Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu

PERMEN Nomor 7 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 2. Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu adalah upaya terpadu lintas sektor dalam rangka peningkatan kualitas Permukiman Kumuh melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terkoordinasi. 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dengan berpedoman pada RPJP Nasional. 5. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja K/L, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen operasional yang memuat kesepakatan arah kebijakan, program, dan kegiatan lintas kementerian/lembaga dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu. 9. Arah Kebijakan adalah rumusan kebijakan yang mencerminkan prioritas penanganan permukiman kumuh terpadu sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi. 10. Lokasi Prioritas adalah wilayah yang ditetapkan sebagai fokus Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu berdasarkan Rencana Aksi. 11. Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk mendukung sinkronisasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi. 12. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. 13. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

BAB II

PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Perumusan Arah Kebijakan dilakukan oleh Menteri Koordinator. (2) Dalam melakukan perumusan Arah Kebijakan, Menteri Koordinator dibantu oleh Tim Koordinasi. (3) Perumusan Arah Kebijakan diawali dengan identifikasi isu dan permasalahan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu. (4) Identifikasi isu dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui: a. pengumpulan, pemutakhiran, dan analisis data mengenai kondisi Permukiman Kumuh secara nasional dan daerah; b. pengkajian terhadap permasalahan, potensi, dan kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu, paling sedikit meliputi aspek infrastruktur dasar, tata ruang, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, kesehatan, kelembagaan, pembiayaan, dan tata kelola; c. penelaahan terhadap capaian, efektivitas, hambatan, tantangan, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta program penanganan Permukiman Kumuh sebelumnya; d. identifikasi keterkaitan permasalahan lintas sektor dan lintas urusan pemerintahan yang mempengaruhi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu; dan e. perumusan hasil identifikasi isu dan permasalahan.

Pasal 4

(1) Hasil identifikasi isu dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan rumusan Arah Kebijakan. (2) Untuk menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional, rumusan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada: a. RPJP Nasional; dan b. RPJM Nasional. (3) Selain mengacu pada dokumen perencanaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumusan Arah Kebijakan memperhatikan: a. Renstra K/L; b. kebijakan sektoral yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman; c. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan d. arahan PRESIDEN dan/atau kebijakan strategis lintas sektor.

Pasal 5

Perumusan Arah Kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keterpaduan lintas sektor; b. tipologi kawasan; c. kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat; d. keberlanjutan pelaksanaan program; e. tingkat kekumuhan kawasan; f. kapasitas kelembagaan dan pendanaan; g. karakteristik wilayah, sosial budaya masyarakat, dan kearifan lokal; h. pola penanganan; dan i. dampak sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 6

(1) Rumusan Arah Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu memuat: a. tujuan dan sasaran kebijakan; b. fokus dan prioritas penanganan; c. keterpaduan peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan d. indikator keberhasilan pelaksanaan. (2) Tujuan dan sasaran kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara: a. terukur; b. realistis; dan c. selaras dengan target pembangunan nasional. (3) Fokus dan prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan hasil identifikasi isu dan permasalahan dengan memperhatikan: a. tingkat kekumuhan; b. jumlah penduduk terdampak; c. tingkat risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan; d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; e. potensi pengembangan kawasan dan pemberdayaan masyarakat; f. kesiapan pelaksanaan program; g. ketersediaan pendanaan; dan h. keterpaduan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. (4) Keterpaduan peran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembagian tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu. (5) Indikator keberhasilan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sebagai dasar pemantauan, evaluasi, dan pengukuran capaian pelaksanaan Arah Kebijakan.

Pasal 7

(1) Rumusan Arah Kebijakan yang telah disusun dibahas dan diselaraskan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator. (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator dapat mengikutsertakan: a. kementerian/lembaga terkait; b. pemerintah daerah; c. akademisi; d. dunia usaha; e. masyarakat; dan/atau f. pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. (3) Hasil pembahasan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan rumusan Arah Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.

Pasal 8

(1) Menteri Koordinator menyampaikan hasil rumusan Arah Kebijakan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (2) Rumusan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan dalam penyusunan dan penetapan rancangan awal rencana kerja pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Rancangan awal rencana kerja pemerintahan yang telah ditetapkan, ditindaklanjuti Menteri Koordinator dengan menyelenggarakan forum koordinasi lintas kementerian/lembaga. (2) Forum koordinasi lintas kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menyampaikan Arah Kebijakan; b. menyepakati Lokasi Prioritas serta rencana penanganannya; c. menyelaraskan peran dan kontribusi masing-masing kementerian/lembaga; dan d. memastikan dukungan program dan kegiatan.

Pasal 10

(1) Hasil forum koordinasi lintas kementerian/lembaga menjadi dasar pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam penetapan Lokasi Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan Lokasi Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penetapan Lokasi Prioritas program pemerintahan lainnya.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Pasal 11

Koreksi

(1) Berdasarkan rancangan awal rencana kerja pemerintahan dan penetapan Lokasi Prioritas yang telah ditetapkan, disusun Rencana Aksi. (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. program; b. indikator kinerja; c. kegiatan; d. target; e. satuan; f. lokasi; g. indikasi kebutuhan pendanaan; h. sumber pendanaan; i. penanggung jawab; j. instansi pelaksana; k. jadwal pelaksanaan; dan l. aspek keterpaduan. (3) Format dan petunjuk pengisian matriks Rencana Aksi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 12

(1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran melalui konsolidasi dan penyelarasan terhadap matriks Rencana Aksi yang telah disusun. (3) Hasil konsolidasi dan penyelarasan matriks Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam forum koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator. (4) Kesepakatan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditugaskan.

Pasal 13

(1) Kesepakatan forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menjadi dasar pengintegrasian Rencana Aksi ke dalam: a. Renja K/L; dan b. RKPD. (2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkomitmen mengintegrasikan program dan kegiatan yang telah disepakati ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perubahan terhadap Rencana Aksi dapat dilakukan dalam hal terdapat: a. perubahan kebijakan nasional; b. perubahan RPJM Nasional; c. perubahan atau pemutakhiran rencana kerja pemerintah; d. kebijakan PRESIDEN; e. perubahan Renstra K/L; f. perubahan pagu anggaran, termasuk APBN perubahan; g. perubahan signifikan terhadap Lokasi Prioritas dan/atau target penanganan; h. realokasi anggaran secara nasional; i. keadaan kahar yang berdampak pada pelaksanaan Rencana Aksi; j. perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga; dan k. perubahan lain yang berdampak pada pelaksanaan Rencana Aksi.

Pasal 15

(1) Perubahan Rencana Aksi diinisiasi berdasarkan: a. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi; dan/atau b. usulan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang terkait. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri Koordinator sebagai bahan koordinasi dan pertimbangan. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Koordinator disertai dengan: a. alasan dan dasar perubahan; b. ruang lingkup perubahan yang diusulkan; dan c. dampak perubahan terhadap program, kegiatan, lokasi, dan target.

Pasal 16

Menteri menugaskan Tim Koordinasi untuk melakukan analisis dan penelaahan atas usulan yang disampaikan. Pasal 17 (1) Menteri Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga terhadap usulan perubahan Rencana Aksi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. kesesuaian dengan kebijakan nasional; b. keterpaduan lintas sektor; dan c. dampak terhadap perencanaan dan penganggaran.

Pasal 18

(1) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi usulan perubahan Rencana Aksi disetujui oleh Menteri Koordinator, maka ditindaklanjuti dengan pelaksanaan forum koordinasi antara Kementerian Koordinator dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. (2) Hasil kesepakatan perubahan Rencana Aksi dalam forum koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditugaskan.

Pasal 19

(1) Perubahan Rencana Aksi menjadi acuan penyesuaian program dan kegiatan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. (2) Dalam hal perubahan Rencana Aksi berdampak pada dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Perubahan Rencana Aksi

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Koreksi

Pemantauan dan pengendalian dilakukan untuk: a. memastikan ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator Rencana Aksi; b. menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; c. mengetahui perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi; dan d. mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan Rencana Aksi.

Pasal 22

(1) Menteri Koordinator bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain. (2) Dalam melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator menugaskan Tim Koordinasi. (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. menghimpun dan memverifikasi data pelaksanaan Rencana Aksi; b. menyusun hasil pemantauan dan analisis pengendalian; c. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator; dan d. memfasilitasi tindak lanjut hasil pemantauan dan pengendalian.

Pasal 23

(1) Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan; b. capaian target dan indikator kinerja; c. kesesuaian Lokasi Prioritas; dan d. perencanaan dan penganggaran. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumpulan dan analisis data serta informasi; b. rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga; c. peninjauan lapangan; dan/atau d. pemanfaatan sistem informasi.

Pasal 24

(1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib menyampaikan data dan informasi pelaksanaan Rencana Aksi kepada Menteri Koordinator secara berkala. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; b. capaian indikator kinerja; c. kendala dan hambatan; d. rencana tindak lanjut; dan e. dokumentasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan. (3) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemantauan. (4) Pelaksanaan penyampaian data dan informasi melalui sistem informasi dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur.

Pasal 25

(1) Pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian rekomendasi penyesuaian program dan kegiatan; b. fasilitasi penyelesaian permasalahan lintas sektor; c. penguatan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi; dan d. penyampaian peringatan dini atas potensi ketidaktercapaian target.

Pasal 26

Hasil pemantauan dan pengendalian digunakan sebagai bahan: a. evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi; b. koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga; c. penyusunan rekomendasi kebijakan; dan d. pertimbangan perubahan Rencana Aksi.

Pasal 27

(1) Menteri Koordinator dapat memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Rencana Aksi. (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penghargaan tertulis; b. publikasi kinerja; c. rekomendasi dukungan program; dan/atau d. bentuk apresiasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

Koreksi

Evaluasi dilakukan untuk menilai: a. tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Rencana Aksi; b. efektivitas keterpaduan program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga; c. kesesuaian pelaksanaan dengan Arah Kebijakan dan Lokasi Prioritas; dan d. hasil langsung pelaksanaan Rencana Aksi terhadap Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.

Pasal 29

Koreksi

(1) Menteri Koordinator bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi. (2) Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator menugaskan Tim Koordinasi. (3) Dalam melaksanakan tugas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi bertanggung jawab dalam: a. penghimpunan dan verifikasi data hasil pelaksanaan Rencana Aksi; b. analisis capaian dan permasalahan pelaksanaan; c. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi; dan d. penyampaian hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator.

Pasal 30

(1) Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi dilakukan secara berkala dan/atau pada akhir periode Rencana Aksi. (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung perbaikan pelaksanaan Rencana Aksi. (3) Evaluasi akhir periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi periode berikutnya.

Pasal 31

(1) Kementerian/lembaga wajib menyampaikan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi Rencana Aksi. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. capaian target dan indikator kinerja; b. efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan; c. kendala, hambatan, dan faktor pendukung; dan d. rekomendasi perbaikan pelaksanaan.

Pasal 32

(1) Tim Koordinasi menyusun laporan pelaksanaan Rencana Aksi berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (3) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan; b. pencapaian target dan indikator kinerja; c. permasalahan dan hambatan pelaksanaan; d. langkah tindak lanjut dan rekomendasi kebijakan; dan e. rencana perbaikan pelaksanaan Rencana Aksi. (4) Tim Koordinasi menyampaikan hasil laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Menteri Koordinator.

Pasal 33

(1) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan oleh Menteri Koordinator kepada PRESIDEN. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (3) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi digunakan sebagai bahan: a. koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; b. evaluasi kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu; dan c. pertimbangan perubahan Rencana Aksi.

