Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : i. Anak adalah anak yang lahir sebelum UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA dilahirkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin. 2. Pemohon adalah Warga Negara INDONESIA yang tinggal di luar negeri dan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebelun UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA disebabkan karena tidak melaporkan diri ke Perwakilan Republik INDONESIA. 3. Perwakilan Republik INDONESIA adalah Kedutaan Besar Republik INDONESIA, Konsulat Jenderal Republik INDONESIA, Konsulat Republik INDONESIA, atau Perutusan Tetap Republik INDONESIA. 4. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA adalah : a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Warga Negara INDONESIA dan ibu warga negara asing; b. Anak yang lahir dari perkawannya yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan Ibu Warga Negara INDONESIA; c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara INDONESIA sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; d. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik INDONESIA dari ayah dan Ibu Warga Negara INDONESIA karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; e. Anak Warga Negara INDONESIA yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum diakui secara sah sebagai anaknya yang berwarganegara asing; dan f. Anak Warga Negara INDONESIA yang belum berusia 5 (lima) tahun dianggap erat sebagai anak warganegara asing berdasarkan ketentuan pengadilan.

Pasal 3

(1) Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang dimaksud dalam bab ini atau kepada instansi berwenang. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA dilakukan melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertempat tinggal di wilayah Republik INDONESIA dilakukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik INDONESIA yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. (4) Dalam hal si anak yang tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Perwakilan Republik INDONESIA, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik INDONESIA tersebut.

Pasal 4

(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat : a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali; b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua; c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan serta hubungan hukum keberadaan anak dengan orang tua atau d. kewarganegaraan anak; (2) (Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan : a. fotokopi kutipan akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; b. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin; c. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; dan d. foto anak berukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar). (3) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), a. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka melampirkan fotokopi akta perkawinan/buku nikah atau fotokopi akta perceraian/surat talak/talak/percerian/ ketetapan/putusan/判决 dari pengadilan yang berwenang bagi anak dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenando atau Perwakilan Republik INDONESIA; b. bagi anak yang tidak diangkat melampirkan fotokopi akta pengakuan anak atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; c. bagi anak yang lahir ketika terdapat 17 atau lebih terdapat di wilayah negara Republik INDONESIA hanya melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan d. bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA melampirkan fotokopi kartu keluarga dari orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1) Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA menerimakan kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima; (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA mengembalikan permohonan pendaftaran kepada orang tua atau wali yang mengajukan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima; (3) Dalam hal permohonan telah dinyatakan telah dilengkapi, Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.

Pasal 6

(1) Menteri menerima kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; (2) Dalam hal permohonan dinyatakan telah lengkap, Menteri mengembalikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA yang menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima atau dianggap lengkap; (3) Dalam hal permohonan dinyatakan telah dinyatakan lengkap, Menteri MENETAPKAN keputusan memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA.

Pasal 7

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan : a. rangkap pertama diberikan kepada orang tua atau wali anak melalui Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA; b. rangkap kedua dikirimkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA sebagai arsip; dan c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disampaikan kepada Pejabat atau Per

Pasal 8

(1) Pemohonan pendirian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diproses apabila telah dilakukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010. (2) Dalam hal permohonan pendirian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik INDONESIA melalui apabila hanya dapat diproses apabila stempel asli berupa tanggal 1 Agustus 2010.

Pasal 9

Koreksi

Warga Negara INDONESIA yang kemelihnya timbul di luar wilayah negara Republik INDONESIA selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik INDONESIA dalam telah kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftar din Perwakilan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik INDONESIA ditentukan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 10

(1) Pendaftaran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup kepada Perwakilan Republik INDONESIA yang terletak dekat tempat tinggal Pemohon. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. nama lengkap, alamat tempat tinggal Pemohon; b. tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan Pemohon; c. pekerjaan Pemohon; d. jenis kelahiran Pemohon; e. status perkawinan Pemohon; f. nama/istri/suami Pemohon yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; g. nama anak Pemohon yang juga berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan : a. fotokopi kutipan akta kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan kelahiran Pemohon yang diakui oleh Perwakilan Republik INDONESIA; b. fotokopi paspor Republik INDONESIA, surat yang berbentuk paspor, atau surat-surat lain yang disediakan Perwakilan Republik INDONESIA yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara INDONESIA. c. fotokopi kutipan akta perkawinan/nikah atau kutipan akta perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akta kematian internist/umum Pemohon yang telah atau akan ada; d. fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum yakin diasahkan oleh verifikator pada Perwakilan Republik INDONESIA; e. penyertaan tata tulis Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, INDONESIA, dan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan amanat membela negara dengan sungguh-sungguh serta melaksanakan kewajiban denjang negara sebagai Warga Negara INDONESIA dengan setia dan Ikhlas; f. penyertaan tata tulis Pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan yang dimilikinya apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik INDONESIA; dan g. daftar ciptaan Hidup dalam Bendera; h. pasfoto Pemohon berwarna ukuran 4X6 cm senyat (enam) lebar. (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini. (5) Penyertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada huruf b harus menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Kepala Perwakilan Republik INDONESIA menterjemahkan oleh kepentingan permohonan pendaftaran sebagaimana dinamika dalam Pasal 10 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum lengkap, Kepala Perwakilan Republik INDONESIA memberikan permohonan kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. (3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap Kepala Perwakilan Republik INDONESIA menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. (4) Pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian permohonan pendaftaran kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Menteri memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima pada Perwakilan Republik INDONESIA. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) belum lengkap, Menteri memberikan permohonan pendaftaran kepada Perwakilan Republik INDONESIA yang akan menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. (3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri MENETAPKAN keputusan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima pada Perwakilan Republik INDONESIA.

Pasal 13

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibuat dalam jangka 3 (tiga) dengan ketentuan: a. rangka pertama disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Perwakilan Republik INDONESIA; b. rangka kedua dikirimkan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA sebagai arsip; dan c. rangka ketiga disimpan sebagai arsip Menteri. (2) Kepala Perwakilan Republik INDONESIA menerjemahkan kepada Pemohon Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menurut pemberitahuan tentang kewajiban Pemohon untuk menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Pemohon. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA sebagai laporan mengenai pemberitahuan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimutan negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. (5) Kepala Perwakilan Republik INDONESIA melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Kepada Pemohon.

Pasal 14

Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Pasal 15

(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2009. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan secara langsung kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman terhitung paling lambat tanggal 1 Agustus 2009.

Pasal 16

Koreksi

Dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kecermatan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri membentuk dan MENETAPKAN Tim Kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (Signature/Stamp) YAYAN AHMAD-YUDID YAYAN AHMAD-YUDID Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006 1) Perihal: Permohonan Pendaftaran Anak untuk Memperoleh Kewarganegaraan Kepada Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia/ Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di- Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama Lengkap : 2. Alamat Tempat Tinggal : 3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak 2) : Nama Lengkap : Jenis Kelamin : Tempat tanggal lahir : Status perkawinan anak : belum kawin Kewarganegaraan anak : Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari : - Ayah Nama lengkap : Tempat tanggal lahir : Kewarganegaraan : Alamat tempat tinggal : - Ibu Nama lengkap : Tempat tanggal lahir : Kewarganegaraan : Alamat tempat tinggal : yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/diakui/diangkat 2) oleh : - Ayah Nama lengkap : Tempat tanggal lahir : Kewarganegaraan : Alamat tempat tinggal : - Ibu Nama lengkap : Tempat tanggal lahir : Kewarganegaraan : Alamat tempat tinggal berdasarkan penetapan pengadilan ... 3) nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ...; dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006. Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan : 1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; 2. surat pernyataan dari orang tua atau wali anak yang belum kawin; 3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; 4. pas foto terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar; 5. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah atau kutipan akta perceraian/surat talak/percerian atau keterangan/kutipan akte kematian sahabat seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah; 6. fotokopi kutipan akta pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi anak yang diakui atau yang diangkat; 7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA; dan 8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA. Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Permohon, meterai dan tanda tangan (nama lengkap) Catatan : 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat; 2) coret yang tidak perlu; 3) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik INDONESIA diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (signature) HAID AWALUDIN Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tanggal 25 September 2006 KOP SURAT : 1) Nomor : 1 (satu) bundel berkas Lampiran : Pengembalian Perihal : Permohonan pendaftaran Kepada Yth. ....................... 2) ....................... di- ....................... Menunjuk permohonan pendaftaran Saudara tanggal ... bulan ... tahun ... setelah saya lakukan pemeriksaan ternyata permohonan yang Saudara ajukan belum lengkap. Sehubungan dengan itu bersama ini kami kembalikan permokan pendaftaran Saudara. Permohonan pendaftaran dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagai berikut : 1. fotokopi akta kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; 2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin; 3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; 4. pas foto anak terbaru berwarna 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar; 5. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah atau kutipan akta perceraian/surat perceraian atau ketentuan/kutipan akta kematian seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah; 6. fotokopi kutipan akta pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi anak yang diangkat atau yang diangkat; 7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA; dan 8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA. Permohonan pendaftaran tersebut hendaknya diajukan kembali dalam waktu secepatnya Mengingat permohonan pendaftaran hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap paling lambat tanggal 1 Agustus 2010. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepala Perwakilan Republik INDONESIA (... ... ... ... ... ...) Catatan : 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat; 2) diisi nama dan alamat orang tua/wali yang mengajukan permohonan. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Signature/Stamp) AHMAD AWALUDIN Lampiran III Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006 KOP SURAT ........................................... ........................................... ........................................... Nomor : ........................ Lampiran : 1 (satu) bundel berkas Perihal : Penyampaian Permohonan pendaftaran Kepada Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta Menunjuk permohonan pendaftaran Saudara ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bersama ini kami sampaikan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik INDONESIA berdasarkan Pasal 41 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 atas nama : yang dilampiri dengan : [1] fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; [2] surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin; [3] fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; [4] pas foto anak terbaru berukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar; [5] fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah atau kutipan akta perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akta kematian seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah; [6] fotokopi kutipan akta pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi anak yang diakui dan yang diangkat; [7] fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA; dan [8] fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik INDONESIA.$^{2)}$ Menurut pemeriksaan kami berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ... Tahun 2006. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI ................................. Kepala Perwakilan RI ................................. ( ........................................ ) Catatan : 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat; 2) [ ] agar diberi tanda $\checkmark$ sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (Seal of Ministry) TAWALUDIN

Peraturan Menteri Nomor m-01-hl-03-01 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN RI BERDASARKAN PASAL 42 UU 12-2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17