Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa…

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian termasuk dalam rumpun Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang Pemeriksaan Keimigrasian. (2) Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Pasal 4

Tugas Pokok Pemeriksa Keimigatan yaitu melakukan kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pemeriksa Keimigrasian Terampil; b. Pemeriksa Keimigrasian Mahir; dan c. Pemeriksa Keimigrasian Penyelia. (3) Jenjang Jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. Pemeriksa Keimigrasian Terampil: 1. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan 2. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. b. Pemeriksa Keimigrasian Mahir: 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. c. Pemeriksa Keimigrasian Penyelia: 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan. (5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 2

Koreksi

Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian termasuk dalam rumpun Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitan.

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Koreksi

Tugas Pokok Pemeriksa Keimigatan yaitu melakukan kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

Koreksi

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, antara lain: a. menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; c. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pemeriksaan Keimigrasian; e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang keimigrasian; f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang keimigrasian; g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang keimigrasian; i. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya; j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; k. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; l. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pemeriksa Keimigrasian; m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Pemeriksa Keimigrasian; dan n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan pembinaan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 8

Koreksi

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dengan jabatan, sebagai berikut: a. Pemeriksa Keimigrasian Terampil, meliputi: 1. melakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas, input data permohonan dan cek bagı pemohon paspor RI; 2. melakukan proses pencetakan biodata pada pasder, alamat pada pasper, laminasi, uji kualitas, pemindaian tanda tangan pemegang paspor dan penyerahan paspor; 3. memindai persyaratan pendukung permohonan paspor RI; 4. melakukan pemeriksaan permohonan persetujuan visa yang diajukan secara manual (permohonan langsung) maupun secara online; 5. melakukan entry data dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) bagi pemohon persetujuan visa yang diajukan secara manual (permohonan langsung); 6. memeriksa kebenaran antara penumpang dengan dokumen perjalanannya antara pas luar batas melalui pengamatan fisik dan wawancara singkat; 7. memeriksa keabsahan dokumen perjalanan yang menyangkut keaslian paspor, masa berlaku serta keaslian visa dan daftar cek bagı melakukan pemindaian dokumen ke aplikasi Passenger Movement System (PMS); 8. memberikan persetujuan berupa tanda masuk atau tanda bertolak pada dokumen perjalanan dan kartu imigrasi (khusus WNA) serta pas lintas batas; 9. melakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas, entry data permohonan dan cek bagı TPI; 10. melakukan penerapan perpanjangan izin tinggal, pencetakan dan penyerahan Dokumen Keimigrasian; 11. melakukan pemindaian dokumen permohonan izin tinggal orang asing; 12. membuat surat permohonan perpanjangan izin tinggal yang memerlukan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktur Jenderal Imigrasi; 13. melakukan proses pemeriksaan kelengkapan berkas, entry data permohonan dan cek bagı orang asing yang memohon perpanjangan izin tinggal; 14. melakukan pemindaian dokumen permohonan perpanjangan izin tinggal; 15. membuat Surat Keterangan Keimigrasian dan penyerahan Dokumen Keimigrasian; 16. melakukan penyusunan bahan pemetaan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya; 17. melakukan pemeriksaan dokumen terkait informasi pelanggaran Keimigrasian dalam permohonan paspor RI; 18. menyiapkan bahan untuk dimulainya penyelidikan; 19. menyiapkan bahan untuk laporan kejadian; 20. menyiapkan bahan pemeriksaan tersangka dan saksi; 21. menyiapkan bahan kegiatan penangkapan; 22. menyiapkan bahan kegiatan penahanan; 23. menyiapkan bahan kegiatan penggeldan, penyitaan dan surat izin penggeledahan dan penyitaan dari Pengadilan Negeri; 24. menyiapkan bahan penyerahan berkas perkara; 25. menyiapkan bahan untuk melengkapi petunjuk jaksa (P18 dan P19); 26. menyiapkan bahan berita acara pemeriksaan tersangka; 27. membuat surat tindakan administratif Keimigrasian; 28. melakukan tindakan pendetensian; 29. melakukan pengawalan deteni ke TPI; 30. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat berkaitan atau terkait dengan pelanggaran Keimigrasian; 31. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penggambaran terhadap tempat yang dijadikan kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 32. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penjejakan terhadap orang dan tempat yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 33. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pendengaran terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 34. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyusunan pada tempat atau kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 35. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap personil imigrasi yang diduga kuat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; 36. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perizinan dan Dokumen Keimigrasian; 37. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamanan terhadap obyek-obyek khusus, yang meliputi fasilitas dan material di dalam kegiatan keimigrasian; 38. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) dan instansi terkait yang menangani masalah intelijen, dan yang memberikan perizinan terhadap orang asing; 39. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam rangka pengawasan Keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 40. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 41. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap hasil pelaksanaan pengamatan, penggambaran, penyusunan dan penjejakan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran Keimigrasian; 42. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan kerjasama organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, serta pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen; 43. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap permasalahan keimigrasian yang berdampak pada masalah nasional dan internasional; 44. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap permasalahan nasional dan internasional yang berdampak kepada masalah Keimigrasian; 45. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyelidikan dan kerjasama forensik Dokumen Keimigrasian atau dokumen lain yang merupakan data dukung bagi perizinan dan Dokumen Keimigrasian; 46. memeriksa kelengkapan administrasi perpanjangan deteni; 47. menyiapkan bahan konsep surat keputusan, berita acara pendentensian; 48. meregistrasi barang dan dokumen milik deteni; 4<0xA0>9. melakukan pemadaman ulang pada semua layanan yang ada di server; 50. melakukan pemeriksaan status perangkat, server dan aplikasi pada Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC); 51. melaporkan kerusakan dan permasalahan dalam pengoperasian aplikasi ke Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian melalui aplikasi CRM; 52. melakukan instalasi penambahan perangkat; 53. melaporkan setiap permasalahan yang ada pada aplikasi pengaduan masyarakat kepada atasan; 54. menyiapkan dan penyusunan bahan penyebaran dan pemanfaatan informasi Keimigrasian; 55. menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi data server baik di Data Center maupun DPC; 56. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi Keimigrasian; 57. melaksanakan pemilahan data WNI dan data WNA; 58. melaksanakan penghapusan data fisik Keimigrasian yang telah dialihmediakan; 59. memeriksa berkas permohonan pengembalian Dokumen Keimigrasian pemeriksaan cekal dan sponsor; 60. membuat surat pemberitahuan keberadaan deteni kepada perwakilannya di INDONESIA; 61. menyiapkan bahan kebutuhan makan deteni; 62. menyiapkan bahan kebutuhan perawatan kesehatan, kebersihan, olah raga dan fasilitas ibadah deteni; 63. menyiapkan data kebutuhan konseling deteni; 64. menyiapkan bahan pemindahan deteni; 65. menyiapkan bahan jadwal pengamanan; 66. menyiapkan bahan penggeledahan; 67. membuat laporan hasil monitoring ketertiban deteni; 68. melaksanakan penyerahan dan penerimaan deteni; 69. membuat berita acara pedetensian; 70. membuat naskah surat keputusan pedetensian; 71. menyimpan barang/dokumen milik deteni dan menyerahkan setelah deteni dikeluarkan dari Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim); 72. menyiapkan dokumen perjalanan dan tiket ke negara asal deteni; 73. menyiapkan bahan konsep surat keputusan pengeluaran, tindakan administratif Keimigrasian dan pengorganisasian pemulangan/deportasian; 74. membuat surat usulan penangkahan; 75. melakukan pemeriksaan koneksi jaringan komunikasi Keimigrasian; 76. memberikan hak akses, mencabut hak akses dan mereset password kepada petugas Kantor Imigrasi pada aplikasi SIMKIM; dan 77. menyelesaikan permasalahan editing request yang ada pada Customer Relationship Management (CRM). b. Pemeriksa Keimigrasian Mahir, meliputi: 1. membuat nota dinas sesuai hasil rapat tim koordinasi penilai pemberian visa dari negara-negara yang memerlukan Calling Visa untuk proses persetujuan visa; 2. menyampaikan penolakan permohonan persetujuan visa kepada pemohon melalui email, surat atau fax kepada pemohon/penjamin; 3. melakukan pencetakan persetujuan visa, pengiriman persetujuan visa melalui telex dan/atau email ke perwakilan RI; 4. memeriksa masa berlaku, membatalkan kartu izin tinggal terbatas dan membuat laporan; 5. mengecek dan membuat laporan stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK); 6. memeriksa daftar penumpang dan awak alat angkut serta menyelesaikan pengesahan; 7. membuat rekapitulasi laporan pencabutan kartu izin tinggal terbatas; 8. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan melaksanakan pengawasan orang asing di wilayah kerjanya; 9. membuat laporan kejadian sebagai anggota; 10. menyusun bahan perencanaan dan strategi dalam pemeriksaan tersangka dan saksi; 11. membuat naskah surat perintah dan berita acara penangkapan; 12. membuat naskah surat perintah dan berita acara penahanan; 13. membuat surat permohonan izin, naskkan surat perintah dan berita acara penggeledahan dan penyitaan; 14. menyusun bahan perencanaan berkas perkara penyerahan petunjuk jaksa (P18 dan P19); 15. menyusun bahan kelengkapan petunjuk jaksa (P18 dan P19); 16. membuat berita acara penyerahan tersangka; 17. membuat surat laporan pemberian pengganjian paspor; 18. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 19. melaksanakan penggambaran terhadap tempat yang dijadikan kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 20. melaksanakan penjejakan terhadap orang dan tempat yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 21. melaksanakan pendengaran terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 22. melaksanakan penyusupan pada tempat atau kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 23. melaksanakan kegiatan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap personil imigrasi yang diduga kuat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; 24. melaksanakan kegiatan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perizinan dan Dokumen Keimigrasian; 25. melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap obyek-obyek khusus, yang meliputi fasilitas dan material di dalam kegiatan Keimigrasian; 26. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPPNK) dan instansi terkait yang menangani masalah intelijen, dan yang memberikan perizinan terhadap orang asing; 27. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 28. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 29. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pengamatan, penggambaran dan penjejakan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 30. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan perbandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan kerjasama organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, serta pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen; 31. menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penyelidikan dan kerjasama forensik Dokumen Keimigrasian atau dokumen lain yang merupakan data dukung bagi perizinan dan Dokumen Keimigrasian; 32. menyusun Berita Acara Pedetensian; 33. menyusun surat pemberitahuan keberadaan deteni kepada perwakilannya di INDONESIA; 34. menyusun perencanaan, pengorganisasian kebutuhan makan deteni; 35. menyusun perencanaan, pengorganisasian kebutuhan perawatan kesehatan deteni; 36. menyusun perencanaan, pengorganisasian kegiatan olahraga dan memfasilitasi ibadah deteni; 37. menyusun perencanaan, pengorganisasian kebersihan Rudenim; 38. menyusun perencanaan konseling deteni; 39. menyusun perencanaan, pengorganisasian penempatan deteni; 40. menyusun administrasi Pemindahan deteni; 41. menyusun jadwal pengamanan; 42. menyusun Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Pengisolasian dan membuat nasabah Surat Keputusan Pengisolasian; 43. melakukan registrasi dan pemberian izin keluar wilayah RI dalam rangka pemulangan/deportasi; 44. membuat berita acara pengeluaran; 45. memberikan layanan terhadap permohonan Kartu Elektronik; 46. membuat perencanaan disain layout jaringan komputer pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi; 47. melakukan monitoring status perangkat kesisteman pada UPT Imigrasi; 48. melakukan sosialisasi terkait SIMKIM; 49. penyusunan perencanaan dan pengorganisasian penyebaran, pemanfaatan informasi keimigrasian; dan 50. menyusun perencanaan pengorganisasian dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi keimigrasian. c. Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, meliputi: 1. memeriksa hasil verifikasi data di Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim); 2. melakukan pengambilan data biometrik dan wawancara bagi pemohon paspor RI; 3. memeriksa berkas yang terindikasi terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran hukum kepada Direktorat Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi; 4. menyusun penempatan petugas di TPI; 5. merekomendasikan hasil pemeriksaan menyangkut keabsahan dokumen perjalanan dan daftar cekal; 6. merekomendasikan penolakan izin masuk dan penundaan keberangkatan yang tidak memenuhi persyaratan; 7. memeriksa kesesuaian data VKSK antara data Bank dengan data imigrasi (rekonsiliasi dengan Bank Persepsi); 8. melakukan pengambilan data biometrik dan wawancara bagi orang asing yang memohon izin tinggal; 9. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah kerjanya; 10. melakukan rapat koordinasi instansi terkait dan lembaga non pemerintah (Tim Pengawasan Orang Asing); 11. melakukan evaluasi dan rekomendasi hasil koordinasi dengan instansi terkait; 12. membuat bahan resume dan pemberkasan penyidikan; 13. membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan; 14. menyusun bahan pemeriksaan tersangka dan saksi; 15. melaksanakan penangkapan; 16. melaksanakan penahanan; 17. melaksanakan penggeledahan dan penyitaan; 18. melaksanakan penyerahan berkas perkara, barang bukti (P18 dan P19); 19. menyerahkan kelengkapan berkas perkara, barang bukti (P21); 20. melakukan penyerahan tersangka; 21. melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang dikenakan tindakan administratif Keimigrasian; 22. membuat Berita Acara Pendapat terhadap hasil pemeriksaan orang asing yang dikenakan tindakan administratif Keimigrasian; 23. membuat naskah Surat Keputusan Kepala Kantor tentang paspor yang digunting karena alasan tertentu; 24. membuat Berita Acara Pemeriksaan penggantian paspor; 25. membuat Berita Acara Pendapat atas hasil pemeriksaan penggantian paspor; 26. membuat surat permohonan persetujuan penggantian paspor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 27. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamatan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat melakukan atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 28. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penggambaran terhadap tempat yang dijadikan kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 29. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penjejakan terhadap orang dan tempat yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 30. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pendengaran terhadap orang yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran Keimigrasian; 31. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penyusupan pada tempat atau kegiatan yang diduga kuat terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 32. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap personil imigrasi yang diduga kuat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; 33. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pemantauan, pencatatan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran perizinan dan Dokumen Keimigrasian; 34. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamanan terhadap obyek-obyek khusus, yang meliputi fasilitas dan material di dalam kegiatan keimigrasian; 35. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan instansi terkait yang menangani masalah intelijen, dan memberikan perizinan terhadap orang asing; 36. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 37. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA; 38. melaksanakan supervisi, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan pengamatan, penggambaran, penyusunan dan penjejakan terhadap kegiatan WNI/WNA/penjamin yang diduga kuat melakukan pelanggaran atau terkait dengan pelanggaran keimigrasian; 39. melaksanakan supervisi, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan uji petik dan pelaksanaan pembandingan terhadap laporan hasil pelaksanaan kerjasama organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, serta pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen; 40. melaksanakan supervisi, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamatan terhadap permasalahan keimigrasian yang berdampak kepada masalah nasional dan internasional atau permasalahan nasional dan internasional yang berdampak kepada keimigrasian; 41. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan penyelidikan dan kerjasama forensik Dokumen Keimigrasian atau dokumen lain yang merupakan data dukung bagi perizinan dan Dokumen Keimtegrasian; 42. membuat dan men setting booting image pada layanan server dokumen perjalanan Republik INDONESIA; 43. melakukan pelayanan terpadah permasalahan yang ada pada aplikasi Visa dan Izin Tinggal; 44. mengelola dan mendistribusikan Dokumen Keimigrasian dan Kartu Elektronik 45. membuat evaluasi dan rekomendasi pelayanan keimigrasian pada UPT Imigrasi 46. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keimigrasian; 47. melaksanakan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian; 48. melakukan pedetensian; 49. melakukan pengamanan barang dan dokumen deteni; 50. melakukan pemberian kebutuhan makan deteni; 51. melakukan perawatan kesehatan, kebersihan, olah raga, dan fasilitas ibadah; 52. melakukan konseling terhadap deteni; 53. melakukan pemindahan dan penempatan deteni; 54. melakukan tugas pengamanan; 55. melakukan penggeledahan; 56. melakukan pengisolasian; dan 57. melakukan evaluasi dan rekomendasi tentang deportasi, pemulangan, dan penangkalan. (2) Pemeriksa Keimigrasian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014. (3) Pemeriksa Keimigrafan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Keimigrasian diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014.

Pasal 9

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Keimigrasian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemeriksa Keimigrasian lain yang berada pada tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan keputusan secara tertulis di pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Pemeriksa Keimigrasian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksa Keimigrasian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014; b. Pemeriksa Keimigrasian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014.

Pasal 11

(1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Keimigrasian wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam satu (1) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa Keimigrasian, sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

Koreksi

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian harus memenuhi syarat: a. berijazah Diploma III (DIII) bidang keimigrasian; atau b. berijazah Diploma III (DIII) bidang sosial, atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS. (3) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah diangkat sebagai PNS paling 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. (4) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsainl Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah diangkat sebagai PNS paling 1 (satu) tahun harus mengikuti dan lulus Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. (5) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. (6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 14

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian harus memenuhi syarat: a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); b. paling singkat 2 (dua) tahun memiliki pengalaman di bidang Pemeriksaan Keimigrasian; c. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan d. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. (4) Keputusan pengangkatan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 15

(1) Pemeriksa Keimigrasian yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, dengan ketentuan: a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Analis Keemandrasian; b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian; c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang keimigrasian; dan d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan. (2) Pemeriksa Keimigrasian yang akan diangkat menjadi Analis Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas Pemeriksa Keimigrasian, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang. (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 16

(1) Pemeriksa Keimigrasian, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pengatur Tingkat 1, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dan akan diangkat dalam Analis Keimigrasian harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi yang ditentukan; b. fotokopi ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV); c. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir; dan d. fotokopi salah satu prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Keputusan Pengangkatan dari Pemeriksa Keimigrasian ke Analis Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sesama ini.

Pasal 12

Koreksi

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pasal 17

Koreksi

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pemeriksa Keimigrasian wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18

(1) Bahan penilaian Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian disampaikan ke pimpinan unit kerja paling rendah eselon III yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa Keimigrasian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit. (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian menyampaikan usul penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Usul penetapan Angka Kredit untuk Pemeriksa Keimigrasian dibuat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (4) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian harus dilampiri dengan: a. surat pernyataan mengikuti pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan Dokumen Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terlaparkan dari Peraturan Bersama ini; c. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengawasan/Intelijen dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; d. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengelolaan Informasi Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX; e. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengendalian Rumah Detensi Imigrasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; f. surat pernyataan melakukan kegiatan Pelaksanaan Pemulangan/Deportasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; g. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan/atau h. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 19

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang dinilai dalam pemberian Angka Kreditnya, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi: 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2. diklat fungsional/teknis di bidang keimigrasian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); 3. diklat Prajabatan. b. Pemeriksaan Keimigrasian, meliputi: 1. dokumen keimigrasian; 2. pengawasan/intelijen; 3. pengelolaan informasi keimigrasian; 4. pengendalian rumah detensi imigrasi; dan 5. pelaksanaan pemulangan/pendeportasian. c. Pengembangan Profesi, meliputi: 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pemeriksaan Keimigrasian; 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang keimigrasian; dan 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksaan Keimigrasian. (3) Unsur penunjang, terdiri dari: a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang keimigrasian; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang keimigrasian; c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya. (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan yang mendukung tugas pokok Pemeriksa Keimigrasian. (5) Rincian kegiatan Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kredit masing-masing unsur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014.

Pasal 20

(1) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian harus dinilai secara saksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014. (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan Angka Kreditnya. (3) Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pemeriksa Keimigrasian dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada: a. Pemeriksa Keimigrasian yang bersangkutan; b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; dan d. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

Pasal 23

Koreksi

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi bagi Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat eselon II di bidang keimigrasian yang ditunjuk bagi Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi. (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal; dan b. Tim Penilai bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia au pejabat eselon II di bidang keimigrasian yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Wilayah. (2) Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Wilayah terdekat atau Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal. (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal; dan b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia au pejabat eselon II di bidang Keimigranasian yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.

Pasal 25

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Pemeriksaan Keimigrasian, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Keimigrasian. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal Pemeriksa Keimigrasian. (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi na Pemeriksa Keimigrasian, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Keimigrasian. (6) Syarat untuk diangkat menjadi Anggota, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Keimigrasian yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Keimigrasian; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (7) Masa jabatan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan keanggotaan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui waktu 1 (satu) masa jabatan. (9) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti. (10) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenkan MENETAPKAN Tim Penilai.

Pasal 26

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal, yaitu: a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Tugas Pokok Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu: a. membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia au pejabat eselon II di bidang keimigrasian yang ditunjuk untuk MENETAPKAN Angka Kredit bagi Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat eselon II di bidang keimigrasian yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 27

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.

Pasal 28

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2) Tugas pokok Tim Teknis berikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (</sub>

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 30

Koreksi

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Koreksi

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa Keimigrasian, dengan pendidikan Diploma III (D III) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014. (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 32

(1) Pemeriksa Keimigrasian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Keimigrasian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang. (3) Pedoman pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.

Pasal 33

(1) Kenaikan Jabatan Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dipertimbangkan apabila: a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimloigrasian. (2) Kenaikan Jabatan Pemeriksa Keimigrasian ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan kenaikan Jabatan Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 34

(1) Pemeriksa Keimigrasian yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.

Pasal 35

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dipertimbangkan apabila: a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

(1) SPemeriksa Keimigrasian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang telah disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Keimigrasian dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Pemeriksa Keimigrasian pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian. (2) StatistikPemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan Angka Kredit paling rendah 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian.

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Koreksi

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian didasarkan pada indikator peta Pemeriksa Keimigrasian, meliputi: a. letak geografis; b. jumlah penduduk; dan c. permasalahan hukum di bidang Keimigrasian. (3) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan perhitungan beban kerja.

Pasal 39

Koreksi

(1) Pemeriksa Keimigrasian Terampil Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki. Contoh: Sdr. Lilik Bambang Lestari, Adm., pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Terampil terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 dengan Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka Kredit sebesar 70, meningkat tidak dapat memenuhi Angka \( ... \) (2) Pemeriksa Keimigrasian Terampil Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir. Contoh: Sdr. Herman Lukman, Amd.lm., pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 dengan Angka Kredit sebesar 105, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir yaitu 1 Desember 2014 sampai dengan 30 November 2019 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan Angka Kredit 200, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 November 2019 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir. (3) Pemeriksa Keimigrasian Terampil Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir. Contoh: Sdr. Ismowo, Amd.lm., pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 dengan Angka Kredit sebesar 105. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dengan Angka Kredit sebesar 153. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun iajak tahun sejak diberikan kenaikan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yaitu 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2021 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk menjadi Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dengan Angka Kredit 200, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 September 2021 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Mahir. (4) Pemeriksa Keimigrasian Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok. Contoh: Sdr. Ujo Sujoto, Amd.Im., Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017 dengan Angka Kredit sebesar 305. Apabila setelah tahun sejak 1 Oktober 2017 Sdr. Ujo Sujoto, Amd.Im., tidak dapat mengumpulkan pulang kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan dibebaskan sementara dari jabatannya. (5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pemeriksa Keimigrafasian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk perusahaan alik an ke empat dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (6) Pembebasan sementara Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan pengingatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum belum batas waktu pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (7) Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 40

(1) Pemeriksa Keimigrasian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Keimigrasian selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Pasal 42

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia yang dipersyaratkan.

Pasal 43

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemeriksa Keimigrasian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian dan pengembangan profesi yang diperoleh selama masa pembebasan sementara; b. Pemeriksa Keimigrasian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki; dan c. Pemeriksa Keimigrasian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 44

(1) Pemeriksa Keimigrasian diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimilikinya; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki; c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan; atau e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam jabatan rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 45

Pembebasan sementara, penurunan jabatan pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

Koreksi

(1) Pemeriksa Keimigrasian yang dibebaskan sementara karena: a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan peringkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki; b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkan lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir; c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pemeriksa Keimigrasian Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan. (2) Pemeriksa Keimigrasian yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara dari jabatan negeri, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian apabila pemeriksaan oleh yang berwenang telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terdapatnya nyata bahwa bersangkutan bersalah. (3) Pemeriksa Keimigrasian yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Pemeriksa Keimigrasian yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. (5) Pemeriksa Keimigrasian yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Koreksi

Pasal 45

Pembebasan sementara, penurunan jabatan pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Koreksi

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Pemeriksa Keimigrasian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. (2) PNS yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Diploma III (D.III); b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (sally) tahun terakhir; dan d. memperhatikan formasi jabatan. (3) Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014. (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing. (5) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya. (6) Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014 dihitung dalam pembuatan kebakuan, yaitu: a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun; b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun; c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun. (7) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (8) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

Pasal 47

(1) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan bersama ini diundangkan. (2) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah menggunakan pangkat terakhir. (3) PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsel Pemeriksa Keimigrasian untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Koreksi

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pemeriksa Keimigrasian dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

Pasal 49

Koreksi

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 50

Koreksi

Ketentuan uji kompetensi bagi Pemeriksa Keimigrasian yang akan naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berlaku sejak tanggal 1 September 2016.

Pasal 51

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2014, sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kedua

Pasal 33

Pasal 34

BAB Ketiga