Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

PERMEN Nomor 3 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 6. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 7. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 8. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 9. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 11. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. 12. Pimpinan Tinggi Madya adalah Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian/Badan.

BAB II

JENIS, PENERIMA, BENTUK, DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Koreksi

(1) Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian/Badan meliputi: a. pemberian penghargaan; b. bantuan operasional; c. bantuan sarana/prasarana; d. bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah. (2) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. fasilitasi pemantauan dan pelaporan pengendalian kebakaran lahan; b. fasilitasi pencegahan kebakaran lahan; c. fasilitasi pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; d. fasilitasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. fasilitasi rehabilitasi lahan; f. fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup; g. fasilitasi infrastruktur hijau; h. fasilitasi pengendalian perubahan iklim; i. fasilitasi instalasi pengolah limbah komunal; dan j. fasilitasi biodigester. (3) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada: a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. lembaga pemerintah; dan/atau d. lembaga nonpemerintah. (4) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa. (5) Tata cara pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian negara/lembaga. (6) Tata cara pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 4

(1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukan. (2) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan akun peruntukannya. (3) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam DIPA Kementerian/Badan.

BAB IV

PERSIAPAN

Pasal 6

Koreksi

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui: a. penyusunan petunjuk teknis; dan b. penetapan penerima bantuan lainnya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bantuan Pemerintah. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi. (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Tinggi Madya. (4) Sistematika petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 8

(1) Penetapan penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan calon penerima bantuan lainnya kepada Pimpinan Tinggi Madya dengan tembusan Menteri/Kepala Badan. (2) PPK melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan calon penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2). (3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK MENETAPKAN surat keputusan penerima bantuan lainnya yang disahkan oleh KPA. (4) Surat keputusan penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pemberian bantuan lainnya. (5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan: a. untuk bantuan lainnya dalam bentuk uang paling sedikit memuat: 1. identitas penerima bantuan lainnya; 2. nominal uang; dan 3. nomor rekening penerima bantuan lainnya, b. untuk bantuan lainnya dalam bentuk barang/jasa paling sedikit memuat: 1. identitas penerima bantuan lainnya; 2. jenis dan spesifikasi barang/jasa; 3. jumlah barang/jasa; dan 4. nilai nominal barang/jasa. (6) Seleksi penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan. (7) Penetapan surat keputusan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah DIPA Kementerian/Badan berlaku efektif.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam hal bantuan lainnya diberikan kepada kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah, dasar pemberian bantuan lainnya meliputi: a. surat keputusan pemberian bantuan lainnya; dan b. perjanjian kerja sama yang ditandatangani PPK dan penerima bantuan lainnya. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat didahului dengan nota kesepahaman. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat: a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. jumlah bantuan yang diberikan; c. tata cara dan syarat penyaluran; d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati; e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; f. sanksi; dan g. penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 10

(1) Pembayaran dana bantuan lainnya berupa uang dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme LS dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan lainnya. (3) Pembayaran bantuan lainnya kepada perseorangan, dilakukan secara sekaligus. (4) Pembayaran bantuan lainnya kepada kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah, dapat dilakukan secara: a. sekaligus, dengan jumlah total bantuan lainnya kurang dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau b. bertahap, dengan jumlah total bantuan lainnya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (5) Pembayaran bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengajuan permohonan pembayaran kepada PPK. (6) Pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang dilakukan secara sekaligus atau Tahap I, dilampiri: a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya; dan b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya. (7) Pengajuan permohonan pembayaran tahap selanjutnya, dilampiri: a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya; dan b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan lainnya.

Pasal 11

(1) Pemberian bantuan lainnya dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan cara: a. kontraktual; atau b. swakelola. (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa untuk bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK melalui kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia. (3) Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengiriman atau penyaluran kepada penerima bantuan lainnya. (4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 12

(1) Penerima bantuan lainnya dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi: a. berita acara serah terima, yang memuat: 1. jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana; 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan 3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. (2) Penerima bantuan lainnya dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah dan perjanjian kerja sama. (3) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan lainnya harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan lainnya. (4) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama. (5) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama. (6) Format berita acara serah terima bantuan lainnya dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 13

(1) Penerima bantuan lainnya dalam bentuk barang/jasa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi: a. berita acara serah terima yang memuat foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, dilengkapi dengan titik koordinat lokasi penempatan barang bantuan; dan b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. (2) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama. (3) Selain verifikasi terhadap kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan verifikasi lapangan. (4) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama. (5) Format berita acara serah terima Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17