Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM

PERMEN Nomor 28 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Koreksi

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Koreksi

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kewenangan Menteri; c. hasil Pemantauan dan Peninjauan Terhadap UNDANG-UNDANG; dan/atau d. hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 4

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didahului dengan penyusunan Naskah Kebijakan. (2) Pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum paling lambat minggu keempat bulan April tahun berjalan untuk Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya disertai dengan usulan urgensi. (3) Usulan urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 1. latar belakang dan tujuan penyusunan; 2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan 3. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

Dalam hal telah terdapat rekomendasi hasil Pemantauan dan Peninjauan Terhadap UNDANG-UNDANG serta analisis evaluasi hukum, rekomendasi tersebut menggantikan Naskah Kebijakan sebagai dasar Pemrakarsa untuk mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

(1) Dalam menyusun Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Strategi Kebijakan Hukum melibatkan paling sedikit unsur: a. Pemrakarsa; b. unit eselon I terkait; c. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan d. Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama. (2) Dalam melakukan penyusunan Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Strategi Kebijakan Hukum dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, pakar, dan/atau jabatan fungsional kebijakan. (3) Penyusunan Naskah Kebijakan yang disusun oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun berjalan. (4) Naskah Kebijakan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama mengoordinasikan usulan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dengan Pemrakarsa dan melibatkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Strategi Kebijakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan unit eselon I terkait. (2) Usulan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dari Pemrakarsa diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama paling lambat minggu keempat bulan Oktober pada tahun berjalan untuk Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya, dengan melampirkan: a. Naskah Kebijakan, hasil Pemantauan dan Peninjauan Terhadap UNDANG-UNDANG, atau analisis evaluasi hukum; b. draf awal rancangan Peraturan Menteri; dan c. lini waktu penyelesaian rancangan Peraturan Menteri. (3) Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat : a. judul naskah kebijakan; b. dasar/rujukan penyusunan rancangan kebijakan /peraturan; c. latar belakang/situasi masalah; d. tingkat urgensi masalah; e. maksud dan tujuan penyusunan; f. analisis penyelesaian masalah; dan g. solusi/penyelesaian dan pokok substansi yang diatur yang terdiri atas: pokok pikiran, ruang lingkup, objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan. (4) Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rekomendasi untuk membentuk peraturan. (5) Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama menyusun Program Penyusunan Peraturan Menteri yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 8

(1) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) dilakukan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I paling lambat minggu keempat bulan November pada tahun berjalan. (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri. (3) Daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. judul; b. pokok materi muatan/arah pengaturan; c. dasar pembentukan; dan d. Pemrakarsa;

Pasal 9

(1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan. (2) Daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1) Dalam keadaan mendesak, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa dari Menteri. (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung; c. perintah/arahan PRESIDEN; dan/atau d. kebutuhan mendesak dan kebutuhan organisasi.

Pasal 11

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pengajuan usulan izin prakarsa pada ayat (1) melampirkan dokumen: a. surat usulan; b. draf Rancangan Peraturan Menteri; dan c. naskah urgensi. (3) Dalam hal Menteri memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengeluarkan surat persetujuan izin prakarsa sebagai dasar Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Peraturan Menteri tersebut.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa. (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa mengikutsertakan: a. unit eselon I terkait; b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; c. Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama; dan d. Perancang Peraturan Perundang-undangan. (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, analis hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Menteri. (4) Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 13

(1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan penjelasan atau keterangan selesai penyusunan. (2) Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pengajuan permohonan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan secara elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Menteri hasil penyusunan, untuk dilakukan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri. (2) Permohonan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengunggah : a. surat permohonan pengharmonisasian; b. rancangan Peraturan Menteri hasil penyusunan; dan c. Naskah Kebijakan, hasil Pemantauan dan Peninjauan Terhadap UNDANG-UNDANG, analisis evaluasi hukum, atau naskah urgensi; (3) Dalam melakukan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melibatkan perwakilan dari : a. Pemrakarsa; b. Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama; c. unit kerja eselon I terkait; dan/atau d. instansi atau pihak terkait.

Pasal 15

(1) Pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri dimaksudkan untuk: a. penyelarasan, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Menteri dengan: 1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan 2. teknik penyusunan peraturan perundang- undangan; b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Menteri. (2) Tata cara pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22