pengelolaan kas dan/atau operasional APBN; dan/atau b. terjadi peningkatan risiko penempatan uang negara. (6) Penarikan atas penempatan uang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kemitraan. (7) Dalam hal setelah dilakukan penarikan penempatan uang negara sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kuasa BUN Pusat dapat melakukan setelmen transaksi atas uang negara dimaksud berdasarkan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2026 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB II

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30