Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

PERMEN Nomor 6 Tahun 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 831) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 148) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. 2. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut. 3. Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut adalah upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut. 4. Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut adalah rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan sedimen di laut. 5. Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut adalah kegiatan mengambil atau mengurangi sedimen yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut. 6. Izin Pemanfaatan Pasir Laut adalah izin yang diterbitkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut. 7. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. 8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 11. Satuan Unit Organisasi Pengelola selanjutnya disingkat SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi. 12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut. 13. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan. 17. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Koreksi

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Menteri melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap: a. proposal dan rencana kerja umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6); dan b. kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9). (2) Menteri dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim uji tuntas. (3) Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur: a. Kementerian; dan b. ahli. (4) Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (5) Unsur ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi bidang ilmu: a. perkapalan; b. oseanografi; c. hidrografi; d. lingkungan; dan e. ekonomi. (6) Tim uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ad hoc. (7) Tim uji tuntas mempunyai tugas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap: a. proposal dan rencana kerja umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6); dan b. kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9), dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (8) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara: a. administrasi; dan b. teknis. (9) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa: a. usulan persetujuan; atau b. usulan penolakan. (10) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disampaikan oleh tim uji tuntas kepada Menteri. (11) Menteri berdasarkan usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menerbitkan surat persetujuan. (12) Usulan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disampaikan oleh tim uji tuntas kepada Menteri. (13) Menteri berdasarkan usulan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) menerbitkan surat penolakan disertai alasan. (14) Penerbitan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan penerbitan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada Direktur Jenderal. (15) Direktur Jenderal dalam pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) menyampaikan laporan kepada Menteri. 11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 28

Pasal 30

Pasal II