Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pemberian Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Rencana Usaha Dan atau Kegiatan Yang Akan Berlokasi Di Kawasan Industri

PERMEN Nomor 2 Tahun 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri. 2. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 4. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari Pelaku Usaha penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 10. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 11. RKL-RPL Kawasan adalah RKL-RPL yang disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri. 12. RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik yang disusun oleh Pelaku Usaha terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal Kawasan Industri. 13. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Perusahaan Kawasan Industri dan memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup. 14. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelaku Usaha yang selanjutnya disingkat PKPLH PU adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari Pelaku Usaha yang mendapatkan persetujuan dari pengelola Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri. 15. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. 16. Hari adalah hari kerja. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 18. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan Kawasan Industri.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PERMOHONAN PERSETUJUAN RKL-RPL RINCI

Pasal 2

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang mempunyai rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan berlokasi di Kawasan Industri wajib memiliki RKL-RPL Rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan Kawasan Industri. (2) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha di dalam Kawasan Industri dan digunakan sebagai objek pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terlingkup dalam dokumen lingkungan hidup Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri melakukan perubahan terhadap dokumen lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan Kawasan Industri. (4) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam: a. 1 (satu) dokumen RKL-RPL Rinci, dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan berada dalam satu kaveling industri atau merupakan satu unit produksi terpadu dalam Kawasan Industri; atau b. beberapa dokumen RKL-RPL Rinci, dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan berada dalam kaveling industri yang terpisah satu sama lain dan bukan merupakan satu unit produksi terpadu.

Pasal 3

(1) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disusun berdasarkan tingkat risiko rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pelaku Usaha; b. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan; c. dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau; d. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesanggupan mematuhi RKL-RPL Rinci; e. daftar pustaka; dan f. lampiran. (3) Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. nama Pelaku Usaha; b. jenis usaha dan/atau kegiatan (klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA/KBLI); c. nama dan jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; d. alamat kantor; dan e. alamat lokasi kegiatan. (4) Dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi: a. sumber dampak; b. jenis dampak; c. bentuk pengelolaan lingkungan hidup; d. bentuk pemantauan lingkungan hidup; dan e. pengumpulan dan analisis data yang dinyatakan secara kuantitatif dan diuji di laboratorium yang terakreditasi. (5) Format dokumen RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha yang memiliki rencana usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat risiko rendah atau menengah rendah mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha melalui sistem online single submission sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaku Usaha dengan tingkat risiko rendah yang telah memiliki nomor induk berusaha dan/atau Pelaku Usaha dengan tingkat risiko menengah rendah yang telah memiliki nomor induk berusaha dan sertifikat standar yang diterbitkan melalui sistem online single submission wajib memiliki RKL-RPL Rinci sesuai dengan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan. (3) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di terbitkan tanpa verifikasi.

Pasal 5

(1) Pelaku Usaha yang memiliki rencana usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat risiko menengah tinggi atau tinggi menyusun RKL-RPL Rinci sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Selain wajib memiliki RKL-RPL Rinci, Pelaku Usaha juga wajib memiliki: a. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi, bagi Pelaku Usaha yang memiliki sumber emisi tidak bergerak dan kegiatan dengan dampak emisi tinggi; b. persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 secara mandiri; c. rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3, bagi Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3; dan/atau d. rincian teknis pengelolaan limbah non-B3, bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah non-B3 secara mandiri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki tingkat risiko menengah tinggi atau tinggi dan skala/besaran wajib Amdal, dokumen RKL-RPL Rinci harus memuat: a. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, dalam hal penyusunan RKL-RPL Rinci dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; atau b. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal. (4) Dalam hal Kawasan Industri tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah atau tidak dapat menampung jenis limbah tenan, Pelaku Usaha yang akan melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pembuangan air limbah ke badan air permukaan; b. pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu; c. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau d. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

Pelaku Usaha dalam Kawasan Industri yang: a. tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan air; atau b. melakukan pembuangan air limbah melalui instalasi pengolahan air limbah yang disediakan Perusahaan Kawasan Industri, tidak memerlukan persetujuan teknis.

Pasal 7

(1) RKL-RPL Rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Kawasan Industri melalui sistem online single submission yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup untuk dilakukan pemeriksaan. (2) Sistem online single submission yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Kawasan Industri.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

BAB Ketiga

Usaha dan/atau Kegiatan Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

PEMERIKSAAN DAN PERSETUJUAN RKL-RPL RINCI

Pasal 8

Koreksi

(1) Berdasarkan notifikasi permohonan persetujuan RKL- RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan persetujuan RKL- RPL Rinci. (2) Pemeriksaan terhadap permohonan persetujuan RKL- RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan: a. administratif; dan b. substansi teknis. (3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap: a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan delineasi perizinan berusaha Kawasan Industri; b. persetujuan teknis, jika diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan; c. kesesuaian sistematika dokumen RKL-RPL Rinci; dan d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal atau keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal. (4) Pemeriksaan administratif terhadap keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal atau keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya dilakukan dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang dimohonkan memiliki skala/besaran wajib Amdal. (5) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci. (6) Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, dokumen persyaratan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari. (7) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci ditolak secara otomatis oleh sistem informasi lingkungan hidup. (8) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) Hari sejak perbaikan dokumen persyaratan diterima. (9) Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan pemeriksaan substansi teknis.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (3), Perusahaan Kawasan Industri membentuk Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit berupa: a. berpendidikan paling rendah sarjana (S1); b. memiliki sertifikat pelatihan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan c. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan lingkungan di dalam Kawasan Industri paling sedikit 3 (tiga) tahun. (3) Dalam hal dokumen RKL-RPL Rinci rencana usaha dan/atau kegiatan skala besaran wajib Amdal, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemeriksa juga harus memenuhi persyaratan: a. lulus sertifikasi pendidikan dan pelatihan Amdal penilai; dan b. lulus sertifikasi pelatihan teknis di bidang pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan/atau pengendalian pencemaran limbah B3. (4) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan RKL-RPL Rinci dapat melibatkan instansi yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 11

Dalam hal sistem informasi lingkungan hidup dan sistem online single submission belum terintegrasi, pengajuan permohonan, pemeriksaan, dan pemberian persetujuan RKL-RPL Rinci dilakukan melalui sistem online single submission.

Pasal 12

BAB IV

PERUBAHAN PERSETUJUAN PKPLH PU

Pasal 13

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Perusahaan Kawasan Industri. (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; b. penambahan kapasitas produksi; c. perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan; d. perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; f. perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; g. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; h. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; i. sertifikat laik operasi usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan RKL-RPL Rinci yang dimiliki; j. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau k. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan. (3) Perubahan persetujuan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perubahan persetujuan PKPLH PU dengan kewajiban menyusun dokumen RKL-RPL Rinci baru; atau b. perubahan persetujuan PKPLH PU tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen RKL-RPL Rinci baru. (4) Perubahan persetujuan PKPLH PU dengan kewajiban menyusun dokumen RKL-RPL Rinci baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e. (5) Perubahan persetujuan PKPLH PU tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen RKL-RPL Rinci baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf k. (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 huruf h sampai dengan huruf k terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang memerlukan persetujuan teknis, dilakukan berdasarkan perubahan persetujuan teknis.

Pasal 14

(1) Pelaku Usaha yang melakukan perubahan persetujuan PKPLH PU dengan kewajiban menyusun dokumen RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a mengajukan permohonan perubahan persetujuan RKL-RPL Rinci kepada Perusahaan Kawasan Industri melalui sistem online single submission yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup. (2) Permohonan perubahan persetujuan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen: a. identitas Pelaku Usaha; b. kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); c. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan; d. RKL-RPL Rinci yang telah disetujui; dan e. dokumen RKL-RPL Rinci perubahan. (3) Sistem informasi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi permohonan perubahan persetujuan PKPLH PU kepada Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 15

(1) Pelaku Usaha yang melakukan perubahan persetujuan PKPLH PU tanpa disertai perubahan dokumen RKL- RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b mengajukan permohonan perubahan persetujuan PKPLH PU kepada Perusahaan Kawasan Industri melalui sistem online single submission yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup. (2) Permohonan perubahan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen: a. identitas Pelaku Usaha; b. kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf k yang disertai dengan bukti dukung kriteria perubahan; c. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan; dan d. RKL-RPL Rinci yang telah disetujui. (3) Sistem informasi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi permohonan perubahan persetujuan PKPLH PU kepada Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 16

(1) Berdasarkan notifikasi permohonan perubahan persetujuan PKPLH PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemeriksaan permohonan perubahan persetujuan PKPLH PU. (2) Dalam hal permohonan perubahan persetujuan PKPLH PU disertai dengan perubahan dokumen RKL-RPL Rinci, Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemeriksaan terhadap perubahan dokumen RKL-RPL Rinci. (3) Tata cara pemeriksaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan perubahan persetujuan PKPLH PU. (4) Dalam hal permohonan perubahan PKPLH PU tanpa disertai perubahan dokumen RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak diperlukan pemeriksaan lapangan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Perusahaan Kawasan Industri. (2) Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui sistem informasi lingkungan hidup. (3) Penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Agustus pada tahun berjalan; dan b. laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya. (4) Laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. identitas Pelaku Usaha; b. deskripsi rinci usaha dan/atau kegiatan; c. lokasi usaha dan/atau kegiatan; d. deskripsi kegiatan utama dan kegiatan penunjang; e. RKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan; dan f. dokumentasi seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Selain menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan lain terkait dengan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Format laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL Rinci secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 21

Pasal 22

(1) Pemantauan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat: a. indikasi pelanggaran atau timbul ancaman serius terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. pengaduan dari Pelaku Usaha lain dan/atau masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Hasil pemantauan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemantauan insidental. (3) Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pengawasan kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL Rinci Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal pelaporan dan pemantauan belum dapat dilakukan melalui sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2), pelaporan dan pemantauan dapat dilakukan melalui secara manual.

Pasal 24

Pelaku Usaha yang berlokasi di Kawasan Industri yang: a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan; atau b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2026 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP RINCI BAGI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG AKAN BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI FORMAT DOKUMEN RKL-RPL RINCI BERDASARKAN TINGKAT RISIKO, PANDUAN PENILAIAN, FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN RKL-RPL RINCI, FORMAT PERSETUJUAN PKPLH PU, FORMAT PENOLAKAN RKL-RPL RINCI, FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI, FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN RKL-RPL RINCI, FORMAT REKOMENDASI HASIL PEMANTAUAN, FORMAT PERINGATAN TERTULIS, DAN FORMAT MATRIKS REVIU A. FORMAT DOKUMEN RKL-RPL RINCI BERDASARKAN TINGKAT RISIKO 1. Penjelasan Umum Penyusunan Dokumen RKL-RPL Rinci a. Prinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: 1) dampak lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan dampak penting dan dampak lainnya; 2) sumber dampak lingkungan ditentukan sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan; 3) indikator keberhasilan pengelolaan lingkugan hidup ditetapkan sesuai baku muat sebaran dampak yang dikelola; 4) bentuk pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi dan/atau sosial ekonomi; 5) lokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan sifat sebaran dampak yang akan dikelola; 6) periode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan; 7) institusi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan kewenangan; 8) jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diidentifikasi sesuai dengan ketentuan; 9) peta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografi. b. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup. RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut: 1) pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup; 2) pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menganggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau 3) pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada penganggung jawab usaha dan/atau kegiatan maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut, Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari kajian dokumen Amdal kawasan dan dampak lingkungan hidup lainnya, pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yaitu pendekatan teknologi pendekatan sosial-ekonomi, dan pendekatan kelembagaan. c. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup Pemantauan lingkugan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat tingkat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala dampak yang dihasilkan. Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, sistematis, dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana pemantauan lingkungan dalam dokumen RKL-RPL, yakni: 1) komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau mencakup komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak penting dan komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan lainnya; 2) aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan dampak penting yang dinyatakan dalam Andal kawasan dan dampak lingkungan hidup lainnya, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup; 3) pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Pemantauan kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dilakukan penilaian pengujian efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan; 4) pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan Mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan; 5) rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau mencakup: a) jenis data yang dikumpulkan; b) lokasi pemantauan; c) frekuensi dan jangka waktu pemantauan; d) metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data); dan e) metode analisis data. 6) rencana pemantauan lingkungan perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantuan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantuan, dan pengawas kegiatan pemantauan. 2. Format Dokumen RKL-RPL Rinci a. Muatan Dokumen RKL-RPL Rinci untuk usaha dan/atau kegiatan dengan Tingkat Risiko Rendah/Menengah Rendah (Judul Dokumen) DATA UMUM 1. Identitas Pelaku Usaha a. Nama Pelaku Usaha : …………………..……….…….... b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : ……………………..……….….... c. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : ……………………..……….….... d. Jabatan Penangung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : ……………………..……….….... e. Alamat Kantor : ……………………..……….….... f. Alamat Lokasi Kegiatan : ………………………………….... 1) Kawasan Industri : ……………………..……….….... 2) Desa/Kelurahan : ……………………..……….….... 3) Kecamatan : ……………………..……….….... 4) Kabupaten/Kota : ……………………..……….….... 5) Provinsi : ……………………..……….….... 2. Deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan a. Jenis Usaha/ Kegiatan : ……………………..……….….... b. Kode KBLI/Non KBLI : ……………………..……….….... c. Skala/besaran dampak : SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) d. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN *) e. Luas Lahan : ………………………..…….….... f. Lampirkan peta lokasi. g. Tenaga Kerja No Klasifikasi Pekerja Jenis Kelamin Daerah Asal Pendidikan L P Jml W N I WNA S D S L T P S L T A Aka- demi/ PT Lokal Komuter harian < 2,5 KM Luar MLg Total h. Perizinan yang dimiliki No Jenis Izin Nomor dan Tgl Terbit Pemberi Izin Masa Berlaku sampai dengan Contoh NIB Standar i. Persetujuan Teknis yang dimiliki (jika memiliki) No Jenis Persetujuan Teknis Nomor dan Tgl Terbit Instansi Penerbit Persetujuan Teknis j. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan 1) Lahan Jenis Penggunaan Lahan Luas Areal Ketera- ngan M2 % a. Lahan tertutup bangunan 1. Bangunan utama (ruang roduksi) 2. Bangunan lain: f) Kantor g) Pos Keamanan, R. Tunggu h) kamar mandi, R. Makan, mushola 3. Gudang tempat penyimpanan bahan baku dan hasil produksi b. Lahan terbuka 1. Taman, jalan, lahan parkir 2. Lahan Kosong Luas Lahan Total yang dikuasai 2) Produksi (hanya diisi oleh perusahaan industri, untuk non industri tidak perlu mengisi data ini) a) Jenis Produksi Jenis Produksi Kapasitas Produksi Sifat produk Jenis Alat Angkut Izin Riil Bahan Baku atau ½ Jadi Jadi a. Produksi Utama b. Produksi Lainnya b) Waktu Operasi Pabrik ● Dalam Satu Hari Rata-Rata : ……. Jam ● Untuk Istirahat : ……. Jam Setiap Hari ● Dalam Satu Minggu : ……. Hari Kerja c) Jumlah Shift Tenaga Kerja : .................... ● Shift I : pukul …. s/d pukul … WIB ● Shift II : pukul …. s/d pukul … WIB d) Bahan Baku dan Bahan Penolong Bahan Baku/ Penolong Kapasitas (Vol/Sat/ Waktu/ Hr) Ben- tuk Sifat Bahan Sistem Peng- angkut- an Cara Peny- impan- an Neraca Bahan % Pro- duk % Sisa a. Bahan Baku b. Bahan Penolong e) Jenis Peralatan Produksi Jenis Alat Jml Unit Kondisi (%) Negara Pembuat Energi Penggerak (Motor/ Listrik/Uap Jenis Dampak/ Cemaran Getar/Bising/ Panas/Tajam f) Proses Produksi Proses produksi dari bahan baku menjadi yang siap dipasarkan dilakukan dalam beberapa tahapan. g) Penggunaan Energi Jenis energi Kapasitas terpasang Penggunaan per bulan Sumber h) Penggunaan Air No Jenis Sumber Kapasitas pengunaan (m³/Hr) Tidak diolah/ diolah Keterangan Jumlah air total i) Jenis Alat Angkut dan Kendaraan No Penggunaan Jenis Kendaraan Frekuensi/periode/hari PENDAHULUAN Dalam bagian ini, penyusun dokumen RKL-RPL Rinci menjelaskan atau menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL Rinci secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas; b. pernyataan kebijakan lingkungan dari penganggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Uraikan dengan singkat tentang komitmen penangung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan- kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Dalam bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, menimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut: a. dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya); b. sumber dampak (dampak penting dan dampak leingkungan hidup lainnya); c. indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup; d. bentuk pengelolaan lingkungan hidup; e. lokasi pengelolaan lingkungan hidup; f. periode pengelolaan lingkungan hidup; g. institusi pengelolaan lingkungan hidup. RKL disusun dalam bentuk matriks, yaitu: a. Dampak lingkungan yang dikelola Dalam kolom ini, perusahaan mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak; b. Sumber dampak Dalam kolom ini, perusahaan mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak; c. Indikator keberhasilan pengelolan lingkungan hidup Dalam kolom ini, perusahaan menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil dalam hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampkanya sehingga dampak yang timbul dapat dihindari, diminimalkan atau ditanggulangi; d. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup Dalam kolom ini, perusahaan menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan, secara umum bentuk pengelolaan lingkungan dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu: 1) pendekatan teknologi Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup; 2) pendekatan sosial ekonomi Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh perusahaan dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dam bantuan peran pemerintah; 3) pendekatan institusi Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup. e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menjelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah- kaidah kartografi; f. Periode pengelolaan lingkungan hidup Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak); g. Insititusi pengelolaan lingkugan hidup Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup. Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi: 1) Pelaksana pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menugaskan atau bekerja sama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud; 2) Pengawas pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas terlaksananya RKL. Instansi yang teribat dalam pengawasan dapat lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan; 3) Penerima laporan hasil pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang- undangan. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP Pada bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matrik disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut: a. dampak yang dipantau, yang terdiri atas jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak; b. bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis fakta, lokasi pemantuan, waktu dan frekuensi pemantauan; c. institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantuan, dan penerima laporan pemantauan. RPL disusun dalam bentuk matriks, yang terdiri atas: a. Dampak lingkungan yang dipantau Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mencantumkan secara singkat: 1) jenis dampak lingkungan yang dipantau; 2) indikator/parameter pemantauan; 3) sumber dampak lingkungan; b. Bentuk pemantaan lingkungan hidup Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya), yang mencakup: 1) Metode pengumpulan dan analisis data Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sedapat mungkin konsisten dengan metode yang digunakan di dalam dokumen Amdal kawasan; 2) Lokasi pemantauan lingkungan hidup Cantumkan lokasi pemantuan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantuan berskala yang memadai; 3) Waktu dan frekuensi pemantauan Uraikan tentang jangka waktu dan frekuensi pematauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak lingkungan yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak); c. Institusi pemantauan lingkungan hidup. Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi: 1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup Institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup; 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan; 3) Penerima laporan hasil pemantauan lingkungan hidup Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan. PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI Pernyataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memuat pernyataan dari pemrakarsa untuk melaksanakan RKL-RPL Rinci yang ditandatangani di atas kertas bermeterai. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI RKL-RPL RINCI Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Pelaku Usaha : ………………………………………… 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : ………………………………………… 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : ………………………………………… 4. Kode KBLI/Non KBLI : ………………………………………… 5. Nama Penanggung Jawab : ………………………………………… 6. Jabatan : ………………………………………… 7. Alamat : ………………………………………… 8. Lokasi Usaha di Kawasan Industri : ………………………………………… 9. No. Telepon : ………………………………………… 10. Email : ………………………………………… 11. Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Menyatakan kesanggupan untuk: 1) Kegiatan usaha telah terlingkupi pada Dokumen Lingkungan Kawasan Industri; 2) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukkan rancangan tata ruang; 3) Mematuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam kawasan; 4) Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan; 5) Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis antara lain: a. pemenuhan baku mutu air limbah; b. pemenuhan baku mutu emisi; dan c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 6) Memenuhi komitmen rincian teknis antara lain: a. penyimpanan sementara limbah B3; dan b. pengelolaan limbah non-B3; 7) Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah yang dihasilkan; 8) Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 9) Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan; 10) Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 11) Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 12) Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; 13) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14) Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 15) Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 16) Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan persyaratan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 15. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. <tempat>,<tanggal> Tertanda (meterai) <Nama Penanggung Jawab> <Nama Pelaku Usaha> DAFTAR PUSTAKA Pada bagian ini, diuraikan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka. LAMPIRAN Penyusunan dokumen RKL-RPL juga dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan. Contoh Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) No Dampak Lingkungan yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dampak Penting yang Dikelola 1. Peningkatan debu akibat mobilisasi usaha dan/atau kegiatan Kegiatan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi Kosentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien untuk parameter debu a. Melakukukan penyiraman jalan secara berkala b. Memasang plat penghalang pada ban kendaraan angkut a. Di dalam tapak proyek yang menjadi sumber pencemar kualitas udara b. Di jalan angkut yang melalui pemukiman warga c. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1 Minimal sehari dua kali a. Instansi pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi b. Instansi pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Prov Y c. Instansi penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y 2 Peningkatan laju sedimentasi di sungai Erosi tanah karena sebab alamiah maupun antropegenik pada area yang berdekatan dengan sungai Stabilnya laju sedimantasi di area sungai sekitar kawasan a. Memahami area sekitar sungai dengan tanaman penahan erosi b. Memberikan pemahaman kepada penduduk yang beraktivitas di daerah rawan erosi guna mengurangi kegiatan yang dapat menjadi sumber erosi antropegenik a. Di area sekitar sungai dalam radius 5 km b. Di batas sosial yang mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik c. Di luar batas sosial yang masih mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan a. Penanaman sekali dengan pemeliharaa n setiap bulan sekali b. Pemberian pemahaman dilakukan sekali setahun a. Instansi pelaksana penanaman dan pemberian pemahaman di batas sosial yaitu PT X selaku Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan b. Instansi pelaksana pemberian pemahaman di luar batas sosial yaitu Pemda Kab X erosi antropogenik c. Instansi pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y. d. Instansi Penerima laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y. Dampak Lingkungan Lainnya yang dikelola (pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknik pemerintah, standar internasional, dan lain-lain) Contoh Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) No Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkugan Hidup Jenis Dampak yang Timbul (dapat di ambien dan dapat di sumbernya) Indikator/Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan dan Analisis Data Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup Waktu dan Frekuensi Pemantauan Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 1 Penurunan muka air tanah (MAT) Kedalaman/ketinggian MAT Dewater- ing dari tahap operasio- nal tambang Pemantauan langsung pada sumur pantau dengan menggunakan piezometer Sumur pantau A,B,C,D dan E yang berada di koordinat… Dst (Lokasi rinci pada peta di lampiran…) Satu bulan dua kali PT XYZ selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan BLHD Kabupaten A, BLHD Provinsi B< Dinas PU Provinsi B, Dinas PU Kabupa- ten A BLHD Kabupaten A, BLHD Provinsi B, Dinas PU Provinsi B, Dinas PU Kabupa- ten A b. Muatan Dokumen RKL-RPL Rinci untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan Tingkat Tinggi/Menengah Tinggi (Judul Dokumen) DATA UMUM 1. Identitas Pelaku Usaha a. Nama Pelaku Usaha : ………………………..……….….... b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : ………………………..……….….... c. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : ………………………..……….….... d. Jabatan Penangung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : ………………………..……….….... e. Alamat Kantor : ………………………..……….….... f. Alamat Lokasi Kegiatan : …………………………………….... 1) Kawasan Industri : ………………………..……….….... 2) Desa/Kelurahan : ………………………..……….….... 3) Kecamatan : ………………………..……….….... 4) Kabupaten/Kota : ………………………..……….….... 5) Provinsi : ………………………..……….….... 2. Deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan a. Jenis Usaha/ Kegiatan : ………………………..……….….... b. Kode KBLI/Non KBLI : ………………………..……….….... c. Skala/besaran dampak : SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) d. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN *) e. Luas Lahan : ………………………..……….….... f. Lampirkan peta lokasi. g. Perizinan yang dimiliki No Jenis Izin Nomor dan Tgl Terbit Pemberi Izin Masa Berlaku sampai dengan Contoh NIB Standar h. Persetujuan Teknis yang dimiliki No Jenis Persetujuan Teknis Nomor dan Tgl Terbit Instansi Penerbit Persetujuan Teknis i. Skala/Besaran Rencana Usaha/Kegiatan 1) Lahan a) Penggunaan Lahan Jenis Penggunaan Lahan Luas Areal Keterangan m2 % a. Lahan tertutup bangunan 1. Bangunan utama (ruang produksi) 2. Bangunan lain: a) Kantor b) Pos Keamanan, R. Tunggu c) kamar mandi, R. Makan, mushola 3. Gudang tempat penyimpanan bahan baku dan hasil produksi b. Lahan terbuka 1. Taman, jalan, lahan parkir 2. Lahan Kosong Luas Lahan Total yang dikuasai b) Peruntukan Lahan : ........................................ c) Ketinggian Tapak dengan Lingkungan Lain : ........................................ d) Status Lahan : HGB dengan No .............. 2) Produksi a) Jenis Produksi Jenis Produksi Kapasitas Produksi Sifat produk Jenis Alat Angkut Izin Riil Bahan Baku atau ½ Jadi Jadi a. Produksi Utama b. Produksi Lainnya b) Waktu Operasi Pabrik ● Dalam Satu Hari Rata-Rata : ……. Jam ● Untuk Istirahat : ……. Jam Setiap Hari ● Dalam Satu Minggu : ……. Hari Kerja c) Jumlah Shift Tenaga Kerja : .................... ● Shift I : pukul …. s/d pukul … WIB ● Shift II : pukul …. s/d pukul … WIB d) Bahan Baku dan Bahan Penolong Bahan Baku/ Penolong Kapasitas (Vol/Sat/ Waktu/Hr) Bent- uk Sifat Bahan Sistem Pengang- kutan Cara Penyim- panan Neraca Bahan % Prod- uk % Sisa a. Bahan Baku b. Bahan Penolong e) Jenis Peralatan Produksi Jenis Alat Jum- lah Unit Kon- disi (%) Negara Pembuat Energi Penggerak (Motor/ Listrik/Uap) Jenis Dampak/ Cemaran Getar/Bising/ Panas/Tajam f) Proses Produksi Proses produksi dari bahan baku menjadi yang siap dipasarkan dilakukan dalam beberapa tahapan. Uraian proses secara rinci disajikan dalam lampiran dan Flow diagram proses disajikan di gambar berikut. Contoh: g) Penggunaan Energi Jenis energi Kapasitas terpasang Penggunaan per bulan Sumber h) Penggunaan Air No Jenis Sumber Kapasitas pengunaan (m³/Hr) Tidak diolah/ diolah Keterangan Jumlah air total Contoh Neraca Air: i) Tenaga Kerja No Klasifi- kasi Pekerja Jenis Kelamin Daerah Asal Pendidikan L P Jml W N I WNA SD SLTP SLTA Aka demi/ PT Lo- kal Komuter harian < 2,5 KM Lu- ar Total j) Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas No Jenis Penggunaan / Bulan Penanganan sisa Keterangan k) Jenis Alat Angkut dan Kendaraan No. Penggunaan Jenis Kendaraan Frekuensi/periode/Hari l) Garis besar komponen rencana usaha atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan: a) Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tapak Kawasan Industri. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tapak Kawasan Industri seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan dengan peta rencana Tapak Kawasan Industri; b) Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen- komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra- konstruksi, kontruksi, operasi dan penutupan/ pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan. PENDAHULUAN Dalam bagian ini, penyusun dokumen RKL-RPL Rinci menjelaskan atau menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL Rinci secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas; b. pernyataan kebijakan lingkungan dari penganggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan. Uraikan dengan singkat tentang komitmen penangung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Dalam bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, menimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut: a. dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya); b. sumber dampak (dampak penting dan dampak leingkungan hidup lainnya); c. indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup; d. bentuk pengelolaan lingkungan hidup; e. lokasi pengelolaan lingkungan hidup; f. periode pengelolaan lingkungan hidup; g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup. RKL disusun dalam bentuk matrik yang memuat antara lain: a. Dampak lingkungan yang dikelola Dalam kolom ini, perusahaan mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak; b. Sumber dampak Dalam kolom ini, perusahaan mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak; c. Indikator keberhasilan pengelolan lingkungan hidup Dalam kolom ini, perusahaan menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mendengalikan dampak lingkungan hidup, Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil dalam hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampkanya sehingga dampak yang timbul dapat dihindari, diminimalkan atau ditanggulangi. d. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup Dalam kolom ini, perusahaan menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan. Secara umum bentuk pengelolaan lingkungan dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Pendekatan teknologi Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup; 2) Pendekatan sosial ekonomi Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh perusahaan dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah; 3) Pendekatan institusi Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup. e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menjelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi; f. Periode pengelolaan lingkungan hidup Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak); g. Insititusi pengelolaan lingkugan hidup Dalam kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup. Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi: 1) Pelaksana pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menugaskan atau bekerja sama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud; 2) Pengawas pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas terlaksananya RKL. Instansi yang teribat dalam pengawasan dapat lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan; 3) Penerima laporan hasil pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP Pada bagian ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matriks atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matriks disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai barikut: a. dampak yang dipantau, yang terdiri atas jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak; b. bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis fakta, lokasi pemantuan, waktu dan frekuensi pemantauan; c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantuan, dan penerima laporan pemantauan. RPL disusun dalam bentuk matriks, yang terdiri atas: a. Dampak lingkungan yang dipantau Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mencantumkan secara singkat: 1) jenis dampak lingkungan yang dipantau; 2) indikator/parameter pemantauan; 3) sumber dampak lingkungan. b. Bentuk pemantaan lingkungan hidup Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya), yang mencakup: 1) Metode pengumpulan dan analisis data Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sedapat mungkin konsisten dengan metode yang digunakan di dalam dokumen Amdal kawasan; 2) Lokasi pemantauan lingkungan hidup Cantumkan lokasi pemantuan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantuan berskala yang memadai; 3) Waktu dan frekuensi pemantauan Uraikan tentang jangka waktu dan frekuensi pematauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak lingkungan yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak). c. Institusi pemantauan lingkungan hidup. Pada kolom ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi: 1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup Institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup; 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan; 3) Penerima Laporan hasil pemantauan lingkungan hidup Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan. PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI Pernyataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memuat pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermeterai. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI RKL-RPL RINCI Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Pelaku Usaha : ………………………………………… 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : ………………………………………… 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : ………………………………………… 4. Kode KBLI/Non KBLI : ………………………………………… 5. Nama Penanggung Jawab : ………………………………………… 6. Jabatan : ………………………………………… 7. Alamat : ………………………………………… 8. Lokasi Usaha di Kawasan Industri : ………………………………………… 9. No. Telepon : ………………………………………… 10. Email : ………………………………………… 11. Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung: …………………………………………………………………………………………… Menyatakan kesanggupan untuk: 1. Kegiatan usaha telah terlingkupi pada Dokumen Lingkungan Kawasan Industri; 2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukkan rancangan tata ruang; 3. Mematuhi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam kawasan; 4. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan; 5. Memenuhi komitmen Persetujuan Teknis antara lain: a. pemenuhan baku mutu air limbah; b. pemenuhan baku mutu emisi; dan c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 6. Memenuhi komitmen rincian teknis antara lain: a. penyimpanan sementara limbah B3; dan b. pengelolaan limbah non-B3. 7. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah yang dihasilkan; 8. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 9. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) terhadap limbah- limbah yang dihasilkan; 10. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 11. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 12. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; 13. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 15. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 16. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan persyaratan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 15. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. <tempat>,<tanggal> Tertanda (meterai) <Nama Penanggung Jawab> <Nama Pelaku Usaha> DAFTAR PUSTAKA Pada bagian ini, diuraikan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka. LAMPIRAN Penyusunan dokumen RKL-RPL juga dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan. Contoh Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) No Dampak Lingkungan yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dampak Penting yang Dikelola 1. Peningkatan debu akibat mobilisasi usaha dan/atau kegiatan Kegiatan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi Kosentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien untuk parameter debu c. Melakukukan penyiraman jalan secara berkala d. Memasang plat penghalang pada ban kendaraan angkut a. Di dalam tapak proyek yang menjadi sumber pencemar kualitas udara b. Di jalan angkut yang melalui pemukiman warga c. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1 Minimal sehari dua kali a. Instansi pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi b. Instansi pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Prov Y c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y 2 Peningkatan laju sedimentasi di sungai Erosi tanah karena sebab alamiah maupun antropegenik pada area yang berdekatan dengan sungai Stabilnya laju sedimentasi di area sungai sekitar kawasan a. Memahami area sekitar sungai dengan tanaman penahan erosi b. Memberikan pemahaman kepada penduduk yang beraktivitas di daerah rawan erosi guna mengurangi kegiatan yang dapat menjadi sumber erosi antropegenik a. Di area sekitar sungai dalam radius 5 km b. Di batas sosial yang mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik c. Di luar batas sosial yang masih mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik a. Penanaman sekali dengan pemeliharaa n setiap bulan sekali b. Pemberian pemahaman dilakukan sekali setahun a. Instansi pelaksana penanaman dan pemberian pemahaman di batas sosial yaitu PT X selaku Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan b. Instansi pelaksana pemberian pemahaman di luar batas sosial yaitu Pemda Kab X c. Instansi pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y. d. instansi penerima laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Provinsi Y. Dampak Lingkungan Lainnya yang dikelola (pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknik pemerintah, standar internasional, dan lain-lain) Contoh Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) No Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkugan Hidup Jenis Dampak yang Timbul (dapat di ambien dan dapat di sumbernya) Indikator/Para meter Sumber Dampak Metode Pengumpulan dan Analisis Data Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup Waktu dan Frekuensi Pemantauan Pelaksana Pengawas Penerima Laporan 1 Penurunan muka air tanah (MAT) Kedalaman/ke tinggian MAT Dewatering dari tahap operasional tambang Pemantauan langsung pada sumur pantau dengan menggunakan piezometer Sumur pantau A,B,C,D dan E yang berada di koordinat… Dst (Lokasi rinci pada peta di lampiran…) Satu bulan dua kali PT XYZ selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan BLHD Kabupaten A, BLHD Provinsi B< Dinas PU Provinsi B, Dinas PU Kabupaten A BLHD Kabupaten A, BLHD Provinsi B, Dinas PU Provinsi B, Dinas PU Kabupaten A B. PANDUAN PENILAIAN Mutu dokumen RKL-RPL Rinci dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sumber daya penyusun RKL-RPL Rinci, tim uji kelayakan dokumen RKL-RPL Rinci, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, biaya pelaksanaan studi, kompleksitas kegiatan, dan kondissi lingkungan tapak maupun lingkungan sekitar serta faktor-faktor eksternal lainnya. Pendekatan penilaian dokumen RKL-RPL Rinci terlihat pada pemenuhan aspek uji konsistensi, keharusan, kedalaman dan relevansi. Uji konsistensi Uji konsistensi dimaksud untuk menilai: a. konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasi perlingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan); b. konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan c. konsistensi dampak lingkungan (termasuk parameter yang akan dikaji) yang akan dikelola tertera pada dokumen RKL-RPL Rinci. Uji keharusan Uji keharusan dimaksudkan untuk menilai aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen RKL-RPL Rinci yang secara rinci wajib berisi: a. proses pelingkupan, dengan hasil berupa dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian serta metode studi; b. dampak penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak; c. evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan lingkungan hidup; dan d. dampak yang dikelola dan dipantau serta rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud. Uji kedalaman Uji kedalaman dimaksudkan untuk menilai bahwa perumusan hasil studi pada dokumen RKL-RPL Rinci telah dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi serta sesuai dengan kaidah ilmiah. Secara ringkas pada uji kedalaman dilakukan beberapa hal sebagai berikut: a. memastikan dalam dokumen RKL-RPL Rinci yang disampaikan telah diambil dan didapatkan sesuai metodologi yang disetujui dalam dokumen Amdal Kawasan; b. memastikan prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah menggambarkan perubahan kualitas lingkungan yaitu menggambarkan kondisi kualitas lingkungan tanpa kegiatan dan kondisi lingkugan dengan kegiatan; dan c. memastikan bahwa evaluasi holistik yang disampaikan telah menggunakan metodologi yang telah sesuai dengan dokumen Amdal Kawasan. Uji relevansi Uji relevansi dilakukan untuk memastikan: a. kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul; b. kesesuaian antara arahan upaya pemantuan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang timbul; c. kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul; d. kesesuaian antara lokasi pengelolaan lingkungan hidup dengan lokasi timbulnya dampak; e. kesesuaian antara periode pengelolaan lingkungan hidup dengan waktu terjadinya dampak; f. ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau. Aspek relevansi RKL-RPL Rinci wajib memuat seluruh pengelolaan sesuai dampak penting hipotetik yang ditetaplan serta dampak lainnya. Oleh karena itu, penilaian aspek relevansi dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara hasil kajian prakiraan dampak dan evaluasi dampak serta arahan pengelolaan yang ditetapkan. C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN RKL-RPL RINCI (Kop Surat Perusahaan Kawasan Industri) BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN RKL-RPL RINCI Nomor: ............................. Pada hari ini .................... tanggal .................... bulan .................... tahun .................... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas Direktur ........ PT. ........... Nomor .................... tanggal .......... dan surat permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci PT. ............ Nomor .............. tanggal ............, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen RKL-RPL Rinci sebagai persyaratan untuk memperoleh persetujuan RKL-RPL Rinci dengan hasil sebagai berikut: No Persyaratan Administrasi Ada Tidak Keterangan A. Identitas Pemrakarsa 1. Akta Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP 4. Nama pimpinan Jabatan Telp/fax 5. Penanggung jawab RKL-RPL Rinci Nama Jabatan Alamat Telp/fax B. Rencana Usaha atau Kegiatan 1. Jenis usaha atau kegiatan 2. Kode KBLI/Non KBLI 3. Skala/besaran dampak 4. Status penanaman modal 5. Lokasi rencana usaha atau kegiatan 6. Perizinan yang dimiliki 7. Persetujuan Teknis yang dimiliki 8. Rincian Teknis yang disetujui Perusahaan Kawasan Industri 9. Skala/besaran rencana usaha atau Kegiatan 10. Garis besar komponen rencana usaha atau kegiatan C. Dokumen RKL-RPL Rinci a. Muatan dokumen RKL-RPL Rinci sudah sesuai pedoman penyusunan. Muatan tersebut antara lain: 1) pendahuluan; 2) rencana pengelolaan lingkungan hidup; 3) rencana pemantauan lingkungan hidup; 4) pernyataan dan komitmen penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL Rinci; 5) daftar pusataka; dan 6) lampiran. b. Matrik rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat: 1) dampak lingkungan; 2) sumber dampak; 3) indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup; 4) bentuk pengelolaan lingkungan hidup; 5) lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 6) Periode pengelolaan lingkungan hidup; dan 7) institusi pengelolaan lingkungan hidup. c. Peta pengelolaan lingkungan hidup; d. Matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat: 1) dampak lingkungan; 2) bentuk pemantauan lingkungan hidup; 3) institusi pemantau lingkungan hidup. e. Peta pemantauan lingkungan hidup. D. Surat Pernyataan E. Daftar Pustaka F. Lampiran Hasil Penilaian : Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ................................................................................................................... Kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RKL-RPL Kawasan : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ................................................................................................................... Kemampuan Pelaku Usaha dalam menanggulangi dampak lingkungan : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ................................................................................................................... Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ................................................................................................................... Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ................................................................................................................... Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. : Sesuai/ Tidak Sesuai Keterangan: ................................................................................................................... ................................................................................................................... Berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan, maka dengan ini Tim Pemeriksa merekomendasikan bahwa PT …………….. LAYAK/BELUM LAYAK untuk disetujui permohonan RKL-RPL Rinci. ...............................,................................. TIM PEMERIKSA .................................. D. FORMAT PERSETUJUAN PKPLH PU (Kop Surat Perusahaan Kawasan Industri) KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. …………. KAWASAN INDUSTRI ………. NOMOR .............................. TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN ATAS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) RINCI RENCANA KEGIATAN DAN OPERASIONAL RISIKO TINGGI DAN MENENGAH TINGGI ........................................................................ Oleh PT ...................................... Menimbang : a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan operasional ............................. ...................... oleh PT. .................. merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci; b. bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan operasional ............................................ oleh PT. .................. wajib mendapatkan Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci; c. bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan operasional ............................... oleh PT. .................. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 2. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. ...................... dst. Memperhatikan : Berita acara pemeriksaan Nomor ......... tanggal....................... MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Keputusan Direktur Utama…… tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional ............................................. oleh PT. .................. KEDUA KETIGA : : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci rencana kegiatan dan operasional ............................. oleh PT ....................., yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini. Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termasuk Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 oleh PT…………………….., yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEEMPAT : Berdasarkan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh dampak penting hipotetik, dihasilkan bahwa dampak penting yang bersifat positif dapat dipertahankan dan dampak penting yang bersifat negatif dapat ditanggulangi dengan teknologi. KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT ................... wajib: 1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL-RPL Rinci; 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perlindungan Pdan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait RKL-RPL Rinci secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; 4. memenuhi kewajiban atas persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup dan/atau pengelolaan limbah B3 yang dimiliki; 5. menyiapkan dana penjaminan dana untuk pemulihan fungsi lingkungan hidp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. melakukan pengelolaan limbah non-B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; 7. mengajukan permohonan perubahan RKL-RPL Rinci apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan; 8. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan/atau 9. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkunga hidup; 10. ..............................................................dst. KEENAM : Berdasarkan pemeriksaan dari diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional ................................. oleh PT ............... dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. KEDELAPAN : Persetujuan RKL-RPL Rinci berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan industri. KESEMBILAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan industri, timbul dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, penanggung jawab Perusahaan wajib melaporkan kepada Perusahaan Kawasan Industri. KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di .................. pada tanggal ....................... DIREKTUR UTAMA .................................. E. FORMAT PENOLAKAN RKL-RPL RINCI KOP SURAT PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI Nomor : ....................................... Kepada Yth. Pimpinan PT. ................. di - ..................... Lampiran : ....................................... Perihal : Penolakan RKL-RPL Rinci Dengan hormat, Berdasarkan permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci saudara Nomor ............ tanggal ……………. dan setelah diadakan peninjauan, penilaian/evaluasi kebenaran dokumen, dan surat penolakan dari Tim Teknis berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor ......... tanggal .................., bahwa permohonan Saudara ternyata tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan alasan antara lain: 1. ………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………… Demikian, untuk menjadi maklum. ................., ...................... DIREKTUR UTAMA .................................. F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RKL-RPL RINCI Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci disusun oleh Pelaku Usaha bertujuan untuk menyampaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam kawasan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan RKL-RPL Kawasan. Sebelum menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci, Pelaku usaha wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Memastikan RKL-RPL Rinci tersebut telah sesuai dengan RKL-RPL Kawasan. Apabila Pelaku Usaha tidak bisa menyesuaikan dengan RKL-RPL Kawasan (terdapat perbedaan), maka segera menyampaikan kepada Pengelola Kawasan agar dapat dilakukan perubahan Izin Lingkungan untuk mengubah RKL-RPL Kawasan; 2. Apabila Pelaku Usaha dalam kawasan yang tanggung jawabnya merupakan bagian dari tanggung jawab pengelola kawasan dan telah memiliki Izin Lingkungan tersendiri, maka agar segera menyampaikan kepada Pengelola Kawasan untuk dilakukan reviu; dan 3. Apabila terdapat pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan di luar lokasi lahan/tapak proyek Pelaku Usaha terutama terkait pengelolaan dan pemantauan ambien/stream, maka segera menyampaikan ke Pengelola Kawasan untuk dilakukan penataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara menyeluruh oleh Pengelola Kawasan. a. Usaha dan Kegiatan Tingkat Rendah dan Menengah Rendah KOP SURAT PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI Nomor : ....................................... Kepada Yth. Pimpinan PT. ................. di - ..................... Lampiran : ....................................... Perihal : Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci

(1) Pemeriksaan substansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: a. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL Rinci dengan dokumen Amdal dan Persetujuan Lingkungan Kawasan Industri; b. skala/besaran dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; c. kemampuan Pelaku Usaha dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; dan d. tidak dilampauinya baku mutu lingkungan hidup Kawasan Industri. (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan: a. melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; b. menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan/atau c. melakukan kegiatan pengelolaan limbah non-B3 secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, pemeriksaan RKL-RPL Rinci disertai dengan pemeriksaan dokumen persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang telah diterbitkan, rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3, dan/atau rincian teknis pengelolaan limbah non-B3. (3) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan substansi teknis terhadap permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai. (4) Hasil pemeriksaan terhadap permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat: a. rekomendasi persetujuan; atau b. rekomendasi perbaikan. (6) Dalam hal berita acara pemeriksaan memuat rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, pimpinan Perusahaan Kawasan Industri memberikan persetujuan RKL-RPL Rinci melalui sistem informasi lingkungan hidup. (7) Bentuk persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa PKPLH PU yang disahkan dan menjadi prasyarat perizinan berusaha Pelaku Usaha di dalam Kawasan Industri. (8) Dalam hal berita acara pemeriksaan memuat rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pelaku Usaha harus menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak notifikasi perbaikan diterima. (9) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan, permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci ditolak secara otomatis oleh sistem informasi lingkungan hidup. (10) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen substansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak perbaikan dokumen substansi teknis diterima. (11) Sistem informasi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau penolakan permohonan persetujuan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada sistem online single submission. (12) Setelah menerima notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), sistem online single submission menyampaikan PKPLH PU yang telah terbit kepada Pelaku Usaha dan sistem informasi industri nasional. (13) Format berita acara pemeriksaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengesahan Persetujuan PKPLH PU bagi usaha dan/atau kegiatan tingkat risiko tinggi dan menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) paling sedikit memuat: a. dasar ditetapkannya persetujuan RKL-RPL Rinci, berupa rekomendasi hasil pemeriksaan RKL-RPL Rinci; b. identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam perizinan berusaha, meliputi: 1. nama usaha dan/atau kegiatan; 2. jenis usaha dan/atau kegiatan; 3. klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA (KBLI) 5 (lima) digit; 4. tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan; 5. skala/besaran dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 6. nama dan jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 7. alamat kantor; dan 8. lokasi usaha dan/atau kegiatan; c. bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup, lokasi, dan periode pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL Rinci; d. kewajiban Pelaku Usaha, meliputi: 1. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL Rinci; 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait RKL-RPL Rinci secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; 4. memenuhi kewajiban atas persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup dan/atau pengelolaan limbah B3 yang dimiliki; 5. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 6. melakukan pengelolaan limbah non-B3 sesuai dengan rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL Rinci; 7. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan/atau 8. kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. dokumen persetujuan teknis dan rincian teknis; f. nama dan jabatan pemberi persetujuan RKL-RPL Rinci; dan g. tanggal persetujuan RKL-RPL Rinci. (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki rincian teknis dan/atau persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PKPLH PU juga memuat kewajiban memenuhi: a. komitmen penyusunan sertifikat laik operasi; dan b. komitmen untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Format persetujuan PKPLH PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap: a. kepatuhan penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci; dan b. kesesuaian pelaksanaan RKL-RPL Rinci dengan dokumen RKL-RPL Rinci yang disetujui. (2) Pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan melalui sistem informasi lingkungan hidup. (3) Pemantauan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan: a. laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci; dan/atau b. lapangan. (4) Hasil pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan RKL-RPL Rinci dituangkan dalam berita acara pemantauan RKL-RPL Rinci. (5) Berita acara pemantauan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. kesesuaian dokumen RKL-RPL Rinci; atau b. ketidaksesuaian dokumen RKL-RPL Rinci, dengan kondisi di lapangan. (6) Apabila berdasarkan hasil pemantauan ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen RKL-RPL Rinci dengan pelaksanaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pelaku Usaha melakukan perbaikan pelaksanaan RKL-RPL rinci sesuai dengan rekomendasi hasil pemantauan. (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan PKPLH PU, Perusahaan Kawasan Industri memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan pelaksanaan RKL-RPL Rinci dan PKPLH PU. (8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Kawasan Industri melaporkan Pelaku Usaha disertai dengan bukti peringatan tertulis kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis. (9) Dalam hal hasil pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap lingkungan hidup, Perusahaan Kawasan Industri harus segera melaporkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pengawasan langsung. (10) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. (11) Format berita acara pemantauan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rekomendasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pemberian Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Rencana Usaha Dan atau Kegiatan Yang Akan Berlokasi Di Kawasan Industri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

BAB I

BAB II

BAB III

BAB I

BAB II

BAB III