Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI

PERMEN Nomor 6 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1) Jenis Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan pada Kementerian meliputi: a. bantuan operasional; b. bantuan sarana dan/atau prasarana; c. bantuan rehabilitasi atau pembangunan gedung/bangunan; d. bantuan permodalan dan/atau pembiayaan; dan e. bantuan lain yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. (2) Bentuk Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa. (3) Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. tercantum dalam rencana kerja pemerintah; b. diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan/atau peraturan PRESIDEN; dan/atau c. mendapat penugasan PRESIDEN. SM.3.KOP SM.KOP WAMENKOP

Pasal 5

(1) Bantuan Pemerintah berupa: a. bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; b. bantuan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b; c. bantuan rehabilitasi atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; dan d. bantuan permodalan dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Koperasi termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2) Bantuan Pemerintah berupa bantuan lain yang memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e beserta calon penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Menteri selaku PA.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian. (2) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit Deputi sesuai kewenangannya. (3) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. jenis; b. jumlah; c. kapasitas; d. spesifikasi teknis; dan e. nilai, Bantuan Pemerintah yang akan ditetapkan. (4) Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. SM.3.KOP SM.KOP WAMENKOP

Pasal 8

(1) Calon penerima Bantuan Pemerintah dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya. (2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK MENETAPKAN surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.

Pasal 9

(1) Dalam kondisi tertentu, Menteri melalui Deputi dapat melakukan perubahan penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun berjalan. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kondisi kahar termasuk bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial; b. adanya pelanggaran terkait pelaksanaan program atau kegiatan; dan/atau c. terjadi perubahan kebijakan atas program dan/atau kegiatan. (3) Perubahan penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan melalui skema langsung oleh Kementerian. (2) Skema langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Mekanisme penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah, Deputi melaksanakan pemantauan dan evaluasi. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: SM.3.KOP SM.KOP WAMENKOP a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kesesuaian antara target capaian dan realisasi; c. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan/atau d. keberlanjutan program atau kegiatan yang disalurkan. (3) Deputi menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya.

Pasal 12

(1) Petunjuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya. (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan dan/atau retribusi; dan k. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 13

(1) Menteri mengoordinasikan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kementerian. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kementerian melakukan: a. fasilitasi kegiatan Bantuan Pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program antar Deputi serta antar pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, SM.3.KOP SM.KOP WAMENKOP pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan; dan/atau d. penyusunan laporan pelaksanaan Bantuan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Gubernur dan bupati/walikota melalui kepala perangkat daerah yang membidangi Koperasi bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya. (2) Koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. pemantauan pelaksanaan Bantuan Pemerintah di daerah; dan b. pemberian dukungan program dan/atau anggaran untuk keberlanjutan program Bantuan Pemerintah.

Pasal 16

KPA dan PPK melakukan pengendalian kegiatan Bantuan Pemerintah melalui implementasi sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 17

Pengawasan kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Penerima Bantuan Pemerintah dilarang: a. memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar; dan/atau b. mengalihkan Bantuan Pemerintah yang telah diterima. (2) Penerima Bantuan Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penundaan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan/atau c. penghentian penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB Ketiga

Mekanisme Pengalokasian Bantuan Pemerintah

Pasal 6

(1) Bantuan Pemerintah dialokasikan berdasarkan proposal permohonan yang disampaikan oleh calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Menteri. (2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: a. gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau b. bupati/wali kota dengan tembusan gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (3) Dalam hal Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi atau berskala nasional, proposal permohonan disampaikan oleh Koperasi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Deputi. (4) Dalam hal Bantuan Pemerintah diberikan untuk kondisi bencana, permohonan disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota kepada Menteri melalui surat permohonan tanpa disertai proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik. SM.3.KOP SM.KOP WAMENKOP (6) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas calon penerima Bantuan Pemerintah; b. maksud dan tujuan pemanfaatan; c. jenis dan bentuk Bantuan Pemerintah; d. lokasi; e. rincian kebutuhan; f. jumlah atau volume; dan g. perkiraan biaya. (7) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. identitas calon penerima Bantuan Pemerintah; b. maksud dan tujuan pemanfaatan; c. jenis dan bentuk Bantuan Pemerintah; dan d. lokasi. (8) Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi terhadap: a. proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan b. teknis bantuan. (9) Dalam melaksanakan verifikasi teknis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Menteri melalui Deputi dapat melibatkan lembaga verifikator atau tenaga ahli independen.

Pasal 7

(1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian. (2) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit Deputi sesuai kewenangannya. (3) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. jenis; b. jumlah; c. kapasitas; d. spesifikasi teknis; dan e. nilai, Bantuan Pemerintah yang akan ditetapkan. (4) Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. SM.3.KOP SM.KOP WAMENKOP

(1) Bantuan Pemerintah dialokasikan berdasarkan proposal permohonan yang disampaikan oleh calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Menteri. (2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: a. gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau b. bupati/wali kota dengan tembusan gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (3) Dalam hal Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi atau berskala nasional, proposal permohonan disampaikan oleh Koperasi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Deputi. (4) Dalam hal Bantuan Pemerintah diberikan untuk kondisi bencana, permohonan disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota kepada Menteri melalui surat permohonan tanpa disertai proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik. SM.3.KOP SM.KOP WAMENKOP (6) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas calon penerima Bantuan Pemerintah; b. maksud dan tujuan pemanfaatan; c. jenis dan bentuk Bantuan Pemerintah; d. lokasi; e. rincian kebutuhan; f. jumlah atau volume; dan g. perkiraan biaya. (7) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. identitas calon penerima Bantuan Pemerintah; b. maksud dan tujuan pemanfaatan; c. jenis dan bentuk Bantuan Pemerintah; dan d. lokasi. (8) Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi terhadap: a. proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan b. teknis bantuan. (9) Dalam melaksanakan verifikasi teknis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Menteri melalui Deputi dapat melibatkan lembaga verifikator atau tenaga ahli independen.