Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. 2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. 3. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup tugas dan fungsi Kementerian Koordinator. 5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 6. Instrumen Hukum Lainnya adalah produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator, yang bersifat penetapan, pemberitahuan, dan/atau penugasan. 7. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 8. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 9. Peraturan adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Koordinator adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk menjalankan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. 11. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. 12. Program Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang selanjutnya disingkat P3MK adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 13. Unit Kerja adalah unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian Koordinator. 14. Pemrakarsa adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator yang mengusulkan pembentukan Produk Hukum. 15. Biro adalah unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama pada Sekretariat Kementerian Koordinator yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum khususnya dalam melaksanakan pembentukan Produk Hukum. 16. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator yang selanjutnya disingkat JDIH Kementerian Koordinator adalah sistem pendayagunaan bersama Peraturan Perundang- undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

BAB II

JENIS, KERANGKA, DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat