Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENERBITAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERMEN Nomor 34 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENERBITAN

Pasal 6

(1) Permohonan Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksan kelengkapan dokumen; dan b. pemeriksaan kesesuaian antara salinan naskah asli dengan soft copy naskah asli

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat Permohonan diterima. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Permohonan yang dibubuhi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik serta diterakan cap dinas jabatan; b. jumlah salinan naskah asli; dan c. kesesuaian salinan naskah asli dan soft copy naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap, Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diterbitkan dicatat dalam buku register Penerbitan. (2) Terhadap Permohonan Penerbitan yang telah dinyatakan lengkap diberikan tanda terima Permohonan Penerbitan sebagai bukti penerimaan pengajuan Permohonan Penerbitan.

Pasal 9

(1) Permohonan Penerbitan yang telah dicatat dalam buku register Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penandatanganan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dimuat dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Penandatanganan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara digital. (3) Salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan nomor dan tahun Berita Negara Republik INDONESIA.

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tidak lengkap dan terdapat perbedaan antara naskah asli dengan soft copy naskah asli, Direktur Jenderal melakukan koordinasi dengan pejabat Mahkamah Konstitusi yang berwenang.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENERBITAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14