Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

PERMEN Nomor 23 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TATA CARA PENGHARMONISASIAN

Pasal 5

(1) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang dilakukan melalui permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan b. Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.

Pasal 6

(1) Berdasarkan permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian. (2) Untuk menjaga objektifitas pembahasan dalam rapat Pengharmonisasian, Perancang yang berasal dari instansi Pemrakarsa tidak dapat ditugaskan oleh Direktur Jenderal untuk memimpin rapat Pengharmonisasian. (3) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur: a. instansi Pemrakarsa; dan b. lembaga pemerintah atau instansi yang terkait. (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat Pengharmonisasian atas biaya yang dibebankan pada anggaran Pemrakarsa.

Pasal 7

(1) Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural yang telah diharmonisasikan oleh Perancang disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan. (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan telah dilakukan Pengharmonisasian kepada Pemrakarsa dengan melampirkan naskah Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.

Pasal 8

(1) Dalam hal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural: a. membahas isu krusial; dan/atau b. dihadiri pimpinan tinggi dan pejabat administrator kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Direktur Jenderal mengoordinasikan dan memimpin rapat Pengharmonisasian. (2) Dalam rangka mengoordinasikan dan memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penugasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang- undangan di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam rangka fungsi pembinaan dan pengawasan. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat memberikan masukan dan pertimbangan substansi dalam rapat Pengharmonisasian yang dipimpin oleh Perancang. (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang-undangan menyampaikan hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural kepada Direktur Jenderal. (4) Dalam hal pada rapat Pengharmonisasian terdapat permasalahan, Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator di bidang peraturan perundang- undangan melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 10

Penyelenggaraan rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural dapat dilaksanakan di Kementerian atau instansi Pemrakarsa atau yang ditetapkan oleh instansi Pemrakarsa.

Pasal 11

(1) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal, dilakukan berdasarkan pengelompokan Perancang sebagai berikut: a. Kelompok Perancang I (KP I) meliputi bidang politik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, hukum, hak asasi manusia, sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat; dan b. Kelompok Perancang II (KP II) meliputi bidang perekonomian, moneter, jasa keuangan, bumn, penanaman modal, perencanaan pembangunan nasional dan fiskal, sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, tata ruang, perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi. (2) Pengelompokan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15