Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2025 tentang PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

PERMEN Nomor 34 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 4. Paralegal adalah setiap orang yang memberikan bantuan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum. 5. Pos Bantuan Hukum adalah wadah layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang berada di kantor Desa/Kelurahan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 7. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit utama pada Kementerian Hukum yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KOMPETENSI DAN PELATIHAN BANTUAN HUKUM BAGI PARALEGAL

Pasal 6

Koreksi

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyelenggarakan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang direkrut.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk pemenuhan kompetensi Paralegal. (2) Kompetensi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemampuan memahami dan melakukan pemberian Bantuan Hukum; b. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat; c. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak yang dilindungi oleh hukum; dan d. keterampilan mengadvokasi untuk pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BPHN.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada pedoman pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala BPHN. (2) Pedoman pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kurikulum pelatihan; dan b. manajemen penyelenggaraan pelatihan. (3) Dalam hal diperlukan, Pemberi Bantuan Hukum dapat menyampaikan usulan kurikulum tambahan kepada BPHN sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat. (4) Usulan penambahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak apabila materi muatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Penerimaan atau penolakan usulan kurikulum disampaikan bersamaan dengan penyampaian persetujuan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) Pelatihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum diikuti oleh Paralegal yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal dibutuhkan, pelatihan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh peserta nonparalegal. (3) Syarat nonparalegal untuk mengikuti pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi : a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; c. memiliki kemampuan membaca dan menulis; dan d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Peserta nonparalegal yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan pemberian bantuan hukum apabila telah tergabung dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat bekerja sama dengan: a. perguruan tinggi; b. pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau c. lembaga nonpemerintah.

Pasal 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal kepada BPHN. (2) Selain penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pemberian identitas nonakademik pada sertifikat kompetensi paralegal dengan melampirkan: a. hasil evaluasi keikutsertaan peserta selama pelatihan; dan b. laporan aktualisasi yang memuat rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum. (3) Permohonan pemberian identitas nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelatihan selesai dilaksanakan.

Pasal 13

(1) BPHN memberikan persetujuan pemberian identitas nonakademik pada sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menandatangani sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di belakang nama Paralegal.

BAB V

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Koreksi

(1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum. (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPHN. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 20

(1) BPHN melakukan evaluasi berdasarkan: a. hasil laporan yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; b. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan BPHN; dan c. laporan dari Penerima Bantuan Hukum atau masyarakat. (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemberian penghargaan kepada Paralegal yang berprestasi; b. peningkatan kompetensi Paralegal melalui pelatihan Bantuan Hukum lanjutan; c. rekomendasi pemberian sanksi kepada Paralegal melalui Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau d. penghapusan Paralegal dalam daftar Paralegal di sistem informasi bantuan hukum.

Pasal 21

(1) Pemberian penghargaan kepada Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja Paralegal. (2) Pedoman Pemberian penghargaan kepada Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPHN.

Pasal 22

Peningkatan kompetensi Paralegal melalui pelatihan Bantuan Hukum lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan rekomendasi BPHN.

Pasal 23

(1) Pemberian rekomendasi pemberian sanksi kepada Paralegal melalui Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap Paralegal yang melakukan pelanggaran dalam pemberian Bantuan Hukum. (2) Bentuk dan tata cara pemberian rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPHN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2025 tentang PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26