Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PERMEN Nomor 7 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. (2) Tunjangan kinerja selain diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Menteri dan Wakil Menteri. (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan sesuai dengan capaian kinerja Pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Besaran tunjangan kinerja Menteri dan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pemberian dan pemotongan tunjangan kinerja dilakukan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai yang meliputi: a. predikat kinerja; b. integritas; dan c. kehadiran, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

Koreksi

(1) Periode perhitungan komponen kehadiran Pegawai untuk pembayaran tunjangan kinerja terhitung tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan. (2) Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menangani urusan keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. (3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

(1) Pembayaran tunjangan kinerja terhadap Pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator dilakukan sebagai berikut: a. tunjangan kinerja dibayarkan terhitung sejak tanggal pelantikan bagi Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional tertentu; dan b. tunjangan kinerja dibayarkan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas bagi Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana dan staf khusus Menteri Koordinator. (2) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional berdasarkan perhitungan perbandingan antara jumlah hari kalender yang dijalani sejak tanggal pelantikan atau tanggal melaksanakan tugas sampai dengan akhir bulan, berbanding dengan jumlah hari kalender dalam bulan bersangkutan, dikalikan nominal tunjangan kinerja dalam kelas jabatan yang ditetapkan, dengan tetap mendasarkan pada capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat Pegawai yang berhenti atau diberhentikan, pindah, atau dipekerjakan ke kementerian/lembaga/pemerintah daerah tidak pada tanggal hari kerja pertama di awal bulan tersebut, tunjangan kinerja yang dibayarkan untuk bulan dimaksud dibayarkan secara proporsional berdasarkan perhitungan perbandingan antara jumlah hari kalender yang dijalani sampai dengan tanggal diberhentikan, dipindahkan atau dipekerjakan sebagaimana tersebut pada surat keputusan terkait, berbanding dengan jumlah hari kalender dalam bulan bersangkutan, dikalikan nominal tunjangan kinerja dalam kelas jabatan yang ditetapkan, dengan tetap mendasarkan pada capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Dalam hal terdapat Pegawai yang berhenti atau diberhentikan, pindah, atau dipekerjakan ke kementerian/lembaga/pemerintah daerah pada tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama sebagaimana tersebut dalam surat keputusan pemberhentian, pemindahan atau dipekerjakan, tunjangan kinerja dibayarkan sampai dengan akhir bulan sebelum tanggal pemberhentian, pemindahan atau dipekerjakan.

Pasal 9

(1) Pegawai yang menjalani tugas belajar diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja pegawai yang diterima dalam kelas jabatan sesuai dengan keputusan tugas belajar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Tunjangan kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan sejak melaksanakan tugas belajar yang dibuktikan dengan keputusan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Koordinator diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya. (2) Ketentuan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 11

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena menggunakan hak atas: a. cuti tahunan; b. cuti karena alasan penting; c. cuti sakit; d. cuti besar; atau e. cuti melahirkan, tidak diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja. (2) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13