Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 2. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 3. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 4. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 5. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 6. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berbentuk badan hukum dan berdomisili di INDONESIA. 7. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah beroperasi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik di luar negeri. 8. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA yang menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berinduk; 9. Pemilik Sertifikat Elektronik (Subscriber) adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan sudah melalui proses verifikasi. 10. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat LS PSrE adalah lembaga sertifikasi di INDONESIA yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional INDONESIA dan persyaratan tambahan yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. 11. Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate Policy) adalah tata cara dan/atau prosedur yang ditulis dan digunakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk penggunaan, pendaftaran, penerbitan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik. 12. Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement) adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik. 13. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang aplikasi informatika.

Permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian; b. menyerahkan salinan akta pendirian perusahaan dan pengesahannya serta akta perubahan perusahaan terakhir dan pengesahannya dalam hal telah terjadi perubahan; c. memiliki usaha di bidang teknologi informasi dan/atau yang terkait teknologi informasi yang dibuktikan dengan tertera pada surat izin usaha; d. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah INDONESIA sebagai berikut: 1. sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik; 2. sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan data verifikasi Tanda Tangan Elektronik; 3. sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik yang diberikan kepada Pemilik Sertifikat Elektronik; 4. sistem untuk menandai waktu data elektronik (timestamp); 5. sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan 6. sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (validation authority); e. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; f. memiliki dokumen: 1. rencana bisnis; 2. laporan pengujian Sistem Elektronik (stress test dan load test) dan analisis keamanan informasi (penetration test); g. memiliki Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate Policy) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; h. melampirkan surat permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan i. menyampaikan kelengkapan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik status tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar; b. menyerahkan salinan sertifikat kelaikan Sistem Elektronik; c. tidak berinduk kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain; d. tidak menjadi induk bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain; e. menyerahkan salinan akta pendirian perusahaan dan pengesahannya serta salinan akta perubahan perusahaan terakhir dan pengesahannya dalam hal telah terjadi perubahan; f. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah INDONESIA sebagai berikut: 1. sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik; 2. sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan data verifikasi Tanda Tangan Elektronik milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; 3. sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik yang diberikan kepada Pemilik Sertifikat Elektronik; 4. sistem untuk menandai waktu data elektronik (timestamp); 5. sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan 6. sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (validation authority); g. menyerahkan salinan bukti laporan sertifikasi dan sertifikat dari LS PSrE atas audit terhadap fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f yang mengacu kepada standar fasilitas dan peralatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; h. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f yang mengacu pada panduan operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; i. memiliki minimal 12 (dua belas) orang tenaga ahli yang mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f; j. pengoperasian fasilitas dan peralatan oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf i mengacu pada panduan operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; k. memiliki dokumen: 1. rencana bisnis; 2. rencana keberlangsungan bisnis; 3. rencana penanggulangan bencana; dan 4. laporan pengujian Sistem Elektronik (stress test dan load test) dan analisis keamanan informasi (penetration test); l. memiliki Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate Policy) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; m. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki kemampuan keuangan berupa harta paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen; n. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menjamin kerugian Pemilik Sertifikat Elektronik akibat kegagalan layanan verifikasi Sertifikat Elektronik sesuai dengan rencana bisnis Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; o. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan komisaris Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; p. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan rekam jejak Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tidak dalam kondisi berperkara atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada; q. melampirkan surat permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan r. menyampaikan kelengkapan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Ketiga Pengakuan Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Status Berinduk

Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik status berinduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi; b. menyerahkan salinan akta pendirian perusahaan dan pengesahannya serta akta perubahan perusahaan terakhir dan pengesahannya dalam hal telah terjadi perubahan; c. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah INDONESIA sebagai berikut: 1. sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik; 2. sistem untuk membuat dan mengelola pasangan kunci pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan verifikasi kunci pada Tanda Tangan Elektronik; 3. sistem untuk membuat, menerbitkan, dan mengelola Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik; 4. sistem untuk menandai waktu data elektronik (timestamp); 5. sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan 6. sistem verifikasi sertifikat bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; d. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengacu pada panduan operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; e. memenuhi interoperabilitas Sertifikat Elektronik yang mengacu pada standar interoperabilitas Sertifikat Elektronik; f. memiliki Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate Policy) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang mengacu pada Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate Policy) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk; g. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki harta paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh auditor independen; h. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menjamin kerugian Pemilik Sertifikat Elektronik akibat kegagalan layanan verifikasi Sertifikat Elektronik sesuai dengan rencana bisnis Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; i. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan komisaris Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; j. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan rekam jejak Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tidak dalam kondisi berperkara atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada; k. melampirkan surat permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan l. menyampaikan kelengkapan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik status tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdaftar; b. menyerahkan salinan sertifikat kelaikan Sistem Elektronik; c. tidak berinduk kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain; d. tidak menjadi induk bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lain; e. menyerahkan salinan akta pendirian perusahaan dan pengesahannya serta salinan akta perubahan perusahaan terakhir dan pengesahannya dalam hal telah terjadi perubahan; f. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah INDONESIA sebagai berikut: 1. sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik; 2. sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan data verifikasi Tanda Tangan Elektronik milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; 3. sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik yang diberikan kepada Pemilik Sertifikat Elektronik; 4. sistem untuk menandai waktu data elektronik (timestamp); 5. sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan 6. sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (validation authority); g. menyerahkan salinan bukti laporan sertifikasi dan sertifikat dari LS PSrE atas audit terhadap fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f yang mengacu kepada standar fasilitas dan peralatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; h. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f yang mengacu pada panduan operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; i. memiliki minimal 12 (dua belas) orang tenaga ahli yang mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f; j. pengoperasian fasilitas dan peralatan oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf i mengacu pada panduan operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; k. memiliki dokumen: 1. rencana bisnis; 2. rencana keberlangsungan bisnis; 3. rencana penanggulangan bencana; dan 4. laporan pengujian Sistem Elektronik (stress test dan load test) dan analisis keamanan informasi (penetration test); l. memiliki Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate Policy) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; m. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki kemampuan keuangan berupa harta paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen; n. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menjamin kerugian Pemilik Sertifikat Elektronik akibat kegagalan layanan verifikasi Sertifikat Elektronik sesuai dengan rencana bisnis Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; o. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan komisaris Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; p. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan rekam jejak Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tidak dalam kondisi berperkara atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada; q. melampirkan surat permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan r. menyampaikan kelengkapan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Paragraf Ketiga Pengakuan Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Status Berinduk

Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik status berinduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah memperoleh pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi; b. menyerahkan salinan akta pendirian perusahaan dan pengesahannya serta akta perubahan perusahaan terakhir dan pengesahannya dalam hal telah terjadi perubahan; c. memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah INDONESIA sebagai berikut: 1. sistem untuk mengelola informasi pendaftaran Pemilik Sertifikat Elektronik; 2. sistem untuk membuat dan mengelola pasangan kunci pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan verifikasi kunci pada Tanda Tangan Elektronik; 3. sistem untuk membuat, menerbitkan, dan mengelola Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik; 4. sistem untuk menandai waktu data elektronik (timestamp); 5. sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; dan 6. sistem verifikasi sertifikat bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; d. memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengacu pada panduan operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; e. memenuhi interoperabilitas Sertifikat Elektronik yang mengacu pada standar interoperabilitas Sertifikat Elektronik; f. memiliki Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate Policy) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang mengacu pada Kebijakan Sertifikat Elektronik (Certificate Policy) dan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Certification Practice Statement) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk; g. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki harta paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh auditor independen; h. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menjamin kerugian Pemilik Sertifikat Elektronik akibat kegagalan layanan verifikasi Sertifikat Elektronik sesuai dengan rencana bisnis Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; i. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan komisaris Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; j. bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menyerahkan rekam jejak Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tidak dalam kondisi berperkara atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada; k. melampirkan surat permohonan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan l. menyampaikan kelengkapan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.