Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2026
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Œ
HANIF FAISOL NUROFIQ
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG SISTEM INFORMASI STATUS LINGKUNGAN HIDUP
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
A.
Proses Penyusunan
1. Tim Penyusun dan Bentuk Dokumen SLHD disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang beranggotakan atas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan melibatkan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan Bidang Lingkungan Hidup. Tim Penyusun laporan SLHD dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
SLHD ini terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu :
a. Buku I, adalah buku yang menyajikan table analisis DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact and Response Analysis) terkait 8 Matra Isu Lingkungan Hidup Daerah dan Isu Prioritas;
b. Buku II, adalah buku yang berisikan laporan utama berupa narasi status Lingkungan Hidup daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan dan menarasikan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan Lingkungan Hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (DPSIR).
c. Buku III, adalah tabel Data, lampiran, peta serta Data pendukung lainnya.
2. Kelengkapan Administrasi Untuk kelengkapan administrasi, dokumen harus dilampirkan sebagai berikut :
a. Kata Pengantar yang harus ditanda tangani oleh Kepala Daerah;
b. Penyaringan isu prioritas yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah (Stakeholders) yang dikukuhkan oleh SK Tim Penyusunan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
c. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tentang Pernyataan Inovasi;
d. Surat Pernyataan yang menyatakan keabsahan Data yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diketahui oleh kepala daerah;
e. SK Tim Penyusun SLHD oleh Kepala Daerah;
f. Keterlibatan Stakeholder (Akademisi, LSM, Masyarakat, dll.) dalam SK Tim Penyusun SLHD; dan
g. Peta Spasial Daerah.
3. Penetapan Isu Prioritas dan Inovasi Kepala Daerah Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup di daerah. Isu prioritas minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima). Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas wajib
menggunakan pendekatan DPSIR. Sedangkan, inovasi kepala daerah meliputi kegiatan teknis yang sudah ada hasilnya di lapangan atau berupa kebijakan/regulasi baru, yang dijalankan atau dibuat pada periode waktu penilaian dan disampaikan dalam bentuk pernyataan tertulis kepala daerah yang dapat diperkuat dengan gambar visual ataupun dokumen yang dilampirkan.
4. Waktu Penyampaian Dokumen dan Penyebarluasan Informasi SLHD yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi wajib diunggah pada laman masing-masing daerah dan disampaikan dalam bentuk softfile dengan format file pdf melalui surat elektronik ke Alamat: nirwasitatantra@kemenlh.go.id. Masing-masing daerah wajib mengisi tabel Data melalui aplikasi SILHD dan disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup paling lambat pada tanggal 30 April Tahun Berikutnya pukul 23.59 WIB.
B.
Tata Cara Penulisan
1. Tata cara Umum Tata cara umum terdiri atas format baku penulisan dan sistematika penyajian dokumen.
2. Pengetikan
a. Batas dan Ukuran Kertas
b. Batas kiri — Batas kanan — Batas atas — Batas bawah : 4 cm — 3 cm — 3 cm — 3 cm dari tepi kertas. Ukuran kertas A4.
c. Huruf dan Spasi
d. Huruf menggunakan jenis huruf Tahoma 12 poin (ukuran sebenarnya) dan diketik rapi (rata kiri kanan) dengan spasi 1,15.
3. Penomoran Halaman Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan angka latin. Angka romawi digunakan dalam penomoran Bab. Khusus halaman judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan.
4. Sampul/Cover Sampul/Cover dengan warna hijau muda (tanpa gambar) yang memuat Judul STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH K A B / K O T A / P R O V I N S I … TAHUN… (dengan ukuran huruf 14/16 dan hanya dilengkapi dengan logo daerah dan KLH/BPLH).
5. Penomoran Tabel Utama dan Tabel Tambahan Penomoran tabel utama disesuaikan dengan daftar tabel yang telah diberikan, sedangkan tabel tambahan yang merupakan penunjang tabel utama (jika diperlukan) maka menambahkan huruf kecil setelah nomor tabel utama (contoh. Tabel 11. a).
Setiap Tabel harus dilengkapi dengan:
Judul Tabel diisi sesuai format yang tertulis Provinsi/Kabupaten/ Kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan Tahun Data diisi dengan tahun Data yang digunakan
Judul Tabel diisi sesuai format yang tertulis Keterangan diisi dengan penjelasan tanda-tanda baca seperti (-), (NA), (tad), (0) atau penjelasan tentang keberadaan komponen/ sub komponen yang diminta dalam tabel.
Sumber diisi dengan sumber perolehan Data
C.
Sistematika Penyajian Buku I (Tabel DPSIR) Buku ini terdiri atas tabel DPSIR dan tabel isu prioritas.
1. format tabel DPSIR mengikuti format Buku I-A
Tabel DPSIR (Nomor Matra. Nama Matra)
Petunjuk Umum:
a. Format Buku I-A merupakan ringkasan dari Buku II, Bab II.
Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah;
b. Inti dari ringkasan Format Buku I-A adalah mengetahui pengelolaan Lingkungan Hidup melalui pemetaan kondisi awal suatu isu dan kondisi akhir suatu isu sebagai hasil dari intervensi Response (R);
c. Substansi yang terdapat dalam komponen DF, P, S, I dapat berupa subtansi yang telah berlangsung sebelum Tahun Kajian/Pelaporan atau berupa substansi baru yang diidentifikasi pada Tahun Kajian/Pelaporan;
d. Format Buku I-A merupakan format dasar yang memuat Informasi kunci sehingga terbuka bagi penyesuaian dan penyempurnaan oleh Daerah;
Driving Force Pressure State Impact Petunjuk:
a. Tuliskan apa yang merupakan Driving Force dan deskripsinya secara ringkas dan berurutan disertai kondisinya pada Tahun Kajian/Pelaporan;
Petunjuk:
a. Tuliskan apa yang merupakan Pressure dan deskripsinya secara ringkas dan berurutan disertai kondisinya pada Tahun Kajian/Pelaporan;
Petunjuk:
a. Tuliskan apa yang merupakan State dan deskripsinya secara ringkas dan berurutan disertai kondisinya pada Tahun Kajian/Pelaporan;
Petunjuk:
a. Tuliskan apa yang menjadi Impact dan deskripsinya secara ringkas dan berurutan disertai kondisinya pada Tahun Kajian/Pelaporan;
b. Pada setiap deskripsi isu, berikan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui:
1. Sub bab,
2. Halaman,
3. Tabel ,
4. Peta,
5. Jika merupakan kelanjutan isu tahun sebelumnya maka dapat menginformasikan dokumen rencana dan realisasi pencapaian target;
b. Pada setiap deskripsi isu , berikan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui:
1. Sub bab,
2. Halaman,
3. Tabel ,
4. Peta,
5. Jika merupakan kelanjutan isu tahun sebelumnya maka dapat menginformasikan dokumen rencana dan realisasi pencapaian target;
b. Pada setiap deskripsi isu, berikan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui:
a. Sub bab,
b. Halaman,
c. Tabel ,
d. Peta,
e. Jika merupakan kelanjutan isu tahun sebelumnya maka dapat menginformasikan dokumen rencana dan realisasi pencapaian target;
b. Pada setiap deskripsi isu, berikan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui:
1. Sub bab,
2. Halaman,
3. Tabel ,
4. Peta,
5. Jika merupakan kelanjutan isu tahun sebelumnya maka dapat menginformasikan dokumen rencana dan realisasi pencapaian target;
Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Petunjuk:
a. Tuliskan Response terhadap DF, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan.
b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui:
1. Sub bab,
2. Halaman,
3. Tabel,
4. Peta, Petunjuk:
a. Tuliskan Response terhadap Pressure, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan.
b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan Response terhadap Pressure versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui:
1. Sub bab,
2. Halaman,
3. Peta.
Petunjuk:
a. Tuliskan Response terhadap State, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan.
b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan Response terhadap State versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui:
1. Sub bab,
2. Halaman,
3. Tabel
4. Peta Petunjuk:
a. Tuliskan Response terhadap Impact, baik itu berbentuk program, kebijakan, atau lainnya yang relevan.
b. Sertakan Informasi tentang lokus pembahasan Response terhadap Impact versi utuhnya di Buku II (hyperlink) melalui:
1. Sub bab,
2. Halaman,
3. Tabel
4. Peta
Contoh Tabel DPSIR Matra 1. Keanekaragaman Hayati
Driving Force Pressure State Impact Eksploitasi sumber daya alam
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.1.1, hal. 10] [Tabel 2.1. (judul), hal. 10) Fragmentasi habitat
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Penurunan populasi tumbuhan endemik
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Gangguan penyerbukan pertanian
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF Response-to-Pressure Response-to-State Response-to-Impact
Penetapan area eksploitasi terbatas
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.1.5., hal. 15] [Tabel 2.5. (judul), hal. 15)
(diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 2. Kualitas Air
2.2.1. Driving Force Pressure State Impact Pengembangan industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.2.1., hal. 20] [Tabel 2.1. (judul), hal. 20) Pembuangan air limbah (BOD, COD, TSS) Penurunan kualitas air permukaan Ketersediaan air bersih semakin berkurang Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Instalasi pengolahan air limbah
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.2.5., hal. 25] [Tabel 2.5. (judul), hal. 25) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 3. Laut, Pesisir dan Pantai Driving Force Pressure State Impact Urbanisasi pesisir
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.3.1, hal. 30] [Tabel 3.1. (judul), hal. 30) Pembuangan Limbah domestik ke laut
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Degradasi terumbu karang
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Penurunan hasil tangkapan ikan
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Pengelolaan wilayah pesisir terpadu
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.3.5, hal. 35] [Tabel 3.5. (judul), hal. 35) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 4. Kualitas Udara Driving Force Pressure State Impact Peningkatan aktivitas transportasi
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.4.1, hal. 40] [Tabel 4.1. (judul), hal. 40) Emisi gas buang (CO₂, NOx, SO₂, PM2.5)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Konsentrasi polutan PM2.5
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Gangguan kesehatan (ISPA)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Driving Force Pressure State Impact Transportasi ramah lingkungan, penghijauan kota
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.4.5, hal. 45] [Tabel 4.5. (judul), hal. 45) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 5. Lahan dan Hutan Driving Force Pressure State Impact Perluasan pemukiman
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.5.1, hal. 50] [Tabel 5.1. (judul), hal. 50) Alih fungsi lahan
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Penurunan tutupan hutan
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Erosi
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan < 50%
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.5.5, hal. 55] [Tabel 5.5. (judul), hal. 55) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 6. Pengelolaan Sampah dan Limbah Driving Force Pressure State Impact Peningkatan konsumsi
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.6.1, hal. 60] [Tabel 6.1. (judul), hal. 60) Produksi sampah berlebih
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Timbunan sampah di TPA
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Emisi metana
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Ekonomi Sirkular
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.6.5, hal. 65] [Tabel 6.5. (judul), hal. 65) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 7. Perubahan Iklim Driving Force Pressure State Impact Pertumbuhan ekonomi berbasis fosil
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.7.1, hal. 70] [Tabel 7.1. (judul), hal. 70) Emisi dari sektor energi & transportasi
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Perubahan pola curah hujan (musim tak menentu)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Bencana hidrometeorologi meningkat (banjir, kekeringan)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Insentif ekonomi hijau
Lokus pada Buku II:
(diisi sesuai jenis Pressure)
(diisi sesuai jenis State)
(diisi sesuai jenis Impact)
Driving Force Pressure State Impact [sub bab 2.7.5, hal. 75] [Tabel 7.5. (judul), hal. 75) Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
Contoh Tabel DPSIR Matra 8. Risiko Bencana Driving Force Pressure State Impact Pembangunan tidak berkelanjutan
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.8.1, hal. 80] [Tabel 8.1. (judul), hal. 80) Pemukiman di daerah rawan
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Kerentanan wilayah meningkat terhadap bencana
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Kerugian ekonomi
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] Response-to-DF
Response-to-Pressure
Response-to-State
Response-to-Impact
Tata ruang berbasis risiko
Lokus pada Buku II:
[sub bab 2.8.5, hal. 85] [Tabel 8.5. (judul), hal. 85) (diisi sesuai jenis Pressure)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis State)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force] (diisi sesuai jenis Impact)
Lokus pada Buku II:
[sebagaimana contoh di kolom Driving Force]
2. tabel isu prioritas mengikuti format Buku I-B Isu Prioritas
Isu Prioritas Alasan penetapan Response Pencapaian/Realisas i pada Tahun Kajian/ Pelaporan
Program penanganan Program inovasi Kebijakan penanganan Isu prioritas 1:
(Petunjuk: diisi nama isu prioritas) Petunjuk:
a) Tulislah alasan penetapan Isu Prioritas 1-5;
b) Berikan Informasi tentang lokus pembahasan di Buku II:
• Sub bab, hal.;
• Tabel No., hal.;
• Peta No., hal.;
• Referensi lain yang relevan.
