Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN USULAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

PERMEN Nomor 12 Tahun 2019

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENGAJUAN USULAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengajuan usulan Pemberian Hibah disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri. (2) Pengajuan usulan Pemberian Hibah dari Perwakilan disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 4

Koreksi

(1) Usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit memuat: a. calon Penerima Hibah: 1. nama institusi Pemerintah Asing/Lembaga Asing calon Penerima hibah; 2. alamat institusi Pemerintah Asing/Lembaga Asing; 3. pejabat yang bertanggung jawab pada institusi Pemerintah Asing/Lembaga Asing; 4. surat permintaan dari calon Penerima Hibah atau pemberitahuan tertulis dari Perwakilan; 5. usulan Pemberian Hibah kepada Lembaga Asing harus menyertakan: a) salinan akta pendirian yang dilegalisasi oleh otoritas yang berwenang di negara asal Lembaga Asing tersebut; b) surat pernyataan mengenai asas, tujuan, dan kegiatan Lembaga Asing yang bersifat nirlaba; c) surat rekomendasi dari Perwakilan yang wilayah kerjanya mencakup negara tempat Lembaga Asing beroperasi; d) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Asing; dan e) profil yang berisi visi, misi, struktur, dan pengurus Lembaga Asing. b. perkiraan nilai hibah yang mencakup: 1. rincian perkiraan biaya dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalen valuta asing untuk setiap lingkup pekerjaan yang dituangkan dalam tabel biaya; 2. nilai hibah dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalen valuta asing yang akan ditetapkan dalam perjanjian Pemberian Hibah; dan 3. bentuk Hibah. c. hasil yang diharapkan dengan mencantumkan: 1. keluaran (output) yang menjelaskan indikator hasil dan bentuk Pemberian Hibah; 2. hasil (outcome) yang menjelaskan indikator mengenai dampak Pemberian Hibah terhadap politik luar negeri dan ekonomi nasional INDONESIA; dan 3. indikator pemantauan dan evaluasi yang menjelaskan mengenai tolok ukur kemajuan dan pencapaian tujuan Pemberian Hibah. d. analisis risiko dan mitigasi risiko meliputi: 1. risiko di para pemangku kepentingan; 2. risiko di pihak pelaksana termasuk pengaturan institusional, manajemen keuangan, mekanisme dan panduan pengadaan barang/jasa, tata pemerintahan yang baik; dan/atau 3. risiko proyek termasuk risiko sosial, lingkungan hidup, dan pengawasan pelaksanaan hibah. e. analisis manfaat Pemberian Hibah bagi Penerima Hibah dan Pemerintah. (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan Pemberian Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan harus melampirkan rencana pelaksanaan yang paling sedikit memuat: a. desain kegiatan terdiri atas: 1. pelaksana kegiatan; 2. pihak lain yang terlibat; 3. metode pelaksanaan; 4. lokasi; 5. jangka waktu; 6. jadwal pelaksanaan; 7. lingkup pekerjaan; 8. komponen kegiatan; dan 9. penerima manfaat; b. struktur pengelola kegiatan terdiri atas: 1. penanggung jawab dari unit di kementerian/lembaga Pemerintah pengusul; 2. pelaksana Pemberian Hibah oleh Pemerintah, Penerima Hibah, atau organisasi internasional; dan 3. pengawas kegiatan yang terdiri dari unit di kementerian/lembaga Pemerintah pengusul, unsur Penerima Hibah, dan/atau unsur organisasi internasional. c. desain pengawasan terdiri atas: 1. struktur organisasi pengawasan; 2. pola pengawasan realisasi penyerapan Pemberian Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan; dan 3. pola pengawasan kinerja Pemberian Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan. d. dalam hal diperlukan, desain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat memuat rencana operasi dan rencana pemeliharaan. (3) Pengajuan usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan pada tanggal 1 Januari sampai dengan paling lambat tanggal 31 Oktober dalam 2 (dua) tahun anggaran pelaksanaan Pemberian Hibah.

BAB III

PENILAIAN USULAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 5

Koreksi

(1) Penilaian usulan Pemberian Hibah berpedoman pada kebijakan Pemberian Hibah dan mempertimbangkan aspek fiskal. (2) Menteri melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah yang disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga Pemerintah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Menteri membentuk kelompok kerja yang melibatkan unsur dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara. (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah sejak diterimanya usulan Pemberian Hibah sampai dengan paling lambat tanggal 28 Februari di tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Pemberian Hibah. (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil penilaian usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Maret di tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Pemberian Hibah. (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setiap tahun.

Pasal 7

Penilaian usulan Pemberian Hibah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. penilaian administrasi berupa kelengkapan dokumen; dan b. penilaian teknis berupa: 1. kesesuaian dengan kebijakan Pemberian Hibah; 2. kejelasan informasi yang tercantum dalam usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 3. analisis risiko yang mencakup rencana mitigasi risiko; dan 4. kesiapan pelaksanaan hibah dan skala prioritas.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan penilaian usulan Pemberian Hibah, kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat meminta pertimbangan kementerian/lembaga Pemerintah terkait dan/atau tenaga ahli/akademisi. (2) Dalam hal dibutuhkan, kelompok kerja dapat meminta informasi tambahan kepada kementerian/lembaga Pemerintah pengusul atas pelaksanaan Pemberian Hibah.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil penilaian usulan Pemberian Hibah oleh kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri dapat memberikan persetujuan, penolakan, atau penangguhan. (2) Dalam hal usulan Pemberian Hibah mendapatkan persetujuan, Menteri menyusun dan MENETAPKAN DRPH yang paling sedikit memuat: a. calon Penerima Hibah; b. indikasi besaran Pemberian Hibah; c. peruntukan hibah; d. jangka waktu Pemberian Hibah; dan e. kementerian/lembaga Pemerintah penanggung jawab kegiatan. (3) Dalam hal usulan Pemberian Hibah dari kementerian/lembaga Pemerintah pengusul ditolak atau ditangguhkan, Menteri menyampaikan penolakan/penangguhan kepada kementerian/lembaga Pemerintah pengusul secara tertulis disertai dengan alasan.

Pasal 10

Menteri menyampaikan DRPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 31 Maret di tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Pemberian Hibah.

Pasal 11

(1) Usulan Pemberian Hibah yang pelaksanaannya dijadwalkan tahun 2020, disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri paling lambat tanggal 20 Agustus 2019. (2) Hasil penilaian Usulan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri dalam DRPH dan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 20 September 2019.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN USULAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13