Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2026 tentang BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00(NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM

PERMEN Nomor 13 Tahun 2026

Pasal 1

Peraturan Menteri ini disusun bertujuan untuk: a. meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan jasa hukum; dan b. memberikan kepastian hukum atas pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada pelayanan jasa hukum.

Pasal 2

(1) Besaran tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. (2) Jenis penerimaan negara bukan pajak yang dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan dari pelayanan jasa hukum berupa layanan pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal. (3) Layanan pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal dengan kriteria wajib audit; dan b. pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal dengan kriteria tidak wajib audit.

Pasal 3

(1) Pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada setiap perseroan persekutuan modal yang menyampaikan pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal yang diajukan sejak tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. (2) Penyampaian pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. (3) Penyampaian pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memerlukan permohonan tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2026 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.