Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan N…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 168) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 20 Pasal 1 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 22, angka 23, dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2

Koreksi

(1) Penangkapan BBL dilakukan untuk Pembudidayaan. (2) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota penangkapan BBL. (3) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. (4) Estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan. (5) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya. (6) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil dengan kriteria: a. terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota; dan b. telah diberikan kuota penangkapan BBL. (7) Penetapan kelompok Nelayan dan pemberian kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara elektronik. (8) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang melakukan penangkapan BBL wajib memiliki perizinan berusaha. (9) Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Nelayan Kecil yang menangkap BBL wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui kelompok Nelayan kepada Dinas provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap dengan tembusan kepada Dinas kabupaten/kota. (11) Penyampaian laporan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik. (12) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan secara nonelektronik. (13) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik. 3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Koreksi

(1) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik INDONESIA. (2) Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan untuk setiap provinsi pada setiap wilayah pengelolaan perikanan negara Republik INDONESIA. (3) Dinas Provinsi memberikan kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Nelayan Kecil. (4) Dalam hal kuota penangkapan BBL belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dapat dilakukan pemindahan kuota. (5) Pembagian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pemindahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. 4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Koreksi

(1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Pembudidayaan BBL yang dilakukan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. BBL berasal dari hasil penangkapan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); b. dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran crustacea laut; c. BBL sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan surat keterangan asal BBL dari Dinas; dan d. distribusi BBL dilakukan oleh: 1. pemasar yang memiliki perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta terdaftar dan ditetapkan oleh Dinas; 2. Nelayan Kecil yang berasal dari hasil tangkapan sendiri; dan 3. Pembudi Daya Ikan dari hasil produksi budi daya sendiri. (3) Dalam menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas harus menyampaikan pemberitahuan tentang penerbitan surat keterangan asal BBL kepada: a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap; b. Direktorat Jenderal; c. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; d. direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; e. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan; dan f. Dinas provinsi dalam hal surat keterangan asal BBL diterbitkan oleh Dinas kabupaten/kota. (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan asal melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. (5) Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara nonelektronik. (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau keadaan kahar lainnya yang tidak memungkinkan penyampaian pemberitahuan diajukan secara elektronik. (7) Penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. (8) Tata cara penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (9) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 5. Ketentuan ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sampai dengan lobster (Panulirus spp.) mencapai ukuran tertentu. (2) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas: a. usaha Pendederan dari ukuran BBL sampai dengan 5 (lima) gram; b. usaha Pembesaran kesatu dari ukuran 5 (lima) gram sampai dengan 50 (lima puluh) gram; dan c. usaha Pembesaran kedua dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram. (3) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro; b. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil; c. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah; dan d. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar. (4) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan Pembudidayaan wajib memiliki perizinan berusaha Pembesaran crustacea laut. (5) Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh Dinas kabupaten/kota. (6) Pembudidayaan lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan: a. perizinan berusaha; b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan skala risikonya; dan c. Penebaran Kembali (restocking). (7) Hasil Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pengeluaran di dalam wilayah negara Republik INDONESIA untuk dilakukan usaha Pendederan dan/atau Pembesaran dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas. (7a) Hasil Pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram dapat dilakukan Pengeluaran keluar wilayah negara dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas. (8) Surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Koreksi

(1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan b. persetujuan lingkungan. (2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b harus memenuhi prinsip cara budi daya ikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penebaran Kembali (restocking) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil panen dengan ukuran minimal 50 (lima puluh) gram per ekor yang dibuktikan dengan berita acara pelepasliaran. 7. Ketentuan Pasal 6 dihapus. 8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Selain untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BBL yang ditangkap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA berdasarkan kuota penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pemanfaatan BBL untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan dari: 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan b. surat keterangan asal BBL dari Dinas. (3) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (4) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (5) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (6) Tata cara penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (7) Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Koreksi

(1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp.) di atau dari wilayah negara Republik INDONESIA hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) centimeter atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (Panulirus homarus), lobster batu (Panulirus penicillatus), lobster batik (Panulirus longipes), dan lobster pakistan (Panulirus polyphagus); atau b. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) centimeter atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (Panulirus spp.) jenis lainnya. (2) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp.) di atau dari wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (3) Penangkapan lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kuota penangkapan lobster (Panulirus spp.). (4) Kuota penangkapan lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan. (5) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan. (6) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya. (7) Pengeluaran lobster (Panulirus spp.) di wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) dari Dinas. (8) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan dari: 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan b. surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) dari Dinas. (9) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (10) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (11) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (12) Tata cara penerbitan surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (13) Surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 10. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (Scylla spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik INDONESIA hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tersedianya kuota penangkapan kepiting (Scylla spp.) yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan; b. tidak dalam kondisi bertelur; c. ukuran lebar karapas di atas 12 (dua belas) centimeter per ekor atau berat di atas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; dan d. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengeluaran kepiting (Scylla spp.) di wilayah negara Republik INDONESIA dilengkapi surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) dari Dinas. (3) Ketentuan penangkapan kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan dari: 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan b. surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) dari Dinas. (5) Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (Scylla spp.) yang tidak dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada periode Desember sampai dengan Februari dengan ketentuan: a. sesuai dengan kuota penangkapan kepiting (Scylla spp.) yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan; dan b. dilengkapi surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) dari Dinas. (6) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan. (7) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya. (8) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (9) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (10) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (11) Tata cara penerbitan surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (12) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (13) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengeluaran kepiting (Scylla spp.) untuk dilakukan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dari lokasi penangkapan harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) (2) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas. (3) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari: a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya. (5) Tata cara penerbitan surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (6) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (9) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (Portunus spp.) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik INDONESIA hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tersedianya kuota penangkapan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan; b. tidak dalam kondisi bertelur; c. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) centimeter atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor; dan d. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Estimasi potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan. (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi nasional pengkajian sumber daya Ikan dapat meminta masukan/ rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya. (4) Pengeluaran rajungan (Portunus spp.) di wilayah negara dilengkapi surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) dari Dinas. (5) Ketentuan penangkapan rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (6) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan dari: 1. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; 2. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau 3. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya; dan b. surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) dari Dinas. (7) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (9) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (10) Tata cara penerbitan surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (11) Surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengeluaran rajungan (Portunus spp.) dari lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk dilakukan Pembudidayaan harus dilengkapi surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.). (2) Surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas. (3) Surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) untuk Pengeluaran rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (4) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari: a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya. (5) Tata cara penerbitan surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. (6) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (8) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. (9) Surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) BBL yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan/atau lobster (Panulirus spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dalam keadaan: a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Kepiting (Scylla spp.) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dan/atau Rajungan (Portunus spp.) yang ditangkap dan/atau dilakukan Pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dalam keadaan: a. mati, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. hidup, dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (3) Tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut. (4) Pemanfaatan BBL untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pemanfaatan kepiting (Scylla spp.) dan/atau rajungan (Portunus spp.) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan surat keterangan dari: a. badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau percontohan; b. Direktorat Jenderal untuk kegiatan uji terap; atau c. BRIN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, sesuai dengan kewenangannya. (5) Tata cara penerbitan surat keterangan kegiatan pendidikan dan/atau percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (6) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan uji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (7) Tata cara penerbitan surat keterangan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. 15. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap: a. penangkapan BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.); b. Pembudidayaan BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.); dan c. distribusi BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran, dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan kegiatan penangkapan BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa: a. dokumen penetapan sebagai Nelayan Kecil penangkap BBL; b. ketentuan kuota penangkapan BBL oleh Nelayan Kecil; c. surat keterangan asal BBL, kepiting (Scylla spp.), lobster (Panulirusspp.), dan rajungan (Portunus spp.); d. kesesuaian lokasi penangkapan BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.); dan e. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan atau BRIN sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengawasan kegiatan Pembudidayaan BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa: a. dokumen perizinan berusaha; b. dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan skala risikonya; dan/atau c. jumlah lobster (Panulirus spp.) yang dilakukan Penebaran Kembali (restocking). (4) Pengawasan kegiatan distribusi komoditas BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa: a. dokumen perizinan berusaha; b. jenis dan jumlah komoditas yang akan dikeluarkan; c. kondisi komoditas yang akan dilakukan Pengeluaran, bertelur atau tidak; d. kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau e. kesesuaian peruntukan. (5) Tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. (6) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh pemerintah daerah. 16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) huruf b angka 1 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Koreksi

(1) Setiap Orang dilarang menangkap BBL yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (1a) Setiap Orang dilarang membudidayakan BBL dan Lobster yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (1b) Setiap Orang dilarang memanfaatkan BBL yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Setiap Orang dilarang menangkap lobster (Panulirus spp.) di atas ukuran BBL sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram untuk lobster pasir (Panulirus homarus), lobster batu (Panulirus penicillatus), lobster batik (Panulirus longipes), lobster Pakistan (Panulirus polyphagus) dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster (Panulirus spp.) jenis lainnya. (3) Setiap Orang dilarang: a. menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (Panulirus spp.), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b. menangkap dan/atau mengeluarkan kepiting (Scylla spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11; dan c. menangkap dan/atau mengeluarkan rajungan (Portunus spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14. (4) Setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan dan/atau Pengeluaran BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan/teguran tertulis; b. paksaan pemerintah yang terdiri atas: 1. penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, Pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan; 2. penyegelan; 3. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau 4. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya; c. denda administratif; d. pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan dokumen perizinan berusaha. (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 17. Ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf G, huruf I, huruf K, huruf N, huruf P, dan huruf S dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 18. Ketentuan huruf E, huruf F, huruf H, huruf J, huruf O, huruf Q, dan huruf T Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dihapus.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2026 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp) A. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) untuk Pembudidayaan di dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK PEMBUDIDAYAAN DI DALAM WILAYAH NEGARA NOMOR Nama Nelayan Penangkap : Alamat Nelayan Penangkap : NIB Nelayan Penangkap : Nama Kelompok Nelayan : Lokasi penangkapan : Waktu penangkapan : Tempat pendaratan : Jenis : Jumlah kemasan (boks) : … koli Jumlah kantong/kemasan : … kantong Jumlah BBL per kantong : … ekor Jumlah (Total) BBL : … ekor Jumlah sisa kuota : Nama pembawa*) : Identitas lengkap pembawa sesuai KTP : Identitas pemasar (perizinan berusaha) : Nama Penerima (pembudidaya) : Alamat Penerima sesuai domisili usaha : Koordinat Lokasi Pembudidayaan : NIB Penerima (pembudidaya) : Kebutuhan BBL untuk pembudidayaan**) : … ekor ... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota***)… … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 4. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan 5. Dinas provinsi****) Keterangan: *)jika diperlukan **)kebutuhan jumlah BBL untuk pembudidayaan dalam 1 (satu) tahun ***)coret yang tidak perlu ****)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota B. Surat Keterangan Asal Lobster (Panulirus spp.) Hasil Pendederan dan/atau Pembesaran SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (Panulirus spp.) HASIL PENDEDERAN DAN PEMBESARAN NOMOR Nama Pembudidaya : Alamat Pembudidaya : NIB Pembudidaya : Lokasi budidaya : Jumlah kemasan (boks) : … Jumlah kantong/kemasan : … Jumlah Lobster per kantong : … ekor Jumlah (Total) Lobster : … ekor Nama pembawa : Identitas lengkap pembawa sesuai KTP : Nama Penerima (pembudidaya) : Alamat Penerima sesuai domisili usaha : Koordinat Lokasi Pembudidayaan : NIB Penerima (pembudidaya) : ... , ... Kepala UPT/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)… … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan 4. Dinas provinsi**) 5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan 6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota C. Surat Keterangan Asal Lobster (Panulirus spp.) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Republik INDONESIA SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (Panulirus spp.) UNTUK PENGELUARAN KELUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Nama Pembudidaya : Alamat Pembudidaya : NIB Pembudidaya : Lokasi budidaya : Jumlah kemasan (boks) : … Jumlah kantong/kemasan : … Jumlah Lobster per kantong/kemasan : … ekor Jumlah (Total) Lobster : … ekor Nama pembawa : Identitas lengkap pembawa sesuai KTP : Nama Penerima : Alamat Penerima : ... , ... Kepala UPT/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)… … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 3. Badan yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan 4. Dinas provinsi**) 5. Pengawas Perikanan terdekat dengan lokasi pembudidayaan 6. Pejabat Karantina di tempat pemasukan pada lokasi pembudidayaan Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota D. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus) UNTUK PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Nama Nelayan Penangkap : Alamat Nelayan Penangkap : NIB Nelayan Penangkap : Nama Kelompok Nelayan : Lokasi penangkapan : Waktu penangkapan : Tempat pendaratan : Jenis : Jumlah : … ekor Nama Penerima : Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) : Alamat Penerima : Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) : ... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*)… … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan 6. Dinas provinsi**) Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika diterbitkan oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota G. Surat Keterangan Asal Lobster (Panulirus spp.) 1. Untuk Pengeluaran di Wilayah Negara Republik INDONESIA SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (Panulirus spp.) UNTUK PENGELUARAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Nama Nelayan Penangkap : Alamat Nelayan Penangkap : NIB Nelayan Penangkap : Nama Kelompok Nelayan : Lokasi penangkapan : Waktu penangkapan : Tempat pendaratan : Jenis : Jumlah kemasan : … box Jumlah Lobster per box : … ekor … kg Jumlah (Total) Lobster : … ekor … kg Jumlah sisa kuota : Nama pembawa *) : Identitas lengkap pembawa sesuai KTP : Identitas pemasar (perizinan berusaha) : Nama Penerima **) : Alamat Penerima : ... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota***)… … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan 4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan 6. Dinas provinsi****) Keterangan: *)jika diperlukan **)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/pembeli) ***)coret yang tidak perlu ****)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota 2. Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atauPercontohan di dalam Wilayah Negara SURAT KETERANGAN ASAL LOBSTER (Panulirus spp.) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) : Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) : NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) : Nama Kelompok Nelayan : Lokasi penangkapan : Waktu penangkapan : Tempat pendaratan : Jenis : Jumlah : … ekor Nama Penerima : Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) : : Alamat Penerima : Nomor Pengesahan Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan : ... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)… … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan 6. Dinas provinsi**) Keterangan: *)coret yang tidakperlu **)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota I. Surat Keterangan Asal Kepiting (Scylla spp.) untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (Scylla spp.) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) : Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) : NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) : Nama Kelompok Nelayan : Lokasi penangkapan : Waktu penangkapan : Tempat pendaratan : Jenis : Jumlah : … ekor Nama Penerima : Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) : Alamat Penerima : Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) : ... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)… ………………… NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan 6. Dinas provinsi**) Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota K. Surat Keterangan Asal Kepiting (Scylla spp.) untuk Pengeluaran dalam rangka Kepentingan Konsumsi di Wilayah Negara Republik INDONESIA SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (Scylla spp.) UNTUK PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Nama Nelayan Penangkap : Alamat Nelayan Penangkap : NIB Nelayan Penangkap : Nama Kelompok Nelayan : Alat Penangkapan Ikan : Lokasi penangkapan : Waktu penangkapan : Tempat pendaratan : Jenis : Kondisi : bertelur/tidak bertelur*) Jumlah kemasan : … box Jumlah Kepiting per box : … ekor … kg Jumlah (Total) Kepiting : … ekor ... kg Jumlah sisa kuota : ... kg Nama pembawa**) : Identitas lengkap pembawa sesuai KTP : Identitas pemasar (perizinan berusaha) : Nama Penerima***) : Alamat Penerima : ... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota *)... … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan 4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan 6. Dinas provinsi****) Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika diperlukan ***)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/ pembeli) ****)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota N. Surat Keterangan Asal Kepiting (Scylla spp.) untuk Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Dilakukan Pembudidayaan SURAT KETERANGAN ASAL KEPITING (Scylla spp.)UNTUK PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN PEMBUDIDAYAAN NOMOR Nama Nelayan Penangkap : Alamat Nelayan Penangkap : NIB Nelayan Penangkap : Nama Kelompok Nelayan : Alat Penangkapan Ikan : Lokasi penangkapan : Waktu penangkapan : Tempat pendaratan : Jenis : Kondisi : bertelur/tidak bertelur*) Jumlah kemasan (boks) : Jumlah kepiting per kemasan : ... ekor ... kg Jumlah (Total) kepiting : ... ekor ... kg Jumlah sisa kuota : ... kg Nama pembawa**) : Identitas lengkap pembawa sesuai KTP : Identitas pemasar (perizinan berusaha) : Nama Penerima(pembudidaya) : Alamat Penerima sesuai domisili usaha : Koordinast Lokasi Pembudidayaan : NIB Penerima (pembudidaya) : ... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*)… … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan 4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan 6. Dinas provinsi***) Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika diperlukan ***)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota P. Surat Keterangan Asal Rajungan (Portunus spp.) 1. Untuk Pengeluaran dalam rangka Kepentingan Konsumsi di Wilayah Negara Republik INDONESIA SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (Portunus spp.) UNTUK PENGELUARAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN KONSUMSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Nama Nelayan Penangkap : Alamat Nelayan Penangkap : NIB Nelayan Penangkap : Nama Kelompok Nelayan : Alat Penangkapan Ikan : Lokasi penangkapan : Waktu penangkapan : Tempat pendaratan : Jenis : Jumlah kemasan : … box Jumlah Rajungan per box : ... ekor … kg Jumlah (Total) Rajungan : … ekor … kg Jumlah sisa kuota : Nama pembawa*) : Identitas lengkap pembawa sesuai KTP : Identitas pemasar (perizinan berusaha) : Nama Penerima**) : Alamat Penerima : ... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota***)... … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan 5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan 6. Dinas provinsi****) Keterangan: *)jika diperlukan **)diisi dengan nama penerima dan kategori penerima (pemasar/pengolah/ pembeli) ***)coret yang tidak perlu ****)jika ditandatangani Dinas Kabupaten/Kota 2. Untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan di dalam Wilayah Negara SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (Portunus spp.) UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, UJI TERAP, DAN/ATAU PERCONTOHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Nama Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) : Alamat Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) : NIB Nelayan Penangkap/Pembudidaya*) : Nama Kelompok Nelayan : Lokasi penangkapan : Waktu penangkapan : Tempat pendaratan : Jenis : Jumlah : … ekor Nama Penerima : Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap, dan/atau Percontohan*) : Alamat Penerima : Nomor pengesahan Lembaga Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Uji Terap dan/atau Percontohan*) : ... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota*)… … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 4. Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan 6. Dinas provinsi**) Keterangan: *)coret yang tidak perlu **)jika ditandatangani Dinas kabupaten/kota S. Surat Keterangan Asal Rajungan (Portunus spp.) untuk Pengeluaran dari Lokasi Penangkapan untuk Dilakukan Pembudidayaan SURAT KETERANGAN ASAL RAJUNGAN (Scylla spp.) UNTUK PENGELUARAN DARI LOKASI PENANGKAPAN UNTUK DILAKUKAN PEMBUDIDAYAAN NOMOR Nama Nelayan Penangkap : Alamat Nelayan Penangkap : NIB Nelayan Penangkap : Nama Kelompok Nelayan : Alat Penangkapan Ikan : Lokasi penangkapan : Waktu penangkapan : Tempat pendaratan : Jenis : Jumlah kemasan (boks) : Jumlah rajungan per kemasan : … ekor ... kg Jumlah (Total) rajungan : … ekor ... kg Jumlah sisa kuota : ... kg Nama pembawa*) : Identitas lengkap pembawa sesuai KTP : Identitas pemasar (perizinan berusaha) : Nama Penerima(pembudidaya) : Alamat Penerima sesuai domisili usaha : Koordinast Lokasi Pembudidayaan : NIB Penerima (pembudidaya) : ... , ... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota **)… … . NIP. Tembusan: 1. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap 2. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya 3. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan 4. Direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5. Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan 6. Dinas provinsi***) Keterangan: *)jika diperlukan **)coret yang tidak perlu ***)jika ditandatangani Dinas kabupaten/Kota MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster Panulirus Spp Kepiting Scylla Spp dan Rajungan Portunus Spp

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal II