Organisasi Dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Produk Dalam …

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. 2. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di INDONESIA. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 5. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat P3DN. (2) Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

Koreksi

Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi produk dalam negeri serta fasilitasi dan standardisasi verifikator.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan sertifikasi TKDN dan/atau BMP; b. pelaksanaan fasilitasi dan standardisasi verifikator berbasis standar kompetensi kerja nasional INDONESIA; c. pelaksanaan layanan konsultasi terkait proses sertifikasi TKDN dan/atau BMP; d. pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi TKDN dan/atau BMP; e. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Koreksi

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (2) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Koreksi

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 11

Koreksi

Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri.

Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat P3DN mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun dalam hubungan antarinstansi lain yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri menerapkan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Kepala melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

Pasal 18

Koreksi

(1) Kepala merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 19

Koreksi

(1) Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Menteri dapat memberikan mandat pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Koreksi

Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 22

Koreksi

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 23

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2026 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж BALAI SERTIFIKASI PRODUK DALAM NEGERI SUBBAGIAN TATA USAHA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI PRODUK DALAM NEGERI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI SERTIFIKASI PRODUK DALAM NEGERI MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23