Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidan…

Pasal 11

(1) Penjamin/Asuransi KUR terdiri atas perusahaan Penjamin, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain. (2) Persyaratan Penjamin/Asuransi KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. perusahaan yang sehat dan berkinerja baik; b. melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam Penjaminan/Pertanggungan KUR; dan c. memiliki sistem elektronik yang terintegrasi data KUR yang terintegrasi dengan SIKP. (3) Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat proses penutupan (covering) Penjaminan/Pertanggungan, penagihan imbal jasa penjaminan/premi pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi. (4) Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin/Asuransi KUR dan Penyalur KUR. (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pasal 12

Koreksi

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang berminat menjadi Penjamin/Asuransi KUR harus: a. mengajukan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a; b. melakukan kerja sama sistem elektronik yang terintegrasi dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penjamin/Asuransi KUR dan Penyalur KUR; dan c. mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c. (2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan jika perusahaan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (3) Lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a MENETAPKAN perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a. (4) Penetapan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR. (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c MENETAPKAN perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c. (6) Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR. (7) Lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melakukan penilaian secara berkala atas kesehatan dan kinerja Penjamin/Asuransi KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a. (8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dapat MENETAPKAN Penjamin/Asuransi KUR tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a. (9) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada: a. perusahaan yang bersangkutan; b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan d. kuasa pengguna anggaran KUR. (10) Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan diberhentikan sebagai Penjamin/Asuransi KUR. (11) Perusahaan yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin/Asuransi KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

(1) Penjamin/Asuransi KUR menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur KUR. (2) lmbal jasa penjaminan/premi bagi Penjamin/Asuransi KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR. (3) lmbal jasa penjaminan/premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Marjin. 12. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR. (1a) Metode pengakuan pendapatan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Penyalur KUR sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. (1b) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur Kuasa Pengguna Anggaran KUR atau perubahan regulasi yang mengakibatkan keterlambatan proses pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR, metode pengakuan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR diserahkan kepada Penyalur KUR sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan tingkat risiko yang dapat diterima Penyalur KUR. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Koreksi

(1) Penyalur KUR super mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui SLIK atau LPIP. (1a) Dalam hal Penyalur KUR super mikro memerlukan informasi tambahan terkait kelaikan calon Penerima KUR super mikro, Penyalur KUR dapat melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem pemeringkat kredit yang telah dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemeringkat kredit yang telah mendapatkan izin dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (2) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diketahui calon Penerima KUR super mikro masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat pada SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan melampirkan bukti cetak rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya. 14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui SLIK atau LPIP. (1a) Dalam hal Penyalur KUR mikro memerlukan informasi tambahan terkait kelaikan calon Penerima KUR mikro, Penyalur KUR dapat melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem pemeringkat kredit yang telah dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemeringkat kredit yang telah mendapatkan izin dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (2) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diketahui calon Penerima KUR mikro masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat pada SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan melampirkan bukti cetak rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya. 15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Koreksi

(1) Penyalur KUR kecil wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui SLIK atau LPIP. (1a) Dalam hal Penyalur KUR kecil memerlukan informasi tambahan terkait kelaikan calon Penerima KUR kecil, Penyalur KUR dapat melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem pemeringkat kredit yang telah dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemeringkat kredit yang telah mendapatkan izin dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (2) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diketahui calon Penerima KUR kecil masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat pada SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan melampirkan bukti cetak rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya. 16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Koreksi

(1) Nilai pinjaman KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dapat mengacu pada struktur biaya yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang mencakup biaya untuk: a. pengurusan dokumen jati diri; b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau d. biaya lainnya sebagaimana ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang. (2) Nilai pinjaman KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit/pembiayaan oleh Penyalur KUR. (3) Dalam hal struktur biaya tahun berjalan belum ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA, Penyalur KUR dapat menggunakan acuan tahun sebelumnya dan dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan memperhatikan kebijakan Pemerintah dan kondisi ekonomi tahun berjalan serta perkembangan biaya penempatan yang berlaku. 17. Di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) dan ketentuan ayat (5) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Koreksi