Petunjuk:
a) Tulislah nama program regular/standar yang diimplementasika n untuk menangani Isu Prioritas 1-5;
b) Berikan Informasi tentang lokus pembahasan di Buku II:
• Sub bab, hal.;
• Tabel No., hal.;
• Peta No., hal.;
• Referensi lain yang relevan.
Petunjuk:
a) Tulislah nama program inovasi yang diimplementasik an untuk menangani Isu Prioritas 1-5;
b) Berikan Informasi tentang lokus pembahasan di Buku II:
• Sub bab, hal.;
• Tabel No., hal.;
• Peta No., hal.;
• Referensi lain yang relevan.
Petunjuk:
a) Tulislah nama kebijakan yang diimplementasi kan untuk menangani Isu Prioritas 1-5;
b) Berikan Informasi tentang lokus pembahasan di Buku II:
• Sub bab, hal.;
• Tabel No., hal.;
• Peta No., hal.;
• Referensi lain yang relevan.
Petunjuk:
a) Tulislah pencapaian/realis asi dari Program/Kebijaka n tersebut terkait Isu Prioritas 1-5;
b) Berikan Informasi tentang lokus pembahasan di Buku II:
• Sub bab, hal.;
• Tabel No., hal.;
• Peta No., hal.;
• Referensi lain yang relevan.
Isu prioritas 2:
(Petunjuk: diisi nama isu prioritas) Isu prioritas 3:
(Petunjuk: diisi nama isu prioritas) Isu prioritas 4:
(Petunjuk: diisi nama isu prioritas) Isu prioritas 5:
(Petunjuk: diisi nama isu prioritas)
D.
SISTEMATIKA PENYAJIAN BUKU II (LAPORAN UTAMA ATAU NARASI)
Sistematika penyajian SLHD terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian awal dan bagian utama.
1. Bagian Awal Bagian awal terdiri atas :
a. Sampul memuat Judul dan Nama Instansi penyusun.
b. Pernyataan memuat pernyataan bahwa isu prioritas Daerah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
c. Kata Pengantar, uraian singkat penyusunan dokumen termasuk proses penyusunannya.
Kata Pengantar ditandatangani oleh Kepala Daerah.
d. Daftar Isi.
e. Daftar Tabel.
f. Daftar Gambar.
g. Daftar Lampiran.
2. Bagian Utama Bagian utama, terdiri atas;
a. Bab I Pendahuluan.
Pendahuluan memuat mengenai:
1) Latar Belakang;
2) Proses Penyusunan Dokumen SLHD;
3) Profil atau Keadaan Umum Daerah:
a. Kondisi Ekologis (antara lain ekoregion, sosial ekonomi dan budaya);
b. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama.
c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama.
4) Maksud dan Tujuan; dan 5) Ruang Lingkup Penulisan.
b. Bab II Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah.
Pada Bab II ini Isu Lingkungan Hidup Daerah dianalisis dengan menggunakan metode DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response) dengan matra – matra sebagai berikut:
1) Keanekaragaman Hayati.
Analisis DPSIR Keanekaragaman Hayati diorientasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti i) luas dan kualitas habitat alami, ii) status populasi dan risiko kepunahan, iii) tingkat keterhubungan habitat, iv) tingkat ancaman akibat perdagangan ilegal, v) dampak pencemaran terhadap keragaman biota, vi) sebaran dan dampak spesies asing (invasive), vii) kerentanan spesies terhadap perubahan iklim, serta persoalan lainnya yang relevan. Sebagai driving force dapat berupa eksploitasi sumber alam secara ilegal atau pembangunan infrastruktur, sehingga memunculkan pressure berupa deforestasi dan fragmentasi habitat satwa. Adapun response dapat berupa regulasi untuk moratorium,
konservasi maupun ekowisata. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra keanekaragaman hayati. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.
2) Kualitas air.
Data yang disajikan meliputi kualitas air, baik itu air permukaan maupun air tanah. Contoh analisis kualitas air: pencemaran sungai akibat industri tekstil. Driving force dapat berupa preferensi pembangunan ekonomi berbasis industri tekstil, pressure adalah keterbatasan jumlah industri yang memiliki IPAL, response-nya mendorong industri agar taat regulasi untuk membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data yang diperlukan untuk menunjang analisis DPSIR antara lain kuantitas dan kualitas air sungai, danau, air tanah, jumlah penduduk yang tergantung pada DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) beserta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, transportasi sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra kualitas air. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.
3) Laut, Pesisir dan Pantai.
Data yang disajikan diorientasikan untuk mengelola i) kualitas air laut, dan ii) komponen ekosistem, khususnya bagi daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, yakni bakau (mangrove), terumbu karang, padang lamun, serta spesies lainnya. Selain itu daerah yang berada di wilayah pesisir dan laut, wajib memasukkan rencana tata ruang, pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dan laut. Contoh analisis DPSIR pada lingkungan pesisir adalah kerusakan ekosistem bakau akibat penebangan pohon bakau untuk bahan bangunan maupun pembukaan tambak (driving force), pressure yang terjadi berupa erosi dan penurunan populasi burung, response yang dapat dilakukan ialah rehabilitasi mangrove serta penyediaan lapangan kerja yang ramah lingkungan. Analisis driving force, pressure, state, impact, dan response wajib didukung dengan Data berkala (time series).
Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra laut, pesisir dan pantai. Data tambahan yang
menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.
4) Kualitas Udara.
Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan pencemar. Contoh: kondisi udara ambien yang tercemar oleh logam berat, penyebabnya (pressure) adalah kondisi penggunaan BBM, kondisi kendaraan bermotor termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi industri pencemar. Pemicu (driving force) bisa karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak. Response dalam bentuk berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, tentunya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program beserta pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra kualitas udara. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.
5) Lahan dan Hutan.
Data yang dituangkan dalam sub bab ini adalah yang:
berkaitan dengan tataguna lahan beserta perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Data tidak hanya berbentuk angka (nominal), tetapi juga dengan persentase (misalnya luas hutan lindung 20.000 ha atau x % dari luas wilayah administrasi daerah tersebut).
Selanjutnya dapat dilengkapi dengan Data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya). Data berbentuk spasial (peta) wajib digunakan untuk mendukung kualitas laporan. Analisis driving force, pressure, state, impact, dan response wajib didukung dengan Data berkala (time series). Visualisasi Data dalam bentuk grafik dan peta hendaknya jelas dan dilengkapi dengan legenda yang mudah terbaca. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra lahan dan hutan. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.
6) Pengelolaan Sampah dan Limbah.
Salah satu permasalahan yang dihadapi berbagai Kab/Kot adalah i) sampah, yang meliputi sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga) dan sampah spesifik serta ii) limbah, khususnya limbah B3. Terkait DPSIR maka Data yang dituangkan dapat berupa sumber sampah, produksi sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Data yang dituangkan dalam pressure dapat berupa penyebab terjadinya persoalan sampah. Response merupakan upaya yang dilakukan dari mulai pengurangan dan penanganan sampah, yang berbentuk peraturan atau program daerah. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra pengelolaan sampah dan limbah. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.
7) Perubahan Iklim.
Analisis DPSIR terkait perubahan iklim diorientasikan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan perubahan iklim, baik pada aspek mitigasi, adaptasi maupun mobilisasi sumber daya untuk perubahan iklim. Indikator-indikator fisik (emisi Gas Rumah Kaca, kenaikan muka air laut, hujan ekstrem, kekeringan, kejadian iklim ekstrem, gelombang panas), biologis (deforestasi, pemutihan karang/coral bleaching, penurunan luasan es dan gletser), sosial-ekonomi (dampak kesehatan akibat ISPA, DBD dan gelombang panas; pengungsi akibat rob dan kekeringan) dan indikator lain yang relevan (SDGs) dapat digunakan dalam pembahasan ini. Pada komponen driving force dapat berupa pertumbuhan pembangunan berbasis energi fosil, peternakan non-sirkular dan industrialisasi.
Kondisi ini menghasilkan pressure berupa emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan metana. State yang dapat dipantau berupa perubahan curah hujan dan kenaikan muka air laut. Adapun response mencakup penerapan kebijakan Net Zero Emission, bangunan gedung hijau (green building), ekonomi sirkular. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra perubahan iklim. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.
8) Risiko Bencana.
Bencana yang dimaksudkan bisa berupa Informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang dapat menimbulkan i) ancaman bencana geologis:
gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor,
ii) ancaman bencana hidrometeorologis berupa: banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, gelombang laut ekstrem/berbahaya, dan abrasi, dan iii) ancaman bencana non-alam yakni:
wabah, penyakit yang ditimbulkan melalui hewan (zoonosis), hama, dan penyakit tanaman, serta berbagai ancaman biologis lainnya, kegagalan teknologi seperti kecelakaan industri, transportasi, konstruksi, sampai kegagalan teknologi nuklir, biologi, dan kimia, bencana sosial (konflik sosial, dan ekonomi). Driving Force diungkapkan dalam bentuk Data yang terkait persoalan yang diperkirakan dapat atau secara aktual memicu kejadian bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (land use), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau Data lainnya. Data yang dituangkan dalam response adalah upaya preventif, kontingensi dan/atau pemulihan, baik dalam bentuk peraturan dan program berikut pelaksanaanya.
Selanjutnya, State berupa indikator yang merepresentasikan tingkat resiliensi dapat disajikan secara berkala. Informasi peta risiko bencana mutlak diperlukan untuk analisis pada sub bab ini. Data spasial dan tabular diperlukan dalam analisis ini dengan kriteria Data: jelas, relevan dan mutakhir. Data pendukung yang dapat digunakan mengacu pada daftar tabel utama sesuai matra risiko bencana. Data tambahan yang menunjang analisis dapat disertakan pula pada pembahasan ini.
c. Bab III. Isu Prioritas, Respon, dan Inovasi 1) Penetapan Isu Prioritas dan Rencana Penyelesaian. Sub Bab ini memuat:
a) Penjelasan yang berkaitan dengan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu, analisis dan hasil yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas;
b) Penjelasan mengenai rencana penyelesaian/respon terhadap isu prioritas. Rencana dapat dirumuskan dengan metode SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound) atau metode lainnya yang terukur.
Isu prioritas merupakan daftar dan peringkat isu – isu Lingkungan Hidup daerah pada Bab II yang menjadi prioritas penanganan/respon oleh Pemerintah Daerah pada periode pelaporan dan rencana penanganan ke depan.
Isu prioritas dapat diperoleh dari hasil analisis mengenai keunikan ekologis, D3TLH dan KLHS (Bab I), masalah utama yang dihadapi, tren IKLH selama minimal 5 tahun terakhir, dan analisis Bab II melalui irisan komponen pressure dan/atau impact, akar penyebab (root cause),
maupun dampak penyebaran-sistemik (cascading impact) antar matra.
Gambar. Contoh eksplorasi isu prioritas berbasis irisan komponen pressure dan/atau impact, akar penyebab (root cause), maupun dampak penyebaran-sistemik (cascading impact) antar matra.
Isu prioritas ini dapat mengenai pressure (berbagai tekanan akibat driving force seperti marginalisasi yang berakibat peningkatan penduduk miskin, konflik lahan pertanian dengan permukiman atau lainnya), state (kondisi atau potret Lingkungan Hidup pada saat periode penilaian seperti penurunan ketersediaan air baku untuk air minum, penurunan indeks keanekaragaman hayati atau lainnya), atau impacts (dampak dari kondisi State, seperti sedimentasi Sungai, peningkatan penyakit ISPA atau lainnya).
Penetapan isu prioritas minimal berjumlah 3 (tiga) dan maksimal berjumlah 5 (lima). Penentuan Isu Prioritas dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (Stakeholder). Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun isu prioritas antara lain:
a) Urgensi. Seberapa mendesak isu tersebut harus ditangani segera.
b) Keseriusan. Seberapa serius dampak dari isu apabila tidak segera ditangani.
c) Pertumbuhan (growth). Seberapa besar isu tersebut memburuk apabila tidak segera ditangani.
d) Rasionalitas.
Kompleksitas persoalan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.
e) Menjadi perhatian publik dan memiliki dampak yang luas.
2) Pelaporan Progress Implementasi Rencana Penyelesaian Isu Prioritas Pada sub bab ini menjelaskan tentang progress dan capaian dari penyelesaian isu prioritas pada periode pelaporan dengan mengacu pada rencana dalam sub bab
3.1. Apabila penyelesaian isu prioritas tidak sesuai dengan rencana (belum tercapai), maka diberikan
evaluasi mengenai hambatan dan solusi perbaikan ke depan.
3) Inovasi Sub bab ini memuat inisiatif - inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup pada periode penilaian.
Inovasi merupakan kebijakan, rencana dan program yang memiliki nilai kebaruan (novelty) bagi daerah untuk mendorong perubahan, perbaikan dan kemajuan yang sudah ada sebelumnya. Inovasi bukanlah sesuatu yang bersifat business as usual melainkan dilakukan untuk mendukung program regular/rutin baik yang dilaksanakan secara terintegrasi maupun berdiri sendiri (standalone).
