Peraturan Menteri Nomor 64-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 64-permen-kp-2018 Tahun 2018

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ADVOKASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Advokasi oleh Kementerian dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di hadapan hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. (2) Advokasi oleh Kementerian dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Penerima Advokasi sebelum, saat dan/atau setelah pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Advokasi oleh Kementerian bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Penerima Advokasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi.

Pasal 4

(1) Advokasi dilaksanakan oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan Unit Hukum Eselon I sesuai bidang tugas masing-masing. (2) Dalam melaksanakan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan Unit Hukum Eselon I dapat meminta pendapat ahli, bantuan Jaksa Pengacara Negara, dan/atau Advokat. (3) Dalam hal Unit Hukum Eselon I meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara dan/atau Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Hukum Eselon I harus berkoordinasi dengan Unit Hukum Sekretariat Jenderal.

Pasal 5

Advokasi terdiri dari: a. konsultansi hukum; b. pendapat hukum; c. penyelesaian perkara pidana; d. penyelesaian perkara tata usaha negara; e. penyelesaian perkara perdata; f. penyelesaian perkara pengujian peraturan perundang- undangan; g. penyelesaian sengketa arbitrase dan sengketa di luar pengadilan; h. penyelesaian sengketa informasi publik; dan/atau i. pendampingan saksi atau ahli.

Pasal 6

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dengan cara: a. Penerima Advokasi mengajukan surat permohonan Advokasi kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal dengan melampirkan kronologis masalah hukum yang dihadapi beserta data dukung yang lengkap dan benar b. Penerima Advokasi mengajukan surat permohonan Advokasi kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal dengan melampirkan kronologis masalah hukum yang dihadapi beserta data dukung yang lengkap dan benar; c. Penerima Advokasi yang berasal dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan, surat permohonan Advokasi diajukan kepada Unit Hukum Eselon I sesuai bidang tugasnya dengan melampirkan kronologis masalah hukum yang dihadapi beserta data dukung yang lengkap dan benar; d. Masalah Hukum yang bersifat kompleks dan/atau ruang lingkupnya lintas Unit Kerja Eselon I, Unit Hukum Eselon I dapat melibatkan Unit Hukum Sekretariat Jenderal; dan e. dalam hal tertentu, permohonan Advokasi untuk konsultansi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan secara lisan maupun melalui media elektronik.

Pasal 7

Konsultansi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara: a. Penerima Advokasi hadir langsung dengan membawa kronologis masalah hukum yang dihadapi beserta data dukung yang lengkap dan benar; dan b. Penerima Advokasi harus mengisi berita acara konsultansi hukum.

Pasal 8

(1) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara: a. identifikasi fakta hukum; b. identifkasi masalah hukum; c. inventarisasi aturan sebagai dasar hukum analisis; d. membuat analisis hukum; dan e. membuat kesimpulan. (2) Pendapat hukum ditandatangani oleh atasan pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal atau Unit Hukum Eselon I.

Pasal 9

Dalam hal Masalah Hukum pidana masuk dalam proses praperadilan, Advokasi dilakukan pada setiap tahapan praperadilan.

Pasal 10

Penyelesaian perkara pidana, perkara tata usaha negara, perkara perdata, perkara pengujian peraturan perundang- undangan, sengketa arbitrase dan sengketa di luar pengadilan, serta sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan huruf h dilakukan dengan cara: a. menyiapkan administrasi perkara/sengketa; dan b. bertindak sebagai kuasa hukum dalam setiap tahapan persidangan.

Pasal 11

(1) Penyelesaian perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Penerima Advokasi sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan (2) Unit Hukum Eselon I atau Unit Hukum Sekretariat Jenderal dalam penyelesaian perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat meminta pendapat hukum kepada ahli dan/atau instansi/lembaga terkait. (3) Dalam hal Penerima Advokasi menggunakan jasa advokat dan tidak meminta penyelesaian perkara pidana dari Kementerian, maka Penerima Advokasi harus memberitahukan kepada Unit Hukum Eselon I atau Unit Hukum Sekretariat Jenderal. (4) Biaya yang timbul sebagai akibat penggunaan jasa advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Penerima Advokasi.

Pasal 12

(1) Penyelesaian perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diberikan kepada Penerima Advokasi yang melakukan gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara di lingkungan Kementerian. (2) Penyelesaian perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Penerima Advokasi yang melakukan permohonan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara di luar lingkungan Kementerian, untuk kepentingan Kementerian.

Pasal 13

Pendampingan saksi atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i berupa: a. pemberian nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli; b. pemberian konsultansi hukum yang berkaitan dengan materi pemeriksaan; c. pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum acara; d. pendampingan saksi atau ahli di instansi penegak hukum dan/atau badan peradilan dengan surat kuasa khusus; dan/atau e. mengoordinasikan dengan Unit Kerja Eselon I atau instansi terkait dalam menyiapkan materi pemeriksaan untuk kepentingan kesaksian dan/atau pemberian keterangan.

Pasal 14

(1) Setiap pemberian Advokasi yang dilakukan oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan/atau Unit Hukum Eselon I harus dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan/atau Kepala Unit Hukum Eselon I serta dilengkapi surat kuasa khusus dari Penerima Advokasi sesuai dengan subjek dan objek perkara. (2) Surat tugas dan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemberian konsultansi hukum dan pendapat hukum. (3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan hak substitusi. (4) Surat kuasa khusus dapat mengikutsertakan pejabat atau pegawai pada Unit Kerja Eselon I yang mengetahui permasalahan terkait. (5) Apabila surat kuasa khusus belum selesai dibuat namun harus melaksanakan Advokasi maka terhadap pelaksana Advokasi yang diperintahkan, diterbitkan surat tugas dari Kepala Unit Hukum Sekretariat Jenderal atau atasan Kepala Unit Hukum Eselon I.

BAB Kedua

Ruang Lingkup Advokasi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dalam hal Masalah Hukum pidana masuk dalam proses praperadilan, Advokasi dilakukan pada setiap tahapan praperadilan.

Peraturan Menteri Nomor 64-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20