(1) Perjanjian kredit/pembiayaan bagi KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dapat dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan. (2) Pekerja Migran INDONESIA dan peserta magang difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di bank koresponden yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian kerja dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan. (3) Pencairan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dilaksanakan secara bertahap sejak awal tahapan proses pengurusan dokumen penempatan Pekerja Migran INDONESIA. (3a) Dalam hal penyaluran KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dilakukan melalui pola Linkage, pencairan dilakukan berdasarkan persetujuan antara Penyalur KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA, Lembaga Linkage KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA, dan penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA. (3b) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berupa daftar nominatif penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang disusun oleh Lembaga Linkage KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan disetujui oleh Penyalur KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA. (4) Tahapan pencairan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dilaksanakan berdasarkan penilaian objektif dari Penyalur KUR. (5) Tahapan proses penempatan Pekerja Migran INDONESIA disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui SIKP. 18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Koreksi

(1) Penyalur KUR khusus wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui SLIK atau LPIP. (1a) Dalam hal Penyalur KUR khusus memerlukan informasi tambahan terkait kelaikan calon penerima KUR khusus, Penyalur KUR dapat melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui sistem pemeringkat kredit yang telah dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemeringkat kredit yang telah mendapatkan izin dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (2) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diketahui calon Penerima KUR khusus masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat pada SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan melampirkan bukti cetak rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya. 19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Koreksi

(1) Kantor pusat Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR dan realisasi suku bunga dasar KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya secara nonelektronik dan/atau elektronik melalui SIKP. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada: a. pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; b. unit yang ditunjuk menjadi kuasa pengguna anggaran KUR; dan c. lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (5) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP. 20. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Koreksi

(1) Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR. (2) Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi: a. MENETAPKAN kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KUR; b. melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP; c. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin/Asuransi KUR, sesuai dengan sektor masing-masing ke dalam SIKP; d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing; dan e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha. (3) Pembinaan oleh pemerintah daerah meliputi: a. melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; b. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di unggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin/Asuransi KUR, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP; dan c. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing- masing wilayah. (4) Untuk KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA, pembinaan teknis dilakukan oleh: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan: 1. menerbitkan ketentuan struktur biaya KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA untuk peserta magang; dan 2. mengawasi kinerja perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang bekerja sama dengan Penyalur KUR; dan b. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA dengan: 1. menerbitkan ketentuan struktur biaya penempatan Pekerja Migran INDONESIA untuk Pekerja Migran INDONESIA; 2. memfasilitasi pelatihan keuangan kepada Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya melalui kerja sama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan; 3. melakukan sosialisasi penyaluran KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada para pihak terkait; 4. memfasilitasi kerja sama Penyalur KUR dan perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan 5. melakukan pengawasan kinerja perusahaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang bekerja sama dengan Penyalur KUR dalam pelaksanaan penyaluran KUR. 21. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan: a. badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional selaku koordinator; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri; f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; i. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; j. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; k. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; l. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; m. lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; dan n. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya dan/atau satuan kerja audit internal Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR. (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam l (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan bulan Desember. (5) Simpulan dan keputusan rapat Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (6) Selain menyusun simpulan dan keputusan rapat, Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan, dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR. (7) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 22. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Koreksi

(1) Dalam hal laporan Forum Koordinasi Pengawasan KUR mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan. 23. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Koreksi

(1) Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari: a. indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan; b. tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (non performing loan atau non performing financing); c. jumlah debitur yang menerima KUR; dan d. jumlah debitur berhasil mengalami graduasi. (2) Mekanisme penghitungan graduasi/naik kelas debitur KUR dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 24. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Koreksi

(1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berdasarkan laporan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (non performing loan) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut. (2) Penghentian penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur KUR dengan tembusan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. (3) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan pemulihan kembali kepada Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal: a. tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (non performing loan) Penyalur KUR telah menurun menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan b. mendapatkan rekomendasi dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. 25. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Koreksi

(1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan KUR. (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Penyalur KUR yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai penyalur KUR. 26. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Koreksi

(1) Penyalur KUR, Penjamin/Asuransi KUR, kementerian/lembaga teknis, dan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan menyusun petunjuk teknis penyaluran dan/atau pengawasan KUR. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian plafon sektoral, capaian plafon bank atau Lembaga Keuangan nonbank, serta kepatuhan terhadap ketentuan pedoman pelaksanaan KUR. (3) Penyalur KUR yang tidak mencapai target plafon penyaluran KUR di sektor produksi sebagaimana ditetapkan pada forum rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan diberikan pembinaan atau sanksi sesuai yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 27. Di antara Pasal 48C dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48D

