Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 9 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Pembebasan Biaya Pendidikan adalah pelepasan kewajiban peserta didik untuk menanggung seluruh atau sebagian Biaya Pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 3. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan vokasi menengah dan satuan pendidikan vokasi tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 5. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 7. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. 8. Dinas adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENERIMA PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pembebasan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan diberikan kepada Peserta Didik yang pada saat pendaftaran merupakan: a. pelaku usaha; b. anak pelaku usaha; c. pelaku pendukung; atau d. anak pelaku pendukung, sektor kelautan dan perikanan yang termasuk kategori tidak mampu. (2) Status pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pelaku pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang termasuk kategori tidak mampu dibuktikan dengan: a. Kusuka atau surat keterangan dari Dinas yang menerangkan sebagai pelaku usaha atau pelaku pendukung di bidang kelautan dan perikanan; dan b. terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. (3) Status anak pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau anak pelaku pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang termasuk kategori tidak mampu dibuktikan dengan: a. Kusuka atas nama orang tua/wali atau surat keterangan dari Dinas yang menerangkan orang tua/wali sebagai pelaku usaha atau pelaku pendukung di bidang kelautan dan perikanan; b. kartu keluarga; dan c. terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau disebut dengan nama lain.

Pasal 3

(1) Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. biaya operasional pendidikan; dan b. biaya pribadi Peserta Didik. (2) Biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. biaya pengajaran atau perkuliahan; b. biaya praktik; c. biaya kegiatan ekstrakurikuler; d. biaya ketarunaan; e. biaya magang; f. biaya pelantikan; g. biaya sertifikasi kompetensi; dan h. biaya wisuda. (3) Biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. biaya seragam; b. biaya asrama; dan c. biaya makan. (4) Komponen biaya operasional pendidikan berupa biaya pengajaran atau perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan biaya praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, serta biaya pribadi Peserta Didik berupa biaya seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk mendapatkan Pembebasan Biaya Pendidikan. (5) Komponen biaya operasional pendidikan berupa biaya kegiatan ekstrakurikuler, biaya ketarunaan, biaya magang, biaya pelantikan, biaya sertifikasi kompetensi, dan biaya wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h dan biaya pribadi Peserta Didik berupa biaya asrama dan biaya makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan alokasi anggaran dan skala prioritas. (6) Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama masa studi sesuai jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan dan Peserta Didik berstatus aktif.

Pasal 4

(1) Kepala Badan MENETAPKAN jumlah penerima Pembebasan Biaya Pendidikan setiap tahun ajaran atau tahun akademik. (2) Penetapan jumlah penerima Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari pemimpin Satuan Pendidikan. (3) Penetapan jumlah penerima Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: a. alokasi anggaran; b. kapasitas pendidikan dan asrama; dan c. kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 5

(1) Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Peserta Didik calon penerima Pembebasan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemimpin Satuan Pendidikan kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Kepala Badan MENETAPKAN penerima Pembebasan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

Pasal 15