Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIWIYATA

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk karakter yang peduli lingkungan. 2. Program Adiwiyata adalah upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan. 3. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang telah mengikuti Program Adiwiyata dan/atau telah mendapat penghargaan Adiwiyata. 4. Penghargaan Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah Adiwiyata yang telah memenuhi kriteria. 5. Kader Adiwiyata adalah peserta didik yang ditetapkan oleh kepala sekolah dan dibina untuk berperan aktif dan menggerakkan warga Sekolah Adiwiyata dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan. 6. Warga Sekolah Adiwiyata adalah kepala sekolah, komite sekolah, pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan lainnya. 7. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 8. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 10. Kepala adalah kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. 11. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan.

(1) Penilaian Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui: a. seleksi administratif; dan b. pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata melalui: 1. verifikasi teknis dan/atau lapangan; dan 2. analisis. (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan: a. Penghargaan Adiwiyata mandiri berupa: 1. surat permohonan pengusulan Sekolah Adiwiyata mandiri; 2. berita acara penilaian kondisi terakhir Sekolah Adiwiyata nasional oleh tim penilai Adiwiyata provinsi atau kabupaten/kota dengan melampirkan formulir penilaian dan bukti pendukung; 3. fotokopi surat keputusan Menteri/Kepala tentang penetapan Penghargaan Adiwiyata nasional; 4. fotokopi surat keputusan atau daftar sekolah dan/atau madrasah binaan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota; 5. fotokopi surat keputusan penetapan sekolah binaan sebagai Sekolah Adiwiyata nasional atau Sekolah Adiwiyata provinsi atau Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota; dan 6. laporan pembinaan dari Sekolah Adiwiyata nasional terhadap sekolah binaan. b. Penghargaan Adiwiyata nasional memenuhi ketentuan: 1. surat permohonan pengusulan Sekolah Adiwiyata nasional; 2. berita acara penilaian kondisi terakhir Sekolah Adiwiyata provinsi atau kabupaten/kota oleh tim penilai Adiwiyata provinsi atau kabupaten/kota dengan melampirkan formulir penilaian dan bukti pendukung; dan 3. fotokopi keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan Penghargaan Adiwiyata provinsi atau kabupaten/kota. c. Penghargaan Adiwiyata provinsi atau kabupaten/kota memenuhi ketentuan berupa: 1. surat permohonan; 2. isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan Program Adiwiyata dan bukti pendukung; dan 3. rencana Program Adiwiyata. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya mengusulkan Sekolah Adiwiyata kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama untuk mendapatkan Penghargaan Adiwiyata mandiri atau Penghargaan Adiwiyata nasional. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan Sekolah Adiwiyata mengajukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk diusulkan mendapat Penghargaan Adiwiyata provinsi atau Penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota.

Pelaksanaan pemberian penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian Program Adiwiyata yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan ketentuan: a. Penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota bagi sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah diberikan oleh bupati/walikota; b. Penghargaan Adiwiyata provinsi bagi sekolah menengah atas dan/atau madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan diberikan oleh gubernur; dan c. Penghargaan Adiwiyata nasional dan mandiri bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang telah memenuhi kriteria Program Adiwiyata nasional dan mandiri ditetapkan oleh Menteri/Kepala. Pasal 22 (1) Penerima Penghargaan Adiwiyata merupakan sekolah dan/atau madrasah yang telah memenuhi kriteria Adiwiyata dan telah mencapai nilai sebagai berikut: a. sekolah dan/atau madrasah yang mencapai nilai paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi, menerima Penghargaan Adiwiyata provinsi atau Penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota; b. sekolah dan/atau madrasah yang mencapai nilai paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi dan telah mendapatkan Penghargaan Adiwiyata provinsi atau Penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota, menerima Penghargaan Adiwiyata nasional; atau c. sekolah dan/atau madrasah yang mencapai nilai paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi dan telah mendapatkan Penghargaan Adiwiyata nasional serta berhasil membina paling sedikit 2 (dua) sekolah dan/atau madrasah menjadi Sekolah Adiwiyata: 1. kabupaten/kota; 2. provinsi; atau 3. nasional, menerima Penghargaan Adiwiyata mandiri. (2) Penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri/Kepala; b. keputusan gubernur; atau c. keputusan bupati/wali kota, sesuai kewenangannya. (3) Format keputusan Menteri/Kepala, keputusan gubernur, atau keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2025 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Œ HANIF FAISOL NUROFIQ Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIWIYATA FORMAT RENCANA PROGRAM ADIWIYATA A. Rencana Program Adiwiyata 4 (Empat) Tahunan No. Pemetaan (Potensi dan Tantangan) Rencana Program Adiwiyata Potensi lingkungan hidup Sekolah Tantangan lingkungan hidup Sekolah Aksi dan Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Target capaian kegiatan Penanggung jawab Sumber Pembiayaan Pihak yang terlibat Tahun (....s.d...) 1 2 3 4 Perubahan Perilaku Perubahan Kondisi Fisik Lingkungan Hidup KEPALA SEKOLAH, ttd (nama terang) B. Rencana Program Adiwiyata Tahunan No. Pemetaan (Potensi dan Tantangan) Rencana Program Adiwiyata Potensi lingkungan hidup Sekolah Tantangan lingkungan hidup Sekolah Aksi dan Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan (Tahun Ajaran) Target Capaian Kegiatan Penanggung jawab Sumber Pembiayaan Pihak yang terlibat 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 Perubahan Perilaku Perubahan Kondisi Fisik Lingkungan Hidup KEPALA SEKOLAH, ttd (nama terang) MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd. HANIF FAISOL NUROFIQ LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIWIYATA FORMAT KEPUTUSAN (MENTERI/KEPALA BADAN atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KEPUTUSAN (MENTERI/KEPALA BADAN atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI atau NASIONAL atau PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA) TAHUN ... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (MENTERI atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah adiwiyata yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun ... tentang Program Adiwiyata, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Keputusan (Menteri/Kepala Badan atau Gubernur atau Bupati/Wali kota) tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata (Mandiri atau Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota) Tahun ...; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negar Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun ... tentang Program Adiwiyata; 5. Keputusan (Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama atau gubernur atau bupati/wali kota) Nomor ... tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata (pusat atau provinsi atau kabupaten/kota); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN (MENTERI/KEPALA BADAN atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI atau NASIONAL atau PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA) TAHUN ... KESATU : MENETAPKAN sebagai sekolah adiwiyata (mandiri atau nasional atau provinsi atau kabupaten/kota) Tahun ... kepada sekolah yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini. KEDUA : Keputusan (Menteri/Kepala Badan atau Bupati/Wali kota atau Gubernur) ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di ... pada tanggal ... (MENTERI/KEPALA BADAN atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) ttd Nama FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI ATAU NASIONAL) TAHUN ... DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI atau NASIONAL) TAHUN ... NO. NAMA SEKOLAH NO. KABUPATEN/KOTA NO. PROVINSI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA ttd Nama FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI ... TAHUN ... DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI ... TAHUN ... NO. NAMA SEKOLAH NO. KECAMATAN NO. KABUPATEN/KOTA GUBERNUR (Nama Provinsi) ttd Nama FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ... DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ... NO. NAMA SEKOLAH NO. KECAMATAN BUPATI/WALI KOTA (Nama Kabupaten/Kota) ttd Nama MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd. HANIF FAISOL NUROFIQ LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIWIYATA FORMAT PIAGAM A. FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA KOTA) MemberikanPenghargaanKepada: Sebagai, PENGHARGAAN, B. FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN ADIWIYATA NASIONAL ATAU MANDIRI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd. HANIF FAISOL NUROFIQ PIAGAMPENGHARGAAN DAN MemberikanPenghargaanKepada: ebagai, MENTERIPENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH