Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah

PERMEN Nomor 12 Tahun 2026

BAB Keempat

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah. 6. Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Kelima

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 8

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 23

Koreksi

(1) Nama Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas: a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong; b. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman; c. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung; d. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal; e. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak; f. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru; dan g. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong. (2) Lokasi dan wilayah pelayanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 13. Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 14. Lampiran II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2026 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 88/PERMEN- KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO KEPALA SEKOLAH WAKIL KEPALA SEKOLAH SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 88/PERMEN- KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH No. Nama Lokasi Wilayah Pelayanan 1. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong Kabupaten Aceh Besar 1. Provinsi Aceh; dan 2. Provinsi Sumatera Utara. 2. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman Kabupaten Padang Pariaman 1. Provinsi Sumatera Barat; 2. Provinsi Riau; 3. Provinsi Kepulauan Riau; dan 4. Provinsi Jambi. 3. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung Kota Agung Barat 1. Provinsi Sumatera Selatan; 2. Provinsi Bengkulu; 3. Provinsi Lampung; dan 4. Provinsi Bangka Belitung. 4. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal Kota Tegal 1. Provinsi Banten; 2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Provinsi Jawa Barat; 4. Provinsi Jawa Tengah; 5. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 6. Provinsi Jawa Timur; 7. Provinsi Bali; 8. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan 9. Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak Kabupaten Kubu Raya 1. Provinsi Kalimantan Barat; 2. Provinsi Kalimantan Timur; 3. Provinsi Kalimantan Tengah; 4. Provinsi Kalimantan Selatan; dan 5. Provinsi Kalimantan Utara. No. Nama Lokasi Wilayah Pelayanan 6. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Kota Ambon 1. Provinsi Maluku; 2. Provinsi Maluku Utara; 3. Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Provinsi Sulawesi Barat; 6. Provinsi Sulawesi Utara; 7. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan 8. Provinsi Gorontalo. 7. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong Kota Sorong 1. Provinsi Papua; 2. Provinsi Papua Barat; 3. Provinsi Papua Barat Daya; 4. Provinsi Papua Tengah; 5. Provinsi Papua Pegunungan; dan 6. Provinsi Papua Selatan. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23