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU

Pasal 34

Koreksi

(1) Menteri Koordinator MENETAPKAN Tim Koordinasi. (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; dan b. anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas perwakilan: a. Kementerian Koordinator; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang menyelenggarakan tugas di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 35

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas: a. membantu Menteri Koordinator dalam merumuskan Arah Kebijakan; b. melakukan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan; c. melakukan sinkronisasi dan koordinasi penetapan Lokasi Prioritas serta penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi; d. memberikan masukan dan rekomendasi terhadap keselarasan rencana program dan kegiatan kementerian/lembaga dengan Rencana Aksi; e. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi; dan f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Menteri Koordinator.

Pasal 36

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja. (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat teknis dan tematik sesuai kebutuhan program dan kegiatan Rencana Aksi. (3) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman di lingkungan Kementerian Koordinator selaku ketua Tim Koordinasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Koreksi

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2026 MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS HARIMURTI YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG SINKRONISASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS RENCANA AKSI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU I. IDENTITAS RENCANA AKSI : Lokasi Prioritas : Provinsi : Kabupaten/Kota : Kecamatan : Kelurahan/Desa : Luas Kawasan (Ha) : Tipologi Permukiman Kumuh *) : [ ] Pesisir / [ ] Bantaran Sungai / [ ] Perkotaan Padat / [ ] Lainnya: ............ Aspek Keterpaduan : [ ] Perumahan / [ ] Infrastruktur Dasar / [ ] Tata Ruang / [ ] Lainnya: ............ II. RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN : Program : Indikator Kinerja : NO KEGIATAN/ KRO/RO (PROYEK) TARGET SATUAN LOKASI INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp.) SUMBER PENDANAAN PENANGGUNG JAWAB (K/L/PEMDA) INSTANSI PELAKSANA JADWAL PELAKSANAAN ASPEK KETERPADUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Kegiatan XXX -XXX -XXX 2. Kegiatan XXX -XXX -XXX 3. Kegiatan XXX -XXX -XXX PETUNJUK PENGISIAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN: 1. Program diisi sesuai dengan rancangan awal rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan, misalnya: "Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu skala kota (urban renewal) dan skala kawasan." 2. Indikator kinerja diisi dengan menentukan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS RENCANA AKSI: 1. Kode (Kolom 1): Diisi dengan kode unik yang merepresentasikan hirarki program dan kegiatan (misal: A.1, A.2, B.1.1). 2. Program/Kegiatan/KRO/RO (Kolom 2): Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Arah Kebijakan dan lokasi prioritas. 3. Target (Kolom 3) & Satuan (Kolom 4): Diisi dengan besaran dan satuan yang terukur (Unit, Ha, Meter, KK, Orang, Dokumen). 4. Lokasi Spesifik (Kolom 5): Diisi hingga tingkat RW/Dusun atau koordinat geografis untuk memastikan keterpaduan di lapangan (misal: "RW 05" atau "RT 02-04"). 5. Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Kolom 6): Diisi dengan perkiraan biaya yang diperlukan. 6. Sumber Pendanaan (Kolom 7): Diisi dengan sumber dana (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR, Swasta, atau skema KPBU). 7. Penanggung Jawab K/L (Kolom 8): Diisi dengan Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab secara nasional terhadap kegiatan tersebut (misal: Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman). 8. Instansi Pelaksana (Kolom 9): Diisi dengan instansi di tingkat daerah atau unit kerja yang secara teknis akan melaksanakan kegiatan (misal: Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab/Kota). 9. Jadwal Pelaksanaan (Kolom 10): Diisi dengan target waktu penyelesaian (Triwulan I, II, III, IV) atau bulan. 10. Aspek Keterpaduan (Kolom 11): Diisi dengan aspek keterpaduan (Perumahan/Infrastruktur Dasar/Tata Ruang/Pertanahan). MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37