Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

PERMEN Nomor 12 Tahun 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. 2. Ketua Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Ketua adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. 3. Wakil Ketua Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Wakil Ketua adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. 4. Ketua Harian Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Ketua Harian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air. 5. Anggota Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Anggota adalah unsur Dewan SDA Nasional dari wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan wakil nonpemerintah yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA. 6. Sekretaris Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah pejabat yang secara ex officio dijabat oleh direktur jenderal yang menangani tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya air. 7. Sekretariat Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat adalah unit organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dewan SDA Nasional. 8. Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat adalah pejabat yang membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas memfasilitasi administrasi dan teknis operasional Dewan SDA Nasional. 9. Panitia Pelaksana Rencana Kerja adalah panitia yang dibentuk oleh Ketua berdasarkan keputusan Sidang Dewan SDA Nasional, yang terdiri dari beberapa orang Anggota atau pejabat yang ditunjuk mewakili Anggota untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. 10. Tim Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Sekretariat Dewan yang terdiri atas beberapa pejabat yang ditunjuk mewakili Anggota, tenaga ahli/pakar/praktisi di bidang pengelolaan sumber daya air untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional dalam jangka waktu tertentu. 11. Sidang Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Sidang adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota dan dapat mengundang narasumber dari Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat terkait. 12. Rencana Kerja Dewan SDA Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja adalah agenda tahunan kegiatan Dewan SDA Nasional yang ditetapkan oleh Ketua. 13. Rapat Kerja adalah pertemuan yang membahas substansi yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional.

BAB II

TATA TERTIB PERSIDANGAN DEWAN SDA NASIONAL

Pasal 4

Koreksi

(1) Sidang dipimpin oleh Ketua. (2) Dalam hal Ketua berhalangan, Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Ketua. (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, Sidang dipimpin oleh Ketua Harian. (4) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Harian berhalangan hadir memimpin, Sidang ditunda.

Pasal 5

Koreksi

(1) Sidang dilaksanakan pada hari kerja dengan waktu yang ditetapkan oleh Ketua. (2) Undangan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan kepada Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang dilaksanakan. (3) Dalam hal diperlukan undangan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada narasumber. (4) Perubahan waktu pelaksanaan Sidang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 6

(1) Undangan Sidang di luar Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disampaikan kepada Anggota dan Tim Kerja paling lambat 1 (satu) hari sebelum Sidang di luar Rencana Kerja dilaksanakan. (2) Dalam hal diperlukan undangan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada narasumber. (3) Perubahan waktu pelaksanaan Sidang di luar Rencana Kerja ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 7

(1) Perlengkapan Sidang disiapkan oleh Sekretariat. (2) Materi dan agenda Sidang disusun dan dirumuskan oleh Anggota dan disiapkan oleh Sekretariat. (3) Materi Sidang disampaikan oleh Sekretariat kepada para Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang. (4) Penyampaian materi Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 8

(1) Perlengkapan Sidang di luar Rencana Kerja disiapkan oleh Sekretariat. (2) Materi dan agenda Sidang di luar Rencana Kerja disusun dan dirumuskan oleh yang mengusulkan Sidang di luar Rencana Kerja dengan dibantu Sekretariat. (3) Materi Sidang disampaikan oleh Sekretariat kepada para Anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang di luar Rencana Kerja. (4) Penyampaian materi Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan Sidang, Dewan SDA Nasional mengundang seluruh Anggota. (2) Setiap Anggota harus hadir dan mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadiran. (3) Dalam hal adanya penugasan khusus kepada Anggota dari unsur pemerintah yang menyebabkan berhalangan hadir maka Anggota dapat mewakilkan kepada Pejabat Tinggi Madya terkait berdasarkan surat tugas. (4) Anggota dari unsur nonpemerintah yang berhalangan hadir dapat menunjuk seseorang yang kompeten di bidangnya dari organisasi nonpemerintah untuk mewakilinya melalui surat kuasa. (5) Pemberian surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak untuk 1 (satu) kali Sidang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Sidang dilakukan secara luring dan/atau daring.

