Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Dosen

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan Fungsional Dosen adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Pejabat Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Dosen adalah ASN yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara. 8. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Dosen. 9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Dosen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 14. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki kualifikasi akademik minimal: 1. lulusan program magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan; 2. lulusan program doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan; 3. lulusan program spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun untuk program profesi; 4. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program spesialis; dan 5. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun; g. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Asisten Ahli dan jenjang Lektor; 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Lektor Kepala; dan 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Profesor bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi ; dan i. persyaratan jenjang Jabatan Fungsional Dosen yang merupakan persyaratan jenjang jabatan akademik ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Dalam hal terdapat kebutuhan strategis organisasi, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen pada jenjang Lektor dan jenjang Lektor Kepala melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun bagi jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan. (4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mekanisme perpindahan dalam Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Rincian kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi akademik dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen. (2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen; b. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. persyaratan jenjang Jabatan Fungsional Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen 1 (satu) jenjang lebih tinggi. (4) Dosen yang memiliki pencapaian luar biasa dan persyaratan lainnya dapat diberikan kenaikan jenjang jabatan akademik 2 (dua) tingkat lebih tinggi. (5) Kriteria pencapaian luar biasa dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja. (7) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dosen harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (8) Jumlah Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor, doktor terapan, atau subspesialis dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor. (10) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan. (11) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki kualifikasi akademik minimal: 1. lulusan program magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan; 2. lulusan program doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan; 3. lulusan program spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun untuk program profesi; 4. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program spesialis; dan 5. lulusan program subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun; g. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Asisten Ahli dan jenjang Lektor; 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Lektor Kepala; dan 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Dosen dalam jenjang Profesor bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi ; dan i. persyaratan jenjang Jabatan Fungsional Dosen yang merupakan persyaratan jenjang jabatan akademik ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Dalam hal terdapat kebutuhan strategis organisasi, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen pada jenjang Lektor dan jenjang Lektor Kepala melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun bagi jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan. (4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mekanisme perpindahan dalam Jabatan Fungsional Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Rincian kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun oleh menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi akademik dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen. (2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen; b. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. persyaratan jenjang Jabatan Fungsional Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen 1 (satu) jenjang lebih tinggi. (4) Dosen yang memiliki pencapaian luar biasa dan persyaratan lainnya dapat diberikan kenaikan jenjang jabatan akademik 2 (dua) tingkat lebih tinggi. (5) Kriteria pencapaian luar biasa dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja. (7) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dosen harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (8) Jumlah Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor, doktor terapan, atau subspesialis dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor. (10) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Dosen harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan. (11) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.