Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan

PERMEN Nomor 13 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah Kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara, lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi, serta lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Tes Berbasis Komputer (Computer Assisted Test) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi. 4. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan pegawai aparatur sipil negara. 5. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri seorang PNS. 6. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS. 7. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara secara nasional. 8. Panitia Seleksi Kementerian/Lembaga Penyelenggara Sekolah Kedinasan yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi penerimaan peserta didik Sekolah Kedinasan. 9. Peserta Didik Sekolah Kedinasan yang selanjutnya disebut Peserta Didik adalah mahasiswa/praja/taruna atau sebutan lainnya pada Sekolah Kedinasan. 10. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. 11. Afirmasi pada Sekolah Kedinasan yang selanjutnya disebut Afirmasi adalah program keberpihakan untuk membantu Sekolah Kedinasan mencari dan menjaring calon Peserta Didik dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal dan/atau kelompok tertentu, serta sebagai upaya pemberian akses pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. 12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi. 14. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB 6

Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

Pasal 11

Koreksi

(1) Peserta yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat mengajukan sanggahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN. (3) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh peserta. (4) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila kesalahan bukan berasal dari peserta. (5) Panitia Seleksi dapat menolak alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila kesalahan berasal dari peserta. (6) Dalam hal alasan Sanggahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya waktu pengajuan masa sanggahan.

Pasal 12

(1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan menggunakan CAT BKN. (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta dengan standar Kompetensi Dasar PNS. (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tes wawasan kebangsaan; b. tes inteligensi umum; dan c. tes karakteristik pribadi. (4) Materi soal, jumlah dan komposisi soal, serta Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Panitia Seleksi berkoordinasi dengan Panselnas dalam pelaksanaan SKD. (2) Hasil SKD seluruh peserta disampaikan oleh Ketua Panselnas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan melalui SSCASN. (3) Kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan mengumumkan hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh peserta. (4) Hasil peserta yang lulus SKD ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi. (5) Kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan dan Panselnas memastikan hasil SKD yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat pelaksanaan SKD dan/atau media lain saat pelaksanaan SKD. (6) Pengumuman hasil kelulusan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan atau sesuai dengan persetujuan Menteri berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4). (7) Dalam hal terdapat peserta seleksi penerimaan Peserta Didik yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Peserta Didik atau sesuai dengan persetujuan Menteri, penentuan hasil SKD didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. (8) Dalam hal hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih sama dan terdapat peserta seleksi penerimaan Peserta Didik yang mempunyai nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan sama serta berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan atau sesuai dengan persetujuan Menteri, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut dinyatakan lulus SKD.

BAB 7

Seleksi Kompetensi Dasar

Pasal 12

Koreksi

(1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan menggunakan CAT BKN. (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta dengan standar Kompetensi Dasar PNS. (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tes wawasan kebangsaan; b. tes inteligensi umum; dan c. tes karakteristik pribadi. (4) Materi soal, jumlah dan komposisi soal, serta Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Panitia Seleksi berkoordinasi dengan Panselnas dalam pelaksanaan SKD. (2) Hasil SKD seluruh peserta disampaikan oleh Ketua Panselnas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan melalui SSCASN. (3) Kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan mengumumkan hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh peserta. (4) Hasil peserta yang lulus SKD ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi. (5) Kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan dan Panselnas memastikan hasil SKD yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat pelaksanaan SKD dan/atau media lain saat pelaksanaan SKD. (6) Pengumuman hasil kelulusan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan atau sesuai dengan persetujuan Menteri berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4). (7) Dalam hal terdapat peserta seleksi penerimaan Peserta Didik yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Peserta Didik atau sesuai dengan persetujuan Menteri, penentuan hasil SKD didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. (8) Dalam hal hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih sama dan terdapat peserta seleksi penerimaan Peserta Didik yang mempunyai nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan sama serta berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan atau sesuai dengan persetujuan Menteri, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut dinyatakan lulus SKD.

Pasal 14

Peserta yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikuti seleksi lanjutan.

Pasal 15

(1) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d. (2) Pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis tes; b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya; c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes; d. bobot penilaian setiap jenis tes; e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian; dan g. kriteria dan penentuan kelulusan akhir.

Pasal 16

Ketua Panitia Seleksi menyampaikan nilai hasil seleksi lanjutan kepada Ketua Panselnas.

BAB 8

Seleksi Lanjutan

Pasal 14

Koreksi

Peserta yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikuti seleksi lanjutan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d. (2) Pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis tes; b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya; c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes; d. bobot penilaian setiap jenis tes; e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian; dan g. kriteria dan penentuan kelulusan akhir.

Pasal 16

Ketua Panitia Seleksi menyampaikan nilai hasil seleksi lanjutan kepada Ketua Panselnas.

Pasal 17

Kelulusan akhir seleksi penerimaan Peserta Didik ditetapkan berdasarkan peringkat terbaik peserta yang ditentukan dari nilai hasil seleksi lanjutan sesuai dengan jumlah kebutuhan Peserta Didik yang telah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 18

Dalam hal peserta seleksi penerimaan Peserta Didik memiliki nilai hasil seleksi lanjutan yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada: a. nilai kumulatif SKD yang lebih tinggi; b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan; c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau nilai rapor sesuai dengan persyaratan pendaftaran; dan d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia tertinggi.

Pasal 19

(1) Hasil kelulusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 disampaikan oleh Ketua Panitia Seleksi dan Ketua Panselnas kepada Menteri secara elektronik dan/atau non elektronik. (2) Hasil kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 8

Pasal 9

BAB 4

Pasal 9

Pasal 10

BAB 5

Pasal 10

Pasal 11

BAB 6

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 8

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 9

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 10

Pasal 20

Pasal 21

BAB 11

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

BAB III

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29