Peraturan Menteri Nomor 8-pmk-07-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

PERMEN Nomor 8-pmk-07-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. 3. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah kabupaten/kota atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan membantu pendanaan penggajian PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Daerah. 6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. 12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penenmaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

Koreksi

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan. (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

(1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah kabupaten/kota bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota bersangkutan. (2) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. (3) Kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah. (4) Kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. baik; b. perlu ditingkatkan; dan c. sangat perlu ditingkatkan. (5) Daerah kabupaten/kota dengan kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). (6) Daerah kabupaten/kota dengan kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah). (7) Daerah kabupaten/kota dengan kategori sangat perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah). (8) Rincian Daerah kabupaten/kota dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jumlah Kelurahan masing-masing Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8): a. lebih besar dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah kabupaten/kota, penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan sebesar jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah kabupaten/kota dikali besaran alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sesuai kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sampai dengan ayat (7); atau b. lebih kecil dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah kabupaten/kota, penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan paling banyak sebesar alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). (3) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan: a. alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata; atau b. alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja Kelurahan. (2) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibagi kepada seluruh Kelurahan secara merata. (3) Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan memperhatikan antara lain jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan atau sesuai kebijakan dan prioritas Daerah. (4) Data untuk menghitung alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 7

(1) Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan. (2) Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD; b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota. (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan. (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan: a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020. (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD. (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan oleh perbedaan jumlah Kelurahan.

Pasal 9

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan ketentuan: a. tahap I berupa: 1. peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; 2. surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; 3. peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; 4. salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan 5. laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD; dan b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

Pasal 10

(1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan: a. tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan b. tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan. (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

Pasal 11

(1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan: a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas. (2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi beban APBD kabupaten/kota bersangkutan.

BAB Kesatu

Pengalokasian Menurut Kabupaten/Kota

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pengalokasian Setiap Kelurahan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

BAB Ketiga

Penyaluran

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Koreksi

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dialokasikan untuk mendukung ADD dalam rangka penyetaraan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 13

(1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung berdasarkan data kebutuhan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya tahun 2019 yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. (2) Penghitungan kebutuhan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dibandingkan dengan kemampuan Daerah. (3) Kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari: a. ADD yang ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD setiap desa Tahun Anggaran 2019 bagi Daerah yang telah memenuhi besaran ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. 10% (sepuluh persen) DAU dan Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 bagi Daerah yang menganggarkan di bawah batas minimal besaran ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Besaran DAU dan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak termasuk: a. DAU tambahan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN Tahun Anggaran 2019; dan b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. (5) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Daerah kabupaten/kota yang kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya lebih besar dibandingkan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk setiap desa diatur dengan peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD setiap desa. (2) Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD; b. rincian pembagian ADD per desa; c. besaran penghasilan tetap untuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; d. mekanisme penyaluran ADD kepada desa; dan e. daftar rekening kas desa.

Pasal 16

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota. (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap). (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan: a. tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pasal 17

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan ketentuan: a. tahap I berupa: 1. peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa atau peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 2. peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau perubahannya yang memuat besaran ADD sesuai ketentuan perundang- undangan; dan b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima di RKUD dan telah direviu oleh inspektorat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

(1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan: a. tahap I paling lambat bulan September 2020; dan b. tahap II paling lambat minggu kedua bulan November 2020. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan. (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

Pasal 19

(1) Berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan besaran ADD. (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran ADD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa tahap I disalurkan kepada Daerah kabupaten/kota. (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran ADD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa tahap I tidak disalurkan kepada Daerah kabupaten/kota.

BAB Kesatu

Pengalokasian

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Penyaluran

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN PENGGAJIAN PPPK

Pasal 20

Koreksi

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dialokasikan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada Daerah provinsi/kabupaten/kota atas pendanaan penggajian PPPK.

Pasal 21

Koreksi

(1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah formasi di Daerah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK per orang. (2) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK per orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.579.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per bulan. (3) Jumlah formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (4) Formasi PPPK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Tahun Anggaran 2019, besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dihitung sebanyak 14 (empat belas) bulan termasuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. (5) Formasi PPPK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Tahun Anggaran 2020, besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dihitung sebanyak 6 (enam) bulan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota belum menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur/bupati/wali kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi/kabupaten/kota. (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK. (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan: a. tahap I paling cepat bulan Maret 2020; b. tahap II paling cepat bulan Juni 2020; c. tahap III paling cepat bulan September 2020; dan d. tahap IV pada bulan Desember 2020. (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jumlah formasi yang diterima dan diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dengan jumlah maksimal formasi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan waktu terhitung mulai tanggal PPPK ditetapkan dan diangkat sebagai PPPK. (6) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar tiga bulan. (7) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK untuk pembayaran gaji ketiga belas dan/atau tunjangan hari raya dilaksanakan bersama dengan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK periode terdekat atau periode penyaluran pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas dan/atau tunjangan hari raya.

Pasal 24

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, dengan ketentuan: a. tahap I berupa: 1. peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Pendanaan PPPK; dan 2. rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/wali kota sampai dengan bulan pada saat pengajuan penyaluran; dan b. tahap II sampai dengan tahap IV berupa rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/wali kota sampai dengan bulan pada saat pengajuan penyaluran. (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tahap IV dilaksanakan dengan membandingkan data rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b dengan data rekapitulasi PPPK yang bersumber dari Badan Kepegawaian Negara. (3) Dalam hal data rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tahap IV dilaksanakan berdasarkan data rekapitulasi PPPK yang bersumber dari Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

(1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu pertama bulan Desember 2020. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tahap I, tahap II, tahap III, dan/atau tahap IV tidak disalurkan. (3) Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

Pasal 26

Dalam hal terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK di RKUD, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menggunakan sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tersebut untuk mendukung pendanaan penggajian PPPK tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor 8-pmk-07-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29