Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PERMEN Nomor 25 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. 6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah. 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 9. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. 10. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi. 11. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara. 12. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II

KRITERIA PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Koreksi

(1) Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan berdasarkan kriteria. (2) Kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang disederhanakan; dan b. kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dipertahankan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi unit organisasi Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup: a. analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan; b. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan; c. pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; d. pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional; dan/atau e. pelayanan teknis fungsional. (2) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan kajian dan/atau analisis dan/atau rekomendasi dan/atau penyiapan bahan yang berkaitan dengan perumusan dan/atau penyusunan kebijakan di bidangnya. (3) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidangnya. (4) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis tertentu yang merupakan tugas inti dan bukan merupakan tugas administrasi sebagai bagian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. (5) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional tertentu. (6) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelayanan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya merupakan pelaksanaan pelayanan yang bersifat teknis dan sesuai dengan karakteristik Jabatan Fungsional tertentu.

Pasal 10

(1) Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi unit organisasi Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup: a. kewenangan otorisasi bersifat atributif; b. satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan; c. satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau d. unit kerja pengadaan barang/jasa. (2) Kewenangan otorisasi bersifat atributif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan administrasi pemerintahan pada Pejabat Administrasi yang diatribusikan berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau UNDANG-UNDANG. (3) Satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan kerja yang dipimpin oleh kepala yang memiliki kewenangan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dalam melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Satuan kerja pelaksana teknis mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan kerja yang dipimpin oleh kepala yang mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induknya. (5) Unit kerja pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit kerja yang dipimpin oleh kepala yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk mengelola unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 11

(1) Ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Instansi Daerah. (2) Selain ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi bagi Instansi Daerah juga mempertimbangkan spesialisasi, karakteristik, dan sifat pekerjaan pada masing-masing urusan pemerintahan. (3) Spesialisasi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merepresentasikan fungsi inti dari masing-masing urusan pemerintahan yang memerlukan bidang keahlian/keilmuan dan/atau keterampilan yang berbeda. (4) Karakteristik urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merepresentasikan mekanisme pelaksanaan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, pelaksana, dan/atau masyarakat/swasta. (5) Sifat pekerjaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merepresentasikan standardisasi atau rutinitas dari suatu pekerjaan.

BAB III

MEKANISME PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Koreksi

Mekanisme pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi dilakukan sebagai berikut: a. pemetaan dan analisis; b. pengajuan usulan; dan c. penetapan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Instansi Pemerintah melaksanakan pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan. (2) Pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan lembaga berdasarkan ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. (3) Pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh gubernur/bupati/walikota berdasarkan ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 14

Pengajuan usulan pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sebagai berikut: a. menteri atau pimpinan lembaga menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada Menteri dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan; b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri berdasarkan analisis dari tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10; dan c. Menteri berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b memberikan persetujuan terhadap usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Perubahan organisasi pada Instansi Pusat hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengajuan usulan pada Instansi Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sebagai berikut: a. gubernur menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan; b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi dan divalidasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri berdasarkan hasil analisis dari tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11; c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Menteri untuk dibahas dan/atau mendapatkan pertimbangan tertulis; dan d. berdasarkan pertimbangan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada gubernur untuk dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi. (2) Pengajuan usulan pada Instansi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sebagai berikut: a. bupati/walikota menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan; b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi dan divalidasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan hasil analisis dari tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11; c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan tertulis; d. berdasarkan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c, gubernur memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada bupati/walikota untuk dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi; dan e. pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan persetujuan gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d juga disampaikan kepada Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21