Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomo…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between the Republic of INDONESIA and Japan for an Economic Partnership) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik INDONESIA dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of INDONESIA and Japan for an Economic Partnership) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2026 Nomor 371) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 3

Koreksi

(1) Industri Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. industri penggerak; b. steel service center; dan c. industri pendukung. (2) Dihapus. (3) Dihapus. 2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Industri pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan industri yang terkait dengan kegiatan pekerjaan khusus terhadap produk dari logam dan barang dari logam yang menghasilkan barang yang akan digunakan oleh industri penggerak. (2) Industri pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. saham mayoritas dimiliki oleh investor INDONESIA dan/atau Jepang; dan b. berstatus sebagai mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator. (3) Penggunaan produk dari logam dan barang dari logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pengolahan oleh steel service center dengan ketentuan memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak. (4) Dalam hal industri pendukung merupakan industri penggilingan baja, kegiatan pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pelapisan (galvanizing); b. annealing; dan/atau c. drawing. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Koreksi

(1) Terhadap Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1a) Industri Pengguna wajib melakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (1b) Dalam hal pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan oleh industri pendukung terhadap barang sisa, dikenakan penurunan tarif preferensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1c) Penurunan tarif preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) hanya diberikan paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari volume barang sisa di tahun sebelumnya. (1d) Dalam hal volume barang sisa melebihi 65% (enam puluh lima persen) dari volume barang sisa di tahun sebelumnya, selisih perhitungan atas Barang Sisa dikenakan tarif yang berlaku umum (MFN). (1e) Pos tarif/ harmonized system atas barang sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Tata cara pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1b) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 44 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan USDFS berdasarkan laporan hasil Verifikasi Akhir dan Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang diperoleh dari Lembaga Pelaksana Verifikasi. (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan: a. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional; dan b. dihapus. (3) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja atau instansi teknis terkait. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan dan/atau tindakan pengawasan lain yang diperlukan. 5. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. SKVI-USDFS, SKVI-USDFS perubahan, dan SKVI- USDFS penambahan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku Dengan Tarif Bea Masuk Melalui User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik INDONESIA dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic of INDONESIA and Japan For an Economic Partnership) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 8); dan b. SKVI-USDFS, SKVI-USDFS perubahan, dan SKVI- USDFS penambahan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic of INDONESIA and Japan For an Economic Partnership) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2026 Nomor 371), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2026 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж