Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan

PERMEN Nomor 22 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan pembudi daya ikan yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor perikanan. 3. Tata Kelola Pupuk Bersubsidi adalah perencanaan, pengadaan, penyaluran, pembayaran, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan. 4. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri. 5. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan dari tingkat produsen sampai dengan tingkat pembudi daya ikan sebagai konsumen akhir. 6. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. 7. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kelompok usaha di bidang pembudidayaan ikan sejenis beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang Pembudi Daya Ikan. 8. Teknologi Sederhana adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah. 9. Pengecer adalah badan usaha yang kegiatan pokoknya menyalurkan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan secara langsung kepada petani dan/atau Pembudi Daya Ikan di wilayah tanggung jawabnya. 10. Titik Serah Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Titik Serah adalah lokasi penerimaan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan. 11. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. 12. Elektronik Rencana Pupuk Subsidi Perikanan yang selanjutnya disebut e-RPSP adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan MENETAPKAN data rencana definitif kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan. 13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 14. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

BAB II

SASARAN, PERSYARATAN, DAN JENIS

Pasal 3

Koreksi

(1) Sasaran penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan terdiri atas Pembudi Daya Ikan yang melakukan usaha: a. pembenihan; dan/atau b. pembesaran. (2) Usaha pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas komoditas: a. udang windu; b. udang vaname; c. bandeng; d. nila; e. mas; f. gurame; g. lele; dan/atau h. patin. (3) Usaha pembesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas komoditas: a. udang windu; b. udang vaname; c. bandeng; d. nila salin; dan/atau e. lele. (4) Pembudi Daya Ikan sebagai sasaran penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan dengan menggunakan Teknologi Sederhana; b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 1) usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan: a) pembenihan ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan b) pembesaran ikan paling luas 2 (dua) hektare. 2) usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan: a) pembenihan ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan b) pembesaran ikan paling luas 2 (dua) hektare. c. terdaftar dalam laman portal data kelautan dan perikanan dan memiliki Kusuka elektronik; d. tergabung dalam Pokdakan yang berbadan hukum atau terdaftar di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan; e. terdaftar dalam e-RPSP; f. lokasi usaha bukan di laut atau di perairan darat; dan g. bukan budi daya minapadi. (5) Sasaran penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan yang tidak berstatus: a. kepala daerah; b. kepala desa; c. aparatur sipil negara; d. pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. anggota Tentara Nasional INDONESIA; f. anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan/atau g. anggota legislatif. (6) Perubahan terhadap jenis komoditas usaha pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jenis komoditas usaha pembesaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 4

(1) Jenis Pupuk untuk Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan terdiri atas: a. Pupuk urea b. Pupuk SP 36; dan c. Pupuk organik. (2) Jenis Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator. (3) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian MENETAPKAN perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan.

Pasal 5

Penghitungan besaran dana subsidi untuk Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI, PENGADAAN, DAN PENYALURAN

Pasal 6

Koreksi

Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan terdiri atas: a. alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat; b. alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi; dan c. alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 7

Koreksi

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan setelah disepakati penetapan volume Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan yang diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator. (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. (3) Usulan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan e-RPSP.

Pasal 8

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dirinci berdasarkan: a. jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan; b. jumlah Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan; dan c. provinsi. (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 9

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat ditetapkan. (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan: a. e-RPSP; dan b. rincian alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dirinci lebih lanjut berdasarkan: a. jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan; b. jumlah Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan; dan c. kabupaten/kota. (2) Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas yang membidangi perikanan di provinsi. (3) Keputusan kepala dinas yang membidangi perikanan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya.

Pasal 11

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi ditetapkan. (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan: a. e-RPSP; dan b. rincian alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dirinci lebih lanjut berdasarkan: a. jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan; b. jumlah Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan; dan c. kecamatan. (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas yang membidangi perikanan di kabupaten/kota. (3) Keputusan kepala dinas yang membidangi perikanan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya.

Pasal 13

(1) Data Pembudi Daya Ikan dalam e-RPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2) huruf a, dan Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan sinkronisasi dengan portal data kelautan dan perikanan. (2) e-RPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan oleh kepala dinas yang membidangi perikanan di kabupaten/kota. (3) e-RPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbarui pada tahun berjalan.

Pasal 14

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan realokasi. (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan. (3) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. realokasi antar provinsi dan antar jenis Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; b. realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh kepala dinas yang membidangi perikanan di provinsi; dan c. realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala dinas yang membidangi perikanan di kabupaten/kota.

Pasal 15

(1) Sasaran penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada Titik Serah. (2) Penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pokdakan; b. Pengecer; dan/atau c. Koperasi yang bergerak atau bidang usahanya di bidang Penyaluran Pupuk. (3) Penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga termasuk badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan kepada sasaran penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan.

Pasal 16

Pokdakan, Pengecer dan/atau koperasi yang bergerak atau bidang usahanya di bidang Penyaluran Pupuk atau badan usaha lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada Titik Serah meliputi: a. NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA 47763 (empat tujuh tujuh enam tiga) dan perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sarana untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan; dan c. kriteria usaha dengan skala mikro yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan dari penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada Titik Serah kepada sasaran penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui penebusan dengan menggunakan kartu tanda penduduk. (2) Kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dibawa oleh sasaran penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan ke penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada Titik Serah sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan; dan b. dipindai atau diinput nomor induk kependudukannya oleh petugas pada penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada Titik Serah untuk mengakses data penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada e-RPSP.

Pasal 18

(1) Penebusan Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi. (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di pusat dan kecamatan. (4) Tim verifikasi dan validasi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran. (5) Tim verifikasi dan validasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala dinas yang membidangi perikanan di kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan dilakukan oleh BUMN Pupuk. (2) BUMN Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan hingga ke penerima Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan pada Titik Serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (3) Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26