Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia

PERMEN Nomor 20 Tahun 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penghargaan Industri Halal INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 367) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri Halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri yang menghasilkan produk halal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penghargaan Industri Halal INDONESIA atau INDONESIA Halal Industry Awards yang selanjutnya disebut IHYA adalah penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri, Perusahaan Kawasan Industri, Pelaku Usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Lembaga Jasa Keuangan, dan individu yang telah berperan aktif dan/atau melakukan inovasi terus menerus di bidang penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan Industri Halal nasional. 3. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di INDONESIA. 4. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. 4a. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah sekelompok industri kecil menengah dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama. 5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha selain industri, kawasan industri, dan/atau jasa keuangan. 6. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 8. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan secara daring dengan memenuhi: a. persyaratan administrasi; dan b. persyaratan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b: 1. perizinan berusaha di bidang industri; 2. telah menyampaikan data industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3. pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai; b. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c: 1. perizinan berusaha di bidang kawasan industri; 2. telah menyampaikan data kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. surat keputusan pejabat terkait organisasi dan tata kerja institusi; dan 4. pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai; c. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e: 1. surat keputusan pejabat terkait organisasi dan tata kerja institusi; dan 2. pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai; d. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f: 1. surat keputusan pejabat terkait organisasi dan tata kerja institusi; 2. profil institusi pendidikan tinggi; dan 3. pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai; dan e. untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g: 1. nomor induk berusaha; 2. nomor izin usaha; 3. akta pendirian Lembaga Jasa Keuangan yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan 4. pernyataan keikutsertaan dalam IHYA dengan dibubuhi meterai. (3) Pernyataan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. pengisian lembar penilaian mandiri; dan/atau b. penyerahan data dukung secara daring. (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 14