Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2023 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

PERMEN Nomor 24 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 6. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan. 7. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan. 8. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 9. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. 10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. 13. Standar Kompetensi Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. 14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB 1

Umum

Pasal 3

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ditetapkan oleh: a. PRESIDEN, untuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama; dan b. PPK, untuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli madya.

Pasal 4

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dapat dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; atau c. promosi.

Pasal 5

(1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang sebagai berikut: 1. Penyuluhan Perikanan; 2. ilmu atau sains kelautan; 3. ilmu atau sains perikanan; 4. akuakultur; 5. manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan; 6. sosial ekonomi perikanan; 7. sumber daya akuatik; 8. teknologi hasil perairan; 9. teknologi hasil perikanan; 10. teknologi penangkapan ikan; 11. bioteknologi perikanan; 12. pengolahan hasil laut/perikanan; 13. pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan; 14. perikanan tangkap; 15. budi daya ikan; 16. teknologi pembenihan ikan; 17. pembenihan ikan; 18. usaha budi daya ikan; 19. agribisnis perikanan; 20. permesinan perikanan; 21. teknologi akuakultur; 22. teknologi pengelolaan sumber daya perairan; 23. komunikasi massa; 24. komunikasi pembangunan; 25. kewirausahaan; atau 26. ekonomi sumber daya. e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. salinan sah surat keputusan pengangkatan calon PNS; b. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS; c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; d. salinan sah ijazah terakhir sesuai kualifikasi; e. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan f. daftar riwayat hidup.

Pasal 6

(1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dari calon PNS. (2) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. (3) Dalam hal PNS belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, PNS tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Perikanan. (5) Penyuluh Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.

BAB 2

Pengangkatan Pertama

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang akan diduduki. (2) Selain mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama harus mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (3) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi; b. jabatan administrasi; dan c. jabatan fungsional lainnya. (4) Perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional ahli utama lain ke Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

BAB 3

Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah: 1. sarjana atau diploma empat di bidang sebagai berikut: a) Penyuluhan Perikanan; b) ilmu atau sains kelautan; c) ilmu atau sains perikanan; d) akuakultur; e) manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan; f) sosial ekonomi perikanan; g) sumber daya akuatik; h) teknologi hasil perairan; i) teknologi hasil perikanan; j) teknologi penangkapan ikan; k) bioteknologi perikanan; l) pengolahan hasil laut/perikanan; m) pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan; n) perikanan tangkap; o) budi daya ikan; p) teknologi pembenihan ikan; q) pembenihan ikan; r) usaha budi daya ikan; s) agribisnis perikanan; t) permesinan perikanan; u) teknologi akuakultur; v) teknologi pengelolaan sumber daya perairan; w) komunikasi massa; x) komunikasi pembangunan; y) kewirausahaan; atau z) ekonomi sumber daya, bagi Penyuluh Perikanan ahli pertama dan Penyuluh Perikanan ahli muda; atau 2. magister di bidang sebagai berikut: a) ilmu penyuluhan pembangunan; b) manajemen perikanan; c) pemanfaatan sumber daya perikanan; d) ilmu atau sains komunikasi; e) komunikasi pembangunan; f) komunikasi massa; g) pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan; h) ekonomi sumber daya kelautan; i) ilmu atau sains kelautan; j) ilmu atau sains perikananl k) akuakultur; l) manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan; m) sumber daya akuatik; n) teknologi hasil perairan; o) teknologi hasil perikanan; p) teknologi penangkapan ikan; q) teknik atau rekayasa kelautan; atau r) bioteknologi kelautan dan/atau perikanan, bagi Penyuluh Perikanan ahli madya dan Penyuluh Perikanan ahli utama. e. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya tulis ilmiah sebagai penulis utama yang telah dipublikasikan secara nasional terakreditasi atau memiliki paling sedikit 1 (satu) karya tulis ilmiah sebagai penulis utama yang telah dipublikasikan secara internasional yang relevan dengan Penyuluhan Perikanan bagi Penyuluh Perikanan ahli utama; f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang telah disusun oleh Instansi Pembina; g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun; h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli pertama dan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli muda; 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli madya; 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama dari Jabatan Fungsional ahli utama lain. j. batas usia sebagaimana dimaksud dalam huruf i merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain. (2) Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain, dengan melampirkan dokumen berupa: a. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS; b. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir; c. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; e. sah ijazah terakhir sesuai kualifikasi jabatan; f. salinan sah pencantuman gelar sesuai kualifikasi jabatan; g. salinan sah surat keterangan lulus Uji Kompetensi; h. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; i. surat keputusan, surat tugas, dan/atau sasaran kerja pegawai yang menerangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun; j. surat pernyataan masih menduduki jabatan pimpinan tinggi dari Pejabat yang Berwenang bagi usulan pengangkatan berasal dari jabatan pimpinan tinggi; k. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang akan diduduki; dan l. salinan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir. (3) Surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JENJANG JABATAN

