Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2026 tentang POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum adalah wadah yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat setempat. 2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. 5. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat PBH adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Bantuan Hukum. 6. Paralegal adalah setiap orang yang tergabung dalam PBH dan mendapat penugasan dalam penyelenggaraan Posbankum. 7. Juru Damai adalah Kepala Desa atau Lurah yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Juru Damai. 8. Komunitas Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah kelompok orang yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum. 9. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Penyuluh Hukum adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang jabatan fungsional penyuluh hukum. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. 12. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit utama pada Kementerian Hukum yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional.