Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

PERMEN Nomor 22 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENILAIAN KELEMBAGAAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 4

Penilaian terhadap dasar hukum pendirian Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi keabsahan: a. peraturan perundang-undangan yang mendasari pendirian Lembaga Diklat; dan b. keputusan yang mendasari penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Pasal 5

Koreksi

Penilaian terhadap administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi: a. kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara Diklat Fungsional Calon Perancang; dan b. ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Pasal 6

(1) Penilaian terhadap sarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi ketersediaan dan kesesuaian sarana dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang. (2) Sarana Diklat Fungsional Calon Perancang paling sedikit terdiri atas: a. buku modul; b. papan tulis; c. flipchart; d. infocus; e. televisi dan video; f. audio pengeras suara; g. komputer/laptop; h. meja dan kursi; i. genset; dan j. teknologi multimedia.

Pasal 7

(1) Penilaian terhadap prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi ketersediaan dan kesesuaian prasarana dengan kebutuhan pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang. (2) Prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. ruang kelas; b. ruang diskusi; c. ruang seminar; d. perpustakaan; e. asrama; f. ruang kantor; g. ruang dan wisma tenaga pengajar; h. poliklinik; i. lapangan olahraga; dan j. kamar mandi/toilet.

Pasal 8

Penilaian terhadap pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan.

Pasal 9

Penilaian terhadap lokasi dan lingkungan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi: a. aksesibilitas; b. kesesuaian kondisi lingkungan; dan c. keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 10

Penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi: a. Diklat yang pernah dilaksanakan; b. lulusan Diklat yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya; dan c. laporan akhir penyelenggaraan Diklat.

Pasal 11

(1) Penilaian terhadap jumlah tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h meliputi keseimbangan antara jumlah tenaga pengajar yang tersedia dengan tenaga pengajar yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman mengajar pada Diklat Fungsional Calon Perancang. (2) Tenaga Pengajar yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. widyaiswara; b. fungsional perancang; c. tenaga pengajar luar biasa; d. pakar/ahli; e. pejabat negara; f. pejabat karier; dan/atau g. dosen.

BAB III

PENILAIAN PROGRAM DIKLAT FUNGSIONAL CALON PERANCANG

Pasal 12

Koreksi

Penilaian terhadap kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: a. kesesuaian isi seluruh mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap mata pendidikan dan pelatihan dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan c. kesesuaian pokok bahasan setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

Pasal 13

(1) Penilaian terhadap bahan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang. (2) Bahan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan ajar yang dituangkan dalam bentuk cetak atau noncetak.

Pasal 14

(1) Penilaian terhadap metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sesuai dengan kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang. (2) Metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keseluruhan cara dan teknik penyampaian materi dalam proses belajar mengajar yang berbentuk: a. ceramah; b. studi kasus; c. pelatihan penyusunan peraturan perundang- undangan; d. diskusi dan seminar; e. simulasi; f. presentasi; dan g. magang

Pasal 15

Penilaian terhadap jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi kesesuaian alokasi waktu dengan: a. program Diklat Fungsional Calon Perancang; b. ruang lingkup materi pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang; dan c. metode Diklat Fungsional Calon Perancang.

Pasal 16

Penilaian terhadap peserta Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi kesesuaian dengan: a. persyaratan administratif dan akademis yang telah ditentukan untuk program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan b. jumlah yang dipersyaratkan.

Pasal 17

Penilaian terhadap pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang.

BAB VI

TIM SERTIFIKASI DAN PROSEDUR SERTIFIKASI

Pasal 24

Koreksi

(1) Sertifikasi dilakukan oleh Tim Sertifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan c. Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pembina dengan jenjang jabatan paling rendah Perancang Madya. (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Sertifikasi dapat berasal dari unsur Lembaga Administrasi Negara dan/atau akademisi. (4) Jumlah keanggotaan Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang. (5) Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menilai: a. kelembagaan Diklat Fungsional; b. program Diklat Fungsional Calon Perancang; c. sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan d. tenaga pengajar.

Pasal 25

(1) Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pimpinan Lembaga Diklat kepada Direktur Jenderal. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Sertifikasi melakukan penilaian terhadap Lembaga Diklat yang mengajukan permohonan. (4) Penilaian terhadap Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (2) Hasil penilaian Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Sertifikasi kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat kepada Lembaga Diklat yang mengajukan permohonan. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 27

Apabila jangka waktu berlakunya sertifikat berakhir, Lembaga Diklat dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikasi kepada Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30