Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PERMEN Nomor 07 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perkoperasian. 2. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 3. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 4. Pejabat Pengelola adalah Direksi di lingkungan LPDB-KUMKM yang diangkat dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Pegawai adalah Pegawai LPDB-KUMKM yang diangkat dengan Keputusan Direksi dan disertai dengan status dan jabatan pada LPDB-KUMKM. 6. Jabatan adalah jabatan pada LPDB-KUMKM. 7. Pejabat adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Direksi untuk menduduki jabatan tertentu. 8. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang karena jabatannya atau tugasnya yang berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 10. Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. 11. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi terhadap calon pejabat pengelola yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri. 12. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan LPDB-KUMKM dapat dibentuk Dewan Pengawas. (2) Dewan Pengawas LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang, dengan komposisi keanggotaan terdiri atas unsur: a. Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah paling banyak 2 (dua) orang; b. Pejabat Kementerian Keuangan paling banyak 2 (dua) orang; dan c. tenaga ahli sebanyak 1 (satu) orang. (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Pasal 9

Pejabat Pengelola LPDB-KUMKM dapat terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan LPDB-KUMKM.

Pasal 10

(1) Persyaratan pengangkatan Pejabat Pengelola memperhatikan persyaratan formal, persyaratan materil dan persyaratan lain, serta lulus uji kelayakan dan kepatutan. (2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. (3) Persyaratan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. pendidikan paling rendah S1 (strata satu) ; dan b. mempunyai masa kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Kementerian/Lembaga dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan lainnya. (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. bukan pengurus partai politik; b. bukan calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif; c. bukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan d. sehat jasmani dan rohani. (5) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Pejabat Pengelola yaitu sebagai berikut: a. uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Menteri atau lembaga profesional yang ditunjuk Menteri; b. Menteri dapat melakukan evaluasi atas hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebelum MENETAPKAN Pejabat Pengelola; c. ruang lingkup uji kelayakan dan kepatutan mencakup: 1. kualitas pribadi; 2. rekam jejak; dan 3. keahlian. d. penilaian aspek kualitas pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 1 meliputi: 1. integritas; 2. kemampuan kepemimpinan; 3. kemampuan inovasi dan kreatifitas; 4. kemampuan menjalin kerja sama dengan stakeholder; dan 5. kemampuan dan pemahaman dalam mengembangkan lembaga.

Pasal 11

(1) Pengangkatan Pejabat Pengelola dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. Menteri MENETAPKAN calon Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. calon Direktur Utama ditetapkan apabila sudah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; c. calon Pejabat Pengelola keuanganpejabatteknis diusulkan kepada Menteri oleh Direktur Utama; dan d. calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan apabila sudah dinyatakan memenuhi persyaratan Pejabat Pengelola dan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Khusus pengangkatan Pejabat Pengelola keuangan sebelum diangkat diusulkan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 12

(1) Pengangkatan Pejabat Pengelola dilakukan dengan Keputusan Menteri. (2) Sebelum ditetapkan dan diangkat menjadi Pejabat Pengelola, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pejabat Pengelola terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi Pejabat Pengelola. (3) Pejabat Pengelola yang telah ditetapkan dan diangkat wajib menandatangani kontrak kinerja, pakta integritas dan surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.

Pasal 13

(1) Pejabat Pengelola dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasan. (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak kinerja; b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; c. melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan; d. telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindakan yang merugikan negara; e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya; f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau g. mengundurkan diri. (3) Jabatan Pejabat Pengelola berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; c. mengundurkan diri; d. menjadi calon legislatif atau calon kepada daerah/wakil kepada daerah; dan/atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat pengelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang. (4) Batas usia Pejabat Pengelola diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Rangkap jabatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebagai berikut: a. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah; c. pengurus partai politik, anggota legislatif, dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; atau d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pejabat Pengelola yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa jabatannya sebagai Pejabat Pengelola berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.

Pasal 14

Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pejabat Pengelola dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Menteri baik atas inisiatif sendiri dan/atau atas usulan Menteri Keuangan dengan pertimbangan khusus/tertentu.

Pasal 15

Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional non PNS diangkat untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 16

(1) Pegawai LPDB-KUMKM dapat terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan/atau b. tenaga profesional Non PNS. (2) Jumlah dan komposisi pegawai LPDB-KUMKM dari tenaga profesional non PNS ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. (3) Kriteria keahlian dan keterampilan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM. (4) Syarat pengangkatan, pembinaan,dan pemberhentian pegawai LPDB-KUMKM diatur dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM. (5) Bagi pegawai LPDB-KUMKM yang berstatus PNS, selain mengacu pada ayat (4), juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 9

Koreksi

Pejabat Pengelola LPDB-KUMKM dapat terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan LPDB-KUMKM.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional non PNS diangkat untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19