Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2026 tentang TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PENGUMUMAN YAYASAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 14 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

TATA CARA PENGUMUMAN

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan sistem Pengumuman Perseroan dan Yayasan. (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pengumuman Perseroan dan Yayasan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SABH.

Pasal 9

Pengumuman diajukan secara elektronik melalui SABH bersamaan dengan pengajuan permohonan pendirian, persetujuan, atau pemberitahuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan serta peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan, kecuali terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 10

Pengumuman terhadap pemberitahuan pembubaran Perseroan dan/atau rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan secara elektronik melalui sistem Pengumuman yang dikelola oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Permohonan Pengumuman pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan melalui sistem Pengumuman yang dikelola oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan oleh Notaris atau likuidator dengan mengisi data isian. (2) Selain mengisi data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris atau likuidator harus melampirkan: a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan b. pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar. (3) Permohonan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan.

Pasal 12

(1) Permohonan Pengumuman mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan melalui sistem Pengumuman yang dikelola oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan oleh likuidator dengan mengisi data isian. (2) Selain mengisi data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator harus melampirkan surat kabar yang memuat rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. (3) Menteri mengumumkan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 13

(1) Notaris atau likuidator membayar tarif Pengumuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui sistem informasi penerimaan negara bukan pajak online. (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan: a. pembuatan tata letak (generate layout) Pengumuman; dan b. penomoran Berita Negara Republik INDONESIA atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (4) Dalam hal Notaris atau likuidator tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sistem Pengumuman yang dikelola oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan pemberitahuan bahwa surat keputusan dan atau surat pemberitahuan belum dapat diumumkan.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2026 tentang TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PENGUMUMAN YAYASAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18