Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan.
2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
3. Keselamatan Operasional Kapal Perikanan adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kelaiklautan kapal Perikanan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan yang dinyatakan dengan dokumen kapal Perikanan.
4. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
5. Petugas Kesyahbandaran adalah petugas yang ditempatkan di pelabuhan Perikanan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian /eksplorasi Perikanan.
7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
8. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
9. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
10. Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
11. Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari Awak Kapal Perikanan yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan.
12. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
13. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
14. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
15. Port State Measures yang selanjutnya disingkat PSM adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap Kapal Perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
16. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Penangkap Ikan untuk melakukan penangkapan ikan.
18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Pengangkut Ikan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19. Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPOPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan mendukung operasi penangkapan ikan.
20. Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah kesepakatan tertulis antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau agen Awak Kapal Perikanan.
21. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan adalah buku yang berisi daftar Awak Kapal Perikanan yang bekerja di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau syahbandar.
22. Sertifikat Pengukuhan adalah sertifikat yang menyatakan kewenangan jabatan kepada pemilik sertifikat keahlian awak kapal perikanan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.
23. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.
24. Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.
25. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
26. Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis Nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
27. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut STBLKK adalah surat yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan telah tiba di Pelabuhan Perikanan.
28. Surat Persetujuan Olah Gerak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh syahbandar terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan olah gerak.
29. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
30. Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
31. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
33. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap.
(1) Dalam rangka pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, ditunjuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
a. menerbitkan Persetujuan Berlayar;
b. mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan;
c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;
d. memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
e. memeriksa dan mengesahkan PKL;
f. memeriksa Log Book Penangkapan Ikan dan pengangkutan ikan;
g. mengatur olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
h. mengawasi pemanduan;
i. mengawasi pengisian bahan bakar;
j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan;
k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan;
m. mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim;
n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan Kapal Perikanan;
o. menerbitkan STBLKK; dan
p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.
(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Petugas Kesyahbandaran.
(4) Petugas Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu Syahbandar di Pelabuhan Perikanan untuk:
a. mengatur kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan;
b. memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
c. memeriksa Log Book Penangkapan Ikan;
d. mengawasi pelaksanaan pemanduan;
e. mengawasi pengisian bahan bakar;
f. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan;
g. mengoperasikan radio dalam pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
h. pelaksanaan kegiatan administrasi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; dan
i. tugas lain yang diberikan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam rangka membantu tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berakhir dalam hal:
a. telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meninggal dunia; dan
c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB II
PENEMPATAN DAN PENUGASAN SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN DAN PETUGAS KESYAHBANDARAN
(1) Penempatan dan penugasan Petugas Kesyahbandaran dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan dan kepala dinas provinsi yang melaksanakan tugas di bidang Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Petugas Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ASN Kementerian dan/atau ASN pemerintah daerah.
(3) Petugas Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditempatkan dan ditugaskan setelah memiliki kompetensi dasar kesyahbandaran yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pelatihan dasar kesyahbandaran.
BAB Kesatu
Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan di Pelabuhan Perikanan.
(2) Selain ditempatkan dan ditugaskan di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan umum.
(3) Penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengangkatan.
(4) Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran dan telah dinyatakan kompeten di bidang kesyahbandaran.
(5) Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran atas usulan Menteri.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan di Pelabuhan Perikanan.
(2) Selain ditempatkan dan ditugaskan di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan umum.
(3) Penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengangkatan.
(4) Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran dan telah dinyatakan kompeten di bidang kesyahbandaran.
(5) Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran atas usulan Menteri.
Pasal 5
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan atas usulan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengusulan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan:
a. kebutuhan akan pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; dan
b. dukungan ketersediaan prasarana dan sarana.
(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pengusulan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat mempertimbangkan kebutuhan pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan pada pelabuhan umum.
Pasal 6
(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengusulkan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada:
a. Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah pusat;
b. Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah;
c. Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun dan/atau tidak dioperasikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
d. pelabuhan umum.
(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang merupakan ASN Kementerian.
(3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi terkait.
(4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
(5) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri MENETAPKAN penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 7
(1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) mengusulkan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah dan berada di wilayah administrasinya kepada Menteri.
(2) Pengusulan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. ASN provinsi; atau
b. ASN kabupaten/kota.
(3) Pengusulan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
(4) Pengusulan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas provinsi yang melaksanakan tugas di bidang Perikanan.
(5) Berdasarkan pengusulan penempatan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri melakukan verifikasi yang hasilnya berupa:
a. sesuai; atau
b. tidak sesuai.
(6) Apabila hasil verifikasi sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Menteri MENETAPKAN penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah.
(7) Apabila hasil verifikasi tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b, Menteri menyampaikan penolakan penetapan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan disertai dengan alasan penolakan.
Pasal 8
Menteri mendelegasikan kewenangan:
a. pengusulan penempatan dan penugasan atas usulan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
b. verifikasi sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
c. penetapan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (6) serta penolakan penetapan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), kepada Direktur Jenderal.
BAB 2
Pengusulan Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan atas usulan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengusulan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan:
a. kebutuhan akan pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; dan
b. dukungan ketersediaan prasarana dan sarana.
(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pengusulan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat mempertimbangkan kebutuhan pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan pada pelabuhan umum.
Pasal 6
(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengusulkan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada:
a. Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah pusat;
b. Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah;
c. Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun dan/atau tidak dioperasikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
d. pelabuhan umum.
(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang merupakan ASN Kementerian.
(3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi terkait.
(4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
(5) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri MENETAPKAN penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 7
(1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) mengusulkan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah dan berada di wilayah administrasinya kepada Menteri.
(2) Pengusulan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. ASN provinsi; atau
b. ASN kabupaten/kota.
(3) Pengusulan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
(4) Pengusulan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas provinsi yang melaksanakan tugas di bidang Perikanan.
(5) Berdasarkan pengusulan penempatan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri melakukan verifikasi yang hasilnya berupa:
a. sesuai; atau
b. tidak sesuai.
(6) Apabila hasil verifikasi sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Menteri MENETAPKAN penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan yang dibangun dan/atau dioperasikan oleh pemerintah daerah.
(7) Apabila hasil verifikasi tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b, Menteri menyampaikan penolakan penetapan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan disertai dengan alasan penolakan.
Pasal 8
Menteri mendelegasikan kewenangan:
a. pengusulan penempatan dan penugasan atas usulan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
b. verifikasi sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
c. penetapan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (6) serta penolakan penetapan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), kepada Direktur Jenderal.
(1) Penempatan dan penugasan Petugas Kesyahbandaran dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan dan kepala dinas provinsi yang melaksanakan tugas di bidang Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Petugas Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ASN Kementerian dan/atau ASN pemerintah daerah.
(3) Petugas Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditempatkan dan ditugaskan setelah memiliki kompetensi dasar kesyahbandaran yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pelatihan dasar kesyahbandaran.
BAB III
PELAKSANAAN TUGAS SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN PADA PELABUHAN PERIKANAN
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan STBLKK setelah Kapal Perikanan bersandar/tiba di Pelabuhan Perikanan dan Nakhoda menyerahkan dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23.
(2) Selain menerbitkan STBLKK terhadap Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat menerbitkan STBLKK terhadap kapal nonperikanan setelah kapal nonperikanan bersandar/tiba di Pelabuhan Perikanan dan Nakhoda menyerahkan dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(3) Penerbitan STBLKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(4) Penerbitan STBLKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi paling singkat 3 (tiga) jam; atau
b. belum terdapat sarana dan prasarana untuk penerbitan STBLKK secara elektronik.
(5) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput STBLKK yang diterbitkan secara manual ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(6) Bentuk dan format STBLKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Bentuk dan format STBLKK untuk kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 28
(1) Untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil yang melakukan aktivitas penangkapan harian (one day fishing), STBLKK diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kalender.
(2) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada setiap kedatangan untuk mendapatkan tanda kedatangan pada STBLKK.
(3) Tanda kedatangan pada STBLKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan cara pembubuhan stempel Syahbandar di Pelabuhan Perikanan disertai dengan waktu kedatangan pada STBLKK.
(4) Bentuk dan format STBLKK untuk Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 29
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur keberangkatan Kapal Perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan Kapal Perikanan dari Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil.
(2) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil memberitahukan rencana keberangkatan Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Rencana keberangkatan Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pengajuan permohonan penerbitan:
a. Surat Persetujuan Olah Gerak, dalam hal Kapal Perikanan melakukan olah gerak keluar Pelabuhan Perikanan;
b. Persetujuan Berlayar; atau
c. surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
Pasal 30
(1) Kapal Perikanan berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan berdasarkan:
a. Surat Persetujuan Olah Gerak;
b. Persetujuan Berlayar; atau
c. surat pembebasan Persetujuan Berlayar, yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(2) Untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan berdasarkan Persetujuan Berlayar.
(3) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar diterbitkan.
(4) Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah diterbitkan Persetujuan Berlayar, untuk pelayaran pertama kali.
(5) Apabila Kapal Perikanan tidak berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar yang telah diterbitkan tidak berlaku, kecuali terdapat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(6) Apabila Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan, atau Nelayan Kecil harus memberitahukan ulang rencana keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(2) untuk dapat berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan.
Pasal 31
(1) Pada saat Kapal Perikanan berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan melakukan pelayaran, Nakhoda wajib berada di atas Kapal Perikanan.
(2) Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, dan/atau ketertiban:
a. Kapal Perikanan; dan
b. barang muatan di Kapal Perikanan, sebelum dan pada saat Kapal Perikanan berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan serta pada saat Kapal Perikanan berlayar.
(3) Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
Pasal 32
(1) Dalam hal Kapal Perikanan belum berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan terdapat perubahan jumlah Awak Kapal Perikanan, Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan ulang permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(2) Dalam hal Kapal Perikanan belum berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan terdapat perubahan nama Awak Kapal Perikanan pada daftar Awak Kapal Perikanan, Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengubah:
a. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
b. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage, dan melapor kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 33
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat menunda keberangkatan Kapal Perikanan setelah Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar diterbitkan dalam hal:
a. terjadi cuaca buruk; atau
b. terdapat keadaan tertentu sehingga Kapal Perikanan tidak dapat meninggalkan Pelabuhan Perikanan, berdasarkan permohonan Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil.
(2) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan ulang penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar, apabila penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu berangkat/tolak yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(3) Cuaca buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi cuaca yang membahayakan keselamatan pelayaran Kapal Perikanan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(4) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan surat pemberitahuan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
(5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik.
(6) Bentuk dan format surat pemberitahuan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 34
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan pada saat Kapal Perikanan akan mengajukan penerbitan Persetujuan Berlayar.
(2) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen Kapal Perikanan.
(3) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a.
(4) Selain sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat juga dilakukan dalam rangka pengendalian keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan.
Pasal 54
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan Ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b.
(2) Pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
a. kelaiklautan Kapal Perikanan;
b. kesesuaian alat penangkapan Ikan dan/atau alat bantu penangkapan Ikan dengan SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
c. palka ikan dan jenis pendinginnya;
d. alat komunikasi dan navigasi;
e. alat keselamatan; dan
f. alat pemadam kebakaran.
(3) Selain pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan termasuk juga pemeriksaan penandaan Kapal Perikanan.
(4) Pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikecualikan bagi Kapal Pengangkut Ikan.
Pasal 55
(1) Kapal Perikanan yang akan meninggalkan Pelabuhan Perikanan, terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawakan.
(2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa kesesuaian persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(3) huruf c.
(3) Persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan kerja Awak Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan berdasarkan kesesuaian dokumen dengan keadaan yang sebenarnya.
Pasal 56
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi pemanduan terhadap Kapal Perikanan yang akan masuk dan keluar/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan.
(2) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan; dan
b. keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan hambatan operasional.
(3) Pemanduan terhadap Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pandu.
(4) Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menyampaikan pemberitahuan rencana pelaksanaan pemanduan Kapal Perikanan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya pemanduan Kapal Perikanan.
(5) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengawasan terhadap kegiatan pemanduan Kapal Perikanan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(6) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP, pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap kegiatan pemanduan Kapal Perikanan dalam alur pelayaran di Pelabuhan Perikanan.
(7) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memastikan kegiatan pemanduan Kapal Perikanan memiliki alur lalu lintas yang memadai.
(8) Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan pemanduan yang dilaksanakan.
(9) Hasil pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan.
Pasal 57
Pasal 58
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan yang berkaitan dengan keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan.
(2) Pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memastikan kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan tidak membahayakan keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan.
(3) Hasil Pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan.
Pasal 59
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan.
(2) Kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kejadian terkait Awak Kapal Perikanan; dan/atau
b. kecelakaan Kapal Perikanan.
(3) Kejadian terkait Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Awak Kapal Perikanan:
a. sakit;
b. meninggal dunia;
c. kecelakaan kerja di atas Kapal Perikanan;
dan/atau
d. hilang/jatuh ke laut.
(4) Kecelakaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kejadian yang dialami oleh Kapal Perikanan yang dapat mengancam keselamatan Kapal Perikanan dan/atau jiwa manusia berupa Kapal Perikanan:
a. tenggelam;
b. terbakar;
c. tubrukan; dan
d. kandas.
(5) Kecelakaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali Nakhoda dapat membuktikan lain.
(6) Pembuktian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan bukti bahwa Nakhoda telah melakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 62
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan, dengan cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran.
(2) Cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
a. menyampaikan himbauan kepada Awak Kapal Perikanan untuk menjaga kebersihan lingkungan di Pelabuhan Perikanan;
b. mengatur Kapal Perikanan agar melakukan kegiatan sesuai dengan zona yang ditentukan di pelabuhan Perikanan; dan/atau
c. mengatur posisi Kapal Perikanan yang bertambat di dermaga agar memudahkan Kapal Perikanan untuk melakukan olah gerak.
(3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(4) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP, pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tempat tambat labuh di dermaga maupun kolam Pelabuhan Perikanan.
(5) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan fasilitas prasarana dan sarana yang ada di Pelabuhan Perikanan.
(6) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran:
a. berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
b. menyusun berita acara yang dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
Pasal 63
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait pengoperasian Kapal Perikanan dan kegiatan kepelabuhanan.
(2) Pelaksanaan pengawasan pelindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
a. mengedukasi pemangku kepentingan terkait dengan pelindungan lingkungan maritim di Pelabuhan Perikanan;
b. menghimbau nelayan untuk membuang limbah dan sampah yang berasal dari Kapal Perikanan pada tempatnya;
c. menerima manifes limbah dan sampah yang berasal dari Kapal Perikanan; dan
d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembersihan bangkai Kapal Perikanan di kolam Pelabuhan Perikanan dengan kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim berkoordinasi dengan instansi terkait.
(4) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
Pasal 64
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.
(2) Sertifikat ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat yang menyatakan ketelusuran ikan dari kepala Pelabuhan Perikanan/otoritas kompeten lokal atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan.
(3) Sertifikat ikan hasil tangkapan yang diperiksa oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sertifikat hasil tangkapan ikan; dan
b. certificate of admissibility.
(4) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Pelabuhan Perikanan dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor.
(5) Pemeriksaan sertifikat ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi ke negara tujuan.
(6) Pemeriksaan keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tahapan:
a. memindai barcode yang ada pada sertifikat ikan hasil tangkapan;
b. memeriksa lembar awal yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan sertifikat ikan hasil tangkapan; dan
c. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur kedatangan kapal berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari Nakhoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan.
(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang melakukan kegiatan Perikanan;
b. Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang tidak melakukan kegiatan Perikanan, meliputi:
1. Kapal Perikanan dalam keadaan baru;
2. Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru hasil pengadaan luar negeri;
3. Kapal Perikanan yang telah selesai modifikasi atau Kapal Perikanan yang telah selesai melakukan perbaikan (docking);
4. Kapal Perikanan yang telah melakukan pemenuhan logistik;
5. Kapal Perikanan yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan; dan
6. Kapal Perikanan yang memperoleh pembebasan Persetujuan Berlayar.
c. Kapal Perikanan berbendera asing yang tidak dikenakan PSM;
d. Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan PSM;
e. kapal dalam keadaan darurat; dan
f. kapal nonperikanan.
(3) Kapal Perikanan dalam keadaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 merupakan Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun, baik di luar negeri maupun dalam negeri, belum dioperasikan, dan belum pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan.
(4) Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru hasil pengadaan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 merupakan kapal yang pernah dioperasikan sebagai Kapal Perikanan dan pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan di negara asal.
(5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bagi Kapal Perikanan berupa:
a. kondisi Kapal Perikanan rusak;
b. kondisi cuaca buruk; dan/atau
c. Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal dunia, yang masuk ke Pelabuhan Perikanan di luar Pelabuhan Pangkalan yang tercantum dalam SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau PB bagi Nelayan Kecil.
Pasal 11
(1) Kapal Perikanan berbendera asing yang tidak dikenakan PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan pengangkutan ikan hidup hasil budi daya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) dikecualikan untuk Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.
(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur kedatangan Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d berdasarkan persetujuan sekretariat otoritas PSM untuk masuk ke Pelabuhan Perikanan.
(4) Pelaksanaan pengaturan kedatangan Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Pasal 12
Pasal 13
(1) Pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) jam sebelum kapal memasuki Pelabuhan Perikanan, kecuali kapal dalam keadaan darurat.
(2) Pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik sebelum kedatangan.
(3) Pemberitahuan rencana kedatangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. sistem informasi yang disediakan Kementerian;
b. radio komunikasi; dan/atau
c. sistem informasi lainnya.
(4) Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyiapkan tempat tambat labuh di dermaga maupun kolam Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(5) Dalam hal keadaan darurat terdapat indikasi adanya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi kejadian luar biasa/wabah, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyiapkan tempat labuh di kolam Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(6) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyiapkan tempat tambat labuh di dermaga maupun kolam Pelabuhan Perikanan pada area yang ditentukan oleh kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan.
(7) Area yang ditentukan oleh kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 14
(1) Nakhoda memberitahukan kedatangannya kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan paling lambat 1 (satu) jam setelah kapal bersandar/tiba di Pelabuhan Perikanan.
(2) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan wajib memastikan terlaksananya pemberitahuan kedatangan kapal oleh Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Setelah memberitahukan kedatangan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda menyerahkan dokumen kapal kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan selanjutnya disimpan.
(4) Bagi Kapal Perikanan yang mengalami keadaan darurat, penyerahan dokumen Kapal Perikanan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak kapal bersandar/tiba di Pelabuhan perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan selanjutnya disimpan.
(5) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Nakhoda secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(6) Penyimpanan dokumen kapal oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(7) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tidak bertanggung jawab atas keabsahan dokumen kapal yang diserahkan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4).
(8) Setiap pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur kedatangan kapal berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari Nakhoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan.
(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang melakukan kegiatan Perikanan;
b. Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang tidak melakukan kegiatan Perikanan, meliputi:
1. Kapal Perikanan dalam keadaan baru;
2. Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru hasil pengadaan luar negeri;
3. Kapal Perikanan yang telah selesai modifikasi atau Kapal Perikanan yang telah selesai melakukan perbaikan (docking);
4. Kapal Perikanan yang telah melakukan pemenuhan logistik;
5. Kapal Perikanan yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan; dan
6. Kapal Perikanan yang memperoleh pembebasan Persetujuan Berlayar.
c. Kapal Perikanan berbendera asing yang tidak dikenakan PSM;
d. Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan PSM;
e. kapal dalam keadaan darurat; dan
f. kapal nonperikanan.
(3) Kapal Perikanan dalam keadaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 merupakan Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun, baik di luar negeri maupun dalam negeri, belum dioperasikan, dan belum pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan.
(4) Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru hasil pengadaan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 merupakan kapal yang pernah dioperasikan sebagai Kapal Perikanan dan pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan di negara asal.
(5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bagi Kapal Perikanan berupa:
a. kondisi Kapal Perikanan rusak;
b. kondisi cuaca buruk; dan/atau
c. Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal dunia, yang masuk ke Pelabuhan Perikanan di luar Pelabuhan Pangkalan yang tercantum dalam SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau PB bagi Nelayan Kecil.
Pasal 11
(1) Kapal Perikanan berbendera asing yang tidak dikenakan PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan pengangkutan ikan hidup hasil budi daya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) dikecualikan untuk Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.
(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur kedatangan Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d berdasarkan persetujuan sekretariat otoritas PSM untuk masuk ke Pelabuhan Perikanan.
(4) Pelaksanaan pengaturan kedatangan Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Pasal 12
Pasal 13
(1) Pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) jam sebelum kapal memasuki Pelabuhan Perikanan, kecuali kapal dalam keadaan darurat.
(2) Pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik sebelum kedatangan.
(3) Pemberitahuan rencana kedatangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. sistem informasi yang disediakan Kementerian;
b. radio komunikasi; dan/atau
c. sistem informasi lainnya.
(4) Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyiapkan tempat tambat labuh di dermaga maupun kolam Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(5) Dalam hal keadaan darurat terdapat indikasi adanya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi kejadian luar biasa/wabah, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyiapkan tempat labuh di kolam Pelabuhan Perikanan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(6) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyiapkan tempat tambat labuh di dermaga maupun kolam Pelabuhan Perikanan pada area yang ditentukan oleh kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan.
(7) Area yang ditentukan oleh kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 14
(1) Nakhoda memberitahukan kedatangannya kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan paling lambat 1 (satu) jam setelah kapal bersandar/tiba di Pelabuhan Perikanan.
(2) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan wajib memastikan terlaksananya pemberitahuan kedatangan kapal oleh Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Setelah memberitahukan kedatangan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda menyerahkan dokumen kapal kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan selanjutnya disimpan.
(4) Bagi Kapal Perikanan yang mengalami keadaan darurat, penyerahan dokumen Kapal Perikanan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak kapal bersandar/tiba di Pelabuhan perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan selanjutnya disimpan.
(5) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Nakhoda secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(6) Penyimpanan dokumen kapal oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(7) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tidak bertanggung jawab atas keabsahan dokumen kapal yang diserahkan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4).
(8) Setiap pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
Pasal 15
Pasal 16
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang melakukan kegiatan Perikanan milik Nelayan Kecil meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal;
b. PB bagi Nelayan Kecil; dan
c. Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan.
(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak disampaikan oleh Nelayan Kecil, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memberitahukan kepada pengawas Perikanan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberitahuan kepada pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di Pelabuhan Umum.
(4) Pemberitahuan kepada pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
BAB 2
Dokumen Kapal Perikanan Berbendera INDONESIA yang Melakukan Kegiatan Perikanan
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang melakukan kegiatan Perikanan meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal;
b. SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
c. Log Book Penangkapan Ikan.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. berita acara alih muatan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari daerah penangkapan ikan;
b. salinan berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan dan/atau berita acara pemindahan Peserta Didik, untuk Kapal Perikanan yang melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan atau Peserta Didik;
c. daftar muatan Kapal Perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum;
d. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
e. daftar Awak Kapal Perikanan;
f. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage; dan
g. manifes limbah dan sampah yang berasal dari Kapal Perikanan.
(3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak disampaikan oleh Nakhoda, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memberitahukan kepada pengawas Perikanan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Pemberitahuan kepada pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(5) Penyerahan dokumen Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi:
a. Kapal Penangkap Ikan yang tidak melakukan operasi penangkapan ikan;
b. Kapal Pengangkut Ikan;
c. kapal pendukung operasi penangkapan ikan: dan
d. kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial berupa kesenangan dan wisata.
(6) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 16
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang melakukan kegiatan Perikanan milik Nelayan Kecil meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal;
b. PB bagi Nelayan Kecil; dan
c. Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan.
(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak disampaikan oleh Nelayan Kecil, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memberitahukan kepada pengawas Perikanan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberitahuan kepada pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di Pelabuhan Umum.
(4) Pemberitahuan kepada pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
Pasal 17
Pasal 18
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan yang telah melakukan pemenuhan logistik berupa:
a. Persetujuan Berlayar asal; dan
b. SIPI/SIKPI/SIKPOPI/persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 19
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan berupa Persetujuan Berlayar asal.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 20
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan yang memperoleh pembebasan Persetujuan Berlayar berupa surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
BAB 3
Dokumen Kapal Perikanan Berbendera INDONESIA Yang Tidak Melakukan Kegiatan Perikanan
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan dalam keadaan baru yang dibangun di luar negeri meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke INDONESIA; dan
b. PB surat izin usaha perikanan.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. surat ukur sementara;
b. surat laut/pas besar sementara;
c. daftar Awak Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke INDONESIA; dan
d. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan dalam keadaan baru yang dibangun di dalam negeri meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
b. PB surat izin usaha perikanan.
(4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan dan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(5) Dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru hasil pengadaan luar negeri meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal, untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
b. PB surat izin usaha perikanan.
(6) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. tanda kebangsaan kapal dari negara asal;
b. surat ukur sementara;
c. surat laut/pas besar sementara;
d. daftar Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
e. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan dan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(7) Dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan yang telah selesai modifikasi atau Kapal Perikanan yang telah selesai melakukan perbaikan (docking) berupa:
a. Persetujuan Berlayar asal; dan
b. PB surat izin usaha perikanan.
(8) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(9) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 18
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan yang telah melakukan pemenuhan logistik berupa:
a. Persetujuan Berlayar asal; dan
b. SIPI/SIKPI/SIKPOPI/persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 19
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan berupa Persetujuan Berlayar asal.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 20
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan yang memperoleh pembebasan Persetujuan Berlayar berupa surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
Pasal 21
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan berbendera asing yang tidak dikenakan PSM meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal; dan
b. SIKPI.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. tanda kebangsaan kapal;
b. daftar muatan Kapal Perikanan;
c. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
d. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
BAB 4
Dokumen Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Tidak Dikenakan Port State Measures
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan berbendera asing yang tidak dikenakan PSM meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal; dan
b. SIKPI.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. tanda kebangsaan kapal;
b. daftar muatan Kapal Perikanan;
c. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
d. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
Pasal 22
Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan PSM meliputi dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
BAB 5
Dokumen Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Dikenakan Port State Measures
Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan PSM meliputi dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Pasal 23
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) untuk Kapal Perikanan dalam keadaan darurat meliputi dokumen kapal untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda menyerahkan dokumen:
a. surat pernyataan dari Nakhoda yang menyatakan Kapal Perikanan mengalami kondisi darurat; dan
b. surat:
1. keterangan dari pihak atau instansi yang berwenang yang menyatakan Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal dunia, untuk kondisi darurat Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal dunia;
2. keterangan dari bengkel atau penyedia jasa perbaikan kapal yang menyatakan kondisi kerusakan permesinan Kapal Perikanan dan/atau kebocoran Kapal Perikanan yang dilengkapi bukti foto, untuk keadaan darurat Kapal Perikanan Rusak; dan/atau
3. pernyataan Nakhoda yang dibuktikan dengan berita cuaca buruk dari lembaga yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, untuk keadaan darurat yang berkaitan dengan cuaca buruk.
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) untuk Kapal Perikanan dalam keadaan darurat meliputi dokumen kapal untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda menyerahkan dokumen:
a. surat pernyataan dari Nakhoda yang menyatakan Kapal Perikanan mengalami kondisi darurat; dan
b. surat:
1. keterangan dari pihak atau instansi yang berwenang yang menyatakan Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal dunia, untuk kondisi darurat Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal dunia;
2. keterangan dari bengkel atau penyedia jasa perbaikan kapal yang menyatakan kondisi kerusakan permesinan Kapal Perikanan dan/atau kebocoran Kapal Perikanan yang dilengkapi bukti foto, untuk keadaan darurat Kapal Perikanan Rusak; dan/atau
3. pernyataan Nakhoda yang dibuktikan dengan berita cuaca buruk dari lembaga yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, untuk keadaan darurat yang berkaitan dengan cuaca buruk.
Pasal 24
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk kapal nonperikanan meliputi surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. Persetujuan Berlayar asal; atau
b. Surat Persetujuan Olah Gerak.
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk kapal nonperikanan meliputi surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. Persetujuan Berlayar asal; atau
b. Surat Persetujuan Olah Gerak.
BAB Kedua
Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan dan Log Book Pengangkutan Ikan
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa Log Book Penangkapan Ikan pada saat kedatangan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan, kecuali Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan.
(2) Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan; dan
b. kesesuaian daerah penangkapan Ikan dengan SIPI atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3) Selain pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan dapat juga meliputi kesesuaian jumlah hari melaut dengan jumlah setting.
(4) Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(5) Hasil pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam formulir pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan.
(6) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan hasil pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum dengan tembusan kepada pengawas perikanan.
(7) Pemberitahuan hasil pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada (6) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(8) Bentuk dan format formulir pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa Log Book Penangkapan Ikan pada saat kedatangan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan, kecuali Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan.
(2) Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan; dan
b. kesesuaian daerah penangkapan Ikan dengan SIPI atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3) Selain pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan dapat juga meliputi kesesuaian jumlah hari melaut dengan jumlah setting.
(4) Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(5) Hasil pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam formulir pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan.
(6) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan hasil pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum dengan tembusan kepada pengawas perikanan.
(7) Pemberitahuan hasil pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada (6) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(8) Bentuk dan format formulir pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 26
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa log book pengangkutan ikan pada saat kedatangan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan.
(2) Pemeriksaan log book pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa pemeriksaan ketersediaan:
a. berita acara alih muatan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari daerah penangkapan ikan; dan
b. daftar muatan Kapal Perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa log book pengangkutan ikan pada saat kedatangan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan.
(2) Pemeriksaan log book pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa pemeriksaan ketersediaan:
a. berita acara alih muatan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari daerah penangkapan ikan; dan
b. daftar muatan Kapal Perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum.
BAB Ketiga
Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan STBLKK setelah Kapal Perikanan bersandar/tiba di Pelabuhan Perikanan dan Nakhoda menyerahkan dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23.
(2) Selain menerbitkan STBLKK terhadap Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat menerbitkan STBLKK terhadap kapal nonperikanan setelah kapal nonperikanan bersandar/tiba di Pelabuhan Perikanan dan Nakhoda menyerahkan dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(3) Penerbitan STBLKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(4) Penerbitan STBLKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi paling singkat 3 (tiga) jam; atau
b. belum terdapat sarana dan prasarana untuk penerbitan STBLKK secara elektronik.
(5) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput STBLKK yang diterbitkan secara manual ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(6) Bentuk dan format STBLKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Bentuk dan format STBLKK untuk kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 28
(1) Untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil yang melakukan aktivitas penangkapan harian (one day fishing), STBLKK diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kalender.
(2) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada setiap kedatangan untuk mendapatkan tanda kedatangan pada STBLKK.
(3) Tanda kedatangan pada STBLKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan cara pembubuhan stempel Syahbandar di Pelabuhan Perikanan disertai dengan waktu kedatangan pada STBLKK.
(4) Bentuk dan format STBLKK untuk Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur keberangkatan Kapal Perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan Kapal Perikanan dari Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil.
(2) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil memberitahukan rencana keberangkatan Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Rencana keberangkatan Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pengajuan permohonan penerbitan:
a. Surat Persetujuan Olah Gerak, dalam hal Kapal Perikanan melakukan olah gerak keluar Pelabuhan Perikanan;
b. Persetujuan Berlayar; atau
c. surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
Pasal 30
(1) Kapal Perikanan berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan berdasarkan:
a. Surat Persetujuan Olah Gerak;
b. Persetujuan Berlayar; atau
c. surat pembebasan Persetujuan Berlayar, yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(2) Untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan berdasarkan Persetujuan Berlayar.
(3) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar diterbitkan.
(4) Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah diterbitkan Persetujuan Berlayar, untuk pelayaran pertama kali.
(5) Apabila Kapal Perikanan tidak berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar yang telah diterbitkan tidak berlaku, kecuali terdapat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(6) Apabila Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan, atau Nelayan Kecil harus memberitahukan ulang rencana keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(2) untuk dapat berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan.
Pasal 31
(1) Pada saat Kapal Perikanan berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan melakukan pelayaran, Nakhoda wajib berada di atas Kapal Perikanan.
(2) Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, dan/atau ketertiban:
a. Kapal Perikanan; dan
b. barang muatan di Kapal Perikanan, sebelum dan pada saat Kapal Perikanan berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan serta pada saat Kapal Perikanan berlayar.
(3) Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
Pasal 32
(1) Dalam hal Kapal Perikanan belum berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan terdapat perubahan jumlah Awak Kapal Perikanan, Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan ulang permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(2) Dalam hal Kapal Perikanan belum berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan terdapat perubahan nama Awak Kapal Perikanan pada daftar Awak Kapal Perikanan, Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengubah:
a. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
b. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage, dan melapor kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 33
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat menunda keberangkatan Kapal Perikanan setelah Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar diterbitkan dalam hal:
a. terjadi cuaca buruk; atau
b. terdapat keadaan tertentu sehingga Kapal Perikanan tidak dapat meninggalkan Pelabuhan Perikanan, berdasarkan permohonan Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil.
(2) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan ulang penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar, apabila penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu berangkat/tolak yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(3) Cuaca buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi cuaca yang membahayakan keselamatan pelayaran Kapal Perikanan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(4) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan surat pemberitahuan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
(5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik.
(6) Bentuk dan format surat pemberitahuan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 34
BAB Kelima
Pengaturan Olah Gerak dan Lalu Lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan berdasarkan permohonan dari Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan.
(2) Selain berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan diatur berdasarkan perintah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Pengaturan olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak.
(4) Pengaturan olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah olah gerak.
(5) Setiap Kapal Perikanan yang berada di Pelabuhan Perikanan harus mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(6) Dalam hal Kapal Perikanan melakukan olah gerak berdasarkan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Nakhoda wajib berada di atas Kapal Perikanan.
(7) Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan olah gerak Kapal Perikanan.
(8) Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenai sanksi administratif.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan berdasarkan permohonan dari Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan.
(2) Selain berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) olah gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan diatur berdasarkan perintah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Pengaturan olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak.
(4) Pengaturan olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah olah gerak.
(5) Setiap Kapal Perikanan yang berada di Pelabuhan Perikanan harus mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(6) Dalam hal Kapal Perikanan melakukan olah gerak berdasarkan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Nakhoda wajib berada di atas Kapal Perikanan.
(7) Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan olah gerak Kapal Perikanan.
(8) Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenai sanksi administratif.
Pasal 36
(1) Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diterbitkan dalam rangka perpindahan Kapal Perikanan dari:
a. kegiatan tambat;
b. kegiatan labuh;
c. kegiatan perbaikan (docking);
d. Pelabuhan Perikanan ke Pelabuhan Perikanan lainnya;
e. Pelabuhan Perikanan ke Pelabuhan umum atau sebaliknya; dan
f. Pelabuhan Perikanan ke selain Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan umum atau sebaliknya.
(2) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dalam rangka perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dengan ketentuan perpindahan Kapal Perikanan dilakukan di dalam Pelabuhan Perikanan.
(3) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dalam rangka perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dengan ketentuan perpindahan Kapal Perikanan dilakukan di dalam radius 2 (dua) mil laut dari dermaga pelabuhan.
(4) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal kegiatan perbaikan (docking) dilakukan di luar Pelabuhan Perikanan.
(5) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di luar radius 2 (dua) mil laut dengan ketentuan perpindahan Kapal Perikanan dilakukan untuk kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan di lokasi lain.
(6) Lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh kepala unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk Pelabuhan Pangkalan.
(7) Dalam kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan di lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kapal Perikanan dapat sekaligus melakukan pemenuhan logistik.
(1) Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diterbitkan dalam rangka perpindahan Kapal Perikanan dari:
a. kegiatan tambat;
b. kegiatan labuh;
c. kegiatan perbaikan (docking);
d. Pelabuhan Perikanan ke Pelabuhan Perikanan lainnya;
e. Pelabuhan Perikanan ke Pelabuhan umum atau sebaliknya; dan
f. Pelabuhan Perikanan ke selain Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan umum atau sebaliknya.
(2) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dalam rangka perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dengan ketentuan perpindahan Kapal Perikanan dilakukan di dalam Pelabuhan Perikanan.
(3) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dalam rangka perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dengan ketentuan perpindahan Kapal Perikanan dilakukan di dalam radius 2 (dua) mil laut dari dermaga pelabuhan.
(4) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal kegiatan perbaikan (docking) dilakukan di luar Pelabuhan Perikanan.
(5) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di luar radius 2 (dua) mil laut dengan ketentuan perpindahan Kapal Perikanan dilakukan untuk kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan di lokasi lain.
(6) Lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh kepala unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk Pelabuhan Pangkalan.
(7) Dalam kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan di lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kapal Perikanan dapat sekaligus melakukan pemenuhan logistik.
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
(1) Surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) diterbitkan terhadap:
a. Nakhoda dengan tembusan kepada pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan; atau
b. pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan.
(2) Surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangka:
a. penertiban Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
b. keselamatan lalu lintas kapal di Pelabuhan Perikanan; dan/atau
c. pelaksanaan pelayanan Kepelabuhanan Perikanan.
(3) Dalam hal Nakhoda dan pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaporkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan dalam rangka penanganan Kapal Perikanan.
(4) Pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan wajib memastikan Nakhoda dari Kapal Perikanan miliknya melaksanakan surat perintah olah gerak yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Setiap pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
(6) Ketentuan mengenai surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(7) Ketentuan mengenai penanganan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8) Bentuk dan format surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) diterbitkan terhadap:
a. Nakhoda dengan tembusan kepada pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan; atau
b. pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan.
(2) Surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangka:
a. penertiban Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
b. keselamatan lalu lintas kapal di Pelabuhan Perikanan; dan/atau
c. pelaksanaan pelayanan Kepelabuhanan Perikanan.
(3) Dalam hal Nakhoda dan pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaporkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan dalam rangka penanganan Kapal Perikanan.
(4) Pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan wajib memastikan Nakhoda dari Kapal Perikanan miliknya melaksanakan surat perintah olah gerak yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Setiap pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
(6) Ketentuan mengenai surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(7) Ketentuan mengenai penanganan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8) Bentuk dan format surat perintah olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar dari Pelabuhan Perikanan wajib memiliki Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Berlayar bagi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan dokumen persyaratan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik.
(3) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang akan melakukan pelayaran untuk operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau mendukung operasi penangkapan ikan;
b. Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang akan melakukan pelayaran bukan untuk operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau mendukung operasi penangkapan ikan; dan
c. Kapal Perikanan berbendera asing.
Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar dari Pelabuhan Perikanan wajib memiliki Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Berlayar bagi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan dokumen persyaratan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik.
(3) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang akan melakukan pelayaran untuk operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau mendukung operasi penangkapan ikan;
b. Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang akan melakukan pelayaran bukan untuk operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau mendukung operasi penangkapan ikan; dan
c. Kapal Perikanan berbendera asing.
(1) Untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang akan melakukan pelayaran untuk operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau mendukung operasi penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP dan/atau retribusi daerah, untuk Kapal Perikanan yang memiliki kewajiban membayar PNBP dan/atau retribusi daerah;
c. bukti pembayaran pemungutan atau pemenuhan pajak pertambahan nilai, berupa faktur pajak pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, untuk Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi/industri;
d. SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
e. SLO, untuk Kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage;
f. STBLKK; dan
g. PKL.
(2) Untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. PB bagi Nelayan Kecil; dan
d. STBLKK.
(3) Selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan dan Nelayan Kecil harus melampirkan dokumen meliputi:
a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan;
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage;
d. daftar muatan Kapal Perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan antarpelabuhan;
e. daftar perbekalan; dan
f. dokumen yang membuktikan keadaan darurat yang dialami, untuk Kapal Perikanan yang telah mengalami keadaan darurat.
(4) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
(1) Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran, kecuali bagi Nelayan Kecil.
(2) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Persetujuan Berlayar untuk lebih dari 1 (satu) kali pelayaran dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan.
(3) Bentuk dan format Persetujuan Berlayar untuk Kapal Perikanan milik nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan validitas dokumen Kapal Perikanan.
(2) Pemeriksaan validitas dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan validitas dokumen berupa:
a. SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
b. PB bagi Nelayan Kecil, untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil;
c. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; dan
d. surat keterangan sekali jalan, untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang akan melakukan pelayaran bukan untuk operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau mendukung operasi penangkapan ikan.
(3) Dalam hal Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa Kapal Perikanan yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berwenang melakukan pemeriksaan Kapal Perikanan berupa pemeriksaan:
a. ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;
b. teknis dan nautis Kapal Perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; dan/atau
c. pemenuhan persyaratan pengawakan Kapal Perikanan.
(4) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan validitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya berupa:
a. lengkap dan masih berlaku; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak berlaku.
(5) Pemeriksaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan Persetujuan Berlayar.
(7) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan/atau lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan Persetujuan Berlayar.
(8) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, atau terdapat permohonan tertulis dari pihak yang berwenang agar Kapal Perikanan tidak meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar disertai alasannya.
(9) Proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(10) Penerbitan Persetujuan Berlayar atau penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(11) Penerbitan Persetujuan Berlayar atau surat penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat sarana dan prasarana untuk penerbitan Persetujuan Berlayar atau surat penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar secara elektronik.
(12) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput Persetujuan Berlayar atau penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar yang diterbitkan secara manual kedalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(13) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(14) Bentuk dan format Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(15) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tercantum dalam Lampiran XI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 46
(1) Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran, kecuali bagi Nelayan Kecil.
(2) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Persetujuan Berlayar untuk lebih dari 1 (satu) kali pelayaran dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan.
(3) Bentuk dan format Persetujuan Berlayar untuk Kapal Perikanan milik nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 47
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat mencabut Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan yang telah diterbitkan, apabila:
a. Kapal Perikanan tidak berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan dan Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil tidak mengajukan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan;
b. Kapal Perikanan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta pelindungan maritim; dan/atau
c. perintah tertulis dari pengadilan.
(2) Selain pencabutan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat juga mencabut Persetujuan Berlayar apabila Kapal Perikanan yang memperoleh penundaan keberangkatan tidak berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan melebihi jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
(3) Pencabutan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan Persetujuan Berlayar.
(4) Bentuk dan format surat pencabutan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat mencabut Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan yang telah diterbitkan, apabila:
a. Kapal Perikanan tidak berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan dan Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil tidak mengajukan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan;
b. Kapal Perikanan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta pelindungan maritim; dan/atau
c. perintah tertulis dari pengadilan.
(2) Selain pencabutan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat juga mencabut Persetujuan Berlayar apabila Kapal Perikanan yang memperoleh penundaan keberangkatan tidak berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan melebihi jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
(3) Pencabutan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan Persetujuan Berlayar.
(4) Bentuk dan format surat pencabutan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 48
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat memberikan pembebasan Persetujuan Berlayar bagi Kapal Perikanan apabila:
a. berlayar keluar Pelabuhan Perikanan untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; dan/atau
b. melakukan percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan.
(2) Uji coba penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan uji coba alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan berupa lampu.
(3) Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan di wilayah pengoperasian perairan Pelabuhan Perikanan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(4) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat dilakukan sampai dengan 2 (dua) mil laut dari dermaga.
(5) Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkannya surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat memberikan pembebasan Persetujuan Berlayar bagi Kapal Perikanan apabila:
a. berlayar keluar Pelabuhan Perikanan untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; dan/atau
b. melakukan percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan.
(2) Uji coba penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan uji coba alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan berupa lampu.
(3) Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan di wilayah pengoperasian perairan Pelabuhan Perikanan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(4) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat dilakukan sampai dengan 2 (dua) mil laut dari dermaga.
(5) Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkannya surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa PKL antara pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PKL bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di atas Kapal Perikanan yang berbendera INDONESIA.
(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengesahkan PKL setelah ditandatangani oleh pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.
(4) Pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanda mulai berlakunya PKL.
(5) Untuk mendapatkan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan pengesahan PKL kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. PKL yang telah ditandatangani oleh para pihak dan surat kuasa, untuk PKL yang penandatanganannya dikuasakan kepada perwakilan pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk bertindak atas nama pemilik atau operator Kapal Perikanan;
b. dokumen Awak Kapal Perikanan yang terdiri atas:
1. fotokopi kartu tanda penduduk dan memperlihatkan aslinya yang menunjukkan bahwa Awak Kapal Perikanan telah berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. buku pelaut Perikanan untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage;
3. sertifikat Awak Kapal Perikanan yang menunjukan kompetensi Awak Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. surat keterangan sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang membuktikan Awak Kapal Perikanan sehat jasmani dan rohani; dan
5. bukti kepesertaan jaminan sosial yang masih berlaku bagi Awak Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. kartu identitas pemilik atau operator Kapal Perikanan;
d. SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
e. surat kuasa, untuk PKL yang permohonan pengesahannya dikuasakan kepada perwakilan pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk bertindak atas nama pemilik atau operator Kapal Perikanan; dan
f. surat pernyataan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan yang menyatakan bahwa:
1. seluruh Awak Kapal Perikanan telah mengetahui dan memahami isi PKL; dan
2. kebenaran dan keabsahan dokumen dalam permohonan pengesahan PKL sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan.
Pasal 52
BAB Kedelapan
Pemeriksaan Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan pada saat Kapal Perikanan akan mengajukan penerbitan Persetujuan Berlayar.
(2) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen Kapal Perikanan.
(3) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a.
(4) Selain sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat juga dilakukan dalam rangka pengendalian keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan.
BAB Kesembilan
Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan Ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b.
(2) Pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
a. kelaiklautan Kapal Perikanan;
b. kesesuaian alat penangkapan Ikan dan/atau alat bantu penangkapan Ikan dengan SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
c. palka ikan dan jenis pendinginnya;
d. alat komunikasi dan navigasi;
e. alat keselamatan; dan
f. alat pemadam kebakaran.
(3) Selain pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan termasuk juga pemeriksaan penandaan Kapal Perikanan.
(4) Pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikecualikan bagi Kapal Pengangkut Ikan.
BAB Kesepuluh
Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan
(1) Kapal Perikanan yang akan meninggalkan Pelabuhan Perikanan, terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawakan.
(2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa kesesuaian persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sebagai bagian dari proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(3) huruf c.
(3) Persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan kerja Awak Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan berdasarkan kesesuaian dokumen dengan keadaan yang sebenarnya.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi pemanduan terhadap Kapal Perikanan yang akan masuk dan keluar/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan.
(2) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan; dan
b. keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan hambatan operasional.
(3) Pemanduan terhadap Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pandu.
(4) Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menyampaikan pemberitahuan rencana pelaksanaan pemanduan Kapal Perikanan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya pemanduan Kapal Perikanan.
(5) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengawasan terhadap kegiatan pemanduan Kapal Perikanan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(6) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP, pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap kegiatan pemanduan Kapal Perikanan dalam alur pelayaran di Pelabuhan Perikanan.
(7) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memastikan kegiatan pemanduan Kapal Perikanan memiliki alur lalu lintas yang memadai.
(8) Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan pemanduan yang dilaksanakan.
(9) Hasil pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi pengisian bahan bakar terhadap Kapal Perikanan yang berpangkalan dan singgah di Pelabuhan Perikanan.
(2) Pengawasan pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar oleh Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan serta Nelayan Kecil kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(4) Pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi paling singkat 3 (tiga) jam; atau
b. belum terdapat sarana dan prasarana untuk pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar secara elektronik.
(5) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar yang disampaikan secara manual ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(6) Pengawasan pengisian bahan bakar dilakukan dengan memastikan:
a. pengisian bahan bakar telah memenuhi aspek pencegahan pencemaran dan keselamatan; dan
b. terpenuhinya pajak pertambahan nilai bagi Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar nonsubsidi/industri.
(7) Aspek pencegahan pencemaran dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu paling sedikit tersedia:
a. wadah penampung tumpahan minyak;
b. alat pemadam api ringan/alat pemadam api besar;
dan
c. penampung pasir.
(8) Terpenuhinya pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan memastikan adanya faktur pajak atas pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
(9) Hasil pengawasan pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam daftar pemeriksaan pengawasan pengisian bahan bakar.
(10) Dalam hal aspek pencegahan pencemaran dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum terpenuhi, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan pemberitahuan larangan pengisian bahan bakar dengan tembusan kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(11) Bentuk dan format daftar pemeriksaan pengawasan dalam rangka pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB Ketiga
Belas Pengawasan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan yang berkaitan dengan keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan.
(2) Pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memastikan kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan tidak membahayakan keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan.
(3) Hasil Pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan.
BAB Keempat
Belas Pelaksanaan Bantuan Pencarian dan Penyelamatan
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan.
(2) Kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kejadian terkait Awak Kapal Perikanan; dan/atau
b. kecelakaan Kapal Perikanan.
(3) Kejadian terkait Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Awak Kapal Perikanan:
a. sakit;
b. meninggal dunia;
c. kecelakaan kerja di atas Kapal Perikanan;
dan/atau
d. hilang/jatuh ke laut.
(4) Kecelakaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kejadian yang dialami oleh Kapal Perikanan yang dapat mengancam keselamatan Kapal Perikanan dan/atau jiwa manusia berupa Kapal Perikanan:
a. tenggelam;
b. terbakar;
c. tubrukan; dan
d. kandas.
(5) Kecelakaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali Nakhoda dapat membuktikan lain.
(6) Pembuktian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan bukti bahwa Nakhoda telah melakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 60
Pasal 61
BAB Kelima
Belas Pimpinan Penanggulangan Pencemaran dan Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Perikanan
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan Perikanan, dengan cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran.
(2) Cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
a. menyampaikan himbauan kepada Awak Kapal Perikanan untuk menjaga kebersihan lingkungan di Pelabuhan Perikanan;
b. mengatur Kapal Perikanan agar melakukan kegiatan sesuai dengan zona yang ditentukan di pelabuhan Perikanan; dan/atau
c. mengatur posisi Kapal Perikanan yang bertambat di dermaga agar memudahkan Kapal Perikanan untuk melakukan olah gerak.
(3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah kerja perairan bagi Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP.
(4) Dalam hal Pelabuhan Perikanan belum memiliki WKOPP, pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tempat tambat labuh di dermaga maupun kolam Pelabuhan Perikanan.
(5) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan fasilitas prasarana dan sarana yang ada di Pelabuhan Perikanan.
(6) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran:
a. berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
b. menyusun berita acara yang dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
BAB Keenam
Belas Pengawasan Pelaksanaan Pelindungan Lingkungan Maritim
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait pengoperasian Kapal Perikanan dan kegiatan kepelabuhanan.
(2) Pelaksanaan pengawasan pelindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
a. mengedukasi pemangku kepentingan terkait dengan pelindungan lingkungan maritim di Pelabuhan Perikanan;
b. menghimbau nelayan untuk membuang limbah dan sampah yang berasal dari Kapal Perikanan pada tempatnya;
c. menerima manifes limbah dan sampah yang berasal dari Kapal Perikanan; dan
d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembersihan bangkai Kapal Perikanan di kolam Pelabuhan Perikanan dengan kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim berkoordinasi dengan instansi terkait.
(4) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.
(2) Sertifikat ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat yang menyatakan ketelusuran ikan dari kepala Pelabuhan Perikanan/otoritas kompeten lokal atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan.
(3) Sertifikat ikan hasil tangkapan yang diperiksa oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sertifikat hasil tangkapan ikan; dan
b. certificate of admissibility.
(4) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Pelabuhan Perikanan dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor.
(5) Pemeriksaan sertifikat ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi ke negara tujuan.
(6) Pemeriksaan keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tahapan:
a. memindai barcode yang ada pada sertifikat ikan hasil tangkapan;
b. memeriksa lembar awal yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan sertifikat ikan hasil tangkapan; dan
c. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN PADA PELABUHAN UMUM
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaksanakan tugas dan wewenangnya di pelabuhan umum berdasarkan penyerahan lingkup pengaturan Kapal Perikanan di pelabuhan umum dari otoritas di pelabuhan umum.
(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada pelabuhan umum sesuai dengan penyerahan pengaturan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB V
IDENTITAS, PRASARANA DAN SARANA SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN DAN PETUGAS KESYAHBANDARAN
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilengkapi dengan identitas.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pakaian dinas lapangan; dan
b. atribut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Petugas Kesyahbandaran dalam membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilengkapi dengan identitas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa atribut wings Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dikecualikan bagi Petugas Kesyahbandaran.
(5) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didukung prasarana dan sarana fungsional.
(6) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berupa kantor pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dan menara pantau yang dilengkapi dengan sistem pemantauan di Pelabuhan Perikanan.
(7) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berupa:
a. kapal Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
b. kendaraan operasional syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
c. alat pemadam kebakaran;
d. alat selam;
e. senter kedap air;
f. alat dokumentasi;
g. radio komunikasi;
h. peralatan navigasi;
i. perahu karet;
j. baju pelampung (life jacket);
k. teropong; dan
l. peralatan operasional kantor.
(1) Dalam rangka pembinaan dan monitoring Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, Menteri menyampaikan jumlah dan penetapan lokasi penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
(2) Lokasi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3) Pembinaan dan monitoring Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dilaksanakan bersama antara Kementerian dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
(4) Menteri mendelegasikan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
(5) Penyampaian jumlah dan penetapan lokasi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(6) Hasil pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan sebagai pertimbangan penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Pasal 68
(1) Pembinaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan dalam bentuk:
a. sosialisasi;
b. rapat koordinasi;
c. peningkatan kemampuan dan kapasitas; dan
d. supervisi.
(2) Peningkatan kemampuan dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa:
a. pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan;
b. pendidikan dan pelatihan ahli ukur Kapal Perikanan;
c. pendidikan dan pelatihan operator radio umum;
d. bimbingan teknis penegakan hukum di bidang pelayaran Kapal Perikanan;
e. bimbingan teknis pencarian dan penyelamatan;
f. bimbingan teknis pemanduan; dan
g. bimbingan teknis pemadaman kebakaran.
BAB VII
KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN PEMBERIAN KUASA PENGURUSAN ADMINISTRASI
(1) Kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan oleh Nakhoda, pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil seluruhnya menjadi tanggung jawab Nakhoda, pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil.
(2) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan administrasi pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang dibuktikan dengan surat kuasa.
BAB VIII
PENGESAHAN BUKU SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN DAN PENYIJILAN
(1) Sijil merupakan kegiatan pencatatan Awak Kapal Perikanan dalam Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.
(2) Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus kembali mendapatkan pengesahan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam hal terdapat perubahan Awak Kapal Perikanan.
Pasal 71
(1) Untuk mendapatkan pengesahan Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3), Nakhoda harus mengajukan permohonan pengesahan Buku Sijil Awak Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan;
c. PKL; dan
d. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data antardokumen persyaratan yang dilampirkan, yang hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka pengesahan Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.
(4) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengesahkan Buku Sijil Awak Kapal Perikanan dengan membubuhkan tanda tangan.
(5) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menolak melakukan pengesahan dan mengembalikan Buku Sijil Awak Kapal Perikanan kepada Nakhoda disertai alasan penolakan.
(6) Proses pengesahan Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penolakan pengesahan Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7) Kebenaran data dan substansi dari Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nakhoda.
(8) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka pengesahan Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) dan Pasal 39 ayat (5) meliputi:
a. teguran tertulis; dan
b. paksaan pemerintah.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (8) meliputi:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan Sertifikat Pengukuhan milik Nakhoda;
dan
c. pencabutan Sertifikat Pengukuhan milik Nakhoda.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (12) berupa paksaan pemerintah.
Pasal 74
(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dikenakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebanyak 2 (dua) kali.
(2) Teguran tertulis pertama dikenakan dengan ketentuan baru pertama kali melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan 39 ayat (4).
(3) Teguran tertulis kedua dikenakan dengan ketentuan:
a. melakukan pelanggaran kewajiban yang sama, untuk pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
b. teguran tertulis pertama:
1. tidak dilaksanakan atau dipenuhi; atau
2. telah dilaksanakan atau dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran kewajiban yang sama, untuk pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
(4) Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui surat teguran tertulis yang ditujukan kepada pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan tembusan kepada Nakhoda dari Kapal Perikanan miliknya.
(5) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a. identitas nakhoda dan pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan;
b. jenis kewajiban yang dilanggar;
c. tanggal kejadian;
d. peringatan;
e. perintah untuk segera mematuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, untuk pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 39 ayat (4); dan
f. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan berikutnya jika tidak:
1. menghiraukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan melakukan pelanggaran kewajiban yang sama; dan/atau
2. melaksanakan atau memenuhi perintah sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
(6) Jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas:
a. paling lama 3 (tiga) hari kalender untuk teguran tertulis pertama; dan
b. paling lama 2 (dua) hari kalender untuk teguran tertulis kedua.
Pasal 75
Pasal 76
(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) berupa penghentian layanan kesyahbandaran tertentu terhadap Kapal Perikanan.
(2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan peringatan untuk tidak kembali melakukan pelanggaran kewajiban.
(4) Penghentian layanan kesyahbandaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan:
a. dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan layanan diterima dan dinyatakan lengkap; dan
b. dikenakan terhadap Kapal Perikanan dari pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
(5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan berdasarkan surat penyampaian paksaan pemerintah yang disampaikan kepada pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan tembusan kepada Nakhoda.
(6) Surat penyampaian paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
a. identitas Nakhoda;
b. identitas Pemilik Kapal Perikanan;
c. nama Kapal Perikanan;
d. kewajiban yang telah dilanggar;
e. bentuk paksaan pemerintah yang dikenakan;
dan
f. peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
Pasal 77
(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a dikenakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(2) Teguran tertulis dikenakan dengan ketentuan baru pertama kali melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam:
a. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2); atau
b. Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7).
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 1 (satu) kali.
(4) Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat teguran tertulis yang ditujukan kepada Nakhoda dengan tembusan pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
(5) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a. identitas Nakhoda;
b. kewajiban yang telah dilanggar; dan
c. peringatan untuk tidak kembali melakukan pelanggaran kewajiban.
Pasal 78
(1) Sanksi administratif berupa pembekuan Sertifikat Pengukuhan milik Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dikenakan dengan ketentuan melakukan pelanggaran kewajiban yang sama setelah dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 untuk pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam:
a. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2); atau
b. Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7).
(2) Pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Direktur Jenderal berdasarkan surat rekomendasi dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat:
a. identitas Nakhoda;
b. identitas Kapal Perikanan; dan
c. kronologis kejadian.
(4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan dengan disertai data dukung yang diperlukan.
(5) Pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda.
(6) Pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
(7) Surat pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
a. nomor sertifikat pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda;
b. identitas Nakhoda;
c. kewajiban yang telah dilanggar;
d. pernyataan pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda;
e. jangka waktu pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda; dan
f. peringatan untuk tidak kembali melakukan pelanggaran kewajiban.
(8) Bentuk dan Format surat rekomendasi pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 79
(1) Sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Pengukuhan milik Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c dikenakan dengan ketentuan melakukan pelanggaran kewajiban yang sama setelah dikenakan pembekuan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebanyak 3 (tiga) kali.
(2) Pencabutan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Direktur Jenderal berdasarkan surat rekomendasi dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat:
a. identitas Nakhoda;
b. identitas Kapal Perikanan; dan
c. kronologis kejadian.
(4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan dengan disertai data dukung yang diperlukan.
(5) Pencabutan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan sertifikat pengukuhan Nakhoda.
(6) Surat pencabutan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
a. nomor sertifikat pencabutan sertifikat pengukuhan Nakhoda;
b. identitas Nakhoda;
c. kewajiban yang telah dilanggar; dan
d. pernyataan pencabutan sertifikat pengukuhan Nakhoda.
(7) Bentuk dan format surat rekomendasi pencabutan sertifikat pengukuhan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya penempatan dan penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini;
b. STBLKK yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan diterbitkannya:
1. Persetujuan Berlayar;
2. Surat Persetujuan Olah Gerak, dalam hal Kapal Perikanan melakukan olah gerak meninggalkan Pelabuhan Perikanan; atau
3. surat pembebasan Persetujuan Berlayar;
c. Persetujuan Berlayar dan surat pembebasan Persetujuan Berlayar yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih berlaku dan dapat digunakan untuk melakukan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan habis masa berlakunya;
d. Permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
e. Permohonan surat pembebasan Persetujuan Berlayar yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP /2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP /2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 386), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2026
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A.
Surat Persetujuan Kegiatan Kapal Nonperikanan
KOP INSTANSI
SURAT PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL NONPERIKANAN Nomor: …
DASAR HUKUM:
1. … ;
2. … ;
3. dst. … Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal di bawah ini:
Nama Kapal : … Jenis Kapal : … Bendera : … Tanda Selar : … Panjang (LOA) : … Nakhoda : … Pemilik : … Jenis Kegiatan : … Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kegiatan nonperikanan tersebut tidak mengganggu aktifitas nelayan/Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan …;
2. Menyiapkan peralatan untuk pencegahan kebakaran, pencegahan pencemaran lingkungan maritim sesuai dengan ketentuan;
3. Mengatur arus lalu lintas terkait mobilitas mobil tangki yang masuk / keluar dari Pelabuhan Perikanan …;
4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kemungkinan bahaya pencemaran, kebakaran dan kerusakan yang terjadi akibat kegiatan nonperikanan baik terhadap masyarakat, dermaga dan jalan Pelabuhan;
dan
5. Membayar kewajiban PNBP yang berlaku di Pelabuhan Perikanan …
Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Kepala Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...)
B.
Surat Penolakan Persetujuan Kegiatan Kapal Nonperikanan
KOP INSTANSI
Nomor :
Lampiran : - Hal : Penolakan Persetujuan Kegiatan Kapal Nonperikanan
Kepada Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan Di …
Sehubungan dengan permohonan penerbitan surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan berdasarkan Surat Sdr./I …, Nomor …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini:
Nama Kapal : … Jenis Kapal : … Bendera : … Tanda Selar : … Panjang (LOA) : … Nakhoda : … Pemilik : … Jenis Kegiatan : … ditolak permohonan penerbitan surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan dikarenakan dokumen persyaratan penerbitan surat Persetujuan Kegiatan kapal nonperikanan yang Sdr./i sampaikan … *).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Sdr./i perlu melengkapi dokumen berupa … **).
Dikeluarkan di :
pada tanggal :
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
( ... Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan “tidak lengkap dan/atau tidak sesuai” **) diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan persyaratan penerbitan surat persetujuan kapal nonperikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
FORMULIR PEMERIKSAAN LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
A.
Identitas Kapal
1. Nama nakhoda/nelayan : ...
2. Nama kapal
: ...
3. Alat penangkapan ikan : ...
4. Tanda pengenal kapal : …
5. Ukuran kapal (GT)
: ...
6. Tanggal keberangkatan : ...
7. Tanggal kedatangan : ...
B. Hasil Pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan No.
Pemeriksaan Kesesuaian*) Sesuai Tidak Sesuai
1. Kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan
2. Kesesuaian hari melaut dan jumlah setting
3. Kesesuaian lokasi penangkapan ikan
…, …, ...
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ...
(... Nama lengkap ...) NIP ...
Nakhoda/Nelayan
(… Nama lengkap ...)
*) Pilih yang sesuai
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A.
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
KOP INSTANSI
SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN LETTER OF REPORT ON ARRIVAL OF FISHING VESSEL Nomor : ...
Number
1. Nama Kapal Perikanan Name of Fishing Vessel : …
2. Nama Pemilik Kapal Perikanan Name of Fishing Vessel Owner : …
3. Alamat Address : …
4. Tanda Selar Vessel ID : …
5. Ukuran Kapal Perikanan Fishing Vessel Dimensions:
a. Panjang keseluruhan Kapal Perikanan Length Overall (LOA)
b. Berat Kotor Gross Tonnage (GT) : …
: …
: … GT
6. Merek/Kekuatan Mesin Type/Engine Power : …
7. Jumlah Awak Kapal Perikanan Number of Fishing Vessel Crews : …
8. Jenis Kapal Perikanan Type of Fishing Vessel : …
9. Jenis Alat Penangkapan Ikan Type of Fishing Gear : …
10. Daerah Penangkapan Ikan Fishing Ground : …
11. Tanggal Kedatangan/Pukul Date of Arrival / Time : … /…
12. Rencana Kegiatan Dalam Pelabuhan Planned Activities in Port : …
13. Kelengkapan dokumen Kapal Perikanan Completeness of Fishing Vessel Documents :
No.
Jenis Dokumen Type of Document Masa berlaku Validity Period Ada Available Tidak Not Available Keterangan Remarks
1. 2.
3. Dst… Ect….
Bongkar atau muat ikan tanggal ... pukul ...
Fish unloading or loading on date … at … hours No.
Jenis Ikan Species of Fish Berat Estimasi (kg) Estimated Weight (kg)
Keterangan Remarks
1. 2.
3. Dst… Etc…
Nakhoda, Skipper
( ... Nama lengkap ...) (...Full Name ...)
Tempat, tanggal/bulan/tahun Place, Date / Month / Year Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Harbour Master in Fishing Port …
(... Nama lengkap ...) (...Full Name ...) NIP ...
B.
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan Untuk Kapal Nonperikanan
KOP INSTANSI
SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN UNTUK KAPAL NONPERIKANAN Nomor : ...
1. Nama Kapal : …
2. Nama Pemilik Kapal : …
3. Alamat : …
4. Tanda Selar : …
5. Ukuran Kapal
a. Panjang keseluruhan kapal
b. Berat Kotor
: … : … GT
6. Merek/Kekuatan Mesin : …
7. Jumlah Awak Kapal : …
8. Jenis Kapal : …
10. Tanggal Kedatangan/Pukul : … / …
11. Rencana Kegiatan Dalam Pelabuhan : …
12. Kelengkapan dokumen kapal : …
No.
Jenis Dokumen Masa Berlaku Ada Tidak Keterangan
1. 2.
3. Dst…
Nakhoda,
( ... Nama lengkap ...) Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
( ... Nama lengkap ...) NIP …
C.
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil
KOP INSTANSI
SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL Nomor : ...
1. Nama Kapal Perikanan : …
2. Nama Pemilik Kapal Perikanan : …
3. Alamat : …
4. Tanda Selar : …
5. Ukuran Kapal
a. Panjang Keseluruhan Kapal Perikanan
b. Berat Kotor
: …
: … GT
6. Merek/Kekuatan Mesin : …
7. Jumlah Awak Kapal Perikanan : …
8. Jenis Kapal Perikanan : …
9. Jenis Alat Penangkapan Ikan : …
10. Daerah Penangkapan Ikan : …
11. Tanggal Kedatangan/Pukul : … / …
12. Rencana Kegiatan Dalam Pelabuhan :
13. Check Lapor Kedatangan : terlampir
14. Kelengkapan dokumen Kapal Perikanan : …
No.
Jenis Dokumen Masa berlaku Ada Tidak Keterangan
1. 2.
3. Nakhoda,
( ... Nama lengkap ...) Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...) NIP …
LAMPIRAN SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL Nomor : ...
Lapor Kedatangan Tanggal/bulan/tahun : … Pukul : … Estimasi Produksi : … kg Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(… Nama lengkap …) NIP … Lapor Kedatangan Tanggal/bulan/tahun : … Pukul : … Estimasi Produksi : … kg Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(… Nama lengkap …) NIP … Lapor Kedatangan Tanggal/bulan/tahun : … Pukul : … Estimasi Produksi : … kg Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(… Nama lengkap …) NIP … Lapor Kedatangan Tanggal/bulan/tahun : … Pukul : … Estimasi Produksi : … kg Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(… Nama lengkap …) NIP …
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A.
Surat Pemberitahuan Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan
KOP INSTANSI
P E M B E R I T A H U A N Nomor: …
TENTANG PENUNDAAN KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN
1. Dasar
a. … *)
b. …
c. …
2. Sehubungan dengan kondisi cuaca yang sedang buruk, dan untuk menjaga keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan dengan ini disampaikan kepada seluruh pemilik dan/atau Nakhoda Kapal Perikanan yang akan berangkat/bertolak meninggalkan Pelabuhan Perikanan ...**) untuk menunda keberangkatannya sampai dengan kondisi cuaca membaik.
Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di … Pada tanggal … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
( ... Nama lengkap ...) NIP …
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
3. Kepala Pelabuhan …
4. …
**) diisi dengan dasar hukum/dokumen yang mendasari *) diisi dengan nama pelabuhan perikanan keberangkatan
B.
Surat Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan
KOP INSTANSI
SURAT PENUNDAAN KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN Nomor: …
Yang bertanda tangan di bawah ini Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan ..., berdasarkan Surat Permohonan Penundaan Keberangkatan Sdr. ..., Nomor ..., tanggal ..., hal ..., bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
… Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … Bendera : … dapat menunda keberangkatannya sampai dengan ... dan apabila tidak berangkat/bertolak meninggalkan pelabuhan pada batas waktu penundaan tersebut, Sdr. harus menyampaikan permohonan ulang penerbitan ... *).
Dikeluarkan di ...
Tanggal ...
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ...
( ... Nama lengkap ... ) NIP ...
*) diisi dengan “Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar”
C.
Surat Penolakan Penerbitan Surat Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan
KOP INSTANSI
Nomor : ...
Lampiran : - Hal : Penolakan Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan
Kepada Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan Di …
Sehubungan dengan permohonan penerbitan surat penolakan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan berdasarkan Surat Sdr./i. …, Nomor …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
… Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … Bendera : … ditolak permohonan penerbitan surat penolakan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan dikarenakan dokumen persyaratan penerbitan surat penolakan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan yang Sdr./i sampaikan … *). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Sdr./i perlu melengkapi dokumen berupa … **).
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(...Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan “tidak lengkap dan/atau tidak sesuai” **) diisi dengan diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan persyaratan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KAPAL PERIKANAN BERANGKAT DARI NAHKODA DALAM RANGKA OLAH GERAK
Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor … *)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Nakhoda : …
Dengan ini menyatakan bahwa:
A.
Dengan ini menyatakan bahwa Kapal Perikanan:
Nama Kapal : … Bendera : …
Call Sign
:
… GT/NT : … Nomor IMO : …
No.
SIPI/SIKPI/ SIKPOPI
: … Keperluan : …
B.
Telah memastikan bahwa:
1. Radio VHF selalu stand by di channel 12/16;
2. Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaikan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. Kapal Perikanan telah diawaki yang cukup dan Awak Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. Awak Kapal Perikanan telah memahami hak dan kewajibannya berdasarkan PKL;
5. Mengutamakan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan;
6. Melapor kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Ketika sudah sampai di tujuan; dan
7. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pelabuhan Perikanan.
C.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana.
Tempat, tanggal & Jam : …
Nakhoda Kapal : (...)
*) diisi dengan UNDANG-UNDANG Perikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR AWAK KAPAL PERIKANAN FISHING VESSEL CREW LIST
Nama Kapal : …
Jumlah ABK
: … Vessel Name
Number of Fishing Vessel Crews Bendera
: …
Tonnase Kotor
: … Flag
Gross Tonnage Jenis Kapal : …
Alat Penangkapan Ikan : … Type of Vessel
Fishing Gear Type Nomor IMO : …
Pemilik
: … IMO Number
Vessel Owner No Nama Awak Kapal Name of Crew Member Jenis Kelamin Gender Jabatan Rank Kebangsaan Nationality Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan Certificate of Competency and/or Certificate of Proficiency Keterangan Remarks
Total Awak kapal: … orang Total Number of Vessel Crews:….. person
Tempat, tanggal, bulan, tahun Place,date,year Mengetahui, Acknowledged by Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Harbour Master in Fishing Port …
Yang Membuat Acknowledged by
Nakhoda KM … Skipper MV….
( … Nama lengkap …) (...Full Name ...) NIP …
( … Nama lengkap …) (...Full Name ...)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK
Nama Kapal Perikanan : … Jumlah ABK : … Bendera : … Call Sign : … GT : … Tahun Pembuatan : … Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … IMO Number : … Nama Pemilik Kapal Perikanan : …
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN ADA/TIDAK ADA SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN PEMERIKASAAN ADMINISTRASI …
…
…
dst.
KESIMPULAN*) :
1. Lengkap dan Sesuai
2. Tidak Lengkap dan/atau Tidak sesuai
*) Coret salah satu Catatan:
Dikeluarkan di : ...
Pada Tanggal : ...
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A.
Surat Persetujuan Olah Gerak
KOP INSTANSI
SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK Nomor: … Yang bertanda tangan di bawah ini Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada …, dengan ini memberikan persetujuan kepada Kapal Perikanan dibawah ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
… Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … Bendera : … Untuk melakukan olah gerak dari … ke … dalam rangka … sehingga Kapal Perikanan tersebut dapat bertolak/berangkat meninggalkan Pelabuhan Perikanan … paling lambat pada tanggal … Surat Persetujuan Olah Gerak ini diberikan untuk maksud dan keperluan tersebut dengan ketentuan:
1. tidak menimbulkan pencemaran/kerusakan pada lingkungan hidup;
2. tidak boleh membawa penumpang;
3. diawaki dengan cukup;
4. dokumen Kapal Perikanan tetap disimpan di kantor Syahbandar di Pelabuhan Perikanan asal;
5. setibanya Kapal Perikanan di tujuan wajib melapor kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan asalnya;
6. melaksanakan petunjuk dan perintah Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; dan
7. Nakhoda bertanggungjawab atas setiap kegiatan olah gerak Kapal Perikanan.
Demikian Surat Persetujuan Olah Gerak ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...) NIP ...
B.
Surat Penolakan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak
KOP INSTANSI
Nomor : ...
Lampiran : - Hal : Penolakan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak
Kepada Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan Di …
Sehubungan dengan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak berdasarkan Surat Sdr./i. …, Nomor …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
… Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … Bendera : …
ditolak permohonan penerbitan Surat Persetujuan Olah Geraknya dikarenakan dokumen persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak yang Sdr./i sampaikan tidak lengkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Sdr./i perlu melengkapi dokumen berupa … *).
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak
C.
Surat Perintah Olah Gerak
KOP INSTANSI
SURAT PERINTAH OLAH GERAK Nomor:
Dalam rangka ketertiban dan keamanan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan dengan ini diperintahkan kepada Kapal Perikanan di bawah ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
… Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … Bendera : … Untuk melakukan olah gerak dari … ke … surat perintah olah gerak ini disampaikan untuk maksud dan keperluan tersebut di atas dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. tidak menimbulkan pencemaran/kerusakan pada lingkungan hidup;
2. tidak boleh membawa penumpang;
3. diawaki dengan cukup; dan
4. Nakhoda bertanggungjawab atas setiap kegiatan olah gerak Kapal Perikanan.
Demikian surat perintah olah gerak ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KAPAL PERIKANAN BERANGKAT DARI NAKHODA DALAM RANGKA BERLAYAR
Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor … *)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Nakhoda : …
Dengan ini menyatakan bahwa:
A.
Kapal di bawah ini dengan data-data:
Nama Kapal : … Bendera : …
Call Sign
:
… GT/NT : … Nomor IMO : …
No.
SIPI/SIKPI/SIKPOPI, atau PB bagi Nelayan Kecil
: … B.
Telah diawaki dengan jumlah dan kompetensi yang cukup serta telah memenuhi persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
JABATAN DI ATAS KAPAL JUMLAH KETERANGAN … … … … … … … … … dst.
… … C.
Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaikan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D.
Telah memastikan bahwa:
1. Radio VHF selalu stand by di channel 12/16;
2. Awak Kapal Perikanan dan/atau peserta didik telah memahami hak dan kewajibannya berdasarkan PKL dan/atau perjanjian praktik laut; dan
3. Mengutamakan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan.
E. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya bahwa kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal Perikanan dan keamanan kapal dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana.
Tempat, tanggal & Jam : …
Nakhoda Kapal : (...)
*) diisi dengan UNDANG-UNDANG Perikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
DAFTAR PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN PERSETUJUAN BERLAYAR
Nama Kapal Perikanan :
… Jumlah ABK :
… Bendera :
… Call Sign :
… Isi Kotor (GT) :
… Tahun Pembuatan :
… Nama Nakhoda :
… Jenis Kapal Perikanan :
… IMO Number :
… Pemilik Kapal Perikanan :
…
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN PERSYARATAN PENERBITAN PERSETUJUAN BERLAYAR ADA/TIDAK TIDAK ADA BERLAKU/TIDAK BERLAKU SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN Pemeriksaan Administrasi …
…
…
Dst.
KESIMPULAN*):
1. Lengkap/Tidak Lengkap
2. Masih Berlaku/Tidak Berlaku
3. Sesuai/Tidak Sesuai
*) coret yang tidak perlu Catatan:
Tempat, tanggal/bulan/tahun Nakhoda,
(... Nama lengkap ...)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ...
(... Nama lengkap ...) NIP ...
LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A.
Persetujuan Berlayar
THE REPUBLIC OF INDONESIA PERSETUJUAN BERLAYAR PORT CLEARANCE No. : …
Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor … *) Under Law No. … *)
Nama Kapal Perikanan Fishing Vessel Name : …
Tonnase Kotor Gross Tonnage :
…
Bendera Flag : …
Nakhoda Skipper :
…
Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat yang dibuat oleh Nakhoda, tanggal … pukul … In accordance with Skipper Sailing Declaration issued by Skipper, on date/time
Bahwa Kapal Perikanan telah memenuhi ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor … *) That Vessel has fully comply with the Under Law No. … *) Dengan ini Kapal Perikanan tersebut di atas disetujui untuk The above mentioned fishing vessel is hereby granted for
Berangkat/ Bertolak dari Departure from : … Tanggal/ Jam Date/time : … DPI/Pel. Tujuan Fishing Ground/Port Destination : …
Jumlah Awak Kapal Perikanan Number of Fishing Vessel Crews
:
…
Alat Penangkapan Ikan/Muatan Fishing Gears/ Cargoes
:
… Tempat diterbitkan Place of issued : …
SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN HARBOUR MASTER IN FISHING PORT Pada Tanggal On Date
:
…
Jam Time
:
… (...)
Perhatian:
Attention
1. Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak diterbitkan dan Kapal Perikanan wajib meninggalkan pelabuhan.
This port clearance expired 24 hours due to date of issued and fishing vessel should leave the port.
2. Apabila dalam 24 jam pemilik, Nakhoda Kapal Perikanan tidak melayarkan kapalnya sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan, agar dikembalikan ke Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan permohonan Persetujuan Berlayar yang baru.
Within 24 hours after issued the port clearance, the owner or Skipper of any fishing vessels which fails to sail, port clearance shall be returned to the harbour masters of fishing port for the reissued, if so required obtain a new port clearance.
3. Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan.
This port clearance expired if any corrections or deletions.
*) diisi dengan UNDANG-UNDANG Perikanan
B.
Surat Penolakan Penerbitan Persetujuan Berlayar
KOP INSTANSI
Nomor : ...
Lampiran : ...
Hal : Penolakan Penerbitan Persetujuan Berlayar
Kepada Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan Di …
Sehubungan dengan permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar berdasarkan Surat Sdr./i. … Nomor: …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
… Nama Nakhoda :
Jenis Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … Bendera : …
ditolak permohonan penerbitan Persetujuan Berlayarnya dikarenakan dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar yang Sdr. sampaikan … *). berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Sdr. perlu melengkapi dokumen berupa … *).
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan “tidak lengkap dan/atau tidak berlaku, dan/atau tidak lengkap dan/atau tidak sesuai” **) diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan persyaratan penerbitan persetujuan berlayar
C.
Persetujuan Berlayar Untuk Kapal Perikanan Milik Nelayan Kecil
THE REPUBLIC OF INDONESIA PERSETUJUAN BERLAYAR PORT CLEARANCE No. : …
Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor … *) Under Law No. … *)
Nama Kapal Perikanan Fishing Vessel Name : …
Tonnase Kotor Gross Tonnage :
…
Bendera Flag : …
Nakhoda Skipper :
…
Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat yang dibuat oleh Nakhoda, tanggal … pukul … In accordance with Skipper Sailing Declaration issued by Skipper, on date/time
Bahwa kapal perikanan telah memenuhi ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor … *) That Vessel has fully comply with the Under Law No. … *) Dengan ini Kapal Perikanan tersebut di atas disetujui untuk The above mentioned fishing vessel is hereby granted for
Berangkat/B ertolak dari Departure from : … Tanggal/ Jam Date/time : … DPI/Pel. Tujuan Fishing Ground/Port Destination : …
Jumlah Awak Kapal Perikanan Number of Fishing Vessel Crews
:
…
Alat Penangkapan Ikan /Muatan Fishing Gears/ Cargoes
:
… Tempat diterbitkan Place of issued
:
…
SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN HARBOUR MASTER IN FISHING PORT Pada Tanggal On Date
:
…
Jam Time
:
… (...)
Perhatian:
Attention
1. Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak diterbitkan dan Kapal Perikanan wajib meninggalkan pelabuhan.
This port clearance expired 24 hours due to date of issued and fishing vessel should leave the port.
2. Apabila dalam 24 jam pemilik, Nakhoda Kapal Perikanan tidak melayarkan kapalnya sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan, agar dikembalikan ke Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan permohonan Persetujuan Berlayar yang baru.
Within 24 hours after issued the port clearance, the owner or Skipper of any fishing vessels which fails to sail, port clearance shall be returned to the harbour masters of fishing port for the reissued, if so required obtain a new port clearance.
3. Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan.
This port clearance expired if any corrections or deletions.