Pasal 11

(1) Sidang dibuka oleh pimpinan Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan, Anggota yang hadir belum mencapai setengah dari jumlah Anggota ditambah satu, pimpinan Sidang mengumumkan penundaan pembukaan Sidang. (3) Penundaan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit atau sesuai keputusan pimpinan Sidang. (4) Apabila jumlah kehadiran Anggota pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, pimpinan Sidang menyatakan Sidang tetap dilanjutkan dan hasil keputusannya dianggap sah.

Pasal 12

(1) Pimpinan Sidang mengatur jalannya Sidang. (2) Pimpinan Sidang menyampaikan dan menjelaskan tentang materi dan agenda Sidang, mengarahkan kepada pokok bahasan materi Sidang, mengembalikan materi pembicaraan kepada peserta Sidang, dan menyimpulkan serta MEMUTUSKAN hasil Sidang. (3) Apabila pimpinan Sidang hendak berbicara selaku Anggota harus menyatakan terlebih dahulu bahwa substansi yang disampaikan merupakan haknya sebagai Anggota.

Pasal 13

(1) Pimpinan Sidang menyampaikan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dalam bentuk laporan Sidang sebelum Sidang ditutup. (2) Dalam hal terdapat materi laporan Sidang yang belum terselesaikan, pimpinan Sidang dapat meminta perbaikan laporan Sidang untuk dibahas dalam rapat Tim Kerja. (3) Hasil dari rapat Tim Kerja disampaikan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris sebagai perbaikan laporan Sidang. (4) Perbaikan laporan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua Harian kepada Ketua sebagai hasil akhir Sidang. (5) Hasil akhir Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua untuk disampaikan kepada PRESIDEN.

Pasal 14

(1) Dalam setiap Sidang, Sekretaris harus menyusun laporan singkat paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya Sidang untuk ditandangani oleh pimpinan Sidang dan segera dibagikan kepada seluruh Anggota serta pihak lain yang berkepentingan. (2) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan Sidang.

Pasal 15

(1) Dalam setiap Sidang wajib dibuat risalah Sidang yang disiapkan oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh pimpinan Sidang. (2) Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan pelaksanaan Sidang yang berisi pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Sidang serta dilengkapi dengan informasi mengenai: a. jenis Sidang; b. hari dan tanggal Sidang; c. tempat Sidang; d. agenda Sidang; e. waktu pembukaan dan penutupan Sidang; f. pimpinan Sidang; g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; h. daftar undangan; i. transkrip Sidang; dan j. dokumentasi Sidang. (3) Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Sekretariat.

BAB Keempat

Tata Cara Persidangan Dewan SDA Nasional

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan Sidang, Dewan SDA Nasional mengundang seluruh Anggota. (2) Setiap Anggota harus hadir dan mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadiran. (3) Dalam hal adanya penugasan khusus kepada Anggota dari unsur pemerintah yang menyebabkan berhalangan hadir maka Anggota dapat mewakilkan kepada Pejabat Tinggi Madya terkait berdasarkan surat tugas. (4) Anggota dari unsur nonpemerintah yang berhalangan hadir dapat menunjuk seseorang yang kompeten di bidangnya dari organisasi nonpemerintah untuk mewakilinya melalui surat kuasa. (5) Pemberian surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak untuk 1 (satu) kali Sidang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Sidang dilakukan secara luring dan/atau daring.

Pasal 11

(1) Sidang dibuka oleh pimpinan Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan, Anggota yang hadir belum mencapai setengah dari jumlah Anggota ditambah satu, pimpinan Sidang mengumumkan penundaan pembukaan Sidang. (3) Penundaan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit atau sesuai keputusan pimpinan Sidang. (4) Apabila jumlah kehadiran Anggota pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, pimpinan Sidang menyatakan Sidang tetap dilanjutkan dan hasil keputusannya dianggap sah.

Pasal 12

(1) Pimpinan Sidang mengatur jalannya Sidang. (2) Pimpinan Sidang menyampaikan dan menjelaskan tentang materi dan agenda Sidang, mengarahkan kepada pokok bahasan materi Sidang, mengembalikan materi pembicaraan kepada peserta Sidang, dan menyimpulkan serta MEMUTUSKAN hasil Sidang. (3) Apabila pimpinan Sidang hendak berbicara selaku Anggota harus menyatakan terlebih dahulu bahwa substansi yang disampaikan merupakan haknya sebagai Anggota.

Pasal 13

(1) Pimpinan Sidang menyampaikan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dalam bentuk laporan Sidang sebelum Sidang ditutup. (2) Dalam hal terdapat materi laporan Sidang yang belum terselesaikan, pimpinan Sidang dapat meminta perbaikan laporan Sidang untuk dibahas dalam rapat Tim Kerja. (3) Hasil dari rapat Tim Kerja disampaikan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris sebagai perbaikan laporan Sidang. (4) Perbaikan laporan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua Harian kepada Ketua sebagai hasil akhir Sidang. (5) Hasil akhir Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua untuk disampaikan kepada PRESIDEN.

BAB IV

TATA TERTIB RAPAT KERJA

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sidang Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Rapat Kerja yang meliputi: a. rapat Panitia Pelaksana Rencana Kerja; b. rapat Tim Kerja; dan c. rapat konsultasi dan koordinasi. (2) Rapat Panitia Pelaksana Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pertemuan yang dihadiri oleh Panitia Pelaksana Rencana Kerja untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. (3) Rapat Tim Kerja merupakan pertemuan yang dihadiri oleh Tim Kerja untuk melakukan kajian sebagai masukan Panitia Pelaksana Rencana Kerja untuk bahan pembahasan Panitia Pelaksana Rencana Kerja. (4) Rapat konsultasi dan koordinasi merupakan pertemuan antara beberapa Anggota dengan pihak terkait untuk mewujudkan keterpaduan dan pengintegrasian kebijakan, serta kesepahaman dan keselarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan.

Pasal 19

Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipimpin oleh salah seorang Anggota sesuai kesepakatan peserta.

Pasal 20

(1) Rapat Kerja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Waktu Rapat Kerja ditetapkan oleh Sekretaris/Kepala Sekretariat dan/atau atas usulan Anggota. (3) Undangan Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat.

Pasal 21

(1) Perlengkapan Rapat Kerja disediakan oleh Sekretariat. (2) Materi, jadwal, dan acara Rapat Kerja disiapkan oleh Sekretariat berdasarkan kebutuhan dan/atau atas dasar usulan Anggota. (3) Materi Rapat Kerja disampaikan oleh Sekretariat kepada para Anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal rapat. (4) Penyampaian materi Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan melalui media elektronik.

Pasal 22

(1) Setiap peserta Rapat Kerja baik Anggota maupun undangan yang hadir harus mengisi daftar hadir sebelum Rapat Kerja berlangsung. (2) Anggota yang telah mengisi daftar hadir sebagai peserta rapat, mempunyai hak suara yang diatur pelaksanaannya oleh pimpinan rapat. (3) Anggota dari unsur nonpemerintah yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada seseorang yang kompeten di bidangnya dari asosiasi/organisasi nonpemerintah yang diwakili dengan Surat Kuasa. (4) Pemberian surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk 4 (empat) kali rapat dalam 1 (satu) tahun. (5) Anggota dari unsur pemerintah yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada pejabat eselon II atau minimal eselon III sebagai wakil tetap berdasarkan Surat Penugasan dengan mencantumkan nama dan jabatannya.

Pasal 23

(1) Pimpinan rapat mengatur jalannya Rapat Kerja. (2) Pimpinan Rapat Kerja menjelaskan hal yang menjadi pembicaraan, mengemukakan persoalan yang akan dibicarakan, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta. (3) Pimpinan Rapat Kerja dapat menentukan giliran dan lamanya peserta berbicara. (4) Pembicara tidak boleh diganggu oleh peserta lain selama berbicara. (5) Dalam hal seseorang berbicara ternyata melampaui batas waktu yang telah ditentukan, dan/atau mengganggu pembicaraan peserta lain, pimpinan Rapat Kerja berhak melakukan peringatan.

Pasal 24

(1) Pimpinan Rapat Kerja menyampaikan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dalam bentuk laporan Rapat Kerja sebelum Rapat Kerja ditutup. (2) Dalam hal terdapat materi Rapat Kerja yang belum terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, pimpinan Rapat Kerja dapat menunda penyelesaian materi rapat tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian materi rapat tersebut atas persetujuan peserta.

Pasal 25

(1) Dalam setiap rapat, Sekretariat segera menyusun Notulen dan disampaikan kepada seluruh peserta serta pihak lain yang berkepentingan sebagai pertanggungjawaban. (2) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat keputusan dan/atau kesimpulan rapat. (3) Notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan informasi mengenai: a. jenis rapat; b. hari dan tanggal rapat; c. tempat rapat; d. acara dan topik rapat; e. waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. pimpinan rapat; g. jumlah dan nama peserta yang mengisi daftar hadir; h. daftar undangan; dan i. dokumentasi rapat.

BAB Ketiga

Tata Cara Rapat Kerja

Pasal 21

Koreksi

(1) Perlengkapan Rapat Kerja disediakan oleh Sekretariat. (2) Materi, jadwal, dan acara Rapat Kerja disiapkan oleh Sekretariat berdasarkan kebutuhan dan/atau atas dasar usulan Anggota. (3) Materi Rapat Kerja disampaikan oleh Sekretariat kepada para Anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal rapat. (4) Penyampaian materi Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan melalui media elektronik.

Pasal 22

(1) Setiap peserta Rapat Kerja baik Anggota maupun undangan yang hadir harus mengisi daftar hadir sebelum Rapat Kerja berlangsung. (2) Anggota yang telah mengisi daftar hadir sebagai peserta rapat, mempunyai hak suara yang diatur pelaksanaannya oleh pimpinan rapat. (3) Anggota dari unsur nonpemerintah yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada seseorang yang kompeten di bidangnya dari asosiasi/organisasi nonpemerintah yang diwakili dengan Surat Kuasa. (4) Pemberian surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk 4 (empat) kali rapat dalam 1 (satu) tahun. (5) Anggota dari unsur pemerintah yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada pejabat eselon II atau minimal eselon III sebagai wakil tetap berdasarkan Surat Penugasan dengan mencantumkan nama dan jabatannya.

Pasal 23

(1) Pimpinan rapat mengatur jalannya Rapat Kerja. (2) Pimpinan Rapat Kerja menjelaskan hal yang menjadi pembicaraan, mengemukakan persoalan yang akan dibicarakan, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta. (3) Pimpinan Rapat Kerja dapat menentukan giliran dan lamanya peserta berbicara. (4) Pembicara tidak boleh diganggu oleh peserta lain selama berbicara. (5) Dalam hal seseorang berbicara ternyata melampaui batas waktu yang telah ditentukan, dan/atau mengganggu pembicaraan peserta lain, pimpinan Rapat Kerja berhak melakukan peringatan.

Pasal 24

(1) Pimpinan Rapat Kerja menyampaikan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dalam bentuk laporan Rapat Kerja sebelum Rapat Kerja ditutup. (2) Dalam hal terdapat materi Rapat Kerja yang belum terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, pimpinan Rapat Kerja dapat menunda penyelesaian materi rapat tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian materi rapat tersebut atas persetujuan peserta.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28