Pasal 11

Koreksi

Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Perikanan dilakukan dengan mempertimbangkan: a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi; dan c. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

Koreksi

Penyuluh Perikanan mengajukan usul kenaikan pangkat dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa: a. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir; b. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; c. asli PAK terakhir; dan d. salinan nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

(1) Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Perikanan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyuluh Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (3) Penyuluh Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 14

Penetapan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kenaikan jenjang jabatan bagi Penyuluh Perikanan dilakukan dengan mempertimbangkan: a. ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; d. setiap unsur penilaian Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. (2) Penyuluh Perikanan mengajukan usul kenaikan jenjang jabatan dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa: a. asli PAK terakhir; b. surat keterangan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan yang akan diduduki; c. salinan sah surat keterangan lulus/sertifikat Uji Kompetensi; d. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir; e. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; f. salinan sah surat keputusan pencantuman gelar sesuai kualifikasi jabatan; dan g. salinan sah dokumen penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir. (3) Penyuluh Perikanan yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol). (4) Penyuluh Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya. (5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Penyuluh Perikanan yang akan naik ke jenjang ahli madya dan ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dengan Angka Kredit yang dipersyaratkan sebagai berikut: a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan ahli muda yang akan diangkat ke jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Perikanan ahli madya; atau b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan ahli madya yang akan diangkat ke jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Perikanan ahli utama. (2) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pengembangan profesi pada jenjang jabatan sebelumnya.

Pasal 17

(1) Kenaikan jenjang jabatan dari Penyuluh Perikanan ahli madya menjadi Penyuluh Perikanan ahli utama ditetapkan oleh PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Selain kenaikan jenjang jabatan dari Penyuluh Perikanan ahli madya menjadi Penyuluh Perikanan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PPK. (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk MENETAPKAN kenaikan jenjang jabatan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Pasal 18

Penetapan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Penetapan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 19

Koreksi

(1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama ditetapkan oleh PRESIDEN. (2) Selain pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PPK. (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk MENETAPKAN pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Pasal 20

(1) Penyuluh Perikanan diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. (3) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. (4) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal: a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; atau b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 21

(1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan dengan melampirkan: a. surat pengunduran diri yang berisi alasan pribadi yang tidak mungkin dapat melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang disetujui oleh pimpinan unit kerja; b. salinan sah PAK terakhir; c. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; dan d. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir. (2) Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. Penyuluh Perikanan menyampaikan pengajuan pemberhentian kepada pimpinan unit kerja; b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pemberhentian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan; c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan mengusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian; dan d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan pemberhentian dari Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f diajukan oleh pimpinan unit kerja dengan melampirkan: a. PAK terakhir; b. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; dan c. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 23

Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dengan cara: a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pemberhentian dari Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan; c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit yang membidangi penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan mengusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian; dan d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c memproses penetapan keputusan pemberhentian dari Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. (2) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam hal telah diangkat kembali sebagai PNS. (3) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam hal telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS. (4) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam hal telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh ijazah atau telah selesai menjalani pelatihan dan telah diaktifkan bekerja kembali. (5) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam hal telah selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan selama diberhentikan.

Pasal 25

(1) Penyuluh Perikanan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yang menjalani tugas belajar dan mendapatkan ijazah diberikan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai pengembangan profesi.

Pasal 26

(1) Penyuluh Perikanan yang ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan harus menyampaikan usulan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun pada Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang akan didudukinya. (2) Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. (3) Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan. (4) Penyuluh Perikanan yang telah mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 27

Penetapan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pemberhentian

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Penetapan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyampaian usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli pertama sampai dengan ahli madya melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 1 dan angka 2. (2) Penyampaian usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 3 dan angka 4. (3) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dapat dihitung secara kumulatif dan ditetapkan dari kegiatan yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun. (4) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa kegiatan pengembangan profesi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebelum PNS yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat. (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan PAK. (6) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan Angka Kredit dari pengalaman ditambahkan Angka Kredit dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya. (8) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit. (9) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan. (10) Pejabat fungsional lainnya dapat berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. (11) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2023 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII