Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 tentang EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Digital yang selanjutnya disebut Pemdi adalah transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional. 2. Evaluasi Kinerja Pemdi adalah serangkaian proses penilaian secara sistematis untuk mengukur kinerja Pemdi. 3. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan Pemdi. 4. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. 5. Tim Asesor Eksternal adalah sekelompok Asesor yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara, akademisi, dan/atau tenaga ahli. 6. Penilaian Mandiri adalah penilaian terhadap penerapan Pemdi pada instansi pemerintah yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal. 7. Penilaian Dokumen adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal berdasarkan hasil Penilaian Mandiri. 8. Penilaian Interviu adalah penilaian dengan melakukan tanya jawab antara Tim Asesor Eksternal dan Tim Asesor Internal untuk klarifikasi informasi. 9. Penilaian Visitasi adalah penilaian oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan pengamatan langsung pada lokus penilaian untuk validasi informasi. 10. Kuesioner adalah instrumen penilaian yang memuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Asesor. 11. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan. 12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. 15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 17. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang transformasi digital pemerintah di lingkungan Kementerian.