Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 tentang PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

PERMEN Nomor 52 Tahun 2025

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemberian Bantuan Hukum terdiri atas: a. bantuan hukum Litigasi; dan b. bantuan hukum Nonlitigasi. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian yang dikoordinasikan oleh Biro. (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Permasalahan Hukum yang terkait Menteri/Mantan Menteri dan Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian. (4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Permasalahan Hukum yang terkait dengan pimpinan Unit, Pejabat, Pegawai, atau Pensiunan dilaksanakan berdasarkan permohonan. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit uraian singkat mengenai pokok Permasalahan Hukum yang dimohonkan dan dilampiri dokumen terkait. (6) Dalam hal keadaan mendesak Pimpinan Unit, Pejabat, Pegawai, atau Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyampaikan permohonan bantuan hukum secara langsung kepada Kepala Biro melalui media elektronik. (7) Penyampaian bantuan hukum secara langsung kepada Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilengkapi dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 (hari) sejak permohonan langsung disampaikan. (8) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak dalam hal: a. tidak memenuhi ketentuan Pemberian Bantuan Hukum; dan b. terdapat alasan lain sesuai dengan pertimbangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi penanganan perkara: a. perdata; b. niaga; dan c. tata usaha negara.

Pasal 5

(1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi pada penanganan perkara perdata dan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diberikan untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum di bidang hukum perdata atau niaga yang telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Menteri/Mantan Menteri; b. Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri; c. Pimpinan Unit; d. Pejabat; e. Pegawai; atau f. Pensiunan. (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan baik ketika bertindak sebagai penggugat maupun tergugat. (4) Pemberian Bantuan Hukum kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan terhadap gugatan yang ditujukan kepada Kementerian.

Pasal 6

(1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi pada penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan terhadap Permasalahan Hukum di bidang hukum tata usaha negara yang telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada para pihak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menteri, pimpinan Unit, atau Pejabat yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat; b. Menteri, pimpinan Unit, atau Pejabat sebagai penggugat dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata; atau c. Menteri, pimpinan Unit, atau Pejabat sebagai pihak yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa Hakim. (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap gugatan tata usaha negara yang ditujukan kepada Kementerian. Pasal 7 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) terhadap Permasalahan Hukum yang menjadi objek perkara; b. melakukan koordinasi dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan di pengadilan; d. menyiapkan surat kuasa khusus untuk kepentingan beracara di pengadilan; e. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, alat bukti, saksi dan/atau ahli, serta kesimpulan untuk proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama; f. mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap putusan yang merugikan Kementerian; dan/atau g. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi: a. pendampingan hukum; b. pemberian pendapat hukum; dan c. fasilitasi mediasi. (2) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Menteri/Mantan Menteri; b. Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri; c. Pimpinan Unit; d. Pejabat; e. Pegawai; atau f. Pensiunan. (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan status para pihak.

Pasal 9

(1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dalam bentuk pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemberian keterangan atau kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam perkara tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan di Kementerian dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Menteri, Wakil Menteri, Pejabat, atau Pegawai. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memberikan nasihat hukum mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli, atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik atau penyidik; b. memberikan konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, atau tersangka; d. mendampingi saksi atau ahli di hadapan penyelidik atau penyidik pada saat proses penyeledikan atau penyidikan; e. mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan atau kesaksian; dan/atau f. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dalam bentuk pendapat hukum dan fasilitasi mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam rangka penyelesaian Permasalahan Hukum di luar pengadilan. (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian Permasalahan Hukum di luar pengadilan; b. memberikan nasihat hukum baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan analisis Permasalahan Hukum yang dihadapi; c. menyusun telaah hukum yang memuat analisis hukum dan rekomendasi terkait dengan isu hukum yang dihadapi; d. memberikan fasilitasi penyelesaian Permasalahan Hukum secara musyawarah mufakat; e. menganalisis dokumen hukum untuk mengkaji keabsahan, risiko, atau implikasi hukum; f. menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan dalam penyelesaian Permasalahan Hukum; g. melakukan koordinasi dengan Unit atau instansi terkait dalam rangka penyelesaian Permasalahan Hukum; h. melalukan sosialisasi terhadap isu hukum aktual; dan/atau i. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Hukum.

BAB Kesatu

Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 4

Koreksi

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi penanganan perkara: a. perdata; b. niaga; dan c. tata usaha negara.

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 tentang PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13