Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

PERMEN Nomor 6 Tahun 2026

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

BANTUAN HUKUM SEBELUM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang akan dimintai keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara pidana oleh penyelidik/penyidik/penyidik pembantu dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dan dilakukan pada waktu Pemohon Bantuan Hukum masih berstatus sebagai Menteri Koordinator, Pejabat, atau Pegawai. (3) Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus tersangka selain dalam tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c hanya dapat diberikan Bantuan Hukum berupa konsultasi dan nasihat hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai tersangka.

Pasal 7

Bantuan hukum yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli, atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/penyidik/penyidik pembantu; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, atau tersangka; d. pendampingan saksi atau ahli di hadapan penyelidik/penyidik/penyidik pembantu; e. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan/atau f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum bidang hukum perdata atau tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan gugatan di pengadilan, dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Dalam kondisi tertentu, Bantuan Hukum pada Permasalahan Hukum bidang hukum perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dan dilakukan pada waktu Pemohon Bantuan Hukum masih berstatus sebagai Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, Pejabat, atau Pegawai.

Pasal 9

Bantuan Hukum yang diperoleh oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat, dan saran di bidang hukum perdata atau tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan gugatan.

BAB V

BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus sebagai saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan bidang hukum pidana di badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu bidang hukum pidana terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dan dilakukan pada waktu Pemohon Bantuan Hukum masih berstatus sebagai Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, Pejabat, atau Pegawai. (3) Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus terdakwa selain dalam tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c hanya dapat diberikan Bantuan Hukum berupa konsultasi dan nasihat hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai terdakwa.

Pasal 11

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli, atau terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, atau terdakwa; d. pendampingan saksi atau ahli di pengadilan; e. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; dan/atau f. hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum bidang hukum perdata yang telah terdaftar dan/atau diproses di pengadilan dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus: a. penggugat/pelawan/pembantah; b. tergugat/terlawan/terbantah; atau c. turut tergugat. (3) Bantuan Hukum penyelesaian bidang hukum perdata yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator dan dilakukan pada waktu Pemohon Bantuan Hukum masih berstatus sebagai Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, Pejabat, atau Pegawai.

Pasal 13

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Pemohon Bantuan Hukum sesuai status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan masalah yang menjadi objek perkara; b. koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama; e. pengajuan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian Koordinator; dan f. hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum bidang hukum tata usaha negara yang telah terdaftar dan/atau diproses di pengadilan dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus: a. sebagai tergugat; b. sebagai penggugat; atau c. sebagai pihak yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim. (3) Bantuan Hukum penyelesaian bidang hukum tata usaha negara yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator. Pasal 15 Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Pemohon Bantuan Hukum sesuai status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atas masalah yang menjadi objek perkara; b. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. penyiapan jawaban gugatan, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama; e. pengajuan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian Koordinator; dan/atau f. hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 16

(1) Bantuan Hukum terhadap penanganan pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan/atau permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung harus berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator. (2) Kementerian Koordinator tidak memberikan Bantuan Hukum permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG kepada Pejabat atau Pegawai yang berkedudukan sebagai pemohon pengujian UNDANG-UNDANG atau peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG.

Pasal 17

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi objek permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG; b. koordinasi dengan unit kerja di Kementerian Koordinator dan instansi di luar Kementerian Koordinator dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undang di bawah UNDANG-UNDANG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di pengadilan; e. menyiapkan penyusunan keterangan pemerintah atau jawaban permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 18

(1) Biro dapat memberikan Bantuan Hukum yang diperlukan Pemohon Bantuan Hukum dalam penanganan perkara lainnya yang terdapat pada badan peradilan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan atau lembaga peradilan asing. (2) Perkara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

BAB Keempat

Bantuan Hukum terhadap Pengujian UNDANG-UNDANG pada Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Peraturan Perundang- undangan di Bawah UNDANG-UNDANG pada Mahkamah

Pasal 16

Koreksi

(1) Bantuan Hukum terhadap penanganan pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan/atau permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung harus berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator. (2) Kementerian Koordinator tidak memberikan Bantuan Hukum permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG kepada Pejabat atau Pegawai yang berkedudukan sebagai pemohon pengujian UNDANG-UNDANG atau peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG.

Pasal 17

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi objek permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG; b. koordinasi dengan unit kerja di Kementerian Koordinator dan instansi di luar Kementerian Koordinator dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan pengujian UNDANG-UNDANG dan peraturan perundang-undang di bawah UNDANG-UNDANG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di pengadilan; e. menyiapkan penyusunan keterangan pemerintah atau jawaban permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 18

(1) Biro dapat memberikan Bantuan Hukum yang diperlukan Pemohon Bantuan Hukum dalam penanganan perkara lainnya yang terdapat pada badan peradilan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan atau lembaga peradilan asing. (2) Perkara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

(1) Berdasarkan pengajuan permohonan dan/atau perintah Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Biro menindaklanjuti proses pemberian Bantuan Hukum. (2) Untuk permohonan Bantuan Hukum, Biro memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum diterima. (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang menyatakan menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Biro memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat tugas dari kepala Biro dan/atau surat kuasa khusus dari Menteri Koordinator. (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Biro memberikan jawaban tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan. (6) Alasan penolakan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal: a. permohonan tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator; b. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan gugatan kepada Kementerian Koordinator baik dalam perkara perdata maupun tata usaha negara; c. Pemohon Bantuan Hukum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa berkaitan dengan tindak pidana khusus; d. Pemohon Bantuan Hukum yang tidak kooperatif dalam menyediakan data/dokumen yang berkaitan dengan pokok persoalan; e. Pemohon Bantuan Hukum sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin berat, sudah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai; dan/atau f. dokumen dan/atau syarat administrasi tidak lengkap. (7) Dalam hal alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (f), Pemohon Bantuan Hukum harus melengkapi kekurangan dokumen dan/atau syarat administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jawaban tertulis diterima. (8) Biro memberikan jawaban lanjutan dari pemenuhan atas kekurangan dokumen dan/atau syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemenuhan syarat diterima.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

Pasal 28