Beberapa inisiatif yang dapat dijadikan inovasi daerah yaitu:
a) Berupa kebijakan dan/atau kegiatan. Kebijakan dapat berbentuk dokumen, sedangkan kegiatan sudah berjalan dan ada hasilnya di lapangan;
b) Kebijakan dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan hanya yang masuk ke dalam periode waktu penilaian, namun dapat juga diulas tren perubahan/perkembangannya seandai sudah dilakukan pada tahun sebelumnya;
c) Kepala Daerah memberi penjelasan secara tertulis apa alasan inovasi tersebut dijalankan, hambatan yang dihadapi dan faktor penentu keberhasilan menjalankannya. Inisiatif atau kegiatan sebagai inovasi tersebut dapat berupa upaya peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD), peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik) serta inisiatif atau kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat (bila ada). Data yang mendukung dituangkan sejelas mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang Lingkungan Hidup termasuk persentasenya dibandingkan keseluruhan APBD.
d. Bab IV. Rencana Tindak Lanjut Bab ini memuat tentang rencana ke depan dalam merespon isu prioritas yang belum terlaksana pada tahun pelaporan.
Dalam merumuskan rencana ke depan dapat menggunakan metode SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound) atau metode lainnya yang terukur.
Pada bab ini sekurang - kurangnya menjelaskan tentang:
1) keterkaitan antara rencana tindak lanjut untuk merespon isu prioritas dengan indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD dan RKPD, target waktu, OPD
pelaksana dan OPD terkait;
2) kelembagaan;
3) kebijakan dan strategi penganggaran; dan 4) strategi monitoring dan evaluasi yang akan dijalankan.
e. Bab V. Penutup.
3. Daftar Pustaka.
Semua pustaka yang diacu wajib dituangkan dalam daftar pustaka. Pustaka yang diacu harus relevan dengan pokok bahasan. Pustaka dapat berupa publikasi atau laporan dari dinas/lembaga kredible ataupun publikasi penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas.
E.
SISTEMATIKA PENYAJIAN BUKU III (TABEL DAN PETA) Sistematika Buku III terdiri atas daftar tabel utama serta peta yang bersesuaian dengan judul tabel utama tersebut. Penyajian tabel dan peta mengikuti format Buku III. Selain tabel dan peta tersebut, dapat juga disertakan lampiran pendukung lainnya yang relevan. Adapun format tabel sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh di kemenlh.go.id/publikasi
Pada penulisan Buku III berupa lampiran-lampiran yang relevan dengan penulisan Status Lingkungan Hidup Daerah, seperti perhitungan Data, peta, foto, keputusan kepala daerah yang terkait penyusunan Informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun. Jenis Data minimal yang harus ada dalam penyajian SLHD.
Format Buku III Tabel dan Peta Petunjuk :
1. Daftar Tabel Utama merupakan daftar Tabel minimal yang ditujukan sebagai Informasi terkait monev (monitoring and evaluation) pengelolaan Lingkungan Hidup dan perkembangan pencapaian terhadap komitmen , antara lain: SDGs.
2. Tabel Utama merupakan Informasi yang berformat tabular dan dapat didukung oleh Informasi sejenis dalam format spasial. Oleh karena itu Tabel Utama dapat dilengkapi pula dengan peta-peta sesuai subtansi Tabel Utama. Penyajian peta dapat diletakkan di bawah Tabel Utama yang menjadi rujukannya.
3. Tabel Utama tersebut berasosiasi dengan 8 matra dan/atau sub bab tertentu namun pemanfaatan Tabel Utama bersifat lintas-kategori sehingga Tabel pada kategori tertentu dapat digunakan pula untuk kategori yang lain.
4. Berdasar hal tersebut (poin 3) Tabel Utama diharapkan dapat digunakan sebagai materi analisis DPSIR (Bab II, Buku II) dan/atau Isu Prioritas (Bab III, Buku II).
5. Pengisian Tabel Utama (80 Tabel) diharapkan dapat dipenuhi dengan baik dengan prioritas pada Tabel-tabel yang bermanfaat dalam analisis untuk Buku II ( Bab II dan Bab III).
6. Jika terdapat Informasi lain yang diperlukan oleh Daerah maka dapat menambahkan Tabel-tabel pendukung lainnya.
Daftar Tabel Utama
Kategori Tabel Judul Tabel Utama (80 Tabel)
Tabel 1. Jumlah Pemanfaatan Pelayanan Laboratorium (Terakreditasi ISO/IEC 17025:2017)
1.3.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Tabel 2. Ambang Batas D3TLH berdasar Sumber Daya Air, Lahan, dan Laut
1.3.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tabel 3. Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang Tervalidasi
2.1.Keanekaragaman Hayati Tabel 4. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Tabel 5. Jumlah Produk Ekolabel INDONESIA Tipe I yang Teregistrasi Berdasarkan Kategori Produk
Tabel 6. Jumlah Produk Ekolabel INDONESIA Tipe II yang Teregistrasi Berdasarkan Kategori Produk
Tabel 7. Jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa Tabel 8. Data Taman Kehati Tabel 9. Keadaan Flora dan Fauna Tabel 10. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar Tabel 11. Perdaganggan Satwa dan Tumbuhan
2.2. Kualitas Air Tabel 12. Indeks Kualitas Air (IKA) Tabel 13. Kualitas Air Sumur Tabel 14. Curah Hujan Rata-rata Bulanan Tabel 15. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Daya Air Minum Tabel 16. Kualitas Air Hujan Tabel 17. Kondisi Sungai Tabel 18. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung Tabel 19. Kualitas Air Sungai Tabel 20. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
2.3.Laut, pesisir dan Pantai
Tabel 21. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG);
Tabel 22. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut Tabel 23. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove Tabel 24. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Kategori Tabel Judul Tabel Utama (80 Tabel) Tabel 25. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang Tabel 26. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL);
Tabel 27. Penanganan Sampah Laut (PSL):
Kelimpahan Mikroplastik di Permukaan Air Laut (partikel/m3) dan Kelimpahan Mikroplastik di Sedimen Pantai (partikel/kg);
Tabel 28. Penanganan Sampah Laut (PSL): Berat Sampah (g/m2 )
2.4. Kualitas Udara Tabel 29. Indeks Kualitas Udara (IKU);
Tabel 30. Suhu Udara Rata-rata Bulanan;
Tabel 31. Kualitas Udara Ambien;
Tabel 32. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga;
Tabel 33. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan;
Tabel 34. Perubahan Penambahan Ruas Jalan
2.5. Lahan dan Hutan Tabel 35. Tren IKTL (Indeks Kinerja Tutupan Lahan) Tabel 36. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya;
Tabel 37. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama;
Tabel 38. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status;
Tabel 39. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Tabel 40. Evaluasi Kerusakan Tanah di lahan Kering Akibat Erosi Air Tabel 41. Evaluasi Kerusakan Tanah di lahan Kering Tabel 42. Evaluasi Kerusakan Tanah di lahan Basah;
Tabel 43. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Tabel 44. Jenis Pemanfaatan Lahan Tabel 45. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian Tabel 46. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Tabel 47. Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tabel 48. Tren IKL (Indeks Kualitas Lahan)
Kategori Tabel Judul Tabel Utama (80 Tabel)
2.6.Pengelolaan Sampah dan Limbah
Tabel 49. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Tabel 50. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran Tabel 51. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar;
Tabel 52. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola B3 Tabel 53. Data Capaian Pengurangan dan Daur Ulang Sampah
2.7.Perubahan Iklim Tabel 54. Jumlah Desa Berdasarkan Kerentanan Perubahan Iklim;
Tabel 55. Tingkat emisi masing2 sektor Tabel 56. Pengurangan emisi aksi mitigasi perubahan iklim Tabel 57. Data aksi adaptasi perubahan iklim
2.8.Risiko Bencana
Tabel 58. Indeks Risiko Bencana (IRB) Tabel 59. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Tabel 60. Jumlah Rumah Tangga Miskin Tabel 61. Kebencanaan Tabel 62. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
Tabel 63. Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tabel 64. Jumlah Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Tabel 65. Persetujuan Lingkungan Tabel 66. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait dengan Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL) Tabel 67. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi Tabel 68. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Tabel 69. Status Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Tabel 70. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan Tabel 71. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat Tabel 72. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
Kategori Tabel Judul Tabel Utama (80 Tabel) Tabel 73. Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat Tabel 74. Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku Tabel 75. Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan Tabel 76. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tabel 77. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Tabel 78. Pendapatan Asli Daerah Tabel 79. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tabel 80. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HANIF FAISOL NUROFIQ