Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum — PERMEN Nomor 51 Tahun 2025

Pasal 2

(1) Kebijakan Publik dibentuk untuk: a. menjalankan perintah Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi; b. melaksanakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; c. melaksanakan kewenangan Menteri; dan/atau d. memenuhi kebutuhan organisasi. (2) Usulan Kebijakan Publik disampaikan oleh Menteri atau pimpinan Unit Kerja Pemangku Kepentingan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan. (3) Rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan Kebijakan Publik sesuai dengan arah kebijakan nasional, rencana strategis Kementerian, kemampuan keuangan negara, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Koreksi

Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk berdasarkan tahapan: a. pengusulan; b. perumusan; c. penetapan; dan d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengusulan rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: a. latar belakang; dan b. tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan. (2) Rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Unit Kerja Pemangku Kepentingan. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menilai: a. urgensitas usulan Kebijakan Publik; b. kesesuaian dan ketepatan usulan Kebijakan Publik dengan arah kebijakan nasional, rencana strategis Kementerian, kemampuan keuangan negara, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang; serta c. dampak dan risiko dari usulan Kebijakan Publik. (4) Berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Badan membuat perumusan rekomendasi kebijakan. (5) Selain berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perumusan rekomendasi Kebijakan Publik dapat diajukan oleh Kepala Badan kepada Menteri berdasarkan kebutuhan organisasi.

Pasal 10

Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian MENETAPKAN Kebijakan Publik.

Pasal 11

(1) Pimpinan Unit Kerja Pemangku Kepentingan berkoordinasi dengan Kepala Badan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kebijakan Publik. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau pelaksanaan Kebijakan Publik. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur atau menilai efektivitas penerapan Kebijakan Publik. (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan bahan pertimbangan pengusulan Kebijakan Publik.

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam membuat perumusan rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Badan melakukan Analisis Kebijakan. (2) Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Analisis Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Tim Analisis Kebijakan terdiri atas: a. Badan; b. Unit Kerja Pemangku Kepentingan yang mengajukan usulan Kebijakan Publik; dan/atau c. Unit Kerja Pemangku Kepentingan terkait. (4) Dalam hal diperlukan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari: a. kementerian/badan/lembaga/komisi terkait; dan b. pihak lain yang terkait dengan substansi Kebijakan Publik. (5) Rumusan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh tim Analisis Kebijakan dituangkan dalam bentuk Dokumen Kebijakan Publik, yang terdiri atas: a. Naskah Kebijakan; b. Naskah Formulasi Kebijakan; c. Naskah Strategi Implementasi Kebijakan; atau d. Naskah Evaluasi Kebijakan. (6) Dokumen Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Badan kepada Menteri dan/atau Unit Kerja Pemangku Kepentingan. (7) Format Dokumen Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

(1) Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a digunakan sebagai usulan perencanaan pembentukan Kebijakan Publik yang bertujuan untuk MENETAPKAN urgensi masalah melalui kegiatan perumusan masalah. (2) Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul Naskah Kebijakan; b. dasar atau rujukan penyusunan rancangan kebijakan atau peraturan; c. latar belakang atau situasi masalah; d. tingkat urgensi masalah; e. maksud dan tujuan; f. analisis penyelesaian masalah; dan g. solusi atau penyelesaian dan pokok substansi yang diatur yang terdiri atas: pokok pikiran, ruang lingkup, objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan. (3) Penyusunan Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. pengenalan usulan urgensi; b. pengembangan pemetaan pemangku kepentingan; c. pemetaan masalah dan akibat; d. analisis penyebab masalah; dan e. pengembangan solusi.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

(1) Naskah Formulasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b ditujukan untuk pembuatan rancangan Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian. (2) Naskah Formulasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul rancangan kebijakan; b. latar belakang; c. maksud dan tujuan; d. metodologi; e. alternatif kebijakan; f. analisis terhadap alternatif kebijakan; g. jangka waktu (lini masa) terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; h. analisis risiko, dampak, dan mitigasi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; dan i. simpulan dan rekomendasi. (3) Penyusunan Naskah Formulasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan: a. pengenalan masalah kebijakan; b. pengembangan pemetaan pemangku kepentingan; c. pengembangan alternatif kebijakan berdasarkan kriteria tertentu; d. analisis alternatif kebijakan berdasarkan kriteria tertentu; e. analisis dampak, risiko, dan mitigasi risiko kebijakan yang akan ditetapkan; dan f. penyusunan rekomendasi.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

(1) Naskah Strategi Implementasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan Kebijakan Publik. (2) Naskah Strategi Implementasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul Naskah Strategi Implementasi Kebijakan; b. latar belakang; c. maksud dan tujuan; d. metodologi; e. tujuan kebijakan dan indikator keberhasilan kebijakan; f. lingkungan kebijakan; g. sumber daya kebijakan; h. prosedur kebijakan; i. output kebijakan; dan j. simpulan dan rekomendasi. (3) Penyusunan Naskah Strategi Implementasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi tujuan kebijakan dan indikator keberhasilan kebijakan; b. analisis lingkungan kebijakan; c. pengembangan pemetaan pemangku kepentingan; d. analisis sumber daya kebijakan; e. analisis prosedur kebijakan; f. analisis hasil kerja; dan g. pengembangan desain strategi implementasi.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

(1) Naskah Evaluasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d ditujukan untuk menilai kinerja Kebijakan Publik. (2) Naskah Evaluasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul evaluasi; b. latar belakang; c. maksud dan tujuan; d. kerangka teoretik evaluasi; e. temuan lapangan; f. analisis data; dan g. simpulan dan rekomendasi. (3) Penyusunan Naskah Evaluasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. penentuan ruang lingkup evaluasi kebijakan; b. penentuan pendekatan evaluasi; c. analisis pemetaan pemangku kepentingan; d. penyusunan desain metode evaluasi; e. analisis evaluasi kebijakan; dan f. penyusunan rekomendasi.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian MENETAPKAN Kebijakan Publik.

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

(1) Partisipasi publik secara bermakna dilaksanakan pada tahapan pembentukan kebijakan melalui konsultasi, diskusi, wawancara, survei, atau metode lain sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kebijakan. (2) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari para pihak yang berkepentingan dengan Kebijakan Publik dalam rangka transparansi, partisipasi, dan pengawasan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Dokumen Kebijakan Publik dipublikasikan melalui Repositori Kebijakan yang dikelola oleh Badan. (2) Repositori Kebijakan dikembangkan sebagai platform berbagi informasi kebijakan dengan kementerian atau lembaga serta pihak terkait lainnya. (3) Dokumen Kebijakan Publik dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 14

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG HUKUM FORMAT DOKUMEN KEBIJAKAN 1. Format Naskah Kebijakan Elemen Keterangan Judul Memuat Judul Naskah Kebijakan Pendahuluan Dasar/Rujukan Penyusunan Rancangan Kebijakan/Peraturan Memuat penjelasan tentang dasar/rujukan penyusunan rancangan kebijakan/peraturan (apakah berasal dari PUU yang lebih tinggi? apakah berasal dari arahan atau Menteri? Ataukah merupakan pelaksanaan dari perjanjian internasional? Ataukah tindak lanjut dari putusan pengadilan (litigasi strategis maupun non strategis)? Ataukah murni berasal dari kebutuhan organisasi? atau yang lainnya) Latar Belakang/situasi masalah a. penjelasan singkat dan jelas tentang isu kebijakan yang ingin dipecahkan; b. uraian mengapa masalah tersebut penting dan relevan; c. gambaran umum mengenai kesenjangan/ masalah kebijakan; dan d. pertanyaan penelitian yang akan dijawab berdasarkan penjelasan sebelumnya. Tingkat Urgensi Masalah Memuat penjelasan ringkas (dalam bentuk poin atau uraian ringkas) tentang: a. keterkaitan masalah kebijakan dengan Masyarakat umum dan/atau kelompok tertentu yang memiliki kerentanan; b. potensi risiko dan proyeksi dampak gejala dimaksud tidak mendapat perhatian. Maksud & Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan kebijakan. Metodologi Kerangka teori/konsep, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Analisis dan Pembahasan Analisis Penyelesaian Masalah Analisis penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara: a. memetakan dan menganalisis pemangku kepentingan (stakeholder mapping); b. memetakan masalah dan akibat/dampaknya; c. menganalisis penyebab masalah (root causes analysis) dan menentukan urgensi permasalahan d. mengembangkan alternatif solusi berisi uraian analisis untuk masing-masing alternatif solusi dengan fokus yang menyasar pada pembentukan Peraturan Menteri atau Peraturan Kebijakan. Meskipun demikian, terdapat catatan yang diberikan untuk uraian ini.2 Simpulan dan Rekomendasi Simpulan berisi tingkat urgensi masalah Memuat penjelasan ringkas (dalam bentuk poin atau uraian ringkas) tentang: a. adanya kesenjangan kondisi (gap) yang perlu diintervensi; b. keterkaitan masalah kebijakan dengan masyarakat umum dan/atau kelompok tertentu yang memiliki kerentanan; c. tingkat urgensi pemecahan masalah melalui pembentukan rancangan peraturan menteri. Rekomendasi berisi Solusi/Penyelesaian dan/atau Pokok Substansi yang diatur Memuat penjelasan tentang: a. penentuan solusi terpilih; b. pokok-pokok substansi yang ingin diatur, berupa: pokok pikiran, ruang lingkup, objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan. 2. Format Naskah Formulasi Kebijakan Elemen Keterangan Judul Memuat judul kebijakan yang akan ditetapkan. Pendahuluan Latar Belakang Memuat penjelasan tentang: a. permasalahan kebijakan utama (core problems) yang ingin diatasi melalui rancangan kebijakan/rancangan peraturan menteri; b. uraian mengapa masalah tersebut penting dan relevan; c. gambaran umum mengenai kesenjangan/masalah kebijakan; dan d. pertanyaan penelitian yang akan dijawab berdasarkan penjelasan sebelumnya. Maksud & Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan kebijakan. Metodologi Kerangka teori/konsep, metode pengumpulan data, metode pengolahan data Analisis dan Pembahasan Alternatif Kebijakan Memuat penjelasan tentang: a. elaborasi dan pengembangan stakeholder mapping; b. kriteria penyusunan alternatif kebijakan yang digunakan; c. sejumlah alternatif kebijakan yang dikembangkan berdasarkan kriteria penyusunan yang ditetapkan. Analisis terhadap Alternatif Kebijakan Memuat penjelasan tentang: a. kriteria penilaian alternatif kebijakan yang digunakan; b. penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang telah dikembangkan. Jangka waktu (lini masa) terhadap kebijakan yang akan ditetapkan Memuat penjelasan tentang jangka waktu (pembabakan) atau lini masa terhadap kebijakan yang akan ditetapkan. Analisis risiko, dampak, dan mitigasi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan. Memuat analisis terkait risiko, dampak, dan mitigasi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan. Simpulan dan Rekomendasi Simpulan Memuat penjelasan ringkas (dalam bentuk poin atau uraian ringkas) tentang alternatif kebijakan yang direkomendasikan. Rekomendasi Kebijakan Memuat uraian tentang rekomendasi kebijakan yang diusulkan (sebagai solusi permasalahan kebijakan). 3. Format Naskah Strategi Implementasi Kebijakan Elemen Keterangan Judul Naskah Memuat judul strategi kebijakan yang akan disusun. Pendahuluan Latar Belakang Memuat penjelasan tentang urgensi penyusunan strategi kebijakan. Maksud & Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan kebijakan. Metodologi Kerangka teori/konsep, metode pengumpulan data, metode pengolahan data Analisis dan Pembahasan Tujuan Kebijakan dan Indikator Keberhasilan Kebijakan Menjelaskan tentang: a. tujuan (outcome) dan sasaran kebijakan (impact); b. indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan; dan c. elaborasi dan pengembangan stakeholder mapping. Lingkungan Kebijakan Menjelaskan keterkaitan antara situasi masalah dengan: a. kebijakan lainnya yang serupa; b. kesiapan organisasi; c. limitasi atau constraint pelaksanaan kebijakan. Sumber Daya Kebijakan Memuat analisis tentang sumber daya kebijakan yang dibutuhkan agar kebijakan dapat bekerja Prosedur kebijakan Memuat analisis tentang bekerja sebuah kebijakan yang di dalamnya mencakup di antaranya: proses bisnis kebijakan, penerjemahan kebijakan ke dalam program dan kegiatan, jangka waktu (lini masa) program dan kegiatan, pola koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta kerangka monitoring. Output Kebijakan Memuat analisis tentang output dari yang dihasilkan, keterkaitan antara output dengan input dan program/kegiatan, serta keterkaitan antara output dengan situasi atau perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Simpulan dan Rekomendasi Simpulan Memuat penjelasan ringkas (dalam bentuk poin atau uraian ringkas) tentang permasalahan implementasi kebijakan. Rekomendasi strategi implementasi kebijakan Menjelaskan tentang rekomendasi Strategi Implementasi secara holistik, mulai dari Sumber daya, Proses, Output, Outcome, dan Impact. 4. Format Naskah Evaluasi Kebijakan Elemen Keterangan Judul Memuat judul evaluasi kebijakan yang akan disusun.. Pendahuluan Latar Belakang Memuat penjelasan tentang urgensi evaluasi kebijakan. Tujuan dan Maksud Evaluasi Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan evaluasi kebijakan. Kerangka Teoretik Memuat penjelasan tentang: a. teori atau model evaluasi yang dipilih sebagai tool dalam evaluasi kebijakan, termasuk turunan indikator/kriteria yang dipakai; b. elaborasi dan pengembangan stakeholder mapping; c. Metodologi Analisis (jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data). Analisis dan Pembahasan Temuan Lapangan Memuat informasi yang ditemukan di lapangan. Analisis Data Memuat penjelasan tentang hasil analisis data. Simpulan dan Rekomendasi Simpulan Memuat penjelasan ringkas (dalam bentuk poin atau uraian ringkas) tentang hasil evaluasi kebijakan. Rekomendasi Memuat penjelasan tentang rencana tindak lanjut terhadap rancangan kebijakan atau kebijakan yang telah dievaluasi. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUPRATMAN ANDI AGTAS

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2025 tentang TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

BAB 4

Pasal 8

Pasal 9

BAB 5

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15