Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang SISTEM INFORMASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

PERMEN Nomor 14 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit. 2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit. 3. Kelapa Sawit Berkelanjutan INDONESIA atau Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Lembaga Sertifikasi ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan sertifikasi ISPO dan menerbitkan Sertifikat ISPO. 5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang menyelenggarakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit. 6. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara INDONESIA yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 7. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di wilayah INDONESIA yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu. 8. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri Hilir adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang memproduksi produk turunan kelapa sawit. 9. Perusahaan Bioenergi Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Bioenergi adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang memproduksi bahan bakar nabati, biomassa, dan/atau biogas berbasis kelapa sawit. 10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 11. Sistem Informasi Kelapa sawit Berkelanjutan INDONESIA yang selanjutnya disebut SI-ISPO adalah sistem informasi yang menyediakan layanan penyelenggaraan ISPO dengan menerapkan sistem berbagi data dan terhubung secara elektronik. 12. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/ atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau produk turunan kelapa sawit, tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit, dan/atau rantai pasok dalam Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. 13. Sertifikat ISPO adalah dokumen yang menyatakan bahwa pengelolaan sawit dan produk turunannya telah memenuhi persyaratan ISPO. 14. Lampiran ISPO adalah dokumen yang memuat data, informasi, dan aspek ketertelusuran, serta aspek berkelanjutan produk tersertifikasi ISPO yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat ISPO.

BAB II

LAYANAN SISTEM INFORMASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Pasal 4

Koreksi

(1) SI-ISPO menghasilkan Sertifikat ISPO dan Lampiran ISPO. (2) Layanan SI-ISPO paling sedikit meliputi: a. pengajuan awal Sertifikasi ISPO dan Sertifikasi ISPO ulang; b. pengecekan data Sertifikat ISPO dan Lampiran ISPO Pelaku Usaha; dan c. penerbitan lembar transaksi ISPO untuk tujuan perdagangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pelaku Usaha melakukan registrasi akun dengan menginput data dan informasi profil Pelaku Usaha melalui SI-ISPO untuk memperoleh akses terhadap layanan Sertifikasi ISPO atau Sertifikasi ISPO ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a. (2) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO atau Sertifikasi ISPO ulang melalui akun SI-ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Dalam mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pelaku Usaha memilih Lembaga Sertifikasi ISPO yang akan melakukan Sertifikasi ISPO dengan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyetujui atau menolak permohonan Pelaku Usaha melalui SI-ISPO. (3) Dalam hal permohonan disetujui, Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan Sertifikasi ISPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal permohonan ditolak, Lembaga Sertifikasi ISPO menyampaikan penolakan permohonan kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan. (5) Lembaga Sertifikasi ISPO melaporkan perkembangan proses Sertifikasi ISPO kepada Pelaku Usaha melalui SI- ISPO. (6) Penerbitan Sertifikat ISPO, penyampaian rekomendasi perbaikan, atau proses Sertifikasi ISPO tidak dilanjutkan dan permohonan Sertifikasi ISPO dibatalkan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui SI-ISPO. (7) Perbaikan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui SI-ISPO. (8) Sertifikat ISPO mencantumkan logo ISPO yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. (9) SI-ISPO secara otomatis menyimpan dan mencatat seluruh riwayat penerbitan Sertifikat ISPO dan Lampiran ISPO.

Pasal 7

(1) Sertifikat ISPO berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pelaku Usaha mengajukan Sertifikasi ISPO ulang. (3) Permohonan Sertifikat ISPO melalui SI-ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Sertifikasi ISPO ulang melalui SI- ISPO. (4) Sertifikasi ISPO ulang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) SI-ISPO menyediakan data Sertifikat ISPO dan Lampiran ISPO Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b. (2) Informasi umum mengenai status Sertifikat ISPO dapat diakses oleh publik melalui dashboard yang disediakan oleh Pengelola SI-ISPO tanpa perlu melakukan registrasi akun SI-ISPO. (3) Informasi detail mengenai data Sertifikat ISPO dan Lampiran ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses oleh pengguna terotorisasi. (4) Pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan informasi detail mengenai Sertifikat ISPO dan Lampiran ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan terlebih dahulu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pengelola SI-ISPO.

Pasal 9

(1) SI-ISPO menerbitkan lembar transaksi ISPO untuk tujuan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c. (2) Lembar transaksi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil validasi ketertelusuran produk dalam setiap rantai pasok dari setiap transaksi perdagangan. (3) Dalam hal Pengelola SI-ISPO memerlukan data dan informasi tambahan untuk memproses lembar transaksi ISPO, SI-ISPO menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan dalam rangka ketertelusuran produk bersertifikat ISPO. (4) Untuk mendapatkan lembar transaksi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan melalui SI-ISPO. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Transaksi perdagangan yang dapat ditunjang oleh SI-ISPO merupakan perdagangan berbasis ISPO. (7) Format dan biaya lembar transaksi ISPO ditetapkan oleh Pengelola SI-ISPO dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Komite ISPO.

BAB III

PENGELOLA SISTEM INFORMASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Pasal 10

Koreksi

(1) SI-ISPO dikelola oleh badan yang melakukan pengelolaan dana perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dana perkebunan. (2) Pengelola SI-ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan SI-ISPO.

Pasal 11

Koreksi

Pengelola SI-ISPO bertanggung jawab untuk: a. menyediakan sistem penyelenggaraan Sertifikasi ISPO dan ketertelusuran produk tersertifikasi ISPO untuk tujuan perdagangan; b. mengelola informasi terkait penerbitan Sertifikat ISPO; c. menyediakan sistem pemantauan audit dan kepatuhan; d. mengembangkan dan memelihara database terintegrasi terkait Sertifikasi ISPO; e. menyediakan mekanisme pengaduan dan pelaporan terkait ketidaksesuaian kepatuhan; f. memastikan keterhubungan antara SI-ISPO dengan platform nasional yang relevan; dan g. menjaga keandalan sistem, termasuk dalam kondisi darurat atau gangguan teknis.

Pasal 12

Pengelola SI-ISPO wajib memastikan keamanan dan kerahasiaan data dalam SI-ISPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengelola SI-ISPO wajib memastikan SI-ISPO dapat diakses oleh Pengguna SI-ISPO dengan hak akses melalui penyediaan sistem autentikasi dan otorisasi.

Pasal 14

(1) Pengelola SI-ISPO berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam penyediaan data dan penyelenggaraan SI-ISPO. (2) Dalam penyelenggaraan SI-ISPO, Pengelola SI-ISPO melakukan interoperabilitas data. (3) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengintegrasian data dari kementerian/lembaga terkait. (4) Pengintegrasian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa data: a. informasi geospasial dasar; b. lokasi, luas lahan, dan pabrik; c. area pemanenan pada tahun berjalan; dan d. persyaratan dasar, perizinan berusaha berbasis risiko, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha terkait ISPO. (5) Dalam mengintegrasikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola SI-ISPO berkoordinasi dengan kementerian/lembaga. (6) Data dan informasi geospasial sebagai hasil dari integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Pengelola SI-ISPO menyampaikan laporan kinerja SI-ISPO kepada Komite ISPO 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu- waktu apabila diperlukan.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang SISTEM INFORMASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26