Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERMEN Nomor 2 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS KUR

Pasal 3

(1) Penerima KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi: a. terjadi penurunan pendapatan/omzet karena mengalami gangguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau b. mengalami gangguan proses produksi karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2) Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan: a. kualitas kredit sebagai berikut: 1) kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; atau 2) kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat: a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan b) tidak memiliki tunggakan bunga/marjin dan/atau angsuran pokok; b. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

Pasal 4

(1) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi: a. Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran INDONESIA atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah; atau b. Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami pemulangan sementara setelah Pekerja Migran INDONESIA berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berakhir. (2) Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang diumumkan oleh World Health Organization. (3) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kualitas kredit kolektibilitas performing loan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; dan b. bersedia diberangkatkan ke negara tujuan pada saat kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran INDONESIA dan kondisi lainnya yang menjadi kendala berakhir serta apabila kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di negara tujuan sudah berakhir.

Pasal 5

(1) Calon Penerima KUR yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Calon Penerima KUR yang disebabkan kondisi: a. mengalami kesulitan pemenuhan dokumen administrasi karena mengalami ganguan terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau b. mengalami gangguan mobilitas karena dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2) Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan: a. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik, dan b. bersedia menyampaikan surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi saat berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

(1) Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR, pemerintah memberikan Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. (2) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Penerima KUR selama masa pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR. (3) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR dengan kategori kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode bulan penagihan. (4) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. (5) Besaran Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 3% (tiga persen). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan, pembayaran, dan pengembalian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan deputi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang ditugaskan sebagai kuasa pengguna anggaran KUR. (8) Pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian kolektibilitas dari Penyalur KUR.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa: a. relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR seperti nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, nomor pokok wajib pajak, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya; dan/atau b. relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah. (2) Relaksasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan kepada Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. (3) Pelaksanaan ketentuan khusus KUR bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan kepada Calon Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) Pemberian perlakuan khusus bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

Pasal 9

(1) Selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat mengubah atau menunda penetapan target penyaluran KUR Sektor Produksi. (2) Dalam hal Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah MEMUTUSKAN untuk mengubah atau menunda pemberian target penyaluran KUR Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyalur KUR tidak diberikan pembinaan/sanksi kinerja KUR Sektor Produksi. (3) Dalam hal kondisi perekonomian mengalami perubahan, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat MENETAPKAN perubahan penetapan target penyaluran KUR Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

(1) Dalam hal Penerima KUR yang telah menerima ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR. (2) Penjamin KUR berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (3) Mekanisme Penjaminan atas KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

BAB Kesatu

Kriteria Penerima KUR dan Calon Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Ketentuan Khusus KUR bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19)

Pasal 7

Koreksi

(1) Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa: a. pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu sesuai penilaian Penyalur KUR dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau b. relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa: 1) perpanjangan jangka waktu KUR; 2) penambahan limit plafon KUR; dan/atau 3) penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah. (2) Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah membayarkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sesuai dengan baki debet KUR yang dilaporkan dalam SIKP. (3) Ketentuan mengenai penagihan dan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan deputi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah selaku kuasa pengguna anggaran KUR. (4) Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR dan penambahan limit plafon KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. (5) Pelaksanaan ketentuan khusus KUR ini diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (6) Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR. (7) Penerima KUR Kecil tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR Kecil sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 RELAKSASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KUR TERHADAP PENERIMA KUR YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) I. Perpanjangan jangka waktu bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 8/2019 dan Permenko 2/2021 (Tahun) Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR (tahun) Super Mikro KI 5 tahun 7 8 4 tahun 7 7 3 tahun 7 7 2 tahun 7 7 1 tahun 7 7 3 – 11 bulan 7 7 Super Mikro KMK 3 tahun 4 6 2 tahun 4 5 1 tahun 4 4 3 – 11 bulan 4 4 Mikro KI 5 tahun 7 8 Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 8/2019 dan Permenko 2/2021 (Tahun) Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR (tahun) 4 tahun 7 7 3 tahun 7 7 2 tahun 7 7 1 tahun 7 7 3 – 11 bulan 7 7 Mikro KMK 3 tahun 4 6 2 tahun 4 5 1 tahun 4 4 3 – 11 bulan 4 4 Kecil KI 5 tahun 7 8 4 tahun 7 7 3 tahun 7 7 2 tahun 7 7 1 tahun 7 7 3-11 bulan 7 7 Kecil KMK 4 tahun 5 7 3 tahun 5 6 2 tahun 5 5 1 tahun 5 5 3- 11 bulan 5 5 II. Penambahan Limit Plafon KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19: Jenis KUR Limit Aktif Default (Maks.Outstanding) Total Limit Default (Akumulasi Plafon) I. Penerima KUR dengan Akad KUR Tahun 2022 KUR Super Mikro Sisa Outstanding+penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp10 juta Tidak Dibatasi KUR Mikro (Sektor Produksi) Sisa Outstanding+penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp100 juta Tidak Dibatasi KUR Mikro (Sektor Nonproduksi) Sisa Outstanding+penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp100 juta Rp200 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus KUR Kecil Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta Tidak Dibatasi (sampai dengan 31 Desember 2022) KUR Khusus Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta Tidak Dibatasi (sampai dengan 31 Desember 2022) II. Penerima KUR dengan akad tahun 2020-2021 KUR Super Mikro Sisa Outstanding+ penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp10 juta Tidak Dibatasi Jenis KUR Limit Aktif Default (Maks.Outstanding) Total Limit Default (Akumulasi Plafon) KUR Mikro (Sektor Produksi) Sisa Outstanding+penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp50 juta Tidak dibatasi KUR Mikro (Sektor Nonproduksi) Sisa Outstanding+penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp50 juta Rp200 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus KUR Kecil Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus KUR Khusus Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus III. Penerima KUR dengan Akad KUR tahun 2015 – 2019 KUR Mikro (Sektor Produksi) Sisa Outstanding+penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp25 juta Tidak dibatasi KUR Mikro (Sektor Nonproduksi) Sisa Outstanding+penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp25 juta Rp100 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus KUR Kecil Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus Jenis KUR Limit Aktif Default (Maks.Outstanding) Total Limit Default (Akumulasi Plafon) KUR Khusus Sisa Outstanding + penambahan suplesi perlakuan khusus maksimum Rp500 juta Rp500 juta + kelebihan atas penambahan suplesi perlakuan khusus MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA ttd. AIRLANGGA HARTARTO

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14