Lembar Pengesahan Endorsement Sheet Untuk Kapal Perikanan yang digunakan oleh Nelayan Kecil For fishing vessels of artisanal fisheries
PERSETUJUAN BERLAYAR PORT CLEARANCE
No : …
Lapor Keberangkatan Tanggal/bulan/tahun : … Waktu tolak Pukul : … Jumlah Awak Kapal : … Tujuan : … Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(… Nama lengkap …) NIP … Lapor Keberangkatan Tanggal/bulan/tahun : … Waktu tolak Pukul : … Jumlah Awak Kapal : … Tujuan : … Tempat Tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(… Nama lengkap …) NIP … Lapor Keberangkatan Tanggal/bulan/tahun : … Waktu tolak Pukul : … Jumlah Awak Kapal : … Tujuan : … Tempat, tanggal/bulan/tahun Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
(… Nama lengkap …) NIP …
*) diisi dengan UNDANG-UNDANG Perikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
KOP INSTANSI
SURAT PENCABUTAN PERSETUJUAN BERLAYAR Nomor:
Sesuai dengan ketentuan … Pasal … ayat (…) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … tentang …, bahwa …, dengan ini Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan di bawah ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
… Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … Bendera : … dinyatakan dicabut dan tidak berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat ini.
Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi.
Dikeluarkan di : ...
Pada Tanggal : ...
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap...)
NIP …
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KAPAL PERIKANAN BERANGKAT DARI NAKHODA DALAM RANGKA PEMBEBASAN PERSETUJUAN BERLAYAR
Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor … *)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Nakhoda : …
A.
Dengan ini menyatakan bahwa Kapal Perikanan:
Nama Kapal Perikanan : … Bendera : …
Call sign
:
…
GT/NT
:
… Nomor IMO
: …
No.
SIPI/SIKPI/SIKPOPI, atau PB bagi Nelayan Kecil
: … Keperluan
: …
B.
Telah memastikan bahwa:
1. Radio VHF selalu stand by di channel 12/16;
2. Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. Kapal Perikanan telah diawaki yang cukup dan Awak Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. Awak Kapal Perikanan telah memahami hak dan kewajibannya berdasarkan PKL;
5. Mengutamakan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan; dan
6. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pelabuhan Perikanan.
C.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum baik perdata maupun pidana.
Tempat, tanggal & Jam
:
…
Nakhoda Kapal
:
(...)
*) diisi dengan UNDANG-UNDANG Perikanan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT PEMBEBASAN PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL PERIKANAN
Nama Kapal Perikanan : … Jumlah ABK : … Bendera : … Call Sign : … GT : … Tahun Pembuatan : … Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … IMO Number : … Nama Pemilik Kapal Perikanan : …
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN ADA/TIDAK ADA SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN PEMERIKASA AN …
…
…
dst.
KESIMPULAN*):
1. Lengkap/Tidak Lengkap
2. Sesuai/Tidak Sesuai
*) coret salah satu Catatan:
Dikeluarkan di : ...
Pada Tanggal : ...
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
…
(... Nama lengkap ...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A.
Surat Pembebasan Persetujuan Berlayar
KOP INSTANSI
SURAT PEMBEBASAN PERSETUJUAN BERLAYAR Nomor: ...
Yang bertanda tangan di bawah ini Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada ..., dengan ini memberikan pembebasan Persetujuan Berlayar terhadap Kapal Perikanan di bawah ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
… Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … Bendera :
… Untuk melakukan ...
*) sehingga Kapal Perikanan tersebut dapat bertolak/berangkat meninggalkan Pelabuhan Perikanan … paling lambat pada tanggal … Surat pembebasan Persetujuan Berlayar ini diberikan untuk maksud dan keperluan tersebut dengan ketentuan:
1. tidak mengganggu alur pelayaran;
2. tidak menimbulkan pencemaran/kerusakan pada lingkungan hidup;
3. diawaki dengan cukup;
4. dokumen Kapal Perikanan tetap disimpan di kantor Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; dan
5. Nakhoda bertanggungjawab atas setiap kegiatan Kapal Perikanan berdasarkan surat pembebasan Persetujuan Berlayar ini; dan
6. Percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkannya surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
Demikian surat pembebasan Persetujuan Berlayar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : ...
Pada Tanggal : ...
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ...
(... Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan “memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya/ percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan”
B.
Surat Penolakan Penerbita Surat Pembebasan Persetujuan Berlayar
KOP INSTANSI
Nomor : ...
Lampiran : ...
Hal : Penolakan Pembebasan Persetujuan Berlayar
Kepada Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Kapal Perikanan Di …
Sehubungan dengan permohonan penerbitan surat Pembebasan Persetujuan Berlayar berdasarkan Surat Sdr./i. …, Nomor: …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa Kapal Perikanan berikut ini:
Nama Kapal Perikanan : … Nama Pemilik Kapal Perikanan
:
… Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … Bendera : …
ditolak permohonan penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayarnya dikarenakan dokumen persyaratan penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar yang Sdr./i. sampaikan tidak lengkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Sdr./i perlu melengkapi dokumen berupa … *).
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(… Nama lengkap …)
NIP …
*) diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan persyaratan surat pembebasan Persetujuan Berlayar
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
SURAT PERNYATAAN PEMILIK KAPAL PERIKANAN ATAU OPERATOR KAPAL PERIKANAN
Pada hari ini, …, tanggal …, bulan …, tahun … (…/…/…), di … Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: …
No. Kartu Tanda Penduduk : … Alamat
: … dalam hal ini bertindak selaku … *) di bawah ini:
Nama Kapal Perikanan : … Jenis Kapal Perikanan : … Tanda Selar : … Bendera : … Dengan ini menyatakan bahwa:
1. saya telah membuat dan menandatangani PKL Nomor …, tanggal …, bersama dengan Awak Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. seluruh Awak Kapal Perikanan telah mengetahui dan memahami isi PKL dimaksud; dan
3. kebenaran dan keabsahan dokumen dalam permohonan pengesahan PKL sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan, … (*pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan)
( ... Nama lengkap ...)
*) diisi dengan “pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan catatan:
1. pemilik Kapal Perikanan dapat berupa perusahaan
2. jika perusahaan dapat diwakili oleh penanggung jawab perusahaan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA LAUT
Nama Kapal Perikanan : … Jumlah ABK : … Bendera : … Call Sign : … GT : … Tahun Pembuatan : … Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … IMO Number : … Pemilik Kapal Perikanan : …
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL ADA/TIDAK ADA SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN PEMERIKASAAN ADMINISTRASI …
…
…
dst.
KESIMPULAN*):
1. Lengkap/Tidak Lengkap
2. Sesuai/Tidak Sesuai
*) coret salah satu Catatan :
Dikeluarkan di : ...
Pada Tanggal : ...
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ...
(... Nama lengkap ...)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
SURAT PENOLAKAN PENGESAHAN PERJANJIAN KERJA LAUT
KOP INSTANSI
Nomor : ...
Lampiran : ...
Hal : Penolakan Pengesahan PKL
Kepada Yth. ...
Nakhoda atau Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan Di …
Menindaklanjuti permohonan pengesahan PKL Nomor … berdasarkan Surat Sdr./I …, Nomor …, tanggal …, hal …, bersama ini disampaikan bahwa permohonan pengesahan PKL dimaksud ditolak dikarenakan dokumen persyaratan pengesahan PKL … *).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Sdr./i perlu melengkapi dokumen berupa … **).
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Dikeluarkan di : … pada tanggal : … Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...) NIP ...
*) diisi dengan “tidak lengkap dan/atau tidak sesuai” **) diisi dengan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai dengan persyaratan pengesahan PKL
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGISIAN BAHAN BAKAR
Nama Kapal Perikanan : … Jumlah ABK : … Bendera : … Call Sign : … GT : … Tahun Pembuatan : … Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … IMO Number : … Pemilik Kapal Perikanan : …
PERSYARATAN ADA/TIDAK ADA KETERANGAN PEMERIKASAAN Pemberitahuan Rencana Pengisian Bahan Bakar
Alat Pemadam Api
Penampung pasir
Wadah penampung tumpahan minyak
Faktur pajak pembelian bahan bakar
KESIMPULAN*):
1. Dapat melakukan pengisian bahan bakar
2. Tidak dapat melakukan pengisian bahan bakar. Harus melengkapi persyaratan.
*) Pilih salah satu
Tempat, tanggal/bulan/tahun Nakhoda,
(... Nama lengkap ...)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XX PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGESAHAN BUKU SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN
Nama Kapal Perikanan : … Jumlah ABK : … Bendera : … Call Sign : … GT : … Tahun Pembuatan : … Nama Nakhoda : … Jenis Kapal Perikanan : … IMO Number : … Pemilik Kapal Perikanan : …
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL ADA/TIDAK ADA SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN PEMERIKASAAN ADMINISTRASI Surat Permohonan
PKL yang telah ditandatangani oleh Para Pihak
daftar Awak Kapal Perikanan
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan yang telah diisi Nakhoda
KESIMPULAN*):
1. Lengkap dan Sesuai
2. Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai
*) Coret yang tidak perlu Catatan:
Tempat, tanggal/bulan/tahun Nakhoda,
(... Nama lengkap ...)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XXI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
DAFTAR PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENYIJILAN
SURAT DAN DOKUMEN KAPAL ADA/TIDAK ADA SESUAI/TIDAK SESUAI KETERANGAN PEMERIKASAAN ADMINISTRASI Buku pelaut perikanan asli
PKL atau surat keterangan bekerja dari pemilik atau operator Kapal Perikanan
KESIMPULAN*):
1. Lengkap dan Sesuai
2. Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai
*) Coret yang tidak perlu Catatan:
Tempat, tanggal/bulan/tahun Nakhoda,
(... Nama lengkap ...)
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(... Nama lengkap ...) NIP ...
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
LAMPIRAN XXII PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN
A.
Surat Rekomendasi Pembekuan Sertifikat Pengukuhan Nakhoda
KOP INSTANSI Nomor : … (Tempat, tanggal/bulan/tahun) Lampiran : … Hal : Rekomendasi Pembekuan Sertifikat Pengukuhan Nakhoda Kepada Yth. Direktur … di Jakarta
Dengan Hormat, Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … Tahun … tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Nakhoda Kapal Perikanan, bersama ini kami menyampaikan rekomendasi pembekuan Sertifikat Pengukuhan Nakhoda sebagai berikut:
Nama :
… Kompetensi :
ANKAPIN-I/II/III No. Sertifikat :
… Alamat :
… Nama Kapal Perikanan :
… Tanda Selar :
… No. SIPI/SIKPI/SIKPOPI/ persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
:
… Jenis Pelanggaran :
… Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan agar Sertifikat Pengukuhan Nakhoda atas nama tersebut, Nomor … dibekukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(… Nama lengkap …)
NIP …
B.
Surat Rekomendasi Pencabutan Sertifikat Pengukuhan Nakhoda
KOP INSTANSI
Nomor : … (Tempat, tanggal/bulan/tahun) Lampiran : … Hal : Rekomendasi Pencabutan Sertifikat Pengukuhan Nakhoda Kepada Yth. Direktur … di Jakarta
Dengan Hormat, Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … Tahun … tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Nakhoda Kapal Perikanan, bersama ini kami menyampaikan rekomendasi pembekuan Sertifikat Pengukuhan Nakhoda sebagai berikut:
Nama :
… Kompetensi :
ANKAPIN-I/II/III No. Sertifikat :
… Alamat :
… Nama Kapal Perikanan :
… Tanda Selar :
… No. SIPI/SIKPI/SIKPOPI/ persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
:
… Jenis Pelanggaran :
… Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan agar Sertifikat Pengukuhan Nakhoda atas nama tersebut, Nomor … dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan …
(…Nama lengkap …) NIP …
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
(1) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi:
a. kerusakan sistem permesinan; dan/atau
b. keadaan tertentu lainnya yang berpotensi mengganggu kegiatan Perikanan, selama tidak mengubah data yang ada dalam Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(2) Untuk mendapatkan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. surat keterangan kerusakan mesin dari teknisi mesin; dan/atau
b. surat pernyataan Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan yang menyatakan adanya keadaan yang berpotensi menggangu kegiatan Perikanan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diajukan oleh Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu berangkat/tolak sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data antardokumen persyaratan yang dilampirkan yang hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(6) Apabila hasil pemeriksaan berupa lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan.
(7) Apabila hasil pemeriksaan berupa tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan disertai alasan penolakan.
(8) Proses penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak permohonan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan diterima.
(9) Penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(10) Penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana untuk penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan secara elektronik.
(11) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan yang diterbitkan secara manual ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(12) Bentuk dan format surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(13) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa PKL antara pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PKL bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di atas Kapal Perikanan yang berbendera INDONESIA.
(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengesahkan PKL setelah ditandatangani oleh pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.
(4) Pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanda mulai berlakunya PKL.
(5) Untuk mendapatkan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan pengesahan PKL kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. PKL yang telah ditandatangani oleh para pihak dan surat kuasa, untuk PKL yang penandatanganannya dikuasakan kepada perwakilan pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk bertindak atas nama pemilik atau operator Kapal Perikanan;
b. dokumen Awak Kapal Perikanan yang terdiri atas:
1. fotokopi kartu tanda penduduk dan memperlihatkan aslinya yang menunjukkan bahwa Awak Kapal Perikanan telah berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. buku pelaut Perikanan untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage;
3. sertifikat Awak Kapal Perikanan yang menunjukan kompetensi Awak Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. surat keterangan sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang membuktikan Awak Kapal Perikanan sehat jasmani dan rohani; dan
5. bukti kepesertaan jaminan sosial yang masih berlaku bagi Awak Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. kartu identitas pemilik atau operator Kapal Perikanan;
d. SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
e. surat kuasa, untuk PKL yang permohonan pengesahannya dikuasakan kepada perwakilan pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk bertindak atas nama pemilik atau operator Kapal Perikanan; dan
f. surat pernyataan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan yang menyatakan bahwa:
1. seluruh Awak Kapal Perikanan telah mengetahui dan memahami isi PKL; dan
2. kebenaran dan keabsahan dokumen dalam permohonan pengesahan PKL sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan.
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan yang dilampirkan.
(2) Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesesuaian:
a. format PKL yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata kelola pengawakan Kapal Perikanan;
b. identitas pemilik/operator Kapal Perikanan dengan SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
c. antardokumen Awak Kapal Perikanan dengan isi PKL.
(3) Hasil pemeriksaan permohonan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka pengesahan PKL.
(5) Apabila hasil pemeriksaan permohonan pengesahan PKL dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengesahkan PKL dengan membubuhkan tanda tangan.
(6) Apabila hasil pemeriksaan permohonan pengesahan PKL dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menolak mengesahkan dan mengembalikan PKL kepada pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan disertai alasan penolakan.
(7) Proses pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penolakan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Kebenaran data dan substansi dari PKL sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik atau operator Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan.
(9) Pengesahan PKL atau penerbitan penolakan pengesahan PKL dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(10) Bentuk dan format surat pernyataan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf f tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(12) Bentuk dan format surat penolakan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasi pengisian bahan bakar terhadap Kapal Perikanan yang berpangkalan dan singgah di Pelabuhan Perikanan.
(2) Pengawasan pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar oleh Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan serta Nelayan Kecil kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(3) Pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(4) Pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi paling singkat 3 (tiga) jam; atau
b. belum terdapat sarana dan prasarana untuk pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar secara elektronik.
(5) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar yang disampaikan secara manual ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(6) Pengawasan pengisian bahan bakar dilakukan dengan memastikan:
a. pengisian bahan bakar telah memenuhi aspek pencegahan pencemaran dan keselamatan; dan
b. terpenuhinya pajak pertambahan nilai bagi Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar nonsubsidi/industri.
(7) Aspek pencegahan pencemaran dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu paling sedikit tersedia:
a. wadah penampung tumpahan minyak;
b. alat pemadam api ringan/alat pemadam api besar;
dan
c. penampung pasir.
(8) Terpenuhinya pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan memastikan adanya faktur pajak atas pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
(9) Hasil pengawasan pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam daftar pemeriksaan pengawasan pengisian bahan bakar.
(10) Dalam hal aspek pencegahan pencemaran dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum terpenuhi, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan pemberitahuan larangan pengisian bahan bakar dengan tembusan kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(11) Bentuk dan format daftar pemeriksaan pengawasan dalam rangka pengisian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Dalam melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan:
a. bantuan pencarian dan penyelamatan;
b. koordinasi dalam penanggulangan kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan; dan/atau
c. pemeliharaan dan penyiapan prasarana dan sarana untuk mendukung pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan.
(2) Bantuan pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan informasi dan/atau laporan terjadinya kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi terjadinya kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan yang diketahui secara langsung oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau bersumber dari pihak lain.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan laporan terjadinya kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan yang diperoleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dari Nakhoda.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Nakhoda kepada:
a. syahbandar atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada pelabuhan terdekat dengan tembusan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan penerbit Persetujuan Berlayar, jika kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan berupa:
1. Awak Kapal Perikanan sakit, meninggal dunia, kecelakaan kerja di atas Kapal Perikanan yang terjadi di atas Kapal Perikanannya, dan/atau hilang/jatuh ke laut;
dan
2. kecelakaan Kapal Perikanan yang dialami Kapal Perikanannya atau kapal lain yang diketahuinya, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik INDONESIA;
b. pejabat perwakilan Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang dan/atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan penerbit Persetujuan Berlayar jika kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan berupa:
1. Awak Kapal Perikanan sakit, meninggal dunia, kecelakaan kerja di atas Kapal Perikanan yang terjadi di atas Kapal Perikanannya, dan/atau hilang/jatuh ke laut;
dan
2. kecelakaan Kapal Perikanan yang dialami Kapal Perikanannya atau kapal lain yang diketahuinya, di luar wilayah pengelolaan perikanan negara Republik INDONESIA dan laut lepas.
(6) Selain kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Nakhoda wajib:
a. mengambil tindakan pencegahan, penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita/informasi mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain; dan
b. mematuhi seluruh proses pemeriksaan resmi, termasuk kembali ke Pelabuhan Perikanan jika diperlukan.
(7) Dalam hal Awak Kapal Perikanan hilang atau jatuh ke laut, selain kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Nakhoda wajib:
a. menghentikan operasi penangkapan ikan;
b. melakukan pencarian mandiri paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) jam sejak terjadinya insiden dengan ketentuan:
1. jika Awak Kapal Perikanan telah ditemukan lebih cepat dari periode waktu tersebut, pencarian mandiri dapat dihentikan; dan
2. jika Awak Kapal Perikanan belum ditemukan dalam periode waktu tersebut dan terdapat instruksi dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan untuk melanjutkan pencarian, pencarian mandiri wajib dilanjutkan.
c. segera menyampaikan informasi kepada pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dan keluarga atau kontak terdekat dari Awak Kapal Perikanan setelah dilakukan penghentian pencarian; dan
d. menjaga barang bukti dan barang pribadi Awak Kapal Perikanan yang hilang/jatuh ke laut.
(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6), wajib dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Nakhoda serta disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada saat Kapal Perikanan tiba di Pelabuhan Perikanan.
(9) Pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan wajib memastikan terlaksananya kewajiban Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) sampai dengan ayat (8).
(10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
a. identitas Kapal Perikanan;
b. posisi dan waktu kejadian;
c. jenis kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan; dan
d. informasi korban manusia.
(11) Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12) Setiap pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif.
(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diverifikasi kebenarannya oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(2) Dalam hal informasi dan/atau laporan kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terverifikasi kebenarannya, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan:
a. menyampaikan laporan awal kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum dengan tembusan kepada direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang Kepelabuhanan Perikanan; dan
b. memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
(3) Setelah memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan:
a. melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait Kapal Perikanan yang mengalami kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan dan meminta keterangan kronologis kejadian; dan
b. membuat, menandatangani, dan menyampaikan laporan akhir kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(4) Berdasarkan laporan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang Kepelabuhanan Perikanan.
(5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
a. identitas pemilik Kapal Perikanan;
b. identitas Kapal Perikanan;
c. identitas Awak Kapal Perikanan;
d. jenis kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan;
e. waktu dan posisi terjadinya kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan;
f. keterangan kronologis kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan;
g. jumlah korban kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan; dan
h. tindakan penanganan atau penanggulangan yang telah dilakukan.
(1) Setiap kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f harus memiliki surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan dari kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan untuk dapat:
a. masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
b. melakukan aktivitas atau mendapatkan layanan di Pelabuhan Perikanan.
(2) Untuk mendapatkan surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan kepada kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. surat ukur; dan
b. rencana kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dan ketersediaan fasilitas tambat atau labuh.
(4) Kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kalender sejak permohonan diterima menerbitkan surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan dalam hal:
a. dokumen persyaratan lengkap; dan
b. fasilitas tambat atau labuh tersedia.
(5) Kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kalender sejak permohonan diterima menerbitkan surat penolakan kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan dalam hal:
a. dokumen persyaratan tidak lengkap; dan/atau
b. fasilitas tambat atau labuh tidak tersedia.
(6) Bentuk dan format surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Bentuk dan format surat penolakan kegiatan kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Setiap kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f harus memiliki surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan dari kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan untuk dapat:
a. masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
b. melakukan aktivitas atau mendapatkan layanan di Pelabuhan Perikanan.
(2) Untuk mendapatkan surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan kepada kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. surat ukur; dan
b. rencana kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dan ketersediaan fasilitas tambat atau labuh.
(4) Kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kalender sejak permohonan diterima menerbitkan surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan dalam hal:
a. dokumen persyaratan lengkap; dan
b. fasilitas tambat atau labuh tersedia.
(5) Kepala Pelabuhan Perikanan atau penanggung jawab Pelabuhan Perikanan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kalender sejak permohonan diterima menerbitkan surat penolakan kegiatan kapal nonperikanan di Pelabuhan Perikanan dalam hal:
a. dokumen persyaratan tidak lengkap; dan/atau
b. fasilitas tambat atau labuh tidak tersedia.
(6) Bentuk dan format surat persetujuan kegiatan kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Bentuk dan format surat penolakan kegiatan kapal nonperikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang melakukan kegiatan Perikanan meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal;
b. SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
c. Log Book Penangkapan Ikan.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. berita acara alih muatan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari daerah penangkapan ikan;
b. salinan berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan dan/atau berita acara pemindahan Peserta Didik, untuk Kapal Perikanan yang melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan atau Peserta Didik;
c. daftar muatan Kapal Perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum;
d. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
e. daftar Awak Kapal Perikanan;
f. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage; dan
g. manifes limbah dan sampah yang berasal dari Kapal Perikanan.
(3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak disampaikan oleh Nakhoda, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memberitahukan kepada pengawas Perikanan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Pemberitahuan kepada pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(5) Penyerahan dokumen Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi:
a. Kapal Penangkap Ikan yang tidak melakukan operasi penangkapan ikan;
b. Kapal Pengangkut Ikan;
c. kapal pendukung operasi penangkapan ikan: dan
d. kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial berupa kesenangan dan wisata.
(6) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
(1) Dokumen kapal yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan dalam keadaan baru yang dibangun di luar negeri meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke INDONESIA; dan
b. PB surat izin usaha perikanan.
(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. surat ukur sementara;
b. surat laut/pas besar sementara;
c. daftar Awak Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke INDONESIA; dan
d. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan dalam keadaan baru yang dibangun di dalam negeri meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
b. PB surat izin usaha perikanan.
(4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan dan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(5) Dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru hasil pengadaan luar negeri meliputi:
a. Persetujuan Berlayar asal, untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
b. PB surat izin usaha perikanan.
(6) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. tanda kebangsaan kapal dari negara asal;
b. surat ukur sementara;
c. surat laut/pas besar sementara;
d. daftar Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan; dan
e. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang berlayar sendiri masuk ke Pelabuhan Perikanan dan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(7) Dokumen kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Kapal Perikanan yang telah selesai modifikasi atau Kapal Perikanan yang telah selesai melakukan perbaikan (docking) berupa:
a. Persetujuan Berlayar asal; dan
b. PB surat izin usaha perikanan.
(8) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Nakhoda juga menyerahkan dokumen:
a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(9) Dalam hal kedatangan Kapal Perikanan karena aktivitas olah gerak Kapal Perikanan, dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) berupa Surat Persetujuan Olah Gerak.
(1) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi:
a. kerusakan sistem permesinan; dan/atau
b. keadaan tertentu lainnya yang berpotensi mengganggu kegiatan Perikanan, selama tidak mengubah data yang ada dalam Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(2) Untuk mendapatkan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. surat keterangan kerusakan mesin dari teknisi mesin; dan/atau
b. surat pernyataan Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan yang menyatakan adanya keadaan yang berpotensi menggangu kegiatan Perikanan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diajukan oleh Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, atau Nelayan Kecil paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu berangkat/tolak sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Olah Gerak, Persetujuan Berlayar, atau surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data antardokumen persyaratan yang dilampirkan yang hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(6) Apabila hasil pemeriksaan berupa lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan.
(7) Apabila hasil pemeriksaan berupa tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan disertai alasan penolakan.
(8) Proses penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak permohonan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan diterima.
(9) Penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(10) Penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana untuk penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan secara elektronik.
(11) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan atau surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan yang diterbitkan secara manual ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(12) Bentuk dan format surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(13) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan surat penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka olah gerak;
b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP dan/atau retribusi daerah atas pelayanan tambat, labuh, dan/atau kebersihan kolam pada Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan, untuk Kapal Perikanan yang melakukan olah gerak keluar meninggalkan Pelabuhan Perikanan;
d. daftar Awak Kapal Perikanan;
e. PKL, untuk Kapal Perikanan yang melakukan olah gerak keluar meninggalkan Pelabuhan Perikanan;
dan
f. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(2) Dalam hal Kapal Perikanan melakukan olah gerak kembali ke Pelabuhan Perikanan asal dari Perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4), Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. Surat Persetujuan Olah Gerak asal;
b. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka olah gerak;
c. bukti pembayaran pemenuhan PNBP dan/atau retribusi daerah atas pelayanan tambat, labuh, dan/atau kebersihan kolam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal melakukan olah gerak dari Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum;
d. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan, untuk Kapal Perikanan yang melakukan olah gerak keluar meninggalkan Pelabuhan Perikanan;
e. daftar Awak Kapal Perikanan;
f. PKL; dan
g. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada:
a. Pelabuhan Perikanan asal, dalam hal di lokasi Kapal Perikanan berada tidak terdapat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau
b. Pelabuhan Perikanan lokasi Kapal Perikanan berada, dalam hal di lokasi Kapal Perikanan berada terdapat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik.
(5) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat
(2) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian antardokumen persyaratan yang dilampirkan yang hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak.
(3) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak.
(4) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau terdapat permohonan tertulis dari pihak yang berwenang agar Kapal Perikanan tidak meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak disertai alasan penolakan.
(5) Proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(7) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat sarana dan prasarana untuk penerbitan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak secara elektronik.
(8) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak yang diterbitkan secara manual kedalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(9) Bentuk dan format daftar pemeriksaan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(10) Bentuk dan format Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka olah gerak;
b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP dan/atau retribusi daerah atas pelayanan tambat, labuh, dan/atau kebersihan kolam pada Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan, untuk Kapal Perikanan yang melakukan olah gerak keluar meninggalkan Pelabuhan Perikanan;
d. daftar Awak Kapal Perikanan;
e. PKL, untuk Kapal Perikanan yang melakukan olah gerak keluar meninggalkan Pelabuhan Perikanan;
dan
f. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(2) Dalam hal Kapal Perikanan melakukan olah gerak kembali ke Pelabuhan Perikanan asal dari Perpindahan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4), Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. Surat Persetujuan Olah Gerak asal;
b. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka olah gerak;
c. bukti pembayaran pemenuhan PNBP dan/atau retribusi daerah atas pelayanan tambat, labuh, dan/atau kebersihan kolam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal melakukan olah gerak dari Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum;
d. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau surat keterangan sekali jalan, untuk Kapal Perikanan yang melakukan olah gerak keluar meninggalkan Pelabuhan Perikanan;
e. daftar Awak Kapal Perikanan;
f. PKL; dan
g. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada:
a. Pelabuhan Perikanan asal, dalam hal di lokasi Kapal Perikanan berada tidak terdapat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau
b. Pelabuhan Perikanan lokasi Kapal Perikanan berada, dalam hal di lokasi Kapal Perikanan berada terdapat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik.
(5) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka olah gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat
(2) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian antardokumen persyaratan yang dilampirkan yang hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak.
(3) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak.
(4) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau terdapat permohonan tertulis dari pihak yang berwenang agar Kapal Perikanan tidak meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak disertai alasan penolakan.
(5) Proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(7) Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat sarana dan prasarana untuk penerbitan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak secara elektronik.
(8) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput Surat Persetujuan Olah Gerak atau surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak yang diterbitkan secara manual kedalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(9) Bentuk dan format daftar pemeriksaan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(10) Bentuk dan format Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang akan melakukan pelayaran untuk operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau mendukung operasi penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP dan/atau retribusi daerah, untuk Kapal Perikanan yang memiliki kewajiban membayar PNBP dan/atau retribusi daerah;
c. bukti pembayaran pemungutan atau pemenuhan pajak pertambahan nilai, berupa faktur pajak pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, untuk Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi/industri;
d. SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
e. SLO, untuk Kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage;
f. STBLKK; dan
g. PKL.
(2) Untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. PB bagi Nelayan Kecil; dan
d. STBLKK.
(3) Selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan dan Nelayan Kecil harus melampirkan dokumen meliputi:
a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan;
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage;
d. daftar muatan Kapal Perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan antarpelabuhan;
e. daftar perbekalan; dan
f. dokumen yang membuktikan keadaan darurat yang dialami, untuk Kapal Perikanan yang telah mengalami keadaan darurat.
(4) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang akan melakukan pelayaran bukan untuk operasi penangkapan ikan atau pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b terdiri atas Kapal Perikanan yang:
a. baru dibeli;
b. selesai dibangun;
c. akan atau selesai melakukan modifikasi;
d. akan atau selesai melakukan perbaikan (docking);
e. mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal;
f. akan atau selesai melakukan pemenuhan logistik, berupa pengisian perbekalan, bahan bakar, es balok, air tawar, dan/atau pengambilan alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan yang telah diperbaiki dalam hal lokasi pemenuhan logistik dilakukan di luar Pelabuhan Pangkalan;
dan
g. telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan untuk kembali ke Pelabuhan Pangkalan.
(2) Untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP atau retribusi daerah, untuk Kapal Perikanan yang memiliki kewajiban membayar PNBP atau retribusi daerah;
c. bukti pemungutan atau pembayaran pemenuhan pajak pertambahan nilai, berupa faktur pajak pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, untuk Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi/industri;
d. surat keterangan pengganti SLO, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage;
e. STBLKK, untuk Kapal Perikanan yang akan melakukan pelayaran dari Pelabuhan Perikanan, kecuali bagi Kapal Perikanan:
1. yang selesai dibangun dan belum melakukan pelayaran; dan
2. yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan dan tidak terdapat STBLKK;
dan
f. PKL.
(3) Untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan kewajiban retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. PB bagi nelayan kecil; dan
d. STBLKK, untuk Kapal Perikanan yang akan melakukan pelayaran dari Pelabuhan Perikanan, kecuali bagi Kapal Perikanan:
1. yang selesai dibangun dan belum melakukan pelayaran; dan
2. yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan dan tidak terdapat STBLKK.
(4) Selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan dan Nelayan Kecil harus melampirkan dokumen meliputi:
a. surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(5) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan tindakan PSM; dan
b. Kapal pengangkut ikan hidup hasil budi daya berbendera asing yang tidak dikenakan tindakan PSM.
(2) Untuk Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP atau retribusi daerah untuk Kapal Perikanan yang memiliki kewajiban membayar PNBP atau retribusi daerah;
c. laporan hasil inspeksi PSM;
d. persetujuan dari instansi pemerintah terkait;
e. STBLKK;
f. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
g. PKL.
(3) Untuk Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP atau retribusi daerah untuk Kapal Perikanan yang memiliki kewajiban membayar PNBP atau retribusi daerah;
c. bukti pemungutan atau pembayaran pemenuhan pajak pertambahan nilai, berupa faktur pajak pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, untuk Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi/industri;
d. SIKPI;
e. SLO, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage;
f. STBLKK; dan
g. PKL.
(4) Selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan harus melampirkan dokumen meliputi:
a. gross akte;
b. surat ukur internasional;
c. tanda kebangsaan kapal;
d. daftar muatan Kapal Perikanan;
e. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
f. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(5) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat
(4) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang akan melakukan pelayaran bukan untuk operasi penangkapan ikan atau pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b terdiri atas Kapal Perikanan yang:
a. baru dibeli;
b. selesai dibangun;
c. akan atau selesai melakukan modifikasi;
d. akan atau selesai melakukan perbaikan (docking);
e. mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan Awak Kapal Perikanan sakit atau meninggal;
f. akan atau selesai melakukan pemenuhan logistik, berupa pengisian perbekalan, bahan bakar, es balok, air tawar, dan/atau pengambilan alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan yang telah diperbaiki dalam hal lokasi pemenuhan logistik dilakukan di luar Pelabuhan Pangkalan;
dan
g. telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan untuk kembali ke Pelabuhan Pangkalan.
