Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2025 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI

PERMEN Nomor 11 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SM.1 SM.2 SM.3 SM Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2025 MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA, Œ FERRY JOKO YULIANTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж SM.1 SM.2 SM.3 SM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN KETENTUAN PENGUNGGAHAN SALINAN DOKUMEN HUKUM YANG TELAH DIAUTENTIKASI A. Format Laporan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi KETENTUAN SALINAN 1. Mencantumkan kata “SALINAN” pada pojok kanan atas, ukuran huruf 16, jenis huruf Calibri 2. Pada bagian pengundangan Menteri dengan mencantumkan TTD 3. Melakukan Autentikasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menuliskan pada pojok kiri bawah Salinan sesuai dengan aslinya B. PERMASALAHAN DAN KENDALA LAPORAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) A. PROFIL ANGGOTA JDIH 1. Anggota JDIH : (Nomenklatur Sekretariat/Deputi/LPDB Koperasi) 2. Nama Tim Teknis : (Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat/ Deputi/BLU) 3. NIP : 4. Pangkat/Golongan : 5. Jabatan : 6. Nomor Telepon : 7. E-mail : 8. Koleksi Dokumen : Bulan ... (NamaBulan) Tahun ... 9. Jumlah Koleksi Dokumen: ... (terbilang) Dokumen 10. Jenis Dokumen : (Rincian) NO. JENIS DOKUMEN JENIS NOMOR TAHUN TENTANG I. PRODUK HUKUM 1) Peraturan Perundang-undangan (UU, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, Peraturan Menteri) 2) Keputusan Menteri 3) Keputusan Sekretaris Kementerian 4) Instruksi Menteri 5) Surat Edaran 6) Petunjuk pelaksanaan atau Petunjuk teknis II. MONOGRAFI HUKUM 1) Artikel Hukum 2) Majalah Hukum III INSTRUMEN HUKUM 1) Naskah Akademik, Naskah Urgensi 2) Nota Kesepahaman Bersama, Perjanjian Kerja Sama IV DOKUMEN DAN INFORMAS HUKUM LAIN *Coret yang tidak SM.1 SM.2 SM.3 SM Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dokumen Hukum di unit masing-masing antara lain: (Berikan uraian dan penjelasan singkat mengenai kendala yang dialami) NO. URAIAN PERMASALAHAN DAN KENDALA

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2025 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18