Koreksi

(1) Penetapan Penjamin KUR berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat beserta perubahannya harus dimaknai sebagai penetapan perusahaan Penjamin/Asuransi KUR sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin/Asuransi KUR yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dimaknai sebagai kerja sama yang telah dilakukan oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin KUR sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 28. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 29. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 345 No Pemroses Nama Jabatan Paraf 1 Konseptor Gunawan Pribadi Asdep D1 2 Legal Drafter I Ktut Hadi Priatna Karo HO 3 Pemeriksa I Ferry Irawan Deputi I 4 Pemeriksa II Elen Setiadi Plt. Staf Ahli 5 Pemeriksa III Susiwijono Sesmenko LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT FORMAT LAPORAN PENYALURAN KUR 1. Format laporan penyaluran KUR sebagai berikut: a. Realisasi total penyaluran dan baki debet dari KUR, termasuk jumlah debiturnya. b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debiturnya. c. Realisasi penyaluran KUR menurut kabupaten/kota dan provinsi, termasuk jumlah debiturnya. d. Realisasi total penyaluran KUR dari Lembaga Linkage kepada debitur menurut pola channeling dan pola executing, termasuk jumlah Lembaga Linkage dan jumlah debiturnya. e. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL atau Non Performing Financing = NPF), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi. f. Debitur graduasi/naik kelas terdiri atas: 1) Debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antarskema; dan 2) Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial. g. Untuk KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA, termasuk realisasi total penyaluran dan jumlah debitur masing-masing negara tujuan. 2. Formula perhitungan yang digunakan dalam laporan penyaluran KUR sebagai berikut: a. Realisasi total penyaluran KUR adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu. Realisasi total penyaluran KUR terdiri dari 2 periode yaitu: 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan. 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan. b. Baki debet/outstanding KUR adalah besar saldo pokok KUR pada periode waktu tertentu. Baki debet KUR merupakan sisa plafon KUR dikurangi angsuran rutin yang dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur KUR. Baki debet/outstanding KUR terdiri dari 2 periode yaitu: 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan. 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan. c. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL atau Non Performing Financing = NPF) adalah total KUR dengan kolektabilitas kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet. (Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5). d. Rasio NPL/NPF adalah total KUR yang termasuk kredit bermasalah (Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5) dibagi dengan total baki debit KUR. e. Debitur KUR adalah jumlah Penerima KUR pada periode waktu tertentu. Debitur KUR terdiri dari 2 periode yaitu: 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan. 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan. f. Debitur KUR yang graduasi/naik kelas adalah debitur KUR dengan kondisi: 1) Debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antarskema; dan 2) Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial. g. Debitur KUR yang graduasi dilaporkan dalam 2 (dua) periode yaitu: 1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan. 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan. h. Realisasi total penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan sektor ekonomi penyalurannya. Adapun klasifikasi sektor ekonomi mengikuti klasifikasi lapangan usaha penerima kredit dalam Laporan Bulanan Bank Umum Bank INDONESIA (LBU BI) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA Tahun 2005. i. Realisasi total penyaluran KUR berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan lokasi penyaluran KUR berdasarkan lokasi usaha Penerima KUR. 3. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 4. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT LAPORAN REALISASI DEBITUR BARU KUR (SATUAN ORANG) KUR Super Mikro KUR Mikro KUR Khusus KUR Kecil KUR Penempatan PMI Total LAPORAN REALISASI DEBITUR GRADUASI KUR (SATUAN ORANG) KUR Super Mikro ke KUR Mikro KUR Mikro ke KUR Kecil KUR Mikro ke Kredit Komersial KUR Kecil ke Kredit Komersial KUR Super Mikro Naik Limit KUR Mikro Naik Limit KUR Kecil Naik Limit Total MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO No Pemroses Nama Jabatan Paraf 1 Konseptor Gunawan Pribadi Asdep D1 2 Legal Drafter I Ktut Hadi Priatna Karo HO 3 Pemeriksa I Ferry Irawan Deputi I 4 Pemeriksa II Elen Setiadi Plt. Staf Ahli 5 Pemeriksa III Susiwijono Sesmenko

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANGPEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48D

Pasal II