(2) Untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP atau retribusi daerah, untuk Kapal Perikanan yang memiliki kewajiban membayar PNBP atau retribusi daerah;
c. bukti pemungutan atau pembayaran pemenuhan pajak pertambahan nilai, berupa faktur pajak pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, untuk Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi/industri;
d. surat keterangan pengganti SLO, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage;
e. STBLKK, untuk Kapal Perikanan yang akan melakukan pelayaran dari Pelabuhan Perikanan, kecuali bagi Kapal Perikanan:
1. yang selesai dibangun dan belum melakukan pelayaran; dan
2. yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan dan tidak terdapat STBLKK;
dan
f. PKL.
(3) Untuk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan kewajiban retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. PB bagi nelayan kecil; dan
d. STBLKK, untuk Kapal Perikanan yang akan melakukan pelayaran dari Pelabuhan Perikanan, kecuali bagi Kapal Perikanan:
1. yang selesai dibangun dan belum melakukan pelayaran; dan
2. yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan dan tidak terdapat STBLKK.
(4) Selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan dan Nelayan Kecil harus melampirkan dokumen meliputi:
a. surat keterangan sekali jalan;
b. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
c. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(5) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. Kapal Perikanan berbendera asing yang dikenakan tindakan PSM; dan
b. Kapal pengangkut ikan hidup hasil budi daya berbendera asing yang tidak dikenakan tindakan PSM.
(2) Untuk Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP atau retribusi daerah untuk Kapal Perikanan yang memiliki kewajiban membayar PNBP atau retribusi daerah;
c. laporan hasil inspeksi PSM;
d. persetujuan dari instansi pemerintah terkait;
e. STBLKK;
f. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
g. PKL.
(3) Untuk Kapal Perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar;
b. bukti pembayaran pemenuhan PNBP atau retribusi daerah untuk Kapal Perikanan yang memiliki kewajiban membayar PNBP atau retribusi daerah;
c. bukti pemungutan atau pembayaran pemenuhan pajak pertambahan nilai, berupa faktur pajak pembelian bahan bakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, untuk Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi/industri;
d. SIKPI;
e. SLO, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage;
f. STBLKK; dan
g. PKL.
(4) Selain melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan harus melampirkan dokumen meliputi:
a. gross akte;
b. surat ukur internasional;
c. tanda kebangsaan kapal;
d. daftar muatan Kapal Perikanan;
e. daftar Awak Kapal Perikanan; dan
f. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(5) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat
(4) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan validitas dokumen Kapal Perikanan.
(2) Pemeriksaan validitas dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan validitas dokumen berupa:
a. SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
b. PB bagi Nelayan Kecil, untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil;
c. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; dan
d. surat keterangan sekali jalan, untuk Kapal Perikanan berbendera INDONESIA yang akan melakukan pelayaran bukan untuk operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau mendukung operasi penangkapan ikan.
(3) Dalam hal Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa Kapal Perikanan yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berwenang melakukan pemeriksaan Kapal Perikanan berupa pemeriksaan:
a. ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan;
b. teknis dan nautis Kapal Perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; dan/atau
c. pemenuhan persyaratan pengawakan Kapal Perikanan.
(4) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan validitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya berupa:
a. lengkap dan masih berlaku; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak berlaku.
(5) Pemeriksaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan Persetujuan Berlayar.
(7) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan/atau lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan Persetujuan Berlayar.
(8) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, atau terdapat permohonan tertulis dari pihak yang berwenang agar Kapal Perikanan tidak meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar disertai alasannya.
(9) Proses penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(10) Penerbitan Persetujuan Berlayar atau penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(11) Penerbitan Persetujuan Berlayar atau surat penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat sarana dan prasarana untuk penerbitan Persetujuan Berlayar atau surat penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar secara elektronik.
(12) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput Persetujuan Berlayar atau penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar yang diterbitkan secara manual kedalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(13) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(14) Bentuk dan format Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(15) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tercantum dalam Lampiran XI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Untuk mendapatkan pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, Nakhoda, Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan Pembebasan Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka pembebasan Persetujuan Berlayar;
b. daftar Awak Kapal Perikanan;
c. surat keterangan pengganti SLO; dan
d. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
(2) Untuk mendapatkan pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, Nakhoda, pemilik kapal/Penanggungjawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan pembebasan Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka pembebasan Persetujuan Berlayar;
b. surat keterangan docking/galangan atau surat keterangan tukang;
c. surat keterangan sekali jalan;
d. daftar Awak Kapal Perikanan;
e. PKL; dan
f. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Untuk Kapal Perikanan dalam keadaan baru, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. PB surat izin usaha perikanan, untuk Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan; atau
b. PB bagi Nelayan Kecil, untuk Nelayan Kecil.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik.
(5) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(2) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 50
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian antardokumen persyaratan yang dilampirkan yang hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(3) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(4) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau terdapat permohonan tertulis dari pihak yang berwenang agar Kapal Perikanan tidak meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar disertai alasan penolakan.
(5) Proses penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat penolakan penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar atau penerbitan surat penolakan surat pembebasan Persetujuan Berlayar dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(7) Penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar atau penerbitan surat penolakan surat pembebasan Persetujuan Berlayar dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana untuk penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar atau penerbitan surat penolakan surat pembebasan Persetujuan Berlayar secara elektronik.
(8) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput surat pembebasan Persetujuan Berlayar atau surat penolakan surat pembebasan Persetujuan Berlayar yang diterbitkan secara manual ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(9) Surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.
(10) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11) Bentuk dan format surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran XV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(12) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Untuk mendapatkan pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, Nakhoda, Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan Pembebasan Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka pembebasan Persetujuan Berlayar;
b. daftar Awak Kapal Perikanan;
c. surat keterangan pengganti SLO; dan
d. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
(2) Untuk mendapatkan pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, Nakhoda, pemilik kapal/Penanggungjawab perusahaan, atau Nelayan Kecil harus mengajukan permohonan pembebasan Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka pembebasan Persetujuan Berlayar;
b. surat keterangan docking/galangan atau surat keterangan tukang;
c. surat keterangan sekali jalan;
d. daftar Awak Kapal Perikanan;
e. PKL; dan
f. Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 100 (seratus) gross tonnage.
(3) Untuk Kapal Perikanan dalam keadaan baru, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. PB surat izin usaha perikanan, untuk Pemilik Kapal/Penanggungjawab Perusahaan; atau
b. PB bagi Nelayan Kecil, untuk Nelayan Kecil.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana pengajuan permohonan secara elektronik.
(5) Bentuk dan format surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda dalam rangka pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Bentuk dan format daftar Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(2) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 50
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian antardokumen persyaratan yang dilampirkan yang hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(3) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat pembebasan Persetujuan Berlayar.
(4) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau terdapat permohonan tertulis dari pihak yang berwenang agar Kapal Perikanan tidak meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar disertai alasan penolakan.
(5) Proses penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat penolakan penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar atau penerbitan surat penolakan surat pembebasan Persetujuan Berlayar dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(7) Penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar atau penerbitan surat penolakan surat pembebasan Persetujuan Berlayar dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. terdapat gangguan pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian sehingga tidak dapat berfungsi; dan/atau
b. belum terdapat prasarana dan sarana untuk penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar atau penerbitan surat penolakan surat pembebasan Persetujuan Berlayar secara elektronik.
(8) Setelah sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berfungsi kembali, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus menginput surat pembebasan Persetujuan Berlayar atau surat penolakan surat pembebasan Persetujuan Berlayar yang diterbitkan secara manual ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(9) Surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.
(10) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11) Bentuk dan format surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran XV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(12) Bentuk dan format surat penolakan penerbitan surat pembebasan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan yang dilampirkan.
(2) Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesesuaian:
a. format PKL yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata kelola pengawakan Kapal Perikanan;
b. identitas pemilik/operator Kapal Perikanan dengan SIPI, SIKPI, SIKPOPI, atau persetujuan kegiatan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
c. antardokumen Awak Kapal Perikanan dengan isi PKL.
(3) Hasil pemeriksaan permohonan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka pengesahan PKL.
(5) Apabila hasil pemeriksaan permohonan pengesahan PKL dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengesahkan PKL dengan membubuhkan tanda tangan.
(6) Apabila hasil pemeriksaan permohonan pengesahan PKL dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menolak mengesahkan dan mengembalikan PKL kepada pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan disertai alasan penolakan.
(7) Proses pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penolakan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Kebenaran data dan substansi dari PKL sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik atau operator Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan.
(9) Pengesahan PKL atau penerbitan penolakan pengesahan PKL dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(10) Bentuk dan format surat pernyataan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf f tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(11) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(12) Bentuk dan format surat penolakan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Dalam melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(1), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan:
a. bantuan pencarian dan penyelamatan;
b. koordinasi dalam penanggulangan kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan; dan/atau
c. pemeliharaan dan penyiapan prasarana dan sarana untuk mendukung pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan.
(2) Bantuan pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan informasi dan/atau laporan terjadinya kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi terjadinya kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan yang diketahui secara langsung oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau bersumber dari pihak lain.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan laporan terjadinya kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan yang diperoleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dari Nakhoda.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Nakhoda kepada:
a. syahbandar atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada pelabuhan terdekat dengan tembusan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan penerbit Persetujuan Berlayar, jika kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan berupa:
1. Awak Kapal Perikanan sakit, meninggal dunia, kecelakaan kerja di atas Kapal Perikanan yang terjadi di atas Kapal Perikanannya, dan/atau hilang/jatuh ke laut;
dan
2. kecelakaan Kapal Perikanan yang dialami Kapal Perikanannya atau kapal lain yang diketahuinya, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik INDONESIA;
b. pejabat perwakilan Republik INDONESIA terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang dan/atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan penerbit Persetujuan Berlayar jika kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan berupa:
1. Awak Kapal Perikanan sakit, meninggal dunia, kecelakaan kerja di atas Kapal Perikanan yang terjadi di atas Kapal Perikanannya, dan/atau hilang/jatuh ke laut;
dan
2. kecelakaan Kapal Perikanan yang dialami Kapal Perikanannya atau kapal lain yang diketahuinya, di luar wilayah pengelolaan perikanan negara Republik INDONESIA dan laut lepas.
(6) Selain kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Nakhoda wajib:
a. mengambil tindakan pencegahan, penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita/informasi mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain; dan
b. mematuhi seluruh proses pemeriksaan resmi, termasuk kembali ke Pelabuhan Perikanan jika diperlukan.
(7) Dalam hal Awak Kapal Perikanan hilang atau jatuh ke laut, selain kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Nakhoda wajib:
a. menghentikan operasi penangkapan ikan;
b. melakukan pencarian mandiri paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) jam sejak terjadinya insiden dengan ketentuan:
1. jika Awak Kapal Perikanan telah ditemukan lebih cepat dari periode waktu tersebut, pencarian mandiri dapat dihentikan; dan
2. jika Awak Kapal Perikanan belum ditemukan dalam periode waktu tersebut dan terdapat instruksi dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan untuk melanjutkan pencarian, pencarian mandiri wajib dilanjutkan.
c. segera menyampaikan informasi kepada pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dan keluarga atau kontak terdekat dari Awak Kapal Perikanan setelah dilakukan penghentian pencarian; dan
d. menjaga barang bukti dan barang pribadi Awak Kapal Perikanan yang hilang/jatuh ke laut.
(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6), wajib dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Nakhoda serta disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada saat Kapal Perikanan tiba di Pelabuhan Perikanan.
(9) Pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan wajib memastikan terlaksananya kewajiban Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) sampai dengan ayat (8).
(10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
a. identitas Kapal Perikanan;
b. posisi dan waktu kejadian;
c. jenis kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan; dan
d. informasi korban manusia.
(11) Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12) Setiap pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif.
(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diverifikasi kebenarannya oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
(2) Dalam hal informasi dan/atau laporan kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terverifikasi kebenarannya, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan:
a. menyampaikan laporan awal kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum dengan tembusan kepada direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang Kepelabuhanan Perikanan; dan
b. memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
(3) Setelah memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan:
a. melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait Kapal Perikanan yang mengalami kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan dan meminta keterangan kronologis kejadian; dan
b. membuat, menandatangani, dan menyampaikan laporan akhir kepada kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum.
(4) Berdasarkan laporan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kepala Pelabuhan Perikanan, penanggung jawab Pelabuhan Perikanan, atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal di pelabuhan umum menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang Kepelabuhanan Perikanan.
(5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
a. identitas pemilik Kapal Perikanan;
b. identitas Kapal Perikanan;
c. identitas Awak Kapal Perikanan;
d. jenis kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan;
e. waktu dan posisi terjadinya kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan;
f. keterangan kronologis kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan;
g. jumlah korban kecelakaan pelayaran di laut dan kecelakaan kerja di Pelabuhan Perikanan; dan
h. tindakan penanganan atau penanggulangan yang telah dilakukan.
(1) Penyijilan merupakan kegiatan mencatat tanggal, tempat naik ke kapal (sign on), dan turun dari kapal (sign off) ke dalam buku pelaut Perikanan berdasarkan PKL atau surat keterangan bekerja dari pemilik atau operator Kapal Perikanan.
(2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan penyijilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan penyijilan buku pelaut Perikanan dari pemilik buku pelaut Perikanan dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
a. buku pelaut Perikanan asli; dan
b. PKL atau surat keterangan bekerja dari pemilik atau operator Kapal Perikanan.
(3) Permohonan penyijilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara kolektif melalui Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data antardokumen persyaratan, yang hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dituangkan dalam daftar pemeriksaan dalam rangka penyijilan.
(6) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan penyijilan dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada buku pelaut Perikanan.
(7) Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menolak melakukan penyijilan dan mengembalikan buku pelaut Perikanan kepada pemilik buku pelaut Perikanan, Nakhoda, atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan disertai alasan penolakan.
(8) Proses penyijilan buku pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan penolakan penyijilan buku pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil pemeriksaan dituangkan dalam daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(9) Kebenaran data dan substansi dari buku pelaut Perikanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik buku pelaut Perikanan, Nakhoda, atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
(10) Bentuk dan format daftar pemeriksaan dalam rangka penyijilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. penghentian layanan kesyahbandaran tertentu terhadap Kapal Perikanan; dan/atau
b. tindakan lain yang diperlukan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban.
(2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam hal:
a. melakukan pelanggaran kewajiban yang sama setelah teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam 74 ayat (3) huruf a; atau
b. tidak melaksanakan atau memenuhi perintah yang dimuat dalam teguran tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat
(6) huruf b.
(3) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan peringatan untuk tidak kembali melakukan pelanggaran kewajiban.
(4) Penghentian layanan kesyahbandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
a. dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan layanan diterima dan dinyatakan lengkap; dan
b. dikenakan terhadap Kapal Perikanan dari pemilik kapal/penanggung jawab Perusahaan.
(5) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan salah satu Kapal Perikanan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
(6) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan/atau ketertiban Kapal Perikanan.
(7) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
a. menghentikan Kapal Perikanan yang akan berlayar secara paksa;
b. memindahkan Kapal Perikanan secara paksa;
c. menghentikan kegiatan bongkar muat ikan, aktivitas perbaikan Kapal Perikanan, dan/atau pengisian/pemuatan logistik; dan
d. mencabut persetujuan olah gerak yang telah diterbitkan.
(8) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan berdasarkan surat penyampaian paksaan pemerintah yang disampaikan kepada pemilik kapal/penanggung jawab Perusahaan dengan tembusan kepada Nakhoda.
(9) Surat penyampaian paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
a. identitas Nakhoda;
b. identitas Pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan;
c. Nama Kapal Perikanan;
d. kewajiban yang telah dilanggar;
e. tanggal kejadian;
f. bentuk paksaan pemerintah yang dikenakan; dan
g. peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(10) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan secara langsung tanpa didahului teguran tertulis dengan ketentuan melakukan pelanggaran kewajiban yang sama setelah mendapatkan sanksi administratif paksaan pemerintah.