Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidangpereko…

Pasal 12

(1) Terhadap Kredit Alsintan dapat dilakukan Penjaminan/Pertanggungan sesuai dengan penilaian objektif risiko Penyalur Kredit Alsintan. (2) Penjaminan/Pertanggungan Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Penyalur Kredit Alsintan dan Penjamin/Asuransi Kredit Alsintan. (3) Besaran imbal jasa penjaminan/premi Kredit Alsintan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (4) Imbal jasa penjaminan/premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Marjin. 8. Judul Bagian Kelima dalam BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pasal 13

Koreksi

(1) Agunan pokok Kredit Alsintan berupa Alsintan yang dibiayai oleh Kredit Alsintan. (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Alsintan yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian. (3) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan dalam rangka mitigasi risiko penggunaan Alsintan. (4) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa alat pemantau posisi (global positioning system) dan alat pemantau waktu penggunaan (hour meter). (5) Selain agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyalur Kredit Alsintan dapat mensyaratkan agunan tambahan sesuai dengan penilaian objektif Penyalur Kredit Alsintan. 10. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada Penerima Kredit Alsintan dengan jumlah kredit/pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Suku Bunga/Marjin Kredit Alsintan sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara. (3) Penerima Kredit Alsintan dapat menyediakan uang muka untuk pembelian Alsintan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit antara Penyalur Kredit Alsintan dan Penerima Kredit Alsintan. (4) Jangka waktu Kredit Alsintan paling lama 5 (lima) tahun, dengan grace period sesuai dengan penilaian objektif Penyalur Kredit Alsintan. (5) Penerima Kredit Alsintan dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin Kredit Alsintan secara angsuran periodik sesuai dengan kesepakatan antara Penerima Kredit Alsintan dan Penyalur Kredit Alsintan dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran. (6) Dihapus. 11. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Koreksi

(1) Penerima Kredit Alsintan yang mengalami kredit bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Alsintan. (2) Dalam hal diperlukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kredit Alsintan dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan pertama dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur Kredit Alsintan. 12. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Koreksi

(1) Penyalur Kredit Alsintan melaporkan pelaksanaan penyaluran Kredit Alsintan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur Kredit Alsintan melalui SIKP. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis dan/atau secara daring kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. (4) Penyampaian laporan secara tertulis dan/atau secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada: a. pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan b. pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. (6) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur Kredit Alsintan dan/atau Penjamin/Asuransi Kredit Alsintan dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP. 13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Alsintan. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan: a. Koordinator: badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional; dan b. Anggota: 1. aparat pengawas internal pemerintah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; 2. aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 3. aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian; dan 4. lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya dan/atau satuan kerja audit internal Penyalur Kredit Alsintan dan Penjamin/Asuransi Kredit Alsintan. (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan Kredit Alsintan. (5) Simpulan dan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (6) Selain menyusun simpulan dan keputusan rapat, Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan, dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Alsintan. (7) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 14. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Koreksi

(1) Dalam hal laporan Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Alsintan mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional untuk melakukan audit tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan. 15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Koreksi

(1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berdasarkan laporan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, menghentikan penyaluran Kredit Alsintan dalam hal Penyalur Kredit Alsintan memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (non performing loan) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut. (2) Penghentian penyaluran Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur Kredit Alsintan dengan tembusan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (3) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali kepada Penyalur Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal: a. tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (non performing loan) Penyalur Kredit Alsintan telah menurun menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan b. mendapatkan rekomendasi dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. 16. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Koreksi

(1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan memberikan teguran tertulis kepada Penyalur Kredit Alsintan yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Penyalur Kredit Alsintan yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai penyalur Kredit Alsintan.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2025 20 April MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Ttttd.. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 344 No Pemroses Nama Jabatan Paraf 1 Konseptor Gunawan Pribadi Asdep D1 2 Legal Drafter I Ktut Hadi Priatna Karo HO 3 Pemeriksa 1 Ferry Irawan Deputi I 4 Pemeriksa 2 Elen Setiadi Plt. Staf Ahli I 5 Pemeriksa 3 Susiwijono Sesmenko

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANGPEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal II