Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANGPEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTARPROYEK STRATEGIS NASIONAL

PERMEN Nomor 2 Tahun 2025

Pasal I

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1034) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: a. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 688); b. Nomor 21 Tahun 2022 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 1260); c. Nomor 7 Tahun 2023 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 675); d. Nomor 8 Tahun 2023 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 904); e. Nomor 6 Tahun 2024 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 257); f. Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 683), diubah sebagai berikut: Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Setiap penanggung jawab Proyek Strategis Nasional harus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini secara tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan yang disampaikan pada saat pengusulan Proyek Strategis Nasional. (2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 154

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.