Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2025 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

PERMEN Nomor 15 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. Strategi Pembangunan Budaya Risiko; b. Struktur Manajemen Risiko; dan c. Anggaran Manajemen Risiko.

Pasal 5

Koreksi

(1) Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko. (2) Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian dengan mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 6

(1) Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diwujudkan dalam bentuk: a. komitmen pimpinan; b. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi; c. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko; d. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko; e. kejelasan tugas, fungsi, dan alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko; f. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko kepada organisasi dan/atau Pegawai; dan g. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. (2) Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap: a. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko; b. manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan c. penyempurnaan budaya Risiko organisasi.

Pasal 7

(1) Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan konsep 3 (tiga) lini yang terdiri atas: a. lini pertama; b. lini kedua; dan c. lini ketiga. (2) Lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko. (3) Lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko. (4) Lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengawas intern.

Pasal 8

(1) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas: a. Unit Pemilik Risiko tingkat Kementerian; b. Unit Pemilik Risiko tingkat Unit Kerja Eselon I; dan c. Unit Pemilik Risiko tingkat satuan kerja kewilayahan. (2) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab: a. MENETAPKAN komitmen Manajemen Risiko; b. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau; c. menentukan tingkat selera Risiko yang tepat; d. mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan MENETAPKAN dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1) Unit Pemilik Risiko tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Menteri sebagai penanggung jawab; b. Sekretaris Jenderal sebagai ketua merangkap anggota; c. pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagai anggota; dan d. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai sekretaris merangkap anggota. (2) Unit Pemilik Risiko tingkat Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagai penanggung jawab; b. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi/Sekretaris Unit Kerja Eselon I sebagai ketua merangkap anggota; c. Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Kerja Eselon I sebagai anggota; dan d. Pejabat Administrator yang membidangi perencanaan pada Unit Kerja Eselon I sebagai sekretaris merangkap anggota. (3) Unit Pemilik Risiko tingkat satuan kerja kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. pimpinan Kantor Wilayah/Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab; b. Kepala Divisi/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Urusan Tata Usaha sebagai ketua merangkap anggota; c. para Kepala Divisi/Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana sebagai anggota; dan d. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 10

(1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas: a. Unit Manajemen Risiko tingkat Kementerian yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi; b. Unit Manajemen Risiko tingkat Unit Kerja Eselon I yaitu Sekretariat Unit Kerja Eselon I yang menangani Manajemen Risiko; dan c. Unit Manajemen Risiko tingkat satuan kerja kewilayahan yaitu Bagian Umum dan Tata Usaha pada Kantor Wilayah dan Bagian/Subbagian/Urusan Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis. (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian; b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen Risiko; d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko; dan e. memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko.

Pasal 11

(1) Pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan Inspektorat Jenderal. (2) Pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. melakukan penilaian atas maturitas penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko; dan b. melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko.

Pasal 12

(1) Anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diperlukan untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif. (2) Anggaran Manajemen Risiko dialokasikan dan disediakan oleh Unit Pemilik Risiko. (3) Alokasi anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain: a. administrasi proses identifikasi Risiko dan analisis Risiko; b. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian; c. administrasi pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian; d. informasi dan komunikasi; e. koordinasi dan konsultasi; f. sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Manajemen Risiko